More Related Content
Similar to Bab 1& 2 PENGANTAR PERPAJAKAN.ppt (20)
Recently uploaded (20)
Bab 1& 2 PENGANTAR PERPAJAKAN.ppt
- 2. Komputerisasi Perpajakan • Definisi Pajak ;  Iuran rakyat, Dapat dipaksakan, Tidak adanya kontraprestasi, Dipungut oleh negara, Diperuntukkan bagi pengeluaran negara • Fungsi Pajak  Budgetair , Reguler • Pungutan Lain  Retribusi, Sumbangan • Pengertian Hukum Pajak  Materiil, Formal • Kedudukan Hukum Pajak  Perdata, Publik • Asas Pemungutan Pajak  Domisili, Sumber, Kebangsaan • Cara Pemungutan Pajak  Nyata, Fiktif, Campuran • Tarif Pajak  Proporsional, Progresif, Degresif, Tetap, • Hapusnya Utang Pajak  Pembayaran, Kompensasi, Daluarsa, Pembebasan, Penghapusan PENGANTAR PERPAJAKAN
- 3. Komputerisasi Perpajakan • Definisi : NPWP : adalah No Pokok Wajib Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib pajak. NPPKP : adalah No Pokok Pengusaha Kena Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib Pajak (PKP) • Fungsi NPWP ; Identitas WP, tertib dlm pembayaran dan pengawasan pajak, untuk keperluan dgn dokumen pajak, memenuhi kewajiban pajak, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu, dan untuk keperluan pelaporan SPT Masa dan Tahunan NPPKP ; Identitas, pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBm, dan pengawasan perpajakan • Cara Mendapatkan NPWP dan NPPKP ; mendaftarkan diri ke kantor DirJen Pajak yang terdekat dengan tempat tinggal WP/PKP PENGERTIAN, FUNGSI, DAN CARA MENDAPATKAN NPWP, NPPKP
- 4. Komputerisasi Perpajakan PENGERTIAN & FUNGSI SPT, SKP, STP KET SPT SKP STP Definisi Surat untuk pelaporan perhitungandan pembayaran pajak terutang Surat keterangan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN Surat untuk menagih pajak dan sanksi adm Fungsi Pelaporandan pertanggungjaw aban perhitungan jml pajak terutang, pembayaran sendiri dan dari pemotong Alat koreksi, sararna mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak Alat koreksi pajak terutang, sararna mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak
- 5. Komputerisasi Perpajakan • Adil (syarat keadilan) • Sesuai Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2 (pajak hrs memberikan keadilan bagi negara maupun masyarakat. (syarat yuridis) • Tidak mengganggu Perekonomian (syarat ekonomis) • Efisien (syarat finansial) • sederhana Syarat Pemungutan Pajak
- 6. Komputerisasi Perpajakan Teori Yang mendukung Pemungutan Pajak • Teori Asuransi (melindungi) • Teori Kepentingan • Teori daya pikul  Unsur Obyektif (besarnya penghasilan)  Unsur Subyektif (besarnya pengeluaran) • Teori Bakti • Teori azas daya beli
- 7. Komputerisasi Perpajakan Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak • Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2) UUD Dasar’45. • Hukum Pajak = bagian dari Hukum Publik • Hukum Publik = Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Administrasi. • Hukum Pajak = Bagian dari Hukum Administrasi. • Hukum pajak ada 2 macam : • Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) • Hukum pajak Formil (Ketentuan Umum & Tata cara Perpajakan
- 8. Komputerisasi Perpajakan Asas dan cara Pemungutan Pajak Pajak Golongan Sifat Lemb.Pemungutnya Pajak Daerah Pajak Pusat Pajak Obyektif Pajak Subyektif Pajak Lagsung pajak tdk langsung
- 9. Komputerisasi Perpajakan KEWAJIBAN PEMBUKUAN • Itikad baik • Menerminkan keadaan dan kegiatan usaha sebenarnya • Taat asas ; pengakuan penghasilan dan biaya dengan stelsel akrual/kas • Syarat ; Dilakukan di Indonesia, menggunakan huruf latin/angka Arab, menggunakan satuan rupiah/mata uang lain yang diijinkan MenKeu, menggunakan bahasa Indonesia/bahasa lain yang diijinkan MenKeu
- 10. Komputerisasi Perpajakan Tata cara pemungutan pajak • Stelsel Nyata ( Riel)  pemungutan di akhir tahun • Stelsel Anggapan (fictieve)  Pemungutan di awal tahun dgn berdasar nilai pajak tahun sebelumnya. • Stelsel campuran  Pemungutan di awal tahun dan disesuaikan kembali di akhir tahun.
- 11. Komputerisasi Perpajakan Asas Pemungutan Pajak (1) Asas Domisili (tempat tinggal) (2) Asas sumber (3) Asas Kebangsaan
- 12. Komputerisasi Perpajakan • Official Assessment System  Sistem pemungutan oleh pemerintah • Self Assessment System  Sistem pemungutan oleh wajib pajak sendiri • With Holding System  System pemungutan oleh pihak ketiga Sistem Pemungutan Pajak
- 13. Komputerisasi Perpajakan • Tarif Sebanding (proporsional)  PPN tarifnya =10 % • Tarif Tetap  tarif bea materai • Tarif Progresif  Tarif semakin besar apabila jml yg dikenai pajak semakin besar. misal : Pasal 17 UU PPh 2000 Penghasilan bruto> 25 jt s/d 50 jt , tarif 5% Penghasilan bruto > 50 jt s/d 100 jt , tarif 10% Penghasilan bruto > 100 jt s/d 200 jt , tarif 15% Penghasilan bruto > 200 jt , tarif 30% • Tarif degresif  Tarif semakin kecil apabila jml yg dikenai pajak semakin besar. Tarif Pajak terdiri dari 4 tarif
- 14. Komputerisasi Perpajakan Timbul dan Hapusnya Utang Pajak • Timbulnya utang pajak ada 2 :  Ajaran Formil , timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak (official assessment system)  Ajaran Materiil , timbulnya utang pajak karena undang-undang ( self assessment system) • Hapusnya utang pajak disebabkan :  Pembayaran  Kompensasi  Kadaluarsa  Pembebasan/penghapusan
- 15. Komputerisasi Perpajakan PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK • Definisi ; kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dlm rangka pengawasan • Tujuan ; menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan tujuan lain (pemberian/pencabutan NPWP, pencocokan data dan atau alat keterangan, dll) • Tindak pidana bisa berupa alpa, sengaja, pengulangan, percobaan
- 16. Komputerisasi Perpajakan KEBERATAN DAN BANDING • Tata Cara Penyelesaian Keberatan :  WP ajukan keberatan ke DirJen Pajak  Tertulis dalam bahasa Indonesia  Jangka waktu 3 bulan  Jika tidak memenuhi syarat 2 dan 3, dianggap tidak dipertimbangkan  Bukti penerimaan Surat Keberatan  Keputusan dari DirJen Pajak (jk. Waktu 12 bln)  Lewat dr 12 bln dianggap SK dikabulkan  Tidak menunda kewajiban membayar pajak  Jika SK dikabulkan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
- 17. Komputerisasi Perpajakan KEBERATAN DAN BANDING • Tata Cara Penyelesaian Banding  Ajukan permohonan ke Badan Peradilan Pajak  Jangka waktu 3 bln  Diputuskan oleh Badan Peradilan Pajak  Tidak menunda pembayaran pajak  Jika banding diterima, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
- 18. Komputerisasi Perpajakan PENAGIHAN PAJAK • Dasar penagihan  STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding • Jenis penagihan  seketika, sekaligus • Negara mempunyai hak mendahului untuk menagih pajak yaitu pokok pajak, bunga, denda adm, kenaikan, biaya penagihan
- 19. Komputerisasi Perpajakan • SPT = Surat Pemberitahuan Pajak • STP = Surat Tagihan Pajak • SKPKB = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar • SKPKBT = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan • SKPLB = Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar • SKPN = Surat Ketetapan Pajak Nihil
- 20. Komputerisasi Perpajakan SANKSI PERPAJAKAN • Bunga • Kenaikan • Denda • Sanksi pidana