Borang ini digunakan untuk memohon perbelanjaan rawatan perubatan di luar negara bagi anggota kakitangan awam, pensiunan, dan keluarga yang layak. Permohonan perlu disertakan dengan butiran pesakit, rawatan, dan dokumen sokongan seperti laporan perubatan untuk pengesahan bahawa rawatan tidak tersedia di dalam negara. Permohonan akan dinilai mengikut garis panduan yang ditetapkan.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan kenaikan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil, janda/duda PNS, dan orang tua PNS yang meninggal dunia sejalan dengan kenaikan gaji PNS. Kenaikan pensiun pokok ini berlaku untuk yang dipensiunkan setelah 1 Januari 2014 dan disesuaikan untuk yang sudah dipensiunkan sebelumnya.
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah
untuk melaksanakan ketentuan Pasal I97 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
油
Surat Edaran ini memberikan petunjuk teknis pelaksanaan mutasi PNS sesuai Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019. Surat ini menjelaskan prosedur mutasi antar instansi pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta pejabat yang berwenang menetapkan mutasi.
Keputusan bersama menteri kesehatan dan kesos dan kepala bkn nomor 18 tahun 2...Mar'an Hoven
油
[Ringkasan]
Keputusan Bersama ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Sanitarian dan angka kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang ketentuan umum, usul dan penetapan angka kredit, tim penilai, dan ketentuan lainnya terkait pelaksanaan jabatan fungsional Sanitarian.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang berbagai jenis cuti yang dapat diambil oleh Pegawai Negeri Sipil, termasuk cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Peraturan ini menjelaskan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan setiap jenis cuti tersebut.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan penyesuaian pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak 1 Januari 2015 seiring dengan kenaikan gaji pokok anggota Kepolisian. Peraturan ini juga mengatur tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang mengalami penurunan penghasilan akibat
Peraturan Presiden ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan terkait peningkatan batas gaji/upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran, penyesuaian besaran iuran, dan manfaat akomodasi rawat inap.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi peserta dan kepesertaan Jaminan Kesehatan. Peserta terdiri atas PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia paling lambat 2019. Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan status kepesertaan dan hak peserta yang mengalami
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...PT. Trinity Auto
油
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
Peraturan bpjs kesehatan nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan k...Antonius Psb
油
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan yang mengatur tentang kepesertaan, iuran, pelayanan kesehatan, kendali mutu dan biaya, serta pelaporan. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai jenis peserta program jaminan kesehatan seperti PBI, pekerja, dan non pekerja beserta anggota keluarganya serta tata cara pendaftaran peserta.
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Pemerintah tentang penetapan pensiun pokok untuk purnawirawan, janda/duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan tunjangan orang tua anggota TNI. Peraturan ini menetapkan kenaikan pensiun pokok dan tunjangan sejak 1 Januari 2015 sesuai dengan kenaikan gaji pokok anggota TNI.
Dokumen tersebut berisi persetujuan etik atas beberapa protokol penelitian kesehatan yang diajukan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya pada bulan Oktober 2014.
Surat pendek yang ditujukan kepada Imam Basori di Direktorat untuk meminta maaf jika terjadi kesalahan dalam penulisan nama atau gelar Mohd. Nusa dan keluarganya di Palembang.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan penyesuaian pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak 1 Januari 2015 seiring dengan kenaikan gaji pokok anggota Kepolisian. Peraturan ini juga mengatur tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang mengalami penurunan penghasilan akibat
Peraturan Presiden ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan terkait peningkatan batas gaji/upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran, penyesuaian besaran iuran, dan manfaat akomodasi rawat inap.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi peserta dan kepesertaan Jaminan Kesehatan. Peserta terdiri atas PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia paling lambat 2019. Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan status kepesertaan dan hak peserta yang mengalami
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...PT. Trinity Auto
油
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
Peraturan bpjs kesehatan nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan k...Antonius Psb
油
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan yang mengatur tentang kepesertaan, iuran, pelayanan kesehatan, kendali mutu dan biaya, serta pelaporan. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai jenis peserta program jaminan kesehatan seperti PBI, pekerja, dan non pekerja beserta anggota keluarganya serta tata cara pendaftaran peserta.
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Pemerintah tentang penetapan pensiun pokok untuk purnawirawan, janda/duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan tunjangan orang tua anggota TNI. Peraturan ini menetapkan kenaikan pensiun pokok dan tunjangan sejak 1 Januari 2015 sesuai dengan kenaikan gaji pokok anggota TNI.
Dokumen tersebut berisi persetujuan etik atas beberapa protokol penelitian kesehatan yang diajukan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya pada bulan Oktober 2014.
Surat pendek yang ditujukan kepada Imam Basori di Direktorat untuk meminta maaf jika terjadi kesalahan dalam penulisan nama atau gelar Mohd. Nusa dan keluarganya di Palembang.
Susunan panitia penghapusan gedung di Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2010 terdiri dari Dr.Ir.Bambang Guruh Irianto sebagai penanggung jawab, Nursangadah sebagai ketua, dan Poetoet Soehendro sebagai sekretaris beserta 5 anggota panitia.
Susunan panitia penghapusan gedung di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2010 terdiri dari Dr. Ir. H. Bambang Guruh Irianto sebagai penanggung jawab, Nursangadah sebagai ketua, dan Poetoet Soehendro sebagai sekretaris beserta 5 anggota lainnya.
Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2008 menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari satuan biaya masukan dan keluaran. Standar Biaya Umum digunakan sebagai pedoman dalam menyusun biaya kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2009 dan meliputi berbagai satuan biaya seperti penanggung jawab pengelola keuangan, pejabat pengadaan barang/
This document is a nomination form for the John Hopkins Alumni Association awards. It requests information about both the nominee and the nominator. The form asks for contact details and a summary of reasons why the nominee deserves the award from the nominator. Completed forms should be returned to the JHU Alumni Awards department.
Surat dari Poltekkes Kemenkes Surabaya kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI mengenai pengajuan permohonan penugasan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan manajemen kesehatan.
1. CUTI TAHUNAN, SAKIT DAN BERSALIN
Persyaratan
Persyaratan Cuti Tahunan adalah sebagai berikut :
1) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun.
2) Surat permohonan dari yang bersangkutan sesuai dengan lampiran III Surat
Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tanggal 25
Pebruari 1977.
3) Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kenaikan Pangkat
Terakhir.
4) Rekomendasi dari atasan langsung.
Persyaratan Cuti Sakit adalah sebagai berikut :
1) Surat Keterangan Dokter.
2) Surat permohonan dari yang bersangkutan sesuai dengan lampiran VI Surat
Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tanggal 25
Pebruari 1977.
3) Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kenaikan Pangkat
Terakhir.
4) Rekomendasi dari atasan langsung.
Persyaratan Cuti Bersalin adalah sebagai berikut :
1) Surat Keterangan Dokter.
2) Surat permohonan dari yang bersangkutan sesuai dengan lampiran VIII Surat
Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tanggal 25
Pebruari 1977.
3) Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kenaikan Pangkat
Terakhir.
4) Rekomendasi dari atasan langsung.