Paparan permen no 12 tahun 2017 siaran pers pptx
0 likes1,201 views
Permendagri mengatur pembelian listrik dari pembangkit energi terbarukan oleh PLN dengan menggunakan sistem pelelangan atau harga patokan. Pembelian dilakukan untuk sumber energi seperti matahari, angin, air, biomassa, sampah, dan panas bumi dengan mempertimbangkan biaya produksi listrik di wilayah tersebut.
More Related Content
Viewers also liked (15)
Similar to Paparan permen no 12 tahun 2017 siaran pers pptx (8)
Recently uploaded (6)
Paparan permen no 12 tahun 2017 siaran pers pptx
- 1. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN Jakarta, 2 Februari 2017 PERMEN ESDM NO. 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
- 2. DITJEN GATRIK KEMENTERIAN ESDM 1 PENGATURAN SECARA UMUM • Pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan yang memanfaatkan sumber energi terbarukan berbasis teknologi tinggi, efisiensi sangat variatif, dan sangat tergantung pada tingkat irradiasi atau cuaca setempat seperti energi sinar matahari dan angin dilakukan dengan sistem portofolio atau pelelangan. • Pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan dilakukan dengan mekanisme harga patokan atau pemilihan langsung • PLN wajib mengoperasikan pembangkit energi terbarukan dengan kapasitas s.d. 10 MW secara terus menerus (must run).
- 3. DITJEN GATRIK KEMENTERIAN ESDM 2 PEMBELIAN LISTRIK DARI PLTS FOTOVOLTAIK (Sinar Matahari) DAN PLTB (Angin) • Dilakukan oleh PLN dalam hal: o Sistem kelistrikan setempat dapat menerima pasokan tenaga listrik yang menggunakan sumber energi sinar matahari; o Dimaksudkan untuk menurunkan BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat; atau o Memenuhi kebutuhan tenaga listrik di lokasi yang tidak ada sumber energi primer lain. • Pembelian dilakukan melalui sistem pelelangan berdasarkan kuota kapasitas yang ada di RUPTL dengan minimum total paket yang ditawarkan adalah sebesar 15 MW dan lokasi pemasangan dapat tersebar dibeberapa lokasi. • Harga pembelian tenaga listrik dari PLTS/PLTB untuk sistem kelistrikan yang: o BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat di atas rata-rata BPP pembangkit nasional maka harga pembelian listrik adalah paling tinggi 85% dari BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat. o BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat sama atau di bawah rata-rata BPP pembangkit nasional maka harga pembelian listrik adalah sama dengan BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat. • BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat yang dipergunakan sebagai harga pembelian listrik dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) adalah BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat pada tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM atas usulan PLN.
- 4. DITJEN GATRIK KEMENTERIAN ESDM 3 PEMBELIAN LISTRIK DARI Tenaga Air (Hidro)• Pembelian listrik oleh PLN dari pengembang pembangkit listrik (PPL) dapat berasal dari hidro yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air sungai atau memanfaatkan tenaga air dari waduk/bendungan yang pembangunannya bersifat multiguna atau saluran irigasi. • Pembelian listrik dari hidro dilakukan menggunakan harga patokan atau pemilihan langsung. • Hidro dengan kapasitas maksimal 10 MW, harus mampu beroperasi dengan faktor kapasitas minimal 65%, sedangkan >10 MW faktor kapasitasnya tergantung kebutuhan sistem. • Harga patokan pembelian tenaga listrik dari tenaga air untuk sistem kelistrikan yang: o BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat di atas rata-rata BPP pembangkit nasional maka harga pembelian listrik adalah paling tinggi 85% dari BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat. o BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat sama atau di bawah rata-rata BPP pembangkit nasional maka harga pembelian listrik adalah sama dengan BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat. • BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat yang dipergunakan sebagai dasar harga patokan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) adalah BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat pada tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM atas usulan PLN. • Pembelian listrik dari hidro menggunakan skema BOOT. • Pembangunan jaringan listrik untuk evakuasi daya dari hidro ke titik sambung PLN dapat dilakukan PPL berdasarkan mekanisme business to business.
- 5. DITJEN GATRIK KEMENTERIAN ESDM 4 PEMBELIAN LISTRIK DARI PLTBm (Biomassa) DAN PLTBg (Biogas) • Pembelian listrik oleh PLN hanya dapat dilakukan kepada pengembang pembangkit listrik (PPL) yang memiliki sumber pasokan bahan bakar (feedstock) yang cukup untuk kelangsungan operasi PLTBm/PLTBg selama masa perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL). • Pembelian listrik dari PLTBm/PLTBg dengan kapasitas maksimal 10 MW dengan menggunakan harga patokan, sedangkan >10 MW menggunakan mekanisme pemilihan langsung • Harga patokan pembelian tenaga listrik dari PLTBm/PLTBg untuk sistem kelistrikan yang: o BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat di atas rata-rata BPP pembangkit nasional maka harga pembelian listrik adalah paling tinggi 85% dari BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat. o BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat sama atau di bawah rata-rata BPP pembangkit nasional maka harga pembelian listrik adalah sama dengan BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat. • BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat yang dipergunakan sebagai dasar harga patokan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) adalah BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat pada tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM atas usulan PLN. • Pembangunan jaringan listrik untuk evakuasi daya dari PLTBm/PLTBg ke titik sambung PLN dapat dilakukan PPL berdasarkan mekanisme business to business.
- 6. DITJEN GATRIK KEMENTERIAN ESDM 5 PEMBELIAN LISTRIK DARI PLTSa (Sampah Kota) • PLN wajib membeli listrik dari PLTSa dalam rangka membantu pemerintah dan /atau pemerintah daerah dalam mengatasi atau menangani persoalan sampah kota. • PLTSa dapat menggunakan teknologi pengumpulan dan pemanfaatan gas metana dengan teknologi sanitary landfill, anaerob digestion, atau yang sejenis dari hasil penimbunan sampah atau melalui pemanfaatan panas/termal dengan menggunakan teknologi thermochemical. • Pengembang dapat diberikan fasilitas berupa insentif yang akan diatur dalam peraturan tersendiri • Pembelian listrik dari PLTSa dilakukan menggunakan harga patokan. • Dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP Pembangkitan nasional,harga patokan pembelian tenaga listrik dari PLTSa paling tinggi sebesar BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat • Dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali atau sistem ketenagalistrikan setempat lainnya sama atau di bawah rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga pembelian tenaga listrik dari PLTSa ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. • BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat yang dipergunakan sebagai harga patokan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) adalah BPP pembangkit di sistem kelistrikan setempat pada tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM atas usulan PLN.
- 7. DITJEN GATRIK KEMENTERIAN ESDM 6 PEMBELIAN LISTRIK DARI PLTP (Panas Bumi) • Pembelian listrik oleh PLN hanya dapat dilakukan kepada pengembang pembangkit listrik (PPL) yang memiliki wilayah kerja panas bumi sesuai dengan cadangan terbukti setelah ekplorasi. • Pembelian listrik dari PLTP dilakukan menggunakan harga patokan. • Dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga patokan pembelian tenaga listrik dari PLTP paling tinggi sebesar BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat. • Dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan Sumatera, Jawa, dan Bali atau sistem ketenagalistrikan setempat lainnya, harga pembelian tenaga listrik dari PLTP ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. • Pembangunan jaringan listrik untuk evakuasi daya dari PLTP ke titik sambung PLN dapat dilakukan PPL berdasarkan mekanisme business to business. • Pembelian listrik dari PLTP menggunakan skema BOOT
- 8. 7 KementerianESDM Republik Indonesia 5.57 5.65 5.81 5.90 6.33 6.85 6.88 6.99 8.03 8.76 9.01 10.00 11.67 12.41 13.54 13.67 14.18 14.45 14.72 16.62 16.94 cUSD/kwh BPP pembangkitan rata-rata cUSD 7.5/kWh BPP PEMBANGKITAN 2015 (Audited) rata-rata per Wilayah Keterangan: Asumsi Kurs Rp. 13.300/USD
- 9. TERIMA KASIH DITJEN GATRIK JL. H. R. Rasuna Said Blok X2 Kav 7 & 8 Kuningan, Jakarta Telp : (021) 5225180 Fax : 5256044 Website : www.djk.esdm.go.id