More Related Content
Similar to 1. DEPDIR KPM BPJS Kesehatan - PointerSos Perbpjs no 3 2024.pdf (20)
Recently uploaded (20)
1. DEPDIR KPM BPJS Kesehatan - PointerSos Perbpjs no 3 2024.pdf
- 1. POINTER SOSIALISASI PERATURAN BPJS KESEHATAN NO 3 TAHUN 2024 Ari Dwi Aryani Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjaminan Manfaat Jakarta, 4 - 5 Desember 2024 Tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan, Pelayanan Penapisan/ Skrining Kesehatan Tertentu dan Peningkatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis
- 2. 2 2 Nama Kegiatan Sosialisasi Bersama Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan, Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu dan Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Waktu Batch 1 Hari/ Tanggal: Rabu, 4 Desember 2024 Peserta dari wilayah Kepwil 1 s.d 7 (Wilayah Indonesia Barat) Batch 2 Hari/ Tanggal: Kamis, 5 Desember 2024 Peserta dari wilayah Kepwil 8 s.d 12 (Wilayah Indonesia Timur) Narasumber 1. Asdep Bidang KPMP BPJS Kesehatan 2. Kepala Pusjak PDK Kemenkes 3. Direktur Tata Kelola Kesmas Kemenkes 4. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes 5. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Penanggap 1. Ketua DJSN 2. Asdep Jaminan Sosial Kemenko Pemberdayaan Masyarakat 3. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kemendagri Peserta a. Luring: 1. Direktorat PKP Kemenkes 2. Direktorat Fasyankes Kemenkes 3. Kedeputian Bidang KPM, MKU, MMKFK, Halreg, HPPK, SPPTI, Tarki, MDI, Komsi dan MML b. Daring: 1. Kedeputian Wilayah 2. Kantor Cabang 3. TKMKB Pusat 4. TKMKB Provinsi 5. TKMKB Cabang 6. Dinas Kesehatan Provinsi di wilayah Indonesia barat 7. Dinas Kesehatan Kabupaten di wilayah Indonesia barat 8. FKTP 9. Laboratorium Kerjasama 10. Apotek PRB KEGIATAN SOSIALISASI PERBPJS 3 TAHUN 2024
- 4. 4 4 PERATURAN BPJS KESEHATAN NO 3 TAHUN 2024 Penyusunan Peraturan BPJS Kesehatan No 3 Tahun 2024 telah melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BPK RI, Kemenko PMK, DJSN, Sektkab dan Kemenkumham, dengan mengacu pada: • Peraturan Presiden No 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. • Peraturan Menteri Kesehatan No 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. • Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/2090/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Skrining Kesehatan dalam rangka Implementasi Permenkes No 3 Tahun 2023. Peraturan BPJS Kesehatan No 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Skrining Riwayat Kesehatan, Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu dan Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis dalam Program Jaminan Kesehatan, mencakup tentang: • Pencabutan atas Peraturan BPJS Kesehatan No 2 Tahun 2019 • Pengaturan penjaminan pelayanan 14 skrining kesehatan, pengelolaan peserta Prolanis dan PRB. • Diundangkan pada 14 November 2024 dan mulai berlaku pada 14 Desember 2024
- 5. 5 5 5 POIN UTAMA PERUBAHAN (1) PERATURAN BPJS KESEHATAN NO 3 TAHUN 2024 No Ketentuan PerBPJS Nomor 2 Tahun 2019 PerBPJS Nomor 3 Tahun 2024 1 Jenis pertanyaan skrining riwayat kesehatan Skrining Riwayat Kesehatan untuk mengetahui risiko 4 penyakit: Diabetes Mellitus, Hipertensi, Ginjal Kronik, Jantung Koroner Skrining Riwayat Kesehatan untuk mengetahui risiko 13 penyakit: Diabetes Mellitus, Hipertensi, Stroke, Ischemic Heart Disease, Kanker Payudara, Kanker Serviks, Kanker Paru, Kanker Usus, Thallasemia, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), Anemia, Tuberkulosis, Hepatitis B dan Hepatitis C 2 Mekanisme Skrining Riwayat Kesehatan Skrining Riwayat Kesehatan dilakukan dengan 2 cara: a. secara mandiri oleh peserta (self assessment) b. melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik. a. Skrining Riwayat Kesehatan dilakukan hanya dengan 1 cara, yaitu skrining secara mandiri oleh peserta (Self assessment) melalui pengisian pertanyaan pada Aplikasi Mobile JKN/ Website BPJS Kesehatan/ Pandawa/ Aplikasi Pcare FKTP/ POROS. b. Skrining Riwayat Kesehatan wajib dilakukan sebelum peserta memperoleh pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu. 3 Hasil Skrining Riwayat Kesehatan Terdapat tiga risiko: a. Risiko Rendah b. Risiko Sedang c. Risiko Tinggi Terdapat dua risiko a. Berisiko penyakit b. Tidak berisiko penyakit
- 6. 6 6 6 POIN UTAMA PERUBAHAN (2) PERATURAN BPJS KESEHATAN NO 3 TAHUN 2024 No Ketentuan PerBPJS Nomor 2 Tahun 2019 PerBPJS Nomor 3 Tahun 2024 4 Jenis Pelayanan Penapisan/ Skrining Kesehatan Tertentu Pelayanan Penapisan/ Skrining Kesehatan tertentu meliputi: a. Skrining DM melalui pemeriksaan GDP dan GDPP b. Skrining Hipertensi melalui pemeriksaan tekanan darah c. Skrining Kanker Serviks melalui IVA atau Papsmear d. Skrining Kanker Payudara melalui Pemeriksaan Payudara Klinis (Sadanis) Pelayanan Penapisan/ Skrining Kesehatan tertentu untuk 14 penyakit, meliputi: a. pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan gula darah puasa dan pemeriksaan gula darah post prandial untuk penyakit diabetes mellitus; b. pemeriksaan tekanan darah untuk penyakit hipertensi, ischaemic heart disease dan/atau stroke; c. pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA-test) atau pap smear untuk penyakit kanker leher rahim; d. pemeriksaan payudara klinis untuk penyakit kanker payudara; e. pemeriksaan kadar Hemoglobin (Hb) untuk penyakit anemia pada remaja putri; f. pemeriksaan fisik paru untuk penyakit tuberkulosis, penyakit paru obstruktif kronis dan kanker paru; g. pemeriksaan rapid antigen hepatitis B dan C untuk penyakit hepatitis; h. pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk penyakit talasemia; i. pemeriksaan rectal touche dan darah samar feses untuk penyakit kanker usus; dan j. pengambilan sampel skrining hipotiroid kongenital.
- 7. 7 7 7 POIN UTAMA PERUBAHAN (3) PERATURAN BPJS KESEHATAN NO 3 TAHUN 2024 No Ketentuan PerBPJS Nomor 2 Tahun 2019 PerBPJS Nomor 3 Tahun 2024 5 Penjaminan Pelayanan Skrining DM dan IVA (pelayanan irisan UKM dan UKP) di Pukesmas a. Pelayanan Skrining DM dan IVA yang dilaksanakan di Puskesmas dijamin oleh Program Pemerintah/ SPM. b. BPJS Kesehatan hanya menjamin pelayanan Skrining DM dan IVA yang dilaksanakan di FKTP Swasta. a. Pelayanan Skrining Diabetes Mellitus atau IVA pada kegiatan berbasis Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Posbindu, Posyandu, SPM, dsb) baik di Puskesmas maupun FKTP swasta masuk penjaminan Program Pemerintah. b. Untuk penjaminan Penapisan atau Skrining Kesehatan Diabetes Mellitus atau IVA bersifat UKP di FKTP Pemda, Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan berkoordinasi untuk menghindari pembiayaan ganda. c. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi, Pemerintah Daerah menyatakan belum menyediakan anggaran atau tidak terdapat anggaran yang cukup untuk menjamin pelayanan skrining DM dan IVA, BPJS Kesehatan dapat menjamin pelayanan skrining DM dan IVA bagi Peserta JKN di wilayahnya. 6 Jenis pelayanan Peningkatan Kesehatan bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Pengaturan jenis peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis hanya terkait Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) Pengaturan jenis peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis terkait a. Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) b. Program Rujuk Balik (PRB) Pengaturan teknis lebih lanjut diatur melalui Peraturan Direksi
- 8. 8 8 8 POIN UTAMA PERUBAHAN (4) PERATURAN BPJS KESEHATAN NO 3 TAHUN 2024 No Ketentuan PerBPJS Nomor 2 Tahun 2019 PerBPJS Nomor 3 Tahun 2024 7 Jenis Pemeriksaan Penunjang Prolanis Pemeriksaan penunjang PROLANIS: a. GDP - 1 bulan sekali b. HbA1c - 6 bulan sekali c. kimia darah - 6 bulan sekali Pemeriksaan penunjang PROLANIS: a. GDS - sesuai indikasi medis; b. GDP - 1 bulan sekali c. GDPP - 1 bulan sekali d. HbA1c – 3 s.d. 6 bulan sekali e. kimia darah - 6 bulan sekali. f. urin analisis microalbuminuria - 6 bulan sekali. g. tekanan darah – sesuai indikasi medis Mengacu Permenkes 3 tahun 2023 8 Pembiayaan Kegiatan Kelompok Prolanis Pada Per BPJS 2 tahun 2019 belum terdapat ketentuan pembiayaan kegiatan kelompok Prolanis, namun diatur dalam SE BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Kegiatan Kelompok Prolanis pada FKTP. a. Memasukkan ketentuan pembiayaan sesuai dengan SE BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Kegiatan Kelompok Prolanis pada FKTP. b. Besaran biaya kegiatan kelompok diatur dalam Keputusan Direksi 9 Kondisi stabil pada kriteria rujuk balik Pada Per BPJS 2 tahun 2019 belum terdapat ketentuan kondisi stabil pada kriteria rujuk balik. a. Kondisi stabil pada kriteria rujuk balik ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. b. Dalam hal kriteria rujuk balik belum ditetapkan, maka kriteria rujuk balik mengacu pada rekomendasi organisasi profesi dan/atau tim kendali mutu dan kendali biaya tingkat pusat