More Related Content
Similar to 240229 Strategi perencanaan dan pengusulan DAK 2025.pdf (20)
Recently uploaded (7)
240229 Strategi perencanaan dan pengusulan DAK 2025.pdf
- 1. STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGUSULAN DAK 2025 Direktorat Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas Kamis, 29 Februari 2024
- 2. KONSEP INTERNALISASI DAK DENGAN RPJMN DAN RKP 2 DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Prioritas Nasional Kebijakan tertentu Pemanfaatan ditentukan* *target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. UU 1/2022 PP 37/2023 DAK didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana kerja pemerintah (RKP) Rancangan arah kebijakan DAK memperhatikan arah kebijakan DAK dalam rencana pembangunan jangka menengah serta kerangka pendanaan jangka menengah berdasarkan perencanaan DAK lintas tahun. Definisi Highlight DAK Amanat RPJMN dalam DAK Perlu internalisasi DAK pada RPJMN dan RKP sehingga intervensi DAK menjadi utuh dan bersinergi dengan sumber pendanaan lainnya untuk mencapai prioritas nasional Konsep THIS utuh
- 3. KONSEP INTERNALISASI DAK DENGAN RPJMN DAN RKP 3 Syarat perumusan ProP dan RO pada PP/KP: 1. ProP mengidentifikasi secara lengkap aspek yang diperlukan dalam mendukung KP dan menggambarkan pelaksana intervensi termasuk pemerintah daerah dapat menjadi cikal bakal menu DAK 2. RO menjelaskan output dari ProP yang didukung dapat menjadi cikal bakal rincian kegiatan DAK khususnya output kewenangan daerah Tema/Bidang/ Jenis DAK Menu/ rincian kegiatan DAK Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Peningkatan Ketersediaan Pangan Nasional KSPP Sumatera Utara Penguatan Cadangan Pangan RO Bendungan Prop P On Farm RO Korporasi Petani Prop P Off Farm RO Jalan Nasional Prop P Geospasial RO Pelabuhan AP PP KP ProP dan RO Contoh Kerangka Pikir Teknokratis
- 4. KORIDOR DESAIN DAK (1/2) a) Hanya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah b) Ditujukan mendanai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu dalam: mencapai prioritas nasional; mempercepat pembangunan Daerah; mengurangi kesenjangan layanan publik; mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. c) Dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. d) Disinergikan dengan pendanaan lainnya. a) Kebutuhan DAK 2025 memperhatikan 5 sasaran utama, 17 Indonesia Emas, 45 Indikator Utama Pembangunan, dan 20 UTSP b) Kontribusi DAK jelas terhadap pemenuhan target sasaran PP/KP c) Menu DAK yang diusulkan merupakan hasil cascading dari PP/KP yang termuat dalam Proyek Pembangunan (ProP) d) Kriteria ProP atau Menu: ProP atau menu prioritas dalam pencapaian target PP/KP (daya ungkit tinggi) ProP dengan kebutuhan kecil didanai melalui APBD Pembatasan jumlah menu atau ProP (output yang akan diselesaikan) memperhatikan target dan ketersediaan anggaran Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Alokasi Khusus (DAK): DAK harus mendukung Program Pembangunan (PP), atau Kegiatan Pembangunan (KP) yang dicerminkan: 4 1 2
- 5. KORIDOR DESAIN DAK (2/2) Desain DAK yang diusulkan memenuhi konsep Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS) dan konsep ketuntasan yang dicerminkan: a) Sasaran DAK jelas dan fokus: 1) Sasaran DAK merupakan sasaran terpilih dari PP/KP yang diusulkan dan dapat menjelaskan kondisi yang akan ditingkatkan/ diubah/ diselesaikan melalui DAK 2) Sasaran Tematik DAK membutuhkan kontribusi lintas bidang 3) Sasaran perlu memiliki fokus intervensi (pentahapan atau pemerataan intervensi selama periodesasi RPJMN) b) Indikator jelas dan spesifik, sehingga dapat mengukur capaian c) Target output dan kebutuhan pendanaan Tematik (termasuk bidang pendukung)/ Bidang/ Jenis jelas, realistis, serta dapat diselesaikan dalam periodesasi RPJMN (catatan: apabila kebutuhan lebih dari 5 tahun, harap diidentifikasi fokus intervensi melalui pembatasan menu atau lokasi) d) Tidak memiliki potensi duplikasi belanja K/L dan memiliki pemetaan sinergi dengan sumber pendanaan lainnya e) Lokasi jelas: 1) Daftar nama daerah prioritas tidak keluar dari daerah deliniasi PP/KP (Contoh: Tematik Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Medan dengan daerah prioritas Kota Medan, Kota Binjai, Kab. Deli Serdang, dan Kab. Karo) 2) Daftar nama daerah prioritas dapat diidentifikasi berdasarkan kriteria yang memiliki basis data resmi (dapat berupa regulasi, data BPS, serta data lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh publik) 3) Jumlah daerah prioritas tidak melebihi 110 daerah per tahun 4) Dapat mengidentifikasi satuan intervensi terkecil (contoh: kawasan kumuh, Key Tourism Area (KTA)) 5) Daerah Prioritas bidang pendukung tidak keluar dari daerah prioritas tematik dan mempertimbangkan kriteria teknis bidang pendukung (tidak semua daerah prioritas tematik wajib menjadi daerah prioritas bidang pendukung) 5 3
- 6. 6 PERKEMBANGAN ALOKASI DAK FISIK DAN NON FISIK Trend alokasi DAK Fisik dalam 6 tahun terakhir menurun. Dari tahun 2017 ke 2023 terjadi penurunan alokasi DAK Fisik sebesar 23,1%. Pada tahun 2024 mendapat peralihan pagu dari Hibah. Trend alokasi DAK Non Fisik dalam 7 tahun terakhir meningkat. Dari tahun 2017 ke 2024 terjadi peningkatan alokasi DAK Non Fisik sebesar 10,77%. 62,44 69,33 72,25 65,25 60,87 53,42 53,82 11,03% 4,21% -9,69% -6,71% -12,24% 0,75% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Dalam Triliun Rupiah PERKEMBANGAN ALOKASI DAK FISIK 120,76 128,14 127,88 130,14 128,23 130,3 133,76 6,11% -0,20% 1,77% -1,47% 1,61% 2,66% 110 115 120 125 130 135 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Dalam Triliun Rupiah PERKEMBANGAN ALOKASI DAK NON FISIK Sumber: Nota Keuangan APBN, 2023 (Diolah); Alokasi TKDD 2020 sesuai dengan Perpres TKDD No. 72 Tahun 2020; KRISNA DAK 2024; DJPK Kementerian Keuangan, Diolah Dit. Pembangunan Daerah Bappenas
- 7. 7 EVALUASI EFEKTIVITAS DAK FISIK 2018-2024 Usulan daerah semakin baik/terfokus, mengindikasikan daerah lebih rasional dan mampu menyusun prioritas usulan. Hal ini ditunjukan dengan jumlah dan nilai usulan yang semakin fokus meskipun di tahun 2023 meningkat kembali. Perbandingan nilai RK terhadap alokasi sudah cukup baik (di atas 90%), hal ini menandakan kualitas perencanaan DAK Fisik semakin membaik. Perbandingan penyerapan pemda terhadap RK fluktuatif dan masih perlu ditingkatkan, menandakan kualitas pelaksanaan DAK Fisik masih perlu diperbaiki. Perbaikan kualitas DAK yang paling krusial adalah tahap pelaksanaan Catatan: *realisasi 2022 dan 2023 data per tanggal 09 Januari 2024 **data alokasi dan RK 2020 setelah adanya refocusing akibat pandemic Covid-19 Sumber: Nota Keuangan APBN, 2023 (Diolah); Alokasi TKDD 2020 sesuai dengan Perpres TKDD No. 72 Tahun 2020; KRISNA DAK 2024; DJPK Kementerian Keuangan, Diolah Dit. Pembangunan Daerah Bappenas 2018 2019 2020** 2021 2022* 2023* 2024 Usulan 1.246,88 532,78 377,85 373,81 301,76 448,81 316,15 Pagu Alokasi 62,44 69,33 53,79 65,25 60,87 53,42 53,82 RK 61,92 68,71 53,28 63,49 60,59 52,68 53,37 Penyaluran 58,11 64,17 50,18 57,07 54,78 50,33 Penyerapan Pemda 55,13 49,67 48,42 55,25 52,86 31,73 0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00 Triliun Rupiah Perkembangan DAK Fisik TA 2018-2024
- 8. 8 STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGUSULAN DAK 2025 Kebijakan DAK 2025 akan mengacu pada kebijakan RPJMN diperlukan penyelarasan dokumen perencanaan pemerintah daerah Melanjutkan konsep penajaman DAK (konsep THIS, penajaman menu kegiatan dan lokasi prioritas serta memastikan kesiapan pemerintah daerah) pemerintah daerah perlu memperkuat konsep THIS Komitmen kesiapan dan pelaksanan serta kolaborasi kegiatan DAK dengan pendanaan APBD (kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu pertimbangan, data capaian, IO dll)
- 9. TERIMA KASIH dit.pd@bappenas.go.id Menara Bappenas Lantai 8 Jln. HR. Rasuna Said Kav. B-1 (021) 390 5643 ext. 3316