際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

12 penyelesaian sengketa bisnis

Download as PPTX, PDF
Cloudys04
Cloudys04

Pertikaian hukum antara PT Geo Dipa Energi dan PT Bumigas Energi terkait klaim rugi akibat tidak dimilikinya izin konsesi proyek PLTP oleh PT Geo Dipa Energi. Pertikaian merek dagang antara produsen sepeda motor Krisma dan AHM terkait merek Karisma. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia akan mengajukan kasasi atas keputusan pailit PT Crown Capital Global Limited.

Convert to study guideBETA

Transform any presentation into a summarized study guide, highlighting the most important points and key insights.

1 of 33
Downloaded 93 times
Penyelesaian Sengketa Bisnis
Maxwell J. Fulton a commercial disputes is one which arises during the course of the exchange or transaction processis central to market economy. Dalam kamus Bahasa Indonesia, sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi, atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan.
Winardi Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu - individu atau kelompok- kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentinganyang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antarasatu dngan yang lain
Ali Achmad sengketa adalah pertentangan antara dua pihak ataulebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hakmilik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya
Pengertian Sengketa Bisnis Sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya
Sengketa Hukum Penyelesaian Sengketa Litigasi /Pengadilan Non Litigasi
Pengadilan 1. Peradilan Umum 1. Pengadilan Negeri 2. Penadilan Tinggi (Banding) 3. Mahkamah Agung (Kasasi) 4. Peninjauan Kembali ((PK) 2. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 3. Pengadilan Agama 4. Pengadilan TIPIKOR 5. Pengadilan Militer 6. Pengadilan HAM
Lembaga Peradilan lain 1. Mahkamah Konstitusi (MK) 2. Komisi Yudisial (MY) 3. Komisi Ombudsman
Non Litigasi 1. Arbitrase 2. Mediasi 3. Ajudikasi 4. Konsiliasi 5. Minitrial 6. Ombudsman 7. Pengadilan Adat
The goal of mediation is for a neutral third party to help disputants come to consensus on their own. Rather than imposing a solution, a professional mediator works with the conflicting sides to explore the interests underlying their positions. Mediation can be effective at allowing parties to vent their feelings and fully explore their grievances. Working with parties together and sometimes separately, mediators try to help them hammer out a resolution that is sustainable, voluntary, and nonbinding.
Adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian Perundingan, musyawarah atau konsensus Tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.
perkara didaftarkan dan diberi nomor Majelis mediasi ditunjuk hakim mediasi oleh ketua Kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak- pihak yang berperkara tersebut. Mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil atau tidak pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan. Jika terdapat perdamaian, penetapan perdamaian tetap dibuat oleh majelis.
Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian
1. Menciptakan forum-forum, seperti mengundang rapat dan lain-lain. 2. Mengumpulkan dan membagi-bagi informasi. 3. Memecahkan masalah. 4. Mengusulkan keputusan/solusi (jika belum ditemukan solusi).
2. Arbitration In arbitration, a neutral third party serves as a judge who is responsible for resolving the dispute. The arbitrator listens as each side argues its case and presents relevant evidence, then renders a binding decision. The disputants can negotiate virtually any aspect of the arbitration process, including whether lawyers will be present and which standards of evidence will be used. Arbitrators hand down decisions that are usually confidential and that cannot be appealed. Like mediation, arbitration tends to be much less expensive than litigation.
Arbitrase Adalah cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta di luar pengadilan umum Didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa Pihak penyelesai sengketa (arbiter) tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan. Arbiter terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan, yang akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut.
Arbiter Orang yang bertindak untuk menjadi penyelesai sengketa dalam arbitrase Tunggal atau majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang Syarat sebagai arbiter: Cakap dalam melakukan tindakan hukum. Berumur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Mempunyai pengalaman atau mengusai secara aktif dalam bidangnya paling sedikit selama 15 (lima belas) tahun.
Prosedur Arbitrase 1. Permohonan arbitrase oleh pemohon. 2. Pengangkatan arbiter. 3. Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon. 4. Penyampaian 1 (satu) salinan putusan kepada termohon. 5. Jawaban tertulis diserahkan kepada arbiter. 6. Salinan jawaban diserahkan kepada termohon atas perintah arbiter. 7. Perintah arbiter agar para pihak menghadap arbitrase. 8. Para pihak menghadap arbitrase. 9. Tuntutan balas dari termohon. 10. Pemanggilan lagi jika termohon tidak menghadap tanpa alasan yang jelas. 11. Jika termohon tidak juga menghadap sidang, pemeriksaan diteruskan tanpa kehadiran termohon (verstek) dan tuntutan dikabulkan jika cukup alasan untuk itu.
Prosedur Arbitrase 12. Jika termohon hadir, diusahakan perdamaian oleh arbiter. 13. Proses pembuktian. 14. Pemeriksaan selesai dan ditutup (maksimum 180 hari sejak arbitrase terbentuk). 15. Pengucapan putusan. 16. Keputusan diserahkan kepada para pihak. 17. Putusan diterima oleh para pihak. 18. Koreksi, tambahan, pengurangan terhdap putusan. 19. Penyerahan dan pendaftaran putusan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. 20. Permohonan eksekusi didaftarkan di panitera Pengadilan Negeri. 21. Putusan pelaksanaan dijatuhkan. 22. Perintah ketua Pengadilan Negeri jika putusan tidak dilaksanakan
Prinsip Hukum Arbitrase Efisien. Accessibility (terjangkau dalam arti biaya, waktu dan tempat) Proteksi hak para pihak. Final and binding. Adil (fair and just) Sesuai dengan sense of justice dalam masyarakat. Kredibilitas. Jika arbiter mempunyai kredibilitas, maka putusannya akan dihormati orang.
Kelemahan Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase 1. Tersedia dengan baik untuk perusahaan besar, tetapi tidak untuk perusahaan kecil. 2. Due process kurang terpenuhi. 3. Kurangnya unsur finality. 4. Kurangnya power untuk mengiringi para pihak ke settlement. 5. Kurangnnya power dalam hal law enforcement dan eksekusi. 6. Kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti atau saksi. 7. Dapat menyembunyikan dispute dari public scrunity. 8. Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif.
Kelemahan Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase 9. Putusan tidak dapat diprediksi dan ada kemungkinan timbulnya putusan yang saling bertentangan. 10. Kualitas putusan sangat bergantung pada kualitas arbiter (an arbittation ia as good as arbitrators). 11. Berakibat kurangnya semnagat dan upaya untuk memperbaiki pengadilan konvensional. 12. Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan dan hujatan terhadap badan-badan pengadilan konvensional.
Waktu Kerja Majelis Arbitrase Pasal 48 UU No. 30 / 1999 : waktu penyelesaian sidang 6 bulan untuk sampai pada putusan final dan mengikat. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI): 3 bulan dengan kesempatan perpanjangan sampai 3 bulan tambahan
3. Litigation. The most familiar type of dispute resolution, civil litigation typically involves a defendant facing off against a plaintiff before either a judge or a judge and jury. The judge or the jury is responsible for weighing the evidence and making a ruling. Information conveyed in hearings and trials usually enters the public record. Lawyers typically dominate litigation, which often ends in a settlement agreement during the pretrial period of discovery and preparation https://www.pon.harvard.edu/daily/dispute-resolution/what- are-the-three-basic-types-of-dispute-resolution-what-to- know-about-mediation-arbitration-and-litigation/
Ajudikasi Ajudikasi adalah cara penyelesaian Sengketa diluar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh Ajudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh Pemohon sehingga dengan penerimaan tersebut maka putusan tersebut mengikat Para Pihak.
Minitrial Minitrial adalah alternatif penyelesaian sengketa (ADR) prosedur yang digunakan oleh bisnis dan pemerintah federal untuk menyelesaikan masalah hukum tanpa menimbulkan beban dan menunda terkait dengan litigasi pengadilan Mini-sidang tidak menghasilkan ajudikasi formal, tetapi merupakan kendaraan bagi para pihak untuk mencapai solusi melalui proses penyelesaian terstruktur. Hal ini digunakan paling efektif ketika isu-isu kompleks dipertaruhkan dan pihak perlu atau ingin mempertahankan hubungan damai.
Konsiliasi Konsiliasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa internasional diluar pengadilan yang berarti bahwa, proses penyelesaian sengketa tersebut dilakukan secara damai apabila para pihak yang bersengketa telah sepakat untuk menemukan solusi yang bersahabat.
Konsiliasi (Conciliation) Konsiliasi (Conciliation) menurut the Institute of International Law melalui the Regulations the Procedur of International Conciliation yang diadopsi pada tahun 1961 dalam Pasal 1 disebutkan sebagai: suatu metode penyelesaian pertikaian bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian
Ombudsman Ombudsman adalah lembaga independen yang menerima dan meyelidiki keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kesalahan administrasi (maladministration) publik
Ombudsman menurut UU No 37 Th 2008 Adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
PT Geo Dipa Energi Diklaim Rugikan PT Bumigas Energi Kabar24.com, JAKARTA--PT Bumigas Energi merasa dirugikan lantaran investor enggan membiayai proyek karena PT Geo Dipa Energi tidak memiliki izin konsesi dalam proyek PLTP Dieng dan Patuha.
pertikaian hukum soal kepemilikan merek dagang Karisma. Dua produsen sepeda motor itu terlibat persengketaan merek dagang Karisma sejak Februari 2005. Cheng Sen Djiang Gunawan Chandra, pemilik sepeda motor merek Krisma, melayangkan gugatan kepada PT AHM melalui Pengadilan Niaga Jakarta. Diwakili oleh kuasa hukumnya dari law firm Amroos & Partners.
TPI Ajukan Kasasi Awal Pekan Depan Rani Hardjanti - Okezone Jum'at, 16 Oktober 2009 15:10 wib JAKARTA - PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) awal pekan depan. Pengajuan ini menyusul keputusan Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan pailit PT Crown Capital Global Limited (CCGL).

More Related Content

12 penyelesaian sengketa bisnis

  • 2. Maxwell J. Fulton a commercial disputes is one which arises during the course of the exchange or transaction processis central to market economy. Dalam kamus Bahasa Indonesia, sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi, atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan.
  • 3. Winardi Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu - individu atau kelompok- kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentinganyang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antarasatu dngan yang lain
  • 4. Ali Achmad sengketa adalah pertentangan antara dua pihak ataulebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hakmilik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya
  • 5. Pengertian Sengketa Bisnis Sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya
  • 7. Pengadilan 1. Peradilan Umum 1. Pengadilan Negeri 2. Penadilan Tinggi (Banding) 3. Mahkamah Agung (Kasasi) 4. Peninjauan Kembali ((PK) 2. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 3. Pengadilan Agama 4. Pengadilan TIPIKOR 5. Pengadilan Militer 6. Pengadilan HAM
  • 8. Lembaga Peradilan lain 1. Mahkamah Konstitusi (MK) 2. Komisi Yudisial (MY) 3. Komisi Ombudsman
  • 9. Non Litigasi 1. Arbitrase 2. Mediasi 3. Ajudikasi 4. Konsiliasi 5. Minitrial 6. Ombudsman 7. Pengadilan Adat
  • 10. The goal of mediation is for a neutral third party to help disputants come to consensus on their own. Rather than imposing a solution, a professional mediator works with the conflicting sides to explore the interests underlying their positions. Mediation can be effective at allowing parties to vent their feelings and fully explore their grievances. Working with parties together and sometimes separately, mediators try to help them hammer out a resolution that is sustainable, voluntary, and nonbinding.
  • 11. Adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian Perundingan, musyawarah atau konsensus Tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.
  • 12. perkara didaftarkan dan diberi nomor Majelis mediasi ditunjuk hakim mediasi oleh ketua Kemudian majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi. Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak- pihak yang berperkara tersebut. Mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil atau tidak pada hari ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan. Jika terdapat perdamaian, penetapan perdamaian tetap dibuat oleh majelis.
  • 13. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian
  • 14. 1. Menciptakan forum-forum, seperti mengundang rapat dan lain-lain. 2. Mengumpulkan dan membagi-bagi informasi. 3. Memecahkan masalah. 4. Mengusulkan keputusan/solusi (jika belum ditemukan solusi).
  • 15. 2. Arbitration In arbitration, a neutral third party serves as a judge who is responsible for resolving the dispute. The arbitrator listens as each side argues its case and presents relevant evidence, then renders a binding decision. The disputants can negotiate virtually any aspect of the arbitration process, including whether lawyers will be present and which standards of evidence will be used. Arbitrators hand down decisions that are usually confidential and that cannot be appealed. Like mediation, arbitration tends to be much less expensive than litigation.
  • 16. Arbitrase Adalah cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta di luar pengadilan umum Didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa Pihak penyelesai sengketa (arbiter) tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan. Arbiter terdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan, yang akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut.
  • 17. Arbiter Orang yang bertindak untuk menjadi penyelesai sengketa dalam arbitrase Tunggal atau majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang Syarat sebagai arbiter: Cakap dalam melakukan tindakan hukum. Berumur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Mempunyai pengalaman atau mengusai secara aktif dalam bidangnya paling sedikit selama 15 (lima belas) tahun.
  • 18. Prosedur Arbitrase 1. Permohonan arbitrase oleh pemohon. 2. Pengangkatan arbiter. 3. Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon. 4. Penyampaian 1 (satu) salinan putusan kepada termohon. 5. Jawaban tertulis diserahkan kepada arbiter. 6. Salinan jawaban diserahkan kepada termohon atas perintah arbiter. 7. Perintah arbiter agar para pihak menghadap arbitrase. 8. Para pihak menghadap arbitrase. 9. Tuntutan balas dari termohon. 10. Pemanggilan lagi jika termohon tidak menghadap tanpa alasan yang jelas. 11. Jika termohon tidak juga menghadap sidang, pemeriksaan diteruskan tanpa kehadiran termohon (verstek) dan tuntutan dikabulkan jika cukup alasan untuk itu.
  • 19. Prosedur Arbitrase 12. Jika termohon hadir, diusahakan perdamaian oleh arbiter. 13. Proses pembuktian. 14. Pemeriksaan selesai dan ditutup (maksimum 180 hari sejak arbitrase terbentuk). 15. Pengucapan putusan. 16. Keputusan diserahkan kepada para pihak. 17. Putusan diterima oleh para pihak. 18. Koreksi, tambahan, pengurangan terhdap putusan. 19. Penyerahan dan pendaftaran putusan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. 20. Permohonan eksekusi didaftarkan di panitera Pengadilan Negeri. 21. Putusan pelaksanaan dijatuhkan. 22. Perintah ketua Pengadilan Negeri jika putusan tidak dilaksanakan
  • 20. Prinsip Hukum Arbitrase Efisien. Accessibility (terjangkau dalam arti biaya, waktu dan tempat) Proteksi hak para pihak. Final and binding. Adil (fair and just) Sesuai dengan sense of justice dalam masyarakat. Kredibilitas. Jika arbiter mempunyai kredibilitas, maka putusannya akan dihormati orang.
  • 21. Kelemahan Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase 1. Tersedia dengan baik untuk perusahaan besar, tetapi tidak untuk perusahaan kecil. 2. Due process kurang terpenuhi. 3. Kurangnya unsur finality. 4. Kurangnya power untuk mengiringi para pihak ke settlement. 5. Kurangnnya power dalam hal law enforcement dan eksekusi. 6. Kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti atau saksi. 7. Dapat menyembunyikan dispute dari public scrunity. 8. Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif.
  • 22. Kelemahan Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase 9. Putusan tidak dapat diprediksi dan ada kemungkinan timbulnya putusan yang saling bertentangan. 10. Kualitas putusan sangat bergantung pada kualitas arbiter (an arbittation ia as good as arbitrators). 11. Berakibat kurangnya semnagat dan upaya untuk memperbaiki pengadilan konvensional. 12. Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan dan hujatan terhadap badan-badan pengadilan konvensional.
  • 23. Waktu Kerja Majelis Arbitrase Pasal 48 UU No. 30 / 1999 : waktu penyelesaian sidang 6 bulan untuk sampai pada putusan final dan mengikat. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI): 3 bulan dengan kesempatan perpanjangan sampai 3 bulan tambahan
  • 24. 3. Litigation. The most familiar type of dispute resolution, civil litigation typically involves a defendant facing off against a plaintiff before either a judge or a judge and jury. The judge or the jury is responsible for weighing the evidence and making a ruling. Information conveyed in hearings and trials usually enters the public record. Lawyers typically dominate litigation, which often ends in a settlement agreement during the pretrial period of discovery and preparation https://www.pon.harvard.edu/daily/dispute-resolution/what- are-the-three-basic-types-of-dispute-resolution-what-to- know-about-mediation-arbitration-and-litigation/
  • 25. Ajudikasi Ajudikasi adalah cara penyelesaian Sengketa diluar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh Ajudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh Pemohon sehingga dengan penerimaan tersebut maka putusan tersebut mengikat Para Pihak.
  • 26. Minitrial Minitrial adalah alternatif penyelesaian sengketa (ADR) prosedur yang digunakan oleh bisnis dan pemerintah federal untuk menyelesaikan masalah hukum tanpa menimbulkan beban dan menunda terkait dengan litigasi pengadilan Mini-sidang tidak menghasilkan ajudikasi formal, tetapi merupakan kendaraan bagi para pihak untuk mencapai solusi melalui proses penyelesaian terstruktur. Hal ini digunakan paling efektif ketika isu-isu kompleks dipertaruhkan dan pihak perlu atau ingin mempertahankan hubungan damai.
  • 27. Konsiliasi Konsiliasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa internasional diluar pengadilan yang berarti bahwa, proses penyelesaian sengketa tersebut dilakukan secara damai apabila para pihak yang bersengketa telah sepakat untuk menemukan solusi yang bersahabat.
  • 28. Konsiliasi (Conciliation) Konsiliasi (Conciliation) menurut the Institute of International Law melalui the Regulations the Procedur of International Conciliation yang diadopsi pada tahun 1961 dalam Pasal 1 disebutkan sebagai: suatu metode penyelesaian pertikaian bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian
  • 29. Ombudsman Ombudsman adalah lembaga independen yang menerima dan meyelidiki keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kesalahan administrasi (maladministration) publik
  • 30. Ombudsman menurut UU No 37 Th 2008 Adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  • 31. PT Geo Dipa Energi Diklaim Rugikan PT Bumigas Energi Kabar24.com, JAKARTA--PT Bumigas Energi merasa dirugikan lantaran investor enggan membiayai proyek karena PT Geo Dipa Energi tidak memiliki izin konsesi dalam proyek PLTP Dieng dan Patuha.
  • 32. pertikaian hukum soal kepemilikan merek dagang Karisma. Dua produsen sepeda motor itu terlibat persengketaan merek dagang Karisma sejak Februari 2005. Cheng Sen Djiang Gunawan Chandra, pemilik sepeda motor merek Krisma, melayangkan gugatan kepada PT AHM melalui Pengadilan Niaga Jakarta. Diwakili oleh kuasa hukumnya dari law firm Amroos & Partners.
  • 33. TPI Ajukan Kasasi Awal Pekan Depan Rani Hardjanti - Okezone Jum'at, 16 Oktober 2009 15:10 wib JAKARTA - PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) awal pekan depan. Pengajuan ini menyusul keputusan Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan pailit PT Crown Capital Global Limited (CCGL).