Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptx
Download as pptx, pdf0 likes498 views
1. Dokumen tersebut membahas mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang terpadu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 2. SIPD digunakan untuk mengintegrasikan proses perencanaan pembangunan daerah mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renstra dan Ren
1 of 10
Downloaded 22 times
Ad
Recommended
slide TEKNIK PENYUSUNAN RKA-DPA SKPD.pptx
slide TEKNIK PENYUSUNAN RKA-DPA SKPD.pptxImanSantosa9
油
Dokumen ini membahas proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan bagian integral dari perencanaan dan penganggaran daerah. RKA SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta memperhatikan hasil dan manfaat yang diharapkan dari program dan kegiatan. Pedoman penyusunan RKA SKPD diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020.Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
油
Dokumen tersebut membahas sistematika dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD menurut Permendagri 86/2017, termasuk perubahan sistematika, pemetaan permasalahan, dan daftar periksa pengendalian dan evaluasi penyusunan Renstra OPD."Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAJamaludin ..
油
Dokumen ini menjelaskan tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (renstra skpd), termasuk pembentukan tim penyusun, orientasi, pengumpulan data, dan penyusunan rancangan. Proses ini meliputi perumusan visi, misi, tujuan, serta indikator kinerja yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd). Selain itu, dokumen ini memberikan panduan teknis dalam menyusun dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
油
Dokumen ini membahas sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang meliputi tujuan, proses, dan tantangannya. SPPN bertujuan untuk menghasilkan rencana pembangunan terpadu antara pemerintah dan masyarakat dengan pendekatan partisipatif. Kegagalan dalam perencanaan dapat terjadi akibat kurangnya informasi, metodologi yang tidak tepat, atau ketidakcocokan antara perencanaan dan pelaksanaan.Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfBappedaLampungUtara
油
1) Pemerintah daerah diminta menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 pada tahun 2023; 2) RPJPD yang disusun akan menjadi pedoman calon kepala daerah dalam pilkada 2024 dan penyusunan RPJMD 2025-2030; 3) Dokumen ini menjelaskan tata cara penyusunan RPJPD.Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdMusnanda Satar
油
Dokumen ini membahas proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Musnanda Satar Sarmi, termasuk definisi, landasan hukum, dan langkah-langkah penyusunan. Renstra SKPD mencakup rencana jangka lima tahun, sedangkan Renja SKPD untuk rencana tahunan, keduanya ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Dokumen ini juga mencakup sistematika dan tahapan penyusunan yang harus diikuti oleh SKPD dalam mengembangkan rencana pembangunan.POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptxIndividuMerdeka
油
Dokumen ini membahas tentang peran DPRD dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Terdapat penjelasan mengenai mekanisme penganggaran dalam kerangka tugas dan wewenang DPRD, tahapan dan jadwal penyusunan APBD, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD seperti regulasi terbaru dan isu-isu strategis. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada DPRD mengenaiBisnis proses pemerintah daerah
Bisnis proses pemerintah daerahNational Research and Innovation Agency
油
Dokumen tersebut membahas proses bisnis pemerintah daerah yang meliputi tujuan reformasi birokrasi untuk membuat aparatur negara yang lebih profesional dan akuntabel, delapan area perubahan reformasi birokrasi, empat tahap bisnis proses, dan sembilan agenda penyusunan peta proses bisnis.Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
油
PP No 39/2006 mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan satuan kerja daerah untuk memantau pelaksanaan program dan anggaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target dan meningkatkan pelaksanaan di masa depan.Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
油
Dokumen ini membahas peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengelolaan pembangunan daerah, termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu, dokumen ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Tantangan dalam pembangunan daerah meliputi koordinasi antar stakeholders, peningkatan kualitas sumber daya, dan pengentasan kemiskinan.Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
油
Dokumen ini menjelaskan sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) di Indonesia, termasuk tujuan, tahapan, dan peran pemerintah serta masyarakat dalam perencanaan tersebut. SPPN bertujuan untuk menciptakan integrasi, koordinasi, dan efisiensi dalam proses pembangunan, serta memastikan partisipasi masyarakat. Selain itu, dokumen ini mengulas peran DPRD dalam legislasi dan pengawasan, serta tantangan dan praktik terbaik dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya.Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfBappedaLampungUtara
油
Dokumen ini menjelaskan tata cara evaluasi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang didasarkan pada undang-undang tentang pemerintahan daerah. Evaluasi RPJPD meliputi analisis dan perbandingan antara rencana dan realisasi indikator kinerja serta menetapkan sasaran untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Bappeda sebagai bagian dari pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
油
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mencakup pengertian, ruang lingkup, jenis, muatan, penilaian, dan penyampaian LKPJ.Pengukuran kinerja
Pengukuran kinerja INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengukuran kinerja sebagai proses penilaian sistematis dan berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target, realisasi tahun sebelumnya, standar organisasi, dan praktik terbaik. Hasil pengukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja serta faktor-faktor pendukung danRPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
油
Dokumen ini membahas tentang perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017, yang mencakup proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah selama lima tahun. Prinsip dan pendekatan yang diusulkan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan dan pertimbangan kondisi daerah. Rencana ini bertujuan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam program pembangunan yang terintegrasi dan terarah.Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
油
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencanadef1t
油
Dokumen tersebut membahas tentang jabatan fungsional perencana, meliputi:
1. Perbedaan antara jabatan fungsional dan struktural serta mekanisme kenaikan pangkat dan jabatan yang berdasarkan prestasi kerja untuk jabatan fungsional.
2. Unsur-unsur dan prinsip penilaian angka kredit perencana berdasarkan pendidikan, kegiatan perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang.
3. Mekanisme penilaian, penetapOptimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBDDadang Solihin
油
Dokumen ini membahas optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam penyusunan dan penetapan APBD untuk mencapai pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan. Menekankan pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta pentingnya peran DPRD dalam pengawasan dan penetapan kebijakan. Struktur dan proses perencanaan yang melibatkan berbagai pihak juga dijelaskan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif.Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214PSEKP - UGM
油
Dokumen ini membahas pentingnya indikator kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk cara mengukur keberhasilan dan menetapkan target kinerja yang realistis. Penekanan diberikan pada sinkronisasi dan konsistensi antara berbagai dokumen perencanaan serta analisis gap untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terdapat juga penjelasan tentang bagaimana menyusun sasaran yang terukur dan relevan dalam konteks pembangunan daerah.Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas konsep reformasi birokrasi dan inovasi di Indonesia, yang mencakup delapan area perubahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ditekankan pentingnya kolaborasi dan pendekatan kontekstual dalam implementasi program reformasi birokrasi agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah inovasi di pemerintahan daerah antara tahun 2018 hingga 2021 sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat.際際滷 UU 23/2014
際際滷 UU 23/2014Alma'Arif Pangulu
油
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
油
Dokumen ini membahas pentingnya restrukturisasi program kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan serta penganggaran pemerintah. Terdapat masalah overlap output antar lembaga yang menyebabkan biaya birokrasi meningkat, dan dokumen ini memberikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut melalui penetapan program yang lebih terintegrasi. Selain itu, dibahas juga kerangka regulasi dan peran pemerintah dalam menyediakan layanan publik serta mendorong investasi.Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiAshep Ramdhan
油
Dokumen ini membahas kerangka reformasi birokrasi Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kapasitas, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik. Terdapat 9 program akselerasi untuk memperbaiki struktur, proses, dan budaya birokrasi yang ada, dengan penekanan pada transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengurangan korupsi. Tujuan akhir adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien demi mendukung pembangunan jangka panjang.Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenMusnanda Satar
油
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, landasan hukum, dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD); (2) RPJP merupakan rencana 20 tahun sementara RPJM merupakan rencana 5 tahun; (3) Penyusunan RPJP/M harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan dokumen perencanaan di atasnyRedesign sistem penganggaran pemerintah
Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
油
Dokumen tersebut membahas rencana redesain sistem penganggaran pemerintah Indonesia mulai tahun anggaran 2021. Redesain ini bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan antara program pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan kinerja pemerintah, dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.Paparan Orientasi RPD.pptx
Paparan Orientasi RPD.pptxIkaDamayanti27
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas jadwal dan penyusunan beberapa dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Langkat menjelang dan sesudah Pilkada 2024.
2) Beberapa dokumen yang perlu disiapkan antara lain RPD 2025-2026, Rencana Strategis PD 2025-2026, dan dokumen perencanaan lainnya.
3) Penyusunan dokumen-dokumen tersebut harus selesaiEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahRusman R. Manik
油
Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian evaluasi pembangunan daerah, yang mencakup pengertian pengendalian dan evaluasi, siklus perencanaan pembangunan daerah, arah dari perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah."Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBDr. Zar Rdj
油
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Deki Zulkarnain
油
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dokumen ini menjelaskan berbagai jenis rencana pembangunan daerah, seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta proses pelibatan pemangku kepentingan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Peraturan ini bertujuan memastikan perencanaan yang transparan, efektif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Deki Zulkarnain
油
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah (20 tahun), rencana pembangunan jangka menengah daerah (5 tahun), dan rencana kerja pembangunan daerah (1 tahun). Peraturan ini mengatur prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerMore Related Content
What's hot (20)
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
油
PP No 39/2006 mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan satuan kerja daerah untuk memantau pelaksanaan program dan anggaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target dan meningkatkan pelaksanaan di masa depan.Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD dalam Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
油
Dokumen ini membahas peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengelolaan pembangunan daerah, termasuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu, dokumen ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Tantangan dalam pembangunan daerah meliputi koordinasi antar stakeholders, peningkatan kualitas sumber daya, dan pengentasan kemiskinan.Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
油
Dokumen ini menjelaskan sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) di Indonesia, termasuk tujuan, tahapan, dan peran pemerintah serta masyarakat dalam perencanaan tersebut. SPPN bertujuan untuk menciptakan integrasi, koordinasi, dan efisiensi dalam proses pembangunan, serta memastikan partisipasi masyarakat. Selain itu, dokumen ini mengulas peran DPRD dalam legislasi dan pengawasan, serta tantangan dan praktik terbaik dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya.Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfBappedaLampungUtara
油
Dokumen ini menjelaskan tata cara evaluasi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang didasarkan pada undang-undang tentang pemerintahan daerah. Evaluasi RPJPD meliputi analisis dan perbandingan antara rencana dan realisasi indikator kinerja serta menetapkan sasaran untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Bappeda sebagai bagian dari pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
油
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mencakup pengertian, ruang lingkup, jenis, muatan, penilaian, dan penyampaian LKPJ.Pengukuran kinerja
Pengukuran kinerja INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengukuran kinerja sebagai proses penilaian sistematis dan berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target, realisasi tahun sebelumnya, standar organisasi, dan praktik terbaik. Hasil pengukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja serta faktor-faktor pendukung danRPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
油
Dokumen ini membahas tentang perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017, yang mencakup proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah selama lima tahun. Prinsip dan pendekatan yang diusulkan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan dan pertimbangan kondisi daerah. Rencana ini bertujuan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam program pembangunan yang terintegrasi dan terarah.Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
油
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencanadef1t
油
Dokumen tersebut membahas tentang jabatan fungsional perencana, meliputi:
1. Perbedaan antara jabatan fungsional dan struktural serta mekanisme kenaikan pangkat dan jabatan yang berdasarkan prestasi kerja untuk jabatan fungsional.
2. Unsur-unsur dan prinsip penilaian angka kredit perencana berdasarkan pendidikan, kegiatan perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang.
3. Mekanisme penilaian, penetapOptimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBDDadang Solihin
油
Dokumen ini membahas optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam penyusunan dan penetapan APBD untuk mencapai pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan. Menekankan pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta pentingnya peran DPRD dalam pengawasan dan penetapan kebijakan. Struktur dan proses perencanaan yang melibatkan berbagai pihak juga dijelaskan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif.Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214PSEKP - UGM
油
Dokumen ini membahas pentingnya indikator kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk cara mengukur keberhasilan dan menetapkan target kinerja yang realistis. Penekanan diberikan pada sinkronisasi dan konsistensi antara berbagai dokumen perencanaan serta analisis gap untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terdapat juga penjelasan tentang bagaimana menyusun sasaran yang terukur dan relevan dalam konteks pembangunan daerah.Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas konsep reformasi birokrasi dan inovasi di Indonesia, yang mencakup delapan area perubahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ditekankan pentingnya kolaborasi dan pendekatan kontekstual dalam implementasi program reformasi birokrasi agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah inovasi di pemerintahan daerah antara tahun 2018 hingga 2021 sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat.際際滷 UU 23/2014
際際滷 UU 23/2014Alma'Arif Pangulu
油
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
油
Dokumen ini membahas pentingnya restrukturisasi program kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan serta penganggaran pemerintah. Terdapat masalah overlap output antar lembaga yang menyebabkan biaya birokrasi meningkat, dan dokumen ini memberikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut melalui penetapan program yang lebih terintegrasi. Selain itu, dibahas juga kerangka regulasi dan peran pemerintah dalam menyediakan layanan publik serta mendorong investasi.Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiAshep Ramdhan
油
Dokumen ini membahas kerangka reformasi birokrasi Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kapasitas, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik. Terdapat 9 program akselerasi untuk memperbaiki struktur, proses, dan budaya birokrasi yang ada, dengan penekanan pada transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengurangan korupsi. Tujuan akhir adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien demi mendukung pembangunan jangka panjang.Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenMusnanda Satar
油
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, landasan hukum, dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD); (2) RPJP merupakan rencana 20 tahun sementara RPJM merupakan rencana 5 tahun; (3) Penyusunan RPJP/M harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan dokumen perencanaan di atasnyRedesign sistem penganggaran pemerintah
Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
油
Dokumen tersebut membahas rencana redesain sistem penganggaran pemerintah Indonesia mulai tahun anggaran 2021. Redesain ini bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan antara program pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan kinerja pemerintah, dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.Paparan Orientasi RPD.pptx
Paparan Orientasi RPD.pptxIkaDamayanti27
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas jadwal dan penyusunan beberapa dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Langkat menjelang dan sesudah Pilkada 2024.
2) Beberapa dokumen yang perlu disiapkan antara lain RPD 2025-2026, Rencana Strategis PD 2025-2026, dan dokumen perencanaan lainnya.
3) Penyusunan dokumen-dokumen tersebut harus selesaiEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahRusman R. Manik
油
Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian evaluasi pembangunan daerah, yang mencakup pengertian pengendalian dan evaluasi, siklus perencanaan pembangunan daerah, arah dari perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah."Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBDr. Zar Rdj
油
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.Similar to Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptx (9)
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Deki Zulkarnain
油
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dokumen ini menjelaskan berbagai jenis rencana pembangunan daerah, seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta proses pelibatan pemangku kepentingan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Peraturan ini bertujuan memastikan perencanaan yang transparan, efektif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Deki Zulkarnain
油
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah (20 tahun), rencana pembangunan jangka menengah daerah (5 tahun), dan rencana kerja pembangunan daerah (1 tahun). Peraturan ini mengatur prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daer(4) Pa Juhardi-RKPD DAN RENJA-PD SOLO FINIS.pdf
(4) Pa Juhardi-RKPD DAN RENJA-PD SOLO FINIS.pdfPerencanaanProgramKa
油
PAPARAN PENYUSUNAN RENJA DAN RKPDTATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017.pptx
TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017.pptxJonBonDevi
油
Dokumen ini menjelaskan tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017, mencakup dasar hukum, ruang lingkup, serta pendekatan dalam perencanaan. Proses perencanaan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara bertahap dari tingkat desa hingga nasional, dengan fokus pada program, kegiatan, dan pendanaan yang terintegrasi. Penetapan rencana strategis perangkat daerah dilakukan melalui forum dan verifikasi sebelum disampaikan untuk disetujui oleh kepala daerah.Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021ortalakpppa2022
油
Dokumen ini membahas arah kebijakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 di Indonesia, termasuk dasar hukum dan pedoman yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Fokus utama RKPD 2021 adalah sinergi dengan perencanaan nasional dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 serta pencapaian target pembangunan nasional. Selain itu, dokumen ini juga mencakup isu-isu penting seperti tahapan pilkada, prioritas pembangunan, dan kebijakan penanganan pandemi.PERMENDAGRI-81-2022.pdf
PERMENDAGRI-81-2022.pdfHermanusKalengit
油
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 mengatur pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 untuk memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. RKPD ini harus mencakup prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah, dan kebijakan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Peraturan ini mulai berlaku setelah diundangkan dan diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.Bahan Tayang Fungsi Angaran 25 Menit Heri Yanto.ppt
Bahan Tayang Fungsi Angaran 25 Menit Heri Yanto.pptandikhaidir6
油
Dokumen ini membahas fungsi DPRD dalam penyusunan anggaran Provinsi Riau tahun 2023, termasuk proses perencanaan, pengawasan, dan pembentukan peraturan daerah terkait APBD. Selain itu, terdapat rincian tentang tahapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan partisipasi pemangku kepentingan dalam musyawarah perencanaan. Dokumen ini juga menyebutkan dasar hukum dan azas umum penganggaran APBD.0 Review Renja 2022 edit 18082021.docx
0 Review Renja 2022 edit 18082021.docxRasnianiGani
油
Dokumen tersebut merupakan bab pendahuluan dari rencana kerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai tahun 2022. Ia menjelaskan latar belakang, dasar hukum, dan tujuan penyusunan rencana kerja tahunan tersebut sesuai dengan peraturan dan rencana pembangunan daerah jangka panjang serta menengah Kabupaten Sinjai.SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptxMohamadSofiyullah
油
Dokumen tersebut menjelaskan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai peraturan Mendagri. Terdiri dari 6 tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Juga dijelaskan mengenai perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.Ad
Recently uploaded (11)
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdf
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdfyusrilyuma294225
油
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdfStrategic Coaching for Leadership Development in Public Sector
Strategic Coaching for Leadership Development in Public SectorTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Seminar Nasional APCI dengan Tema Bridge to Transformation: The Strategic Role of Coaches as Enablers"
Jakarta, 15 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
pembinaan kepada staff untuk melaksanakan tugas selaku aparatur sipl
pembinaan kepada staff untuk melaksanakan tugas selaku aparatur sipldedysentoso
油
materi pembinaan kepada pegawai untuk meningkatkan kinerjaMANUAL PENGEMASKINIAN PENERIMA BANTUAN PERSEKOLAHAN KPM.pdf
MANUAL PENGEMASKINIAN PENERIMA BANTUAN PERSEKOLAHAN KPM.pdfssuser186365
油
manual pengurusan penerimaan banuan kewangan bagi murid sekolah rendahPembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan Bangkom
Pembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan BangkomTri Widodo W. UTOMO
油
Sambutan Pembukaan Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
pada
Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik,
LAN RI
Samarinda, 17 Juni 2025Menjadi ASN Profesional untuk Indonesia Maju
Menjadi ASN Profesional untuk Indonesia MajuTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Orientasi PPPK Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan
Agats, 17 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Manajemen Talenta dan Sistem Karir Pemda
Manajemen Talenta dan Sistem Karir PemdaTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Webinar Strategi Penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta Pemerintah Daerah, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
12 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Ad
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptx
- 1. MEKANISME PERENCANAAN TERPADU PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SIPD KEPALA BAPPEDA KAB. BONE, Dr. ADE FARIQ ASHAR, S.STP., M.Si Watampone, 28 januari 2022
- 2. Kepmendagri No. 050-3708/2020 Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENGANGGARAN UU No. 23/2014 Pemerintahan Daerah Permendagri No. 86/2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah PP No. 2/2018 Standar Pelayanan Minimal Permendagri No. 18/2020 Pelaksanaan PP 13/2019 Permendagri No. 70/2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD Permendagri No. 90/2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah PP No. 12/2019 Pengelolaan Keuangan Daerah UU No. 25/2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 1/2004 Perbendaharaan Negara UU No. 17/2003 Keuangan Negara Kepmendagri No. 050-5889/2021 Hasil verifikasi dan Validasi & Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Permendagri No. 77/2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah UU No. 33/2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PP No. 18/2016 Rev. PP No. 72/2019 Perangkat Daerah PP No. 13/2019 Laporan & Evaluasi Penyelenggaran Pemda SE KPK-RI NO. 8 / 2021 ttg Pencegahan Korupsi Terkait Perencanaan & Penganggaran APBD
- 3. ALUR KETERKAITAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH DIPERHATIKAN DIPERHATIKAN RPJMN DIPERHATIKAN PEDOMAN 5 TAHUN PEDOMAN PEDOMAN DIJABARKAN DIJABARKAN 20 TAHUN DIACU RKP RPJMD PROV RENSTRA OPD PROV RENJA OPD PROV DIACU DIPERHATIKAN PEDOMAN DIJABARKAN PEDOMAN 1 TAHUN DIACU RPJPD Kab/Kota RPJMD Kab/Kota RKPD Kab/Kota DIACU RENSTRA OPD Kab/Kota RENJA OPD Kab/Kota RENSTRA K/L PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN DIACU PEDOMAN RAPBN RAPBD PROV RAPBD Kab/Kota PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN DIACU DAN DISERASIKAN DIACU DAN DISERASIKAN RPJPN RPJPD PROV RKPD PROV RKA OPD Kab/Kota RENJA K/L Visi Misi Presiden Visi Misi Gubernur Visi Misi Bupati/ Walikota DIPERHATIKAN DIPERHATIKAN DIACU DIPERHATIKAN DIPERHATIKAN DIACU DAN SELARAS
- 4. Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD kab/kota Rancangan Akhir RKPD Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Pengolahan data dan informasi Analisis Ranc Kerangka Ekonomi & keuda Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Telaahan kebijakan nasional (RKP)/program strategis nasional SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota Rancangan RKPD VERIFIKASI Bappeda Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD Berita Acara Musrenbang kecamatan Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Dok RKPD kab/kota tahun berjalan Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif PENYUSUNAN KUA & PPAS Penetapan PERBUP/PERWAL ttg RKPD 1 2 Review RPJMD Fasilitasi MDN/ Gubernur 4 5 6 3 Telaahan kebijakan nasional (RKP)/program strategis nasional TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD (Pasal 125-143 Permendagri 86/2017)
- 5. TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA OPD
- 6. TAHAPAN PERENCANAAN MELALUI SIPD
- 7. User OPD TAHAPAN PERENCANAAN MELALUI SIPD RPJMD Kab/Kota RKPD Kab/Kota RENSTRA OPD Kab/Kota RENJA OPD Kab/Kota SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH LOGIN USER SESUAI KEWENANGAN RPJMD RENSTRA - Rancangan Awal - Rancangan - Musrenbang - Rancangan Akhir - Penetapan RKPD- RENJA - Persiapan - Rancangan Awal - Rancangan - Musrenbang - Rancangan Akhir - Penetapan RKPD - RENJA Perubahan - Rancangan Awal - Rancangan - Rancangan Akhir - Penetapan RPJMD-RENSTRA Penyesuaian - RPJMD-RENSTRA Perubahan JADWAL Usulan Reses (Pokir) - Penginputan Usulan Dewan - Verifikasi Sekwan - Verifikasi Mitra Bappeda - Verifikasi OPD - Verifikasi TAPD Perencanaan JADWAL Usulan Langsung (Aspirasi) - Penginputan Usulan Masyarakat - Verifikasi Mitra Bappeda - Verifikasi Kecamatan - Verifikasi OPD - Verifikasi TAPD Perencanaan User TAPD Perencanaan User Admin PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sekda Kepala Bappeda Kepala OPD Adminstrator (Es. III) Operator : Pengawas (Es. IV) Staf Pelaksana Sesuai Tahun Perencanaan TAHAPA N TAHAPA N
- 8. TAHAPAN PERENCANAAN MELALUI SIPD
- 9. IMPLEMENTASI PERENCANAAN MELALUI SIPD KENDALA Proses Update Aplikasi oleh Kemendagri yang terkadang tidak terjadwal dan tidak disampaikan ke Daerah Perubahan Menu yang dilakukan tiba- tiba tanpa disosialisasikan setelah update Kualitas Jaringan Internet yang terkadang tidak stabil HAMBATAN Inputan Perencanaan OPD yang kadang terlambat dan tidak konsisten sesuai tahapan perencanaan yang berlaku Inputan Atribut Perencanaan OPD (Indikator, Target & Satuan Kinerja) terkait Program, Kegiatan & Sub Kegiatan terkadang tidak Lengkap sesuai Menu Inputan Mempengaruhi WAKTU PENYELESAIAN dan KUALITAS Dokumen Perencanaan Kabupaten (RPJMD-RKPD)
- 10. TERIMA KASIH