More Related Content
What's hot (20)
Similar to Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx (20)
More from BappedaLampungUtara (20)
Recently uploaded (7)
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
- 1. KEBIJAKAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2022 DI PROVINSI LAMPUNG Disampaikan oleh : KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG Pada Rakor Asistensi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022 Senin, 31 Oktober 2022
- 2. NAMA : EKA YUSLITA DEWI, ST., MT TTL : DOROWATI, 01 NOVEMBER 1980 PENDIDIKAN SDN 2 DOROWATI (1992) SMP N MULYOREJO(1995) SMUN 2 KOTABUMI (1998) SI TEKNIK SIPIL, UNILA (2005) S2 MAGISTER SUMBER DAYA AIR, ITB (2008) GELAR PROFESI INSINYUR (2022) KARIR Kepala Bidang Perencanaan Pemerinahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung Maret 2020 - sekarang Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak, Dinas PPPA Prop Lampung 2019-2020 Kepala Bidang Bina Program Dinas PUPR Lampung Timur, 2017 2019 PENGALAMAN KERJA Short Course program Co- Design for inclusive Public Spaces and Services , LUND University, Swedia (2021) Tim Panelis Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting tahun 2020-2022 Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran, Kerjasama LPEM-FEB Universitas Indonesia dan Pusbindiklatren Bappenas (2019) Diklatpim III, BBPK Jakarta (2018) Short Course Participatory Irrigation Sector Project, IHE, Belanda Tahun 2009 Pertukaran Pemuda ASEAN- Jepang, JICA Jepang (2006)
- 3. A B C D DASAR HUKUM PELAKSANAAN SPM IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SPM REALISASI PENCAPAIAN SPM PROVINSI LAMPUNG INTEGRASI PELAKSANAAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH OUTLIN E
- 4. DASAR HUKUM PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
- 5. Daerah yang melakukan penyusunan rencana pembangunan daerah perlu dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah (pasal 260) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah (Pasal 7) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan Berdasarkan SPM ( Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU 23 Tahun 2014) Belanja Daerah di Prioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM (Pasal 298 ayat 1 UU 23 Tahun 2014) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah AMANAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- 6. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah PP 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan SPM UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Amanah Konstitusi UUD 1945 (Hak setiap warga negara terhadap pelayanan dasar) PP 2/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal SPM: ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. DASAR KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
- 7. 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Perumahan Rakyat dan Pemukiman 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 6. Sosial Pendidikan Kesehatan Sosial Perkim URUSAN PEMERINTAH KONKUREN WAJIB PILIHAN Potensi Ketenagakerjaan, Penggunaan Lahan Non-Pelayanan Dasar 1. Kelautan dan Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. Energi dan Sumberdaya Mineral 6. Perdagangan 7. Perindustrian, dan 8. Tramsmigrasi Trantibumlinmas Pekerjaan Umum Pasal 1 Butir 17: Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal Pasal 298: Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal AMANAT PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UU 23/2014 Pelayanan Dasar 1. Tenaga Kerja 2. Perlindungan Perempuan dan Anak 3. Pangan 4. Pertanahan 5. Lingkungan Hidup 6. Adminsitrasi dan Pencatatan Sipil 7. Pemberdayaan Masyarakat Desa 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9. Perhubungan 10. Komunikasi Informasi 11. Koperasi dan UKM 12. Penanaman Modal 13. Kepemudaan dan Olahraga 14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan 18. Arsip Pasal 18: Penyelenggaran Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
- 8. mensos 9/2018 Standard teknis pelayana mendikbud 32/2022 (K/L TEKNIS) Permenkes 4/2019 ndar Teknis Pemenuhan Mutu Pela PUPR 29/Prt/M/201 Permendagri 121/2018 ndar teknis mutu pelayanan da mendagri 101/2018 g Standar Teknis Pelayanan D mendagri 114/2018 Standar Teknis Pelayanan Dasa Secara Pasal 16 PP 2/2018: Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan Permendagri dengan berkoordinasi dengan K/L Penerapan SPM sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar Mutu Pelayanan Dasar Penerima Pelayanan Dasar PP 2/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal PETUNJUK UMUM (KEMENDAGRI) Permendagri 59/2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan PETUNJUK TEKNIS K/L Teknis Permendagri 100/2018 : Dicabut Pasal 18 ayat (3) UU 23/2014 : Perlu menetapkan PP tentang Standar Pelayanan Minimal REGULASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Permenkes 4/2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Permendikbud 32/2002 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan PermenPUPR 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Permendagri 121/2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Permendagri 101/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Permendagri 114/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Permendagri 9/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 9. TUJUAN PERMENDAGRI 59/2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR PENERAPAN MINIMAL
- 10. IMPLEMENTASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
- 11. SPM ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. SPM ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara terus-menerus. SPM ditetapkan dan diterapkan dlm rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleh oleh setiap Warga Negara. SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kab/kota menurut pembagian Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. SPM ditetapkan & diterapkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap WN secara minimal dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. 06 - Ketepatan sasaran 05 - Keterukuran 04 - Kesinambungan 03 - Keterjangkauan 02 - Ketersediaan 01 - Kesesuaian kewenangan PRINSIP PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
- 12. JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal KEWENANGAN PROVINSI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
- 13. Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima Jumlah barang dan/atau jasa yg sudah tersedia dan yg dibutuhkan Jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan 1. Pengumpulan Data 2. Perhitungan Kebutuhan 3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar 4. Pelaksana Pemenuhan Menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima Menyusun kebutuhan untuk pemenuhannya RPJMD dan RKPD Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Menyediakan barang/jasa dan sarana prasarana sesuai dengan standar teknis SPM Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar sesuai ketentuan PUU TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
- 14. SUSUNAN TIM KOORDINASI PENERAPAN SPM DI DAERAH Tim Koordinasi Penerapan SPM Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
- 15. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kemendagri www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Pendanaan Penerapan SPM Sesuai Pasal 29 Permendagri No. 59 Tahun 2021 APBN APBD Provinsi APBD Kab/Kota Pendanaan juga bersumber dari sumber lainnya seperti: Dana Transfer berupa DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Desa; Dana Otsus, Dana Khusus berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah, Program Keluarga Harapan; Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Hibah, Program Tanggung jawab Sosial Perusahaan; Kerjasama daerah Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 1 2 3 4 5
- 16. INTEGRASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
- 17. RPJP NASIONAL DIPERHATIKAN PEDOMAN 20 TAHUN 5 TAHUN PEDOMAN PEDOMAN DIJABARKAN DIJABARKAN 20 TAHUN PEDOMAN 5 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN DIACU RPJM NASIONAL RKP RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKPD RENSTRA SKPD RENJA SKPD DIACU PUSAT DAERAH PEMDA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAGAN KEDUDUKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- 18. SPM 4 3 2 1 5 RPJMD Renstra-PD RKPD Renja-PD APBD Proses Penganggaran Integrasi ke dalam alokasi anggaran belanja pemerintah daerah Permendagri 70/2019 Permendagri 90/2019 Permendagri 27/2021 Proses Perencanaan Integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah Permendagri 86/2017 Permendagri 70/2019 Permendagri 90/2019 Kepmendagri 050/5889/2021 Permendagri 17/2021 Proses SPM Jenis, Mutu, dan Penerima Pelayanan Dasar 1. Identifikasi penerima; 2. Identifikasi ketersediaan barang/jasa kebutuhan dasar; 3. Indentifikasi pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah; 4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. PP 2/2018 Permendagri 59/2021 Permen Standar Teknis Dokumen Perencanaan Daerah PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN DAN INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
- 19. UU 23 2014, Pasal 263-264 RPJPD Renstra RPJMD Renja RKPD Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Daerah Rencana Perangkat Daerah Tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan Sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan Sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Ditetapkan dengan Perkada Ditetapkan kepala daerah Penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun Disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Ditetapkan dengan Perkada Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun Disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Ditetapkan dengan PERDA UU 23 2014, Pasal 272-273 Ditetapkan dengan PERDA Paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir Paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik Paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir Setelah RPJMD ditetapkan. Setelah RKPD ditetapkan INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- 20. MUTU PELAYANAN DASAR PENERIMA PELAYANAN DASAR JENIS PELAYANAN DASAR MUATAN SPM BAB III KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMB. DAERAH BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMB. DAN PROGRAM PD BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAN PD RPJMD PENGHITUNGAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN TARGET PEMENUHAN KONDISI EKSISTING BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMB. DAERAH BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN RKPD INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM DOKUMEN RPJMD DAN RKPD
- 21. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN RENSTRA PD MUTU PELAYANAN DASAR PENERIMA PELAYANAN DASAR JENIS PELAYANAN DASAR MUATAN SPM PENGHITUNGAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN TARGET PEMENUHAN KONDISI EKSISTING BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU RENJA PD Permendagri No. 101 Tahun 2018 Permendagri No. 114 Tahun 2018 Permendagri No. 121 Tahun 2018 INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
- 22. IMPLEMENTASI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SPM
- 23. PELAPORAN REALISASI PENERAPAN SPM
- 24. REALISASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI LAMPUNG
- 25. Sumber :SekberSPMDitjen Bina Bangda,2022 ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG KEP. BABEL KEP. RIAU BIDANG PENDIDIKAN 63% 48% 100% 82% 29% 33% 79% 43% 100% 86% BIDANG KESEHATAN 48% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% BIDANG PU 0% 49% 100% 50% 0% 0% 0% 80% 0% 27% BIDANG PERA 100% 0% 100% 100% 13% 0% 0% 100% 100% 50% BIDANG TRANTIBUMLINMAS 100% 100% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% BIDANG SOSIAL 96% 100% 80% 80% 64% 0% 57% 98% 80% 94% Analisis capaian bidang Provinsi : Terdapat 3 Bidang yang memenuhi Capaian 100% yaitu Bidang Trantibumlinmas, Kesehatan dan Sosial; Untuk Bidang Pekerjaan Umum sudah memenuhi Capaian yang Baik yaitu diatas 75%; Sedangkan bidang Pendidikan memiliki angka Capaian yang terendah yaitu43%. REALISASI CAPAIAN SPM PROVINSI LAMPUNG DAN REGIONAL SUMATERA TAHUN 2021
- 27. Sumber : Sekber SPM Ditjen Bina Bangda Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Barat Kab. Tulang Bawang Kab. Tanggam us Kab. Lampung Timur Kab. Way Kanan Kab. Pesawara n Kab. Pringsew u Kab. Mesuji Kab. Tulang Bawang Barat Kab. Pesisir Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro BIDANG PENDIDIKAN 100% 100% 100% 53% 94% 59% 0% 64% 93% 96% 100% 87% 52% 98% 97% BIDANG KESEHATAN 80% 61% 65% 73% 82% 97% 67% 75% 71% 67% 93% 73% 51% 71% 94% BIDANG PU 100% 99% 75% 92% 77% 78% 98% 73% 36% 100% 100% 25% 0% 81% 100% BIDANG PERA 50% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 80% 100% 0% 0% 100% 100% 50% BIDANG TRAMTIBUMLINMAS 100% 100% 43% 100% 60% 0% 95% 80% 31% 67% 100% 100% 59% 86% 100% BIDANG SOSIAL 32% 45% 83% 84% 50% 100% 85% 20% 68% 72% 100% 72% 24% 100% 88% Analisis : Kabupaten/Kota dengan Angka Capaian yang tertinggi adalah Kabupaten Lampung tengah dan Mesuji, Sedangkan kabupaten/kota dengan Angka Capaian Terendah adalah Kabpauten Way Kanan. Terdapat 1 Bidang yang belum memenuhi angka Capaian 100% dari tiap Kabupaten/Kota yaitu bidang Kesehatan , sedangkan bidang dengan Angka Capaian 100% terbanyak adalah bidang Trantibumlinmas Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprov Lampung REALISASI CAPAIAN SPM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021
- 29. 2 Memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah. Melakukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran sesuai dengan Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Daerah wajib menyusun rencana aksi melalui penetapan peraturan kepala daerah Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM agar mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 3 4 1 5 Daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM melalui penetapan SK Kepala Daerah REKOMEND ASI
- 30. Terimakasih