2022.11.16-Sosialisasi-Perpres-112_EBTKE.pdf
- 1. Makassar, 16 November 2022 PERPRES 112/2022 TENTANG PERCEPATAN PENGEMBANGAN ET UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Martha Relitha S Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Aneka EBT KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI Dipaparkan pada: Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
- 2. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| PERPRES 112/2022 PERCEPATAN PENGEMBANGAN ET UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Mampu meningkatkan Investasi, mencapai target bauran EBT, mengurangi defisit neraca dan emisi GRK 1 TUJUAN Meningkatkan investasi ET Mempercepat pencapaian ET dalam bauran energi nasional Mengurangi emisi gas rumah kaca 2 JENIS ENERGI PLT Air PLT Panas Bumi PLT Surya PLT Bayu 3 PENGEMBANGAN ET Pengembangan Energi Terbarukan dilakukan berdasarkan RUPTL, yang mempertimbangkan: Target bauran energi terbarukan Keseimbangan supply-demand Keekonomian pembangkit listrik. 4 PENGADAAN Pemilihan langsung (pelelangan) dan penunjukan langsung 6 TKDN Pemanfaatan produk dalam negeri (TKDN) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan PLT Biomassa PLT Biogas PLT Energi Laut PLT BBN 2 5 HARGA Mekanisme harga HPT dan kesepakatan Tidak menggunakan Feed-in Tariff (FIT).
- 3. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| KONSTRUKSI PERPRES 112/2022 PERCEPATAN PENGEMBANGAN ET UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Pasal 1 Definisi dan pengertian Pasal 2 Penyusunan dan Pelaksanan RUPTL Pasal 3 Pengakhiran Waktu Operasi PLTU dan Ketentuan Pelarangan Pembangunan PLTU Baru Pasal 4 Definisi dan ruang lingkup energi terbarukan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 14 - 19 Pelaksanaan Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Seluruhnya Dibangun oleh Badan Usaha Pasal 20 Pelaksanaan Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Tenaga Listrik yang berasal dari Hibah BAB III PELAKSANAAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK Pasal 22 27 Dukungan Insentif Fiskal dan Non Fiskal dari Menteri terkait, kepala lembaga, atau pemerintah daerah Pasal 28 Harga Pembelian Tenaga Listrik dan Pelaksanaan penawaran WKP atau penugasan pengusahaan panas bumi kepada BUMN BAB V DUKUNGAN PEMERINTAH Pasal 41 42 Peralihan BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5 7Harga Patokan Tertinggi dan Harga Kesepakatan Pasal 8 Harga Fasilitas Jaringan Pasal 9 Ketentuan Harga Patokan Tertinggi dan Harga Kesepakatan Pasal 10 Harga fasilitas baterai Pasal 11 Ketentuan harga dari excess power Pasal 12 Ketentuan harga dari PLT EBT Hibah Pasal 13 Ketentuan Transaksi menggunakan Rupiah BAB II HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK Pasal 21 Perjanjian Jual Beli Listrik BAB IV PERJANJIAN JUAL BELI LISTRIK Pasal 29 Pembinaan dan Pengawasan BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 3
- 4. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| Penurunan GRK > 35% dalam 10 tahun Pengembangan teknologi Carbon offset Bauran ET 2050 TRANSISI ENERGI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN Perpres 112/2022 Percepatan Pengembangan ET Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Pembangunan PLTU baru dilarang kecuali untuk: 1. PLTU dalam RUPTL sebelum Perpres 2. PLTU yang memenuhi syarat: Terintegrasi dengan Industri Berkomitmen melakukan pengurangan GRK > 35% dalam 10 tahun sejak PLTU beroperasi melalui pengembangan teknologi, carbon offset, dan/atau bauran ET Beroperasi s.d 2050 Pelarangan PLTU Menteri ESDM menyusun peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU, minimal memuat: Pengurangan emisi gas rumah kaca PLTU Strategi percepatan pengakhiran masa operasional PLTU Keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya Penyusunan Peta Jalan Pengakhiran PLTU 4
- 5. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| HARGA PEMBELIAN Perpres 112/2022 Percepatan Pengembangan ET Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Harga Patokan Tertinggi (HPT) PLTA PLTP PLTS Fotovoltaik PLTB PLTBm PLTBg Penambahan kapasitas (ekspansi) PLTP, PLTA, PLTS Fotovoltaik, PLTBm, PLTBg Excess power PLTP, PLTA, PLTBm, PLTBg Staging 2 tahap tanpa eskalasi dengan faktor lokasi berlaku pada staging 1 untuk semua kapasitas Ketentuan: Negosiasi dengan batas atas berdasarkan HPT Tanpa eskalasi selama jangka waktu PJBL (kecuali untuk PLTP) Berlaku sebagai persetujuan harga dari Menteri Harga Kesepakatan PLTA Peaker PLT BBN PLT Energi Laut Untuk semua kapasitas dan memerlukan persetujuan Menteri Harga Pembelian Tenaga Listrik ET Harga fasilitas berdasarkan HPT 60% dari harga pembelian tenaga listrik, berlaku sebagai persetujuan harga dari Menteri. Harga fasilitas > 60% dari harga pembelian tenaga listrik, wajib mendapatkan persetujuan harga dari Menteri. Fasilitas Baterai/Penyimpanan Energi Harga Fasilitas Tenaga Listrik Business to Business. Jika harga fasilitas 30% dari harga pembelian tenaga listrik, kesepakatan harga berlaku sebagai persetujuan Menteri. Jika harga fasilitas > 30% dari harga pembelian tenaga listrik, wajib mendapatkan persetujuan harga dari Menteri. Fasilitas Jaringan Tenaga Listrik 5 Transaksi dalam rupiah dengan nilai tukar JISDOR Evaluasi harga dilakukan setiap tahun PT PLN diberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan dan pembayaran dilaksanakan sesuai kemampuan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya Penggantian
- 6. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| PELAKSANAAN PEMBELIAN Perpres 112/2022 Percepatan Pengembangan ET Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Pelaksanaan Pembelian PLTBm PLTBg PLT BBN PLT Energi Laut Semua Kapasitas Ketentuan: Dalam hal hanya terdapat 1 peserta Badan Usaha setelah dilakukan pemilihan langsung dan pemilihan langsung ulang, pembelian Tenaga Listrik dilaksanakan melalui penunjukan langsung. Durasi pengadaan: maksimal 180 hari. PLTA PLTA Peaker PLTS Fotovoltaik PLTB Pemilihan Langsung Semua Kapasitas Ketentuan: Durasi pengadaan: maksimal 90 hari. PLTA/M/MH Waduk PUPR (berlaku sebagai penugasan) PLTP (berlaku sebagai penugasan) Ekspansi PLTA, PLTP, PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTBm, PLTBg Excess power dari PLTA, PLTP, PLTBm dan PLTBg Penunjukan Langsung Dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Menteri kepada PT PLN Berlaku sebagai penunjukan langsung dan persetujuan harga dari Menteri Pembangkit Hibah Berdasarkan penawaran kuota kapasitas dalam RUPTL PLTA, PLTA Peaker, PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLT BBN dan Energi Laut PLTBm dan PLTBg PLTP Dari pemegang IPB, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, atau pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dilakukan terhadap pemegang IPB, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, atau pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi dan memiliki cadangan terbukti panas bumi yang cukup untuk kelangsungan operasi PLTP selama masa PJBL atau PJBU Dari pemegang IUPTL dari PLTP dilakukan terhadap pemegang IUPTL yang telah memiliki komitmen supply uap panas bumi untuk kelangsungan operasi PLTP selama masa PJBL Dilakukan terhadap Badan Usaha pengembang PLTBm dan PLTBg yang memiliki feedstock yang cukup selama masa PJBL Proses Pembelian Dilakukan seleksi awal oleh PT PLN (Persero) melalui Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) setiap 3 bulan Pengecualain: PLTA/M/MH Waduk PUPR PLTP (berlaku sebagai penugasan) Ekspansi PLTA, PLTP, PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTBm, PLTBg Excess power dari PLTA, PLTP, PLTBm dan PLTBg Ketentuan Pembelian 6
- 7. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| Menteri ESDM menetapkan pedoman PJBL melalui Peraturan Menteri CONTRACT Penandatanganan PJBL antara PPL dan PLN Penetapan Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) Badan Usaha pemenang pemilihan/ penunjukan langsung PT PLN (Persero) PPL ET Sell Buy Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL/PPA) PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK Perpres 112/2022 Percepatan Pengembangan ET Untuk Penyediaan Tenaga Listrik 7
- 8. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| Menteri ESDM: Menyusun rencana pengembangan PLT ET serta menetapkan kuota ET. Menteri Keuangan Memberikan insentif fiskal Memberikan Insentif fiskal: a. fasilitas PPh; b. fasilitas impor; c. fasilitas keringanan PBB; d. dukungan pengembangan panas bumi; dan/atau e. dukungan pembiayaan dan/atau penjaminan melalui BUMN. Memberikan kompensasi kepada PT PLN atas semua biaya yang dikeluarkan apabila harga beli listrik dalam Perpres > BPP PT PLN. Menteri BUMN: Menetapkan target pemanfaatan ET dalam indikator kinerja PT PLN Menteri ATR/BPN: Kemudahan perizinanan dan memberikan prioritas pemanfaatan ET dalam perencanaan tata ruang nasional. Menteri LHK: Kemudahan perizinan untuk penggunaan lahan di kawasan hutan dan keringanan biaya dalam rangka pengembangan ET. Menteri Perindustrian Pemberian dukungan kepada Badan Usaha dengan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri melalui: a. penciptaan kemampuan pasok b. penetapan kuota impor komponen pembangkit ET. c. verifikasi TKDN komponen pembangkit ET. d. penyusunan roadmap pengembangan industri pendukung ketenagalistrikan Menteri PUPR: Kemudahan perizinan dan keringanan biaya dalam rangka pengembangan ET. Menteri Dalam Negeri: Penyusunan kebijakan untuk mendukung pengembangan PLT ET di lingkup pemerintah daerah Pemerintah Daerah: Kemudahan perizinan, insentif (keringanan pajak bumi dan bangunan), dan jaminan ketersediaan lahan kepada pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan. Kepala BKPM: Memastikan kemudahan penerbitan perizinan dalam pengembangan energi baru terbarukan di pusat dan daerah Menko Maritim dan Investasi: Mengkordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan Pemerintah. Dalam hal ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal dan nonfiskal belum ditetapkan atau telah ada namun perlu penyesuaian, Menteri/Kepala Lembaga atau Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah Perpres ini mulai berlaku. DUKUNGAN PEMERINTAH 8
- 9. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| PEMBINAAN & PENGAWASAN Perpres 112/2022 Percepatan Pengembangan ET Untuk Penyediaan Tenaga Listrik PELAPORAN 1. PT PLN melaporkan kepada Menteri ESDM paling lambat 5 hari kerja setelah penandatanganan PJB, dilengkapi NIB PPL, struktur biaya dan financial model. 2. PT PLN melaporkan kemajuan pelaksanaan pembangunan dan capaian TKDN PLT ET kepada Menteri ESDM setiap 6 bulan s.d COD. 9
- 10. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| PLTP PERALIHAN (1/2) Perpres 112/2022 Percepatan Pengembangan ET Untuk Penyediaan Tenaga Listrik 10 PLTS PLTB PLTBm, PLTBg 1. Sebelum Perpres terbit telah menandatangani PJBL dan PJBU maka dinyatakan tetap berlaku 2. Badan Usaha yang telah mendapatkan: Persetujuan harga dan/atau penugasan pembelian dari Menteri, namun belum PJBL; dan/atau Persetujuan harga uap panas bumi dari Menteri, namun belum PJBU Maka: Proses pelaksanaan pembelian dan harga listrik dan/atau pembelian uap panas bumi sesuai peraturan sebelum Perpres PLTA, PLTB, PLTS, PLTBm, PLTBg 1. Sebelum Perpres terbit telah: Selesai pengadaan dan harga telah disepakati, dan Belum mendapatkan Persetujuan Harga dari Menteri Maka: Harga sesuai dengan yang telah disepakati sepanjang dari Perpres. Apabila harga > dari Perpres, harus mendapat persetujuan Menteri. 2. Sebelum Perpres terbit sedang proses pengadaan s.d tahap penawaran harga Maka: Pelaksanaan pembelian dan harga sesuai dengan ketentuan peraturan sebelum Perpres berlaku. PLTA
- 11. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| PERALIHAN (2/2) Perpres 112/2022 Percepatan Pengembangan ET Untuk Penyediaan Tenaga Listrik PLTP 1. Sebelum Perpres, Badan Usaha yang telah: Mendapatkan IPB dan belum mendapatkan persetujuan harga, maka proses pelaksanaan pembelian dan harga sesuai Perpres 2. Proses renegosiasi sebelum Perpres, dapat dilanjutkan sampai dihasilkan kesepakatan (maks 6 bln setelah Perpres) , dalam hal harga: ≒ dari harga Perpres (tanpa persetujuan Menteri) > dari harga Perpres (persetujuan Menteri) Apabila dalam 6 bln tidak disepakati maka dikembalikan kepada PJBL/PJBU 11 PLTA Telah mendapatkan PPTA atau penetapan calon pengembang sebelum Perpres dan belum PJB, maka berlaku: Penunjukan langsung (maks 12 bln setelah Perpres) Harga pembelian sesuai Perpres. Apabila Badan Usaha tidak siap maka Menteri akan melakukan pencabutan penetapan
- 12. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| TINDAK LANJUT Perpres 112/2022 Percepatan Pengembangan ET Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Kewenangan KESDM: 1. Permen ESDM terkait Pedoman PJBL untuk PLT ET 2. Permen ESDM terkait mekanisme penugasan pembelian Tenaga Listrik Hibah dari Menteri kepada PT PLN 3. Permen ESDM terkait Dukungan Pengembangan Panas Bumi untuk Penambahan Data, PSP dan PSPE, Penanggungan Resiko, dan Fasilitas Pembiayaan 4. Permen ESDM tentang Harga Pembelian Listrik dari Pembangkit Listrik Energi Terbarukan (dalam hal terjadi perubahan harga patokan tertinggi) 5. Kepmen ESDM tentang Peta Jalan NZE 2060 Sektor Energi 6. Kepmen ESDM tentang Peta Jalan Percepatan Pengakhiran Masa Operasional PLTU dan Penetapan PLTU yang Dilakukan Percepatan Pengakhiran Waktu Operasi 7. Kepmen Pencabutan PPTA yang belum PJBL oleh MESDM Kewenangan K/L lain: 1. PMK terkait Dukungan fiskal untuk PLTU yang dipercepat masa operasional 2. Permenperin terkait dukungan prioritas penggunaan produk dalam negeri 3. Regulasi oleh K/L dan Pemerintah Daerah terkait dukungan insentif fiskal dan nonfiskal oleh K/L terkait apabila belum ada atau sudah ada namun perlu penyesuaian 4. Permen ESDM dan PMK terkait Dukungan Pengembangan Panas Bumi untuk Penambahan Data, PSP dan PSPE, Penanggungan Resiko, dan Fasilitas Pembiayaan 12
- 13. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTA Excess Power HARGA JUAL LISTRIK DARI PLT ET (1/4) Keterangan: * Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F ** n bernilai 1 jika tenaga listrik berasal dari PLTA yang memanfaatkan Tenaga dari Aliran/Terjunan Air. n bernilai 0,8 jika Tenaga Listrik berasal dari PLTA yang memanfaatkan Tenaga Air dari Waduk/Bendungan atau Saluran Irigasi Milik Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sumber Daya Air yang Pembangunannya Bersifat Multiguna. n bernilai 0,7 jika Tenaga Listrik berasal dari PLTA Ekspansi s.d. 1 MW > 1 MW s.d. 3 MW > 3 MW s.d. 5 MW > 5 MW s.d. 20 MW > 20 MW s.d. 50 MW > 50 MW s.d. 100 MW KAPASITAS Tahun ke-1 s.d. 10 (10,92 x n x F)* (11,23 x n x F)* (9,09 x n x F)* (9,65 x n x F)* (7,81 x n x F)* (8,86 x n x F)* Harga patokan tertinggi (cent USD/kWh) 6,82 7,02 5,68 6,03 4,88 5,54 Tahun ke-11 s.d. 30 > 100 MW (6,74 x n x F)* 4,21 Lampiran I Perpres 112 Tahun 2022 Seluruh kapasitas KAPASITAS 5,80 x 0,7 Harga patokan tertinggi (cent USD/kWh) Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTA 13
- 14. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| HARGA JUAL LISTRIK DARI PLT ET (2/4) Keterangan: * Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F ** n bernilai 1 jika tenaga listrik berasal dari PLTS Fotovoltaik (Belum Termasuk Fasilitas Baterai atau Fasilitas Penyimpanan Energi Listrik Lainnya). n bernilai 0,8 jika Tenaga Listrik berasal dari PLTS Fotovoltaik Ekspansi (Belum Termasuk Fasilitas Baterai atau Fasilitas Penyimpanan Energi Listrik Lainnya) n bernilai 0,95 jika PLTS Fotovoltaik yang Lahannya Disediakan oleh Pemerintah (Belum Termasuk Fasilitas Baterai atau Fasilitas Penyimpanan Energi Listrik Lainnya) s.d. 1 MW > 1 MW s.d. 3 MW > 3 MW s.d. 5 MW > 5 MW s.d. 10 MW > 10 MW s.d. 20 MW KAPASITAS Tahun ke-1 s.d. 10 (9,94 x n x F)* (11,47 x n x F)* (8,26 x n x F)* (8,77 x n x F)* (7,94 x n x F)* Harga patokan tertinggi (cent USD/kWh) 5,97 6,88 4,96 5,26 4,76 Tahun ke-11 s.d. 30 Lampiran I Perpres 112 Tahun 2022 Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTS > 20 MW (6,95 x n x F)* 4,17 s.d. 5 MW > 5 MW s.d. 20 MW > 20 MW KAPASITAS Tahun ke-1 s.d. 10 (10,26 x n x F)* (11,22 x n x F)* (9,54 x n x F)* Harga patokan tertinggi (cent USD/kWh) 6,15 6,73 5,73 Tahun ke-11 s.d. 30 Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTB Keterangan: * Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F ** n bernilai 1 jika tenaga listrik berasal dari PLTB (Belum Termasuk Fasilitas Baterai atau Fasilitas Penyimpanan Energi Listrik Lainnya) n bernilai 0,7 jika Tenaga Listrik berasal dari PLTB Ekspansi (Belum Termasuk Fasilitas Baterai atau Fasilitas Penyimpanan Energi Listrik Lainnya) 14
- 15. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| HARGA JUAL LISTRIK DARI PLT ET (3/4) s.d. 1 MW > 1 MW s.d. 3 MW > 3 MW s.d. 5 MW > 5 MW s.d 10 MW KAPASITAS Tahun ke-1 s.d. 10 (10,73 x n x F)* (11,55 x n x F)* (9,86 x n x F)* (10,20 x n x F)* Harga patokan tertinggi (cent USD/kWh) 8,59 x n 9,24 x n 7,89 x n 8,16 x n Tahun ke-11 s.d. 25 Lampiran I Perpres 112 Tahun 2022 Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTBm Keterangan: * Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F ** n bernilai 1 jika tenaga listrik berasal dari PLTBg. n bernilai 0,8 jika Tenaga Listrik berasal dari PLTBg ekspansi Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTBg Keterangan: * Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F ** n bernilai 1 jika tenaga listrik berasal dari PLTBm. n bernilai 0,8 jika Tenaga Listrik berasal dari PLTBm ekspansi > 10 MW (9,29 x n x F)* 7,43 x n s.d. 1 MW > 1 MW s.d. 3 MW > 3 MW s.d. 5 MW > 5 MW s.d 10 MW KAPASITAS Tahun ke-1 s.d. 10 (9,81 x n x F)* (10,18 x n x F)* (8,51 x n x F)* (8,99 x n x F)* Harga patokan tertinggi (cent USD/kWh) 5,89 x n 6,11 x n 5,10 x n 5,39 x n Tahun ke-11 s.d. 20 > 10 MW (7,44 x n x F)* 4,46 x n Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTBm Excess Power Seluruh kapasitas KAPASITAS 9,29 Harga patokan tertinggi (cent USD/kWh) Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTBg Excess Power Seluruh kapasitas KAPASITAS 7,44 Harga patokan tertinggi (cent USD/kWh) 15
- 16. esdm.go.id | @kesdm Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral| HARGA JUAL LISTRIK DARI PLT ET (4/4) Keterangan: * Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F s.d. 10 MW > 10 MW s.d. 50 MW > 50 MW s.d. 100 MW > 100 MW KAPASITAS Tahun ke-1 s.d. 10 (9,41 x F)* (9,76 x F)* (7,65 x F)* (8,64 x F)* Harga patokan tertinggi (cent USD/kWh) 8,00 8,30 6,50 7,53 Tahun ke-11 s.d. 30 Lampiran I Perpres 112 Tahun 2022 Harga Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP Keterangan: * Harga patokan tertinggi merupakan harga setelah dikalikan faktor F Harga Pembelian Uap Panas Bumi s.d. 10 MW > 10 MW s.d. 50 MW > 50 MW s.d. 100 MW > 100 MW KAPASITAS Tahun ke-1 s.d. 10 (6,25 x F)* (6,60 x F)* (4,48 x F)* (5,48 x F)* Harga patokan tertinggi (cent USD/kWh) 5,31 5,60 3,81 4,65 Tahun ke-11 s.d. 30 16
- 17. PETA INDONESI Location F Sumatera 1,10 - Kep. Riau 1,20 - Mentawai 1,20 - Babel 1,10 - Pulau Kecil 1,15 Location F Jamali 1,00 - Pulau Kecil 1,10 Jawa Madura Bali Location F Kalimantan 1,10 - Pulau Kecil 1,15 Sumatera Price = Staging Price x Location Factor Location Factor only applied to 1st Stage Price Location F Sulawesi 1,10 - Pulau Kecil 1,15 Sulawesi Location F Maluku Utara 1,25 - Pulau Kecil 1,30 Maluku 1,25 - Pulau Kecil 1,30 Maluku Maluku Utara Location F Papua Barat 1,50 Papua 1,50 Papua Papua Barat Location F Nusa Tenggara 1,20 - Pulau Besar 1,20 - Pulau Kecil 1,25 Nusa Tenggara Kalimantan FAKTOR LOKASI 17
- 18. TERIMA KASIH Jl. Pegangsaan Timur No.1, RT.1/RW.1, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320