More Related Content
Similar to SPK-MOCH. AZWAR ANAS ROZAQ.pdf (20)
Recently uploaded (20)
SPK-MOCH. AZWAR ANAS ROZAQ.pdf
- 1. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN Jl. Gentengkali No.33, Telp. (031) 5342706, 5342707,5344508 Fax. (031) 5465413, 5346707 , Kode Pos 60275 SURABAYA SURAT PER.JANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU Nomor: 542.11 /28OO ll0l.l /2022 Pada hari ini Senin talggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini: L Nama : Dr. Ir. WAHID WAIIYIJDI, MT NIP : 19630127 198903 1OO5 Jabatan : Kepala Dinas Pendidikal Provinsi Jawa Timur untuk sel,anjutnya disebut Pihak Kesatu. II Nama Nomor Induk PPPK Tempat/ targgal Lahir Pendidikan a. Masa Perjanjian Ke{a b. Jabatan c. Masa kerja sebelumnya d. Unit Ke{a e. Instansi MOCH. AZWARANAS ROZAQ, S.Kom. 198810182022211010 GRESTK, 18-10-1988 S-1 TEKNIK INFORMATIKA I Mei 2022 s.d. 30 April 2023 AHLI PERTAMA - GURU TIK O tahun 0 bulan SMAN I SIDAYU KAB. GRESIK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak u,ntuk dal atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepalat untuk mengikatkan did satu sama lain dalam Perjaljian Kerja dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut: Pasal 1 Masa Peq'anjian Kerja, Jabatal, dan Unit Ke{a Pihak Kesatu menerima da1 mempekedakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ke4'a dengan ketentual sebagai berikut: Pasa-l 2 Trgas Peke{aan (1) Pihak Kesatu melaLui Kepala Perangkat Daerah tempat bekeda membuat dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakal oleh Pihak Kedua selama mas,a Pe{arjian Kerja. (2) Plhak Kedua wajib melaksalakan tugas pekerjaal yalg diberikan Pihak Kesatu melalui KepFl, Perargkat Daerah tempat bekerja dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab. 2 - tru ITE No tl TshrE 2008 P.ssl5 Ayst I ' InforE!.i Elcttmik drdatur Dokudn Elekrctrit d@/.t u blsil ceEtny. meiupalr! ald hrlii h'rhE y!4 s!h. " - DokuEEn ini teld diEdrtsns6i s€crE eklfonit E€oggulrtstr scrtifitlt el.lfiDoik ysng ditarbithn aSrE Balai Sertifilesi Etett.onik
- 2. Pasal 3 Target Kinerja (1) Pihak Kesatu melalui Kepala Perangkat Daerah tempat trekerja membuat dan menetapkan target kinerja bagi Pihak Kedua selama masa Peq'aljian Kerja. (2) Pihal< Kedua wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pihak Kesatu. (3) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menandatangani target kinerl'a sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Ilarl Kerja dan Jam Kerja Pihak Kedua wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di instansi sesuai dengan penempatan unit ke{a. Pasal 5 Kewajibaa daa Laraagan (1) Pihak Kedua wajib mematuhi semua kewajiban dan laralgan. (2) Kewajiban bagi Pihak Kedua sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) meliputi: a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negata Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sa-h; b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskal pejabat pemerintah yang berwenalg; d. Menaati ketentual peraturan perundang-r:ndalgan; e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdiaa, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f, Menr:njukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di da-lam maupun di luar kedinasan; g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatual Republik Indonesia. (3) Selain rnernenuhi kewajiban sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Pihak Kedua wajib: a. Membalgun dan mengembangkan sikap toleran dan kerjasama diantara sesama PPPK dan pihak terkait lainnya; dan b. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. (4) l,arangan bagi Pihak Kedua sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) meliputi: a. M enyalahgun akan wewenang; b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakal kewenangan orang lain; c. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau Lrekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau orga-nisasi internasional; d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakal, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga miJik negara secara tidak sall; f. Melakukan kegiatan bersama dengal atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang Iain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung memgikan negara; - UU ITE No I I TlhuD 2ffi Pas.l 5 Ay3r I " tDftfltr si El€kEdit drD/Iltlr DoturreD Elektotrit darrtsu hasil ceEhrya metuprtlll allt btttci httutD yatrg isL " - DokuEreo ini teLh diraDddrngrd r€cara elctrronit E agSunttrtr scrtifilat elekEotrit yrllg diLtbi*rtr B$E 8al.i s..tifik.si Eleltronik J
- 3. g, Memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; h. Menerima hadiah atau suatu pemberizur apa saja dari siapapun juga yang berhubungaa dengan jabatan dan/atau pekeq'aalnya; i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; j. Melakukan suatu tindakan atau tida-k melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkal kerugian bagr yang dilayani; k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 1. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Fresiden. Dewan Perwakilal Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 1) Ikut serta sebagai pelaksana kamparrye; 2) Menjadi peserta kamparrye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara; 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain; dan/atau 4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara. m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: 1) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau 2) Mengadakan kegiatal yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pernilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye metputi pertemual, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit ke4'anya, anggota keluarga, dal masyarakat. n. Memberikal dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon KepaJa Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangal Talda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; o. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; 3) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntunglan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau 4) Mengadakan kegiatal yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yalg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbaual, seruan, atau pemberial barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. p. MeninggaJkan tugas kedinasan tanpa sepengetahuan atasan lalgsung. (5) Selain larangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (4), Pihak Kedua dilarang: a. Menggunakan dan/ atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Melakukan perkataan mauPun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PPPK; dan 4 - tru tIE No I I T.hur 2Om P.sal 5 Ayat I " Idofllr'si Elellrdrit &or's&u Dolirmm EkkEotrit dm/etru h&sil cetnya metuprlitr dit htti hultuu yang sa.h. " - DohlEpD ini drh diEndrr.ngtni s.can ele&Eotrit mggutatr! 56ti6lrr €l€lnodl yatrg diterbith B&E I s"t"i i Scrtiftkasi I Eleltronil
- 4. (1) Pihak Kedua berhak mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. (2) Pihak Kedua berhak menerima gaji dalam golongan IX sebesar Rp. 2,966.5OO,- (3) Pihak Kedua berha-k menerima tunjangan terdid atas: a. tunjangan keluarga yang terdiri dari: 1) tunjangan suami/istri sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok; dart 2) tunjalgan alak sebesar 2"h (dtta persen) dari gaji pokok, maksimal ultuk 2 (dua) jiwa. b. tunjangan parrgan sebesar Rp.72.420 (tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah), maksimal untuk 4 (empat) jiwa; c. tunjangan umum sebesar Rp. 185.000 (seratus delapan puluh iima ribu rupiah)' (4) Besaran tunjangan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undalgan. (5) Pembayaran gaji dan tunjangan sglagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sejak Prhak Kedua melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pimpinan unit ke{a penempata,n Pihak Kedua. (6) Apabila Pihak Kedua yang melaksanakal tugas pada tanggal hari kerja penama bulan berkenaal, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan mulai bulal berkenaan. (7) Apabila Pihak Kedua yang melaksalakan tugas pada tarlggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangan sebagaimala dirnaksud pada ayat (21 dan ayat [3) dibayarkan mulai bulan berikutnya (8) Pembayaran gaji dal tunjangan Piha-k Kedua dilaksanakan sesuai dengal ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Penerimaan gaji dan/atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dila-kukal pemotongan pada saat pembayaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5- - tru tTE No l1 Tetun 20m P&sal 5 Ayst I 'lDfonr.si Elelfodk &d/atru Dotutrl6 EleltEdit daD/ruu hrsil E€trbrya m6uFtttr alar buhi hutum yarg ra.h- " - DokuDeD id tdth diludrlrt4rri sec.te €lelfonit mrgtmrt .tr rsltiEt i elektonik y!tr9 dilerbitan BsrE I s.tui I s.rtifrLasi I El.ktronik c. Menjadi anggota atau memiliki pertalian, rnemberikan dukungan langsung atau tidak tangsung, menjadi simpatisan, terlibat dalam kegiatan, menggunakan simbol serta atribut orgalisasi, menggunakan berbaqai media untuk menyatakan keterlibatan dan penggunaan simbol dal atribut serta melakukan tindakan Iain yang terkait dengal organisasi terlarang dan organisasi masyarakat yang dicabut badan hukumnya. (6) Pihak Kedua yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar larangal sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (a) dan ayat (5) diberikan sanksi berupa: a. Sanksi ringan berupa: 1) Teguran lisan; 2) Teguran tertulis; atau 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis. b. Sanksi sedang berupa: l) Penundaal pembayaran gaji selama I bulan; atau 2) Penundaan kenaikan gaji berkala. c. Sanksi berat bempa: 1) Pemutusan hubungal Perjanjian Ke{a dengal hormat; 2) Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidal< atas permintaan sendiri; atau 3) Pemutusal hubungan Petjanjian Ke{a tidak dengan hormat. Passl 6 Gaji daa TulJangan
- 5. Pasal 7 Cuti (1) Pihak Kedua berhak mendapatkal cuti tahulan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama s6lama 112sa pg{aljian Kerja. (2) Cuti sebagaima-na dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Pengembangaa Kompeten si (1) Pihak Kesatu memberikan pengembangan kompetensi kepada Pihak Kedua untuk mendukung pe'laksanaan tugas sel,ama masa Pe{anjian Kerja dengan memperhatikan hasil penilaian kine4'a Piha-k Kedua. (2) Pelalsanaan pengembangan kompetensi sebage im412 dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 Penghargaan Pasal 1O Perlindungan (1) Pihak Kesatu wajib memberikan perlindungan bagi Piha-k Kedua berupa: a. jaminan kesehatan; b. jaminal kecelakaal keq'a; c. jaminan kematian; dan d. bantuan hukum. (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a" huruf b, dan huruf c dilakukan dengan mengikutserta-kan Pihak Kedua dalam program sistem jaminan sosial nasional. (2) perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d diberikan kepada Pihak l(gdua dalam perkara yaIrg dihadapi di pengadilan terkait pelalsanaan tugas. (3) Pemberian perlindungan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila-ksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangal/dapat dib€rikan s€suai dengan ketersediaan anggaran. 6 - tru IIE No tl T.tuD 200E Passl 5 Ay3t I " lnforD8i El*tuit dsr/er.u Dohltro Elektotrit dsrt/Itsu br.sil Getatny. mE{up.l(..o d.t buldi huldl yrtr8 srh- " - Ntrfian ini telsh dilltldrLBgmi 5€cts ebkiotrit EEaggutr t tr lattifta ebldtooi} yrDg digbi*e B$E I I I s.t i SGrtifikasi ElettroniL (1) Pihak Kesatu memberikan penghargaar kepada Pihak Kedua berupa: a. tanda kehormatan; b. kesempa.ta-n prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/ atau c. kesempa.tal menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. (2) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimala dimaksud pa.da ayat (l) huruf a dilalsanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) huruf b diberikan kepada Pihak Kedua apabila mempunyai penilaial kinerja yang paling baik. (4) Pemberian penghargaal kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepa.da Pihak Kedua setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keda yarlg ada pada Pihak Kesatu.
- 6. Pasd 11 PenutuaaE Hubungan Pe{aaJian KerJa Pasal 12 Peayeleealan Petsellslhan Apabila dalam pelaksanaan Perl'anjian Kerja ini terjadi perselisihan, maka Pihak Kesatu dal Pihak Kedua sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg-undangan. (l) Pihak Kedua bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam peraturan kedinasan dan peratural lainnya yang berlaku di Pihak Kesatu. (2) Pihak Kedua wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik Pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pihak Kesatu dapat memperpanjang masa Perjanjian Keda yang dilaksalatan sesuai dengal peraturan perundang-undangan. 7 - ulj ITE No lI Triult20(}E Pael 5 Aya! t " lofofin si Elelfimit dfi/rtlu DotumE Etektonit drdstsu btsil cet hryt lDfiupataa eI* bukti hutum yang satr. " - Dokleen id d$ dirrld.rangad !ec.E elcldrodt neoS$rt'trt scttiEtal elelEonik yatrg dit!'bi*atr BStE Bal.i sGrtiftk.si Elektronii Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat melakukan pemutusan hubungan Perjanjian Ke{a dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Pemutusan hubungan Pe{anjian Kerja dengan hormat dilakukal apabila: a. jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir; b. Pihak Kedua meninggal dunia; c. Pihak Kedua mengajukan permohonar berhenti sebagai Pegawai Pemerintah dengan Pe{anjian Kerja; d. tedadi perampingan organisasi atau kebijal<an pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pihak Kesatu; atau e. target keqia tidak tercapai dan pelanggaran disiplin. (2) Pemutusan hubungan Pe{aajian Ke{a dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dilakukan apabila: a. Pihak Kedua dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatal hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan tidak berencana; b. Pihak Kedua melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau laralgan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5; atau c. Pihak Kedua tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai den gan Perj anjianKerj a. (3) Pemutusan hubr:lgan Peqanjian Keq'a tidak dengal hormat dilakukaa apabila: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politjk; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakuka-n dengal berencana. Pasal 13 Laln-laln
- 7. Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa pengaruh ataupun paksaal dari pihak manapun, Pihak Kesatu menggunakan tandatang€rn secara elektronik dan Pihak Kedua bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pihak Kesatu, a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Pihak Kedua, Dr. Ir. WAIIID WA}TYUDI. MT Pembina Utama Madya NrP. 19630127 198903 r 005 MOCH. AZWAR A}IAS ROZAO. S.Kom. NI PPPK. 79aaLola202221 1010 r oa 1/ PPPK JF.NON GURU/2O21 - tru ITE No I I Tttuo 20m Prld 5 Ay3t I " ltrfomrsi Elcktooik dro/rEu Dotometr EtekEotril dadatlu hasil c.Eltryr m.rupak.tr rl-at hfiti huluE yaDg seh " - Doklmer iDi aelah dlEndrtdigtni s{crfa eleloDrit @g$Da}m lcrEfhl €lekEoDit Fllg diieditzD BSrE leol.i lScrtifikasi I ELktronit