Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptx
Download as pptx, pdf0 likes41 views
Dokumen ini membahas pengelolaan dan tata kelola desa wisata, termasuk kriteria, peraturan, dan kebijakan yang mendasari pengembangan desa wisata. Penekanan diberikan pada peran masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan kepariwisataan serta kolaborasi dengan pemerintah. Analisis SWOT dan konsep keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan juga diuraikan untuk mendukung eksistensi desa wisata.
Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptx
- 1. Pemerintahan dalam Desa Wisata dan Studi Komparatif Desa Wisata Dunia I Putu Hadi Pradnyana, S.IP., M.Si Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Warmadewa TRAIN OF TRAINER KONSULTAN DESA WISATA NASIONAL Yayasan Desa Wisata Nusantara (Dewisnu Foundation)
- 2. 02 . 03. 04 . 05. Sesi Diskusi Konseptual Pengelolaan Manajemen Tata Kelola Desa Wisata Studi Komparasi Perbandingan desa wisata di dunia 01. Konseptualisasi Desa Wisata Kriteria Kriteria-Kriteria Desa Wisata Peraturan dan Kebijakan Peraturan dan kebijakan terkait Desa Wisata Kesimpulan dan Pertanyaan AGENDA MATERI 06 .
- 4. Apa itu Desa Wisata? Pengelolaan lingkungan kepariwisataan berbasis masyarakat desa sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing. Masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan Dalam aktivitas sosialnya, kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan; mewadahi peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di wilayahnya; meningkatkan nilai kepariwisataan serta memberdayakannya bagi kesejahteraan masyarakat.
- 5. Konsep 3A dalam Desa Wisata (Community Involvement) Atraksi Daya tarik utama Desa Wisata Amenitas Fasilitas pendukung kepariwisataan Aksesibilitas Berbagai akses untuk menjangkau Desa Wisata: infrastruktur offline maupun online.
- 9. Kriteria Desa Wisata 1. Potensi produk dan daya tarik 2. Dukungan sumber daya manusia (SDM) 3. Motivasi kuat dari masyarakat 4. Dukungan sarana dan prasarana 5. Fasilitas pendukung kegiatan wisata 6. Kelembagaan yang mengatur kegiatan wisata 7. Ketersediaan lahan/area yang dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata.
- 13. UU Desa UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi titik awal bagi desa untuk bisa menentukan posisi, peran, dan kewenangan atas dirinya. Selanjutnya ini disebut dengan otonomi desa.
- 14. PERDA DESA WISATA DI INDONESIA A. Jawa Timur = Draft rancangan peraturan daerah tentang desa wisata telah dimasukkan sebagai bagian dari Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2019 B. Jawa Barat = Peraturan Daerah (Perda) Desa Wisata menjadi pembahasan Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat. Sedang diproses dan masih tahap riset informasi. C. Kalimantan Utara = Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Utara 2019-2025 D. Bali = Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali: Desa Wisata dimasukkan ke dalam komponen destinasi wisata. E. Papua Barat = Perda No. 13 tahun 2013 tentang Kepariwisataan: Belum mencantumkan Desa Wisata F. Sumatera Barat = Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal G. Nanggro Aceh Darrusalam = Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015-2025 H. Sulawesi Selatan = Perda nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulsel tahun 2015-2030 dan Perda Nomor 2 tahun 2019 tentang Desa Wisata di Kabupaten Soppeng I. I. Kalimantan Barat = Perda No. 11 tahun 2019 tentang Desa Wisata di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat
- 15. Alur Pembuatan Peraturan Desa Perumusan Musyawarah desa yang dihadiri seluruh elemen masyarakat desa. Pengkajian Melakukan kajian dan studi komparasi. Kebijakan Desa Membuat kebijakan desa berupa Peraturan Desa (Perdes). Bisa didampingi oleh mitra seperti Perguruan Tinggi atau akademisi
- 17. Manajemen Tata Kelola Desa Wisata Perdes Acuan dasar dalam pengelolaan desa wisata. Manajemen Organisasi POKDARWIS, BUMDes, dsb berkolaborasi. Pengelola Desa Wisata Berbagai destinasi dikelola secara profesional.
- 18. SWOT S O T W Konsistensi Desa Wisata perlu menjaga sisi unik yang ada di desanya dan tidak terkesan mengikuti trend. Jika bisa konsisten, niscaya Desa Wisata akan berkembang pesat. Sumber Daya Manusia Manajemen tata kelola Desa Wisata harus professional dan inovatif. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi kuat dengan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang mendukung eksistensi Desa Wisata. Konservasi Meningkatkan pendapatkan masyarakat Desa. Sekaligus menjaga kelestarian alam dan budaya setempat. Konsep Keunggulan konsep destinasi wisata yang tidak ada di tempat lain. SWOT ANALISIS DESA WISATA
- 19. Contoh SWOT Analisis Desa Wisata Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Provinsi Banten
- 20. Contoh Site Plan Desa Wisata
- 24. Studi Komparasi Desa Wisata Dunia 05.
- 25. 9 Kriteria Desa Wisata menurut UNWTO 1. Cultural and Natural Resources: Alam dan Budaya 2. Promotion and Conservation of Cultural Resources: Konservasi dan Promosi Budaya 3. Economic Sustainability: Ketahanan Ekonomi 4. Social Sustainability: Ketahanan Sosial 5. Environmental Sustainability: Ketahanan Lingkungan 6. Tourism Potential and Development and Value Chain Integration: Potensi Pariwisata 7. Governance and Prioritization of Tourism: Aspek Pemerintahan Pariwisata 8. Infrastructure and Connectivity: Infrastruktur dan Koneksi 9. Health, Safety and Security: Kesehatan dan Keamanan
- 27. Someone Famous This is a quote, words full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired. Segmentasi pariwisata akan lebih pada personalize, customize, localize, dan smaller in size. Artinya, wisatawan akan lebih memilih pariwisata pribadi atau dalam lingkup keluarga dan pariwisata dengan mina khusus, seperti wisata berbasis alam.
- 29. TERIMAKASIH.