�ݺ�ߣ

Editor's Notes

• #12: Bapak dan ibu sekalian, Berikut merupakan contoh pelaksanaan intervensi lanjut yang dilaksanakan oleh beberapa Puskesmas terhadap hasil kunjungan keluarga untuk setiap indikator.
• #19: Saudara-saudara sekalian, Dari sisi pembiayaan, seharusnya tidak akan ada lagi hambatan dalam implementasi PIS-PK. Banyak sumber dana yang dapat dimanfaatkan antara lain, dukungan dari Pusat, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) semakin meningkat, biaya operasional dari Kapitasi, Dana Dekonsentrasi, dana desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan. Sumber-sumber pendanaan tersebut sudah ada regulasi pemanfaatannya. Mengingat pelaksanaan PIS-PK akan mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan kabupaten/kota, maka Pendanaan dari APBD pun diperlukan.
• #21: Dalam tahap persiapan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, Puskesmas perlu melakukan integrasi program, SDM dan pendanaan. Puskesmas melakukan integrasi terhadap seluruh upaya/program yang akan dilakukan, sehingga kunjungan keluarga yang dilakukan melalui pendekatan akan meningkatkan capaian setiap program yang ada. Misalnya kunjungan keluarga dilaksanakan terintegrasi dengan program kusta atau program malaria (identifikasi penggunaan kelambu), karena masalah kesehatan tersebut merupakan masalah kesehatan local specific utama di daerah yang bersangkutan Diperlukan integrasi SDM dalam upaya pengaturan atau pengorganisasian secara internal Puskesmas. Puskesmas menetapkan tim pembina Keluarga yang menjadi penanggungjawab dari setiap wilayah kerja Puskesmas. Pembina Keluarga, yaitu tenaga kesehatan Puskesmas yang telah mengikuti pelatihan atau memiliki pengetahuan tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Pembina keluarga bertanggung jawab mengumpulkan data kesehatan keluarga, melakukan analisis Prokesga di wilayah binaannya, melakukan koordinasi lintas program untuk intervensi masalah keluarga di wilayah binaannya, serta melakukan pemantauan kesehatan keluarga. Jika SDM tidak cukup, dapat dilakukan Perekrutan petugas pendataan yang dilaksanakan oleh pihak Puskesmas berdasarkan pada analisis kebutuhan tenaga pendataan dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan tenaga di Puskesmas, jumlah keluarga di wilayah kerja Puskesmas, luas wilayah kerja, kondisi geografis wilayah kerja, dan pendanaan. Perekrutan petugas pendataan dapat dilaksanakan apabila hasil dari analisis kebutuhan tenaga menyatakan bahwa membutuhkan tenaga tambahan. Hal lain juga dapat dilakukan oleh Puskesmas dengan melakukan dengan Poltekkes yang ada di wilayah kab/kota tersebut. Sebagai contoh pelaksanaan integrasi SDM, petugas Kesling yang merupakan pembina keluarga (terlatih KS) saat melakukan kunjungan ke rumah untuk mengambil sampel air Rumah Tangga juga membawa Prokesga dan mampu memberikan informasi terkait TB, KB, dan secara umum 12 indikator sesuai yang telah dilatihkan. Puskesmas juga melakukan integrasi sumber-sumber pendanaan yang ada di Puskesmas seperti BOK, Kapitasi, ADD, APBD, CSR dan lain-lain. Sehingga pelaksanaan pendekatan keluarga dapat dilakukan dengan menggunakan dana yang sudah teralokasi untuk membiayai pelaksanaan program yang telah ada. Misalnya pada kunjungan nifas dan kunjungan neonatus, petugas juga membawa Profil Kesehatan Keluarga untuk sekaligus melaksanakan kunjungan keluarga. Pelaksanaan kunjungan keluarga tersebut dilakukan dengan alokasi transport kunjungan rumah dari BOK untuk pemantauan kesehatan ibu nifas/neonatus. Contoh kasus integrasi : Hasil monev KBK JKN di salah satu lokasi yang dikunjungi yaitu di Puskesmas Manutapen, Kota Kupang: yang telah menerapkan setiap kunjungan sehat, baik dalam rangka PIS PK maupun kegiatan luar gedung lainnya apabila sasarannya peserta JKN yang terdaftar di Puskesmas tersebut dilaporkan menjadi bagian angka kontak. Hal ini menguntungkan Puskesmas karena bukan hanya mengetahui status kesehatan penduduk di wilker nya saja namun juga sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan kesehatan peserta JKN yg terdaftar di Puskesmas tersebut sehingga dapat mempertahankan besaran kapitasinya karena mencapai target indikator untuk KBK.
• #25: Sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota, terdapat 12 indikator yang pencapaiannya harus 100%. Sebagian besar indikator SPM Bidang Kesehatan beririsan dengan 12 Indikator Keluarga Sehat. Terdapat 8 Indikator Keluarga Sehat terkait dengan Indikator SPM. Empat (4) indikator Keluarga Sehat yang tidak terkait dengan SPM adalah merokok, jamban sehat, akses terhadap air bersih dan anggota JKN. Sehingga jika pendekatan keluarga ini dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan capaian SPM kabupaten/kota. SPM ini merupakan hal penting karena merupakan nilai kinerja dari kepala daerah (Bupati dan Walikota). Hal ini dapat digunakan sebagai media advokasi kepada kepala daerah untuk mendukung pendekatan keluarga ini. Di dalam mewujudkan pencapaian SPM, perlu melibatkan lintas sektor melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).