Hukum tata negara
Download as PPT, PDF
20 likes28,492 views
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber, asas-asas, dan sejarah perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini.
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (20)
Similar to Hukum tata negara (20)
Hukum tata negara
- 1. HUKUM TATA NEGARA Disusun oleh : Putri Yuliana Indah Permatasari Rima Kurniasih
- 2. PEMBAHASAN Pengertian Hukum Tata Negara (HTN) Sumber Hukum Asas-asas Sejarah Ketatanegaraan di Indonesia
- 3. PENGERTIAN HTN Hukum Tata Negara (HTN) HTN dalam arti luas 1.Hukum Tata Negara; 2. Hukum Administrasi Negara (HAN) atau Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) atau Hukum Tata Pemerintahan. HTN dalam arti sempit Hukum Tata Negara itu sendiri, yaitu HTN suatu negara yang berlaku pada waktu tertentu (HTN positif dari suatu negara).
- 4. PENGERTIAN HTN MENURUT BEBERAPA PAKAR HUKUM Menurut Van Vollenhoven, HTN adalah hukum yang mengatur semua masyarakat, hukum tingkat atas sampai bawah, yang selanjutnya menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, menentukan badan-badan yang berkuasa, berwenang dan fungsinya dalam lingkungan masyarakat hukum tersebut. Menurut Wade dan Phillip, HTN adalah hukum yang mengatur organisasi-organisasi negara, struktur organisasi, kedudukan tugas, dan fungsi serta hubungan antarorgan-organ tersebut. Menurut Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antaralat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.
- 5. Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan baik tertulis (berwujud perundang-undangan) maupun tidak tertulis (kebiasaan/konvensi) yang mengatur organisasi kekuasaan yang disebut negara. Istilah HTN di beberapa negara : Inggris constitutional law Perancis droit constitutionel Jerman verfassungsrecht
- 6. SUMBER HUKUM HTN Sumber Hukum (sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan) Sumber Hukum Materiil Sumber Hukum Formil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Pancasila Peraturan Perundangundangan Kebiasaan (convention) Traktat Yurisprudensi Doktrin
- 7. ASAS-ASAS HTN Asas Pancasila Asas Negara Hukum Asas-asas HTN Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Asas Negara Kesatuan Asas Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances
- 8. Penjelasan (1) 1. Asas Pancasila Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Selain itu, Pancasila merupakan sumber hukum materiil, yang berarti bahwa setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 2. Asas Negara Hukum Kekuasaan tertinggi di suatu negara adalah hukum sehingga seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali. 3. Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan demokratis. Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam undang-undang dasar.
- 9. Penjelasan (2) 4. Asas Negara Kesatuan Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip pada negara kesatuan bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusanurusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga tetap merupakan suatu kebulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara adalah pemerintah pusat. 5. Asas Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances Sistem kenegaraan membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau yang disebut dengan trias politica. Check and balances yang dimaksud adalah menata keseimbangan antarlembaga negara agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi negara saja.
- 10. SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA Periode 17 Agustus 1945-27 Desember 1949 Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 Periode 5 Juli 1959-sekarang
- 11. Periode 17 Agustus 1945-27 Desember 1949 Pada tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan pembacaan teks Proklamasi yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan bahwa UUD 1945 sebagai dasar konstitusional Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh PPKI. MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan pada mulanya presidensial dimana kabinet bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi kemudian pada akhir tahun 1947 berlaku sistem pemerintahan parlementer dengan multipartai. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 yang menganut sistem pemerintahan presidensial.
- 12. Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949-2 November 1949. Sebagai negara serikat, maka UUD 1945 sebagai hukum dasar tidak berlaku lagi dan dibuatlah UUD yang baru yaitu UUD RIS. UUD 1945 yang semula berlaku di seluruh Indonesia mulai 27 Desember 1949 hanya berlaku di wilayah negara bagian Republik Indonesia. Kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan oleh pemerintah bersamasama dengan DPR dan Senat (wakil negara bagian). Sistem pemerintahan berdasarkan Konstitusi RIS menganut sistem pemerintahan parlementer, yaitu menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
- 13. Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi dinyatakan berlakunya UUDS 1950 yang merupakan hasil perubahan dari Konstitusi RIS. Sistem pemerintahan berdasarkan UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya adalah menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
- 14. Periode 5 Juli 1959-sekarang (1) a. UUD 1945 berlaku kembali sebagai dasar konstitusional Indonesia. Periode 5 Juli 1959-sekarang dibagi menjadi 3 masa, yaitu : Masa 5 Juli 1959-11 Maret 1966 Dalam praktik kenegaraan, pelaksanaan UUD 1945 mengalami beberapa penyimpangan antara lain : Pelaksanaan demokrasi terpimpin; Penentuan masa jabatan presiden seumur hidup; Berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berideologi atheis; Adanya kudeta dari PKI dengan gerakan G30S/PKI yang akan membentuk negara komunis di Indonesia.
- 15. Periode 5 Juli 1959-sekarang (2) b. c. Masa 11 Maret 1966-19 Oktober 1999 Pembubaran PKI dan organisasinya. Pergantian Presiden dari Ir. Soekarno kepada Soeharto. Pada masa orde baru, terjadi ketidakseimbangan dan ketidakadilan terhadap rakyat kecil serta praktik KKN. Lengsernya kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Masa 19 Oktober 1999-sekarang Pada periode ini dimulai reformasi dan pertumbuhan demokrasi di Indonesia. UUD 1945 mengalami perubahan (amandemen) sebanyak empat kali yaitu sejak tahun 1999-2002. Amandemen UUD 1945 hanya dilakukan pada batang tubuh UUD 1945. MPR tidak lagi mempunyai kekuasaan yang tak terbatas.
- 16. TERIMA KASIH