Amakudari
Download as pptx, pdf0 likes996 views
Amakudari adalah praktik di Jepang di mana birokrat senior yang pensiun mendapatkan posisi penting di sektor swasta atau semi swasta, dimulai sejak Perang Dunia II dan meningkat hingga 1990-an. Praktik ini menguntungkan individu dengan memberikan akses ke posisi tinggi, serta memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam memperoleh informasi dan proyek pemerintah. Namun, amakudari juga berkontribusi pada korupsi dan masalah dalam sistem keuangan Jepang, termasuk skandal juusen dan zenekon, yang berakibat pada dampak negatif terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.
Amakudari
- 1. Amakudari Dery Muhammad Yusuf Lydia Oktariani Reisha
- 2. Pendahuluan A. Pengertian 1. Amakudari secara literal berarti turun dari surga/khayangan 2. Amakudari dalam terminologi politik atau sosial bisnis berarti birokrat senior yang diizinkan untuk memperoleh posisi penting bersama perusahaan swasta atau semi swasta setelah pensiun (Gibney, 1996, p.322)
- 3. 3. Amakudari = KKN Dalam sejarah Jepang amakudari sudah mulai dilakukan pada masa Perang Dunia II dalam skala kecil, namun terus berkembang hingga tahun 1990an. Kemudian pada tahun 2002 PM Juniciro Koizumi menyatakan bahwa amakudari harus dihentikan, pernyataan tersebut terus dikampanyekan pada masa PM Shinzo Abe 2007
- 4. Pembahasan B. Amakudari, Aliansi Antara Pemerintah dan Bisnis Besar Pemerintah mengganggap amakudari sebagai keperluan sebab praktik bergerak menembus ranking, kesempatan untuk promosi menjadi sedikit dan konflik diantara pejabat menjadi semakin serius (Ikuta, 1992, pp. 35-37).
- 5. Para pejabat yang kalah dalam usaha meraih kemenangan untuk menempati pos kementrian akan diharapkan mengundurkan diri sebelum mereka mencapai usia pensiun. Para pejabat yang mengundurkan diri untuk memastikan bahwa mereka mendapat hak untuk meraih posisi tinggi pada sektor swasta dari dasar yang mereka lewati yaitu pendidikan sekolah terbaik (Universitas Tokyo, misalnya).
- 6. Keuntungan melakukan amakudari Bagi perorangan : Pekerjaan yang menguntungkan & tunjangan pensiun yang besar Bagi perusahaan : Memperoleh informasi yang bermanfaat dari pemerintah, hak untuk proyek, dan perlakuan istimewa terhadap regulasi untuk proyek, para mantan pejabat amakudari dapat bekerja sebagai perantara antara agen pemerintah dan firma. Sebagai imbalan untuk amakudari, tidak hanya rahasia intelijen tetapi juga standar sertifikasi dan bahkan sampai subsidi adalah hak eksklusif yang diberikan untuk perusahaan tertentu (Stern, 1996, pp. 260-261). Bagi pemerintah : Regenerasi kepegawaian berjalan lebih cepat. Dalam ajaran Konfusianisme yang mempengaruhi sistem bisnis di Jepang, tidak diperkenankan masuk anggota baru sebelum ada atasan yang keluar.
- 7. C. Amakudari pada dua Kementrian 1. Departemen Keuangan Adalah pelayanan yang paling berpengaruh karena otoritas yang besar dalam hal menyusun anggaran negara, mengelola personil, dan pengawasan perbankan, sekuritas, dan perusahaan asuransi (Ikuta, 1992, hal 163-138). Contoh kasus : Pada tahun 1992, misalnya, Departemen Keuangan mengalami penenggelaman dana publik ke pasar saham untuk menjaga harga saham. Pada tahun yang sama,bailout yen sebesar satu triliun 70 milyar dibuat oleh investor institusionalmisalnya trust banks. Sumber dana tersebut didasarkan pada tabungan masyarakat, seperti asuransi pos jiwa, pos tabungan, dan pensiun nasional (Wood, 1996, hal 239). Ini merupakan serangkaian intervensi di pasar keuangan yang akhirnya dapat meningkatkan ketergantungan mereka pada pemerintah. Karena itu, pejabat pemerintah yang peduli dengan mendukung lembaga keuangan Jepang merasa mudah untuk mendapatkan pekerjaan melalui praktik amakudari.
- 8. 2. Kementrian Konstruksi Secara khusus, Kementerian Konstruksi mendekati hampir 70 persen dari proyek-proyek ini, seperti jalan raya, perumahan, dan saluran pembuangan. Menerima investasi publik adalah masalah hidup dan mati untuk perusahaan konstruksi, karena proyek pekerjaan umum sebesar 40 persen dari seluruh investasi bangunan di Jepang. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan konstruksi akan mencoba segala cara untuk memperoleh kontrak-kontrak pemerintah, misalnya mengatur jabatan yang tinggi untuk pensiunan dari Kementerian Konstruksi, membuat kontribusi politik yang sangat besar, menjamu birokrat Kementrian Konstruksi di restoran mahal, dan bahkan mendukung kandidat politik yang akan mendukung upaya mereka (Kuji & Yokota, 1996, hal 15222 ).
- 9. D. Skandal Juusen dan Zenekon Juusen (harfiahnya adalah perusahaan KPR) didirikan pada tahun 1971 dan terdiri dari botaiko atau bank ibu yang terdiri dari web kompleks lembaga keuangan. Dalam gelembung ekonomi tahun 1980-an, harga real estate melonjak di seluruh Jepang, dan permintaan kredit oleh orang-orang bisnis itu terlalu besar bagi sebagian besar bank untuk mengelola tanpa dukungan keuangan botaiko. Namun, setelah krisis harga saham pada tahun 1989, gelembung ekonomi di Jepang meledak, dengan efek menghancurkan sektor keuangan secara keseluruhan. Sehingga menghasilkan hutang tidak dapat diperoleh lagi di juusen dan usaha terkait. Hutang-hutang tersebut telah masuk di buku-buku dari lembagalembaga keuangan selama hampir satu decadeyang menyebabkan kelumpuhan pasar dalam menawarkan pinjaman baru. Akibatnya, sebuah organisasi sementara yang disebut Organisasi untuk Pembubaran Juusen didirikan. Skema ini dilakukan oleh Departemen Keuangan dan tujuannya adalah untuk menarik kembali jutaan yen kredit dalam waktu lima belas tahun. Namun, ini hanya alasan nyatatujuan sebenarnya adalah untuk memberikan mantan birokrat tingkat tinggi dalam yang menjalankan juusen setelah pension untuk menghindari tanggungjawab mereka dalam kesalahan pengurusan yang telah terjadi. (ibid, p. 79)
- 10. Pada tahun 1993, beberapa skandal dalam industri konstruksi terjadi dalam suksesi yang cepat, dikenal sebagai zenekon (kontraktor pembangunan umum) skandal. Pada bulan Maret tahun itu, Shin Kanemaru, bos politik yang sebagian besar birokrat berdiri dalam kekaguman, dituduh penggelapan pajak. Penangkapannya dibawa ke skandal keuangan yang melibatkan cahaya industri seluruh bangunan, di mana kontribusi ilegal, suap, lazim dalam investasi publik. Karena itu, investigasi skala besar dilakukan antara perusahaan terkait dan pihak-pihak terkait. Akhirnya ini dikenal sebagai skandal zenekon, dan menyebabkan penangkapan dari gubernur Sendai, Miyagi, dan Ibaragi (Kuji & Yokota, 1996, p.16). Korupsi ini adalah karena cacatnya struktural dalam industri konstruksi Jepang. Misalnya, terlepas dari kritik, penawaran dango (kolusi tender untuk mendapatkan perintah) masih banyak dilakukan antara Kementerian Konstruksi dan pembangunan.
- 11. E. Dampak pada Masyarakat Jepang Setiap tahun, perusahaan publik dan swasta mempekerjakan lebih dari 200 birokrat di Jepang dan hampir 35 persen dari mereka bekerja sebagai eksekutif perusahaan (Omae, 1994, p 297). Hal ini dapat membebankan perusahaan yang tidak terukur lagi. Menurut Omae, salah satu mantan birokratdibayar setidaknya 20 milyar yen sebagai uang saku tahunan. Selain itu, supir, sekretaris, biaya perjalanan bisnis, dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada masingmasing birokrat amakudari sering menuntut hak untuk berbicara atas nama perusahaan, tetapi bertentangan dengan status peringkat tinggi. Mereka sering tidak kompeten untuk mengelola hal pribadi, dan keuntungan perusahaan (Hollerman, 1996, hal. 201).
- 12. Dalam beberapa tahun terakhir sistem keuangan Jepang telah menderita semacam kelumpuhan. Ini telah disebabkan oleh meningkatnya kredit yang macet dan fakta bahwa birokrat mengakar dari Departemen Keuangan dan Bank Jepang telah tekun dipantau dan didukung bank yang gagalmengakibatkan melemahnya posisi kompetitif Jepang di pasar dunia keuangan. Banyak hutang yang dihasilkan dari runtuhnya gelembung ekonomi. Menurut Omae (1994), meskipun itu tidak jelas sampai setelah kejadian, dalam tahap terminal dari gelembung ekonomi pada akhir tahun 1980, Departemen Keuangan membekukan harga tanah dengan mengatur jumlah pinjaman real estate. Praktik ini berlangsung selama lebih dari dua belas bulan, sehingga menyebabkan adanya perbedaan harga real estate antara pengumuman resmi dan angka yang sebenarnya. Selain itu, untuk menyelamatkan pasar saham Jepang, Departemen Keuangan melakukan intervensi dan didukung saham dengan menggunakan dana publik terdiri dari tabungan pos nasional dan pensiun (ibid, hal 43 ). Ironisnya, intervensi pemerintah ini mengakibatkan penundaan jangka pendek dalam ledakan gelembung. Tetapi pada akhirnya menyebabkan serangkaian kebangkrutan kita lihat saat ini.