Bahan Paparan Reformasi Birokrasi Pemerintah DaerahTahun 2024caknarko
油
Dokumen ini membahas tentang evaluasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah untuk periode 2020-2024, menekankan pentingnya kepatuhan, hasil, dan dampak dari reformasi. Fokusnya termasuk penajaman evaluasi, perencanaan, dan pelaksanaan road map reformasi, serta peningkatan budaya birokrasi dan digitalisasi pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui pengelolaan yang baik dan penguatan sumber daya manusia.
Rencana evaluasi reformasi birokrasi 2023 bertujuan menciptakan tata kelola yang berkualitas, mendorong pembangunan nasional melalui birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Reformasi ini akan fokus pada digitalisasi, akuntabilitas, serta penyelesaian isu prioritas untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat. Penetapan indikator kinerja dan evaluasi yang menekankan hasil dibandingkan dengan proses juga akan dilaksanakan untuk memastikan bahwa program-program yang diterapkan memberikan dampak nyata.
Materi PermePANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB.pdfirban5itdakabpas
油
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023. Dalam peraturan ini diharapkan hasil evaluasi dapat mewujudkan birokrasi yang berdampak. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diarahkan dapat memberikan kontribusi nyata khususnya pada capaian pembangunan nasional. Terdapat prinsip pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi , yaitu meliputi : Dinamis, holistik, orientasi hasil, kolaboratif dan sinergis
Bahan Deputi_Sosialisasi Kepmen 182 Tahun 2024.pdfMiekeKurniawati1
油
Sambutan Deputi pada acara sosialisasi Kepmen PANRB No. 182 Tahun 2024 membahas evaluasi reformasi birokrasi dan mekanisme penginputan RKAKL di portal RB. Ditekankan pentingnya reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil dengan rekomendasi perbaikan melalui monitoring berkala dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Tren peningkatan indeks reformasi birokrasi selama lima tahun terakhir menunjukkan perlunya perhatian pada capaian rencana aksi yang belum optimal.
Policy brief ini mengevaluasi reformasi birokrasi di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023, menyoroti peningkatan dalam kinerja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Untuk periode 2025-2029, direkomendasikan penetapan target baru dengan tambahan dua tema, yaitu peningkatan SDM berkualitas dan produktivitas pangan, serta perlunya regulasi dan sistem pemantauan kinerja yang lebih baik. Reformasi bertujuan untuk mencapai birokrasi yang cerdas dan terhubung, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Perubahan atas Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional periode 2020-2024 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Adanya grand design reformasi birokrasi dengan visi berupa terwujudnya pemerintahan yang berkelas dunia
Dokumen ini membahas kebijakan implementasi reformasi birokrasi 2020-2024, menilai efektivitas reformasi sebelumnya, dan menyajikan strategi serta indikator keberhasilan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Reformasi difokuskan pada enam area perubahan utama untuk mencapai birokrasi yang bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik yang prima. Evaluasi dan monitoring akan dilakukan secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan.
Dokumen ini membahas konsep reformasi birokrasi (RB) dan inovasi dalam pemerintahan, dengan fokus pada penguatan akuntabilitas, peningkatan pelayanan publik, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Terdapat berbagai model implementasi RB yang berdasarkan pada kebutuhan kontekstual serta inovasi yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah tata kelola. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya pemerintahan yang bersih serta peningkatan inovasi yang signifikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Dokumen ini menyajikan petunjuk teknis evaluasi reformasi birokrasi (RB) 2024 berdasarkan peraturan menteri PANRB nomor 9 tahun 2023, dengan fokus pada digitalisasi administrasi pemerintahan dan penyesuaian bobot penilaian indikator. Beberapa perubahan dalam indikator penilaian dan mekanisme penyampaian laporan hasil evaluasi juga dijelaskan untuk meningkatkan efektivitas evaluasi. Tindak lanjut dari hasil evaluasi 2023 menekankan pentingnya implementasi kegiatan utama dan dukungan terhadap instansi pemerintah untuk optimasi pelaksanaan RB.
Dokumen ini membahas konsep reformasi birokrasi dan inovasi di Indonesia, yang mencakup delapan area perubahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ditekankan pentingnya kolaborasi dan pendekatan kontekstual dalam implementasi program reformasi birokrasi agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah inovasi di pemerintahan daerah antara tahun 2018 hingga 2021 sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat.
Dokumen ini menjelaskan komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Agama di tahun 2024, dengan fokus pada pencapaian kinerja, pelaksanaan zona integritas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Rencana aksi dan evaluasi dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Beberapa indikator yang diukur termasuk efektivitas pengelolaan dan penyederhanaan birokrasi serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Dokumen ini membahas grand design dan road map reformasi birokrasi di Indonesia dari 2010 hingga 2025, dengan fokus pada peningkatan profesionalisme aparatur negara dan tata pemerintahan yang baik. Kebijakan reformasi ini mencakup penataan organisasi, penguatan manajemen sumber daya manusia, dan peningkatan pelayanan publik untuk mencapai birokrasi yang bersih dan berintegritas. Sasaran utama adalah menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat reformasi birokrasi melalui beberapa inisiatif seperti pembentukan tim reformasi birokrasi, roadmap reformasi, evaluasi, serta peningkatan pelayanan publik dan integritas aparatur.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat reformasi birokrasi melalui beberapa inisiatif seperti pembentukan tim reformasi birokrasi, roadmap reformasi, evaluasi kinerja perangkat daerah, dan pemberian reward maupun sanksi. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip dan program-program reformasi birokrasi yang meliputi manajemen perubahan, penyederhanaan organisasi, pengelola
Dokumen ini membahas model penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terdapat berbagai program pencegahan korupsi dan pedoman pelaksanaan yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk penguatan organisasi dan sistem manajemen SDM. PMPRB dianggap sebagai alat penilaian yang kredibel untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah.
Roadmap RMRB KAB. Tangerang menetapkan prioritas reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja aparatur serta pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan akuntabilitas."
Koordinasi Keortalaan dalam organisasi.pptxasriantocane
油
Dokumen ini merinci komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Agama tahun 2024 untuk mencapai kinerja yang efektif, efisien, dan bebas korupsi. Ditekankan pentingnya pembangunan zona integritas serta penguatan budaya kerja yang berkualitas di unit kerja. Berbagai target dan indeks telah ditetapkan untuk mengukur kesuksesan evaluasi reformasi birokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk definisi, dasar hukum, tujuan, tahapan pelaksanaan, dan langkah-langkah reformasi birokrasi."
Dokumentasi ini membahas reformasi birokrasi di Kabupaten Sleman, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui berbagai kebijakan dan peraturan. Reformasi ini melibatkan perubahan dalam manajemen aparatur, penataan aturan, penguatan organisasi, dan peningkatan akuntabilitas. Dengan adanya reformasi, diharapkan birokrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Roadmap Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang membahas strategi dan agenda dalam menyusun rencana reformasi birokrasi di kota tersebut. Dokumen ini menjelaskan prinsip dan tahapan dalam penyusunan roadmap, serta beberapa langkah umum seperti identifikasi kondisi saat ini dan penentuan fokus perubahan. Juga ditampilkan contoh outline roadmap dan beberapa prioritas reformasi seperti manajemen perubahan, penataan peraturan, dan pen
Memperkuat Kerangka Regulasi RB Dalam Rangka Peningkatan Kualitas PelayananTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas kerangka regulasi reformasi birokrasi (RB) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Terdapat sejumlah tantangan, seperti pengaturan kewenangan yang kabur antara pusat dan daerah, serta kebutuhan untuk memperbaiki hubungan antar lembaga dan tingkatan pemerintahan. Ditekankan pula pentingnya penerapan standar pelayanan minimum serta restrukturisasi organisasi untuk mencapai pelayanan publik yang lebih efisien dan berkualitas.
Sampang Sosialisasi PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023.pptxFelanPradikta
油
Dokumen ini membahas evaluasi reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2023, termasuk tujuan, prinsip, dan komponen penilaian yang terlibat. Terdapat analisis capaian implementasi kebijakan dan berbagai renaksi tematik terkait isu-isu seperti kemiskinan, digitalisasi, dan inflasi. Ditekankan pula pelaporan dan timeline pelaksanaan evaluasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Dokumen ini membahas percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi untuk mencapai birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien. Fokus utama adalah pada penerapan manajemen kinerja berbasis elektronik dan kontribusi individu pegawai terhadap kinerja organisasi. Area perubahan mencakup mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik.
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010Dadang Solihin
油
Dokumen ini membahas grand design dan road map reformasi birokrasi Indonesia untuk periode 2010-2025, termasuk kebijakan-kebijakan dan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat delapan area perubahan yang menjadi fokus reformasi, yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Tujuan keseluruhan adalah memastikan reformasi birokrasi berjalan secara efektif, efisien, terukur dan berkelanjutan.
Dokumen ini membahas penajaman roadmap reformasi birokrasi nasional untuk periode 2020-2024 sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023. Indeks reformasi birokrasi di Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2022 mencapai 81,87 dengan kategori 'sangat baik', diiringi dengan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi melalui survei pegawai. Tujuan utama reformasi adalah menciptakan tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan budaya birokrasi yang profesional.
Dokumen ini membahas kebijakan implementasi reformasi birokrasi 2020-2024, menilai efektivitas reformasi sebelumnya, dan menyajikan strategi serta indikator keberhasilan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Reformasi difokuskan pada enam area perubahan utama untuk mencapai birokrasi yang bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik yang prima. Evaluasi dan monitoring akan dilakukan secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan.
Dokumen ini membahas konsep reformasi birokrasi (RB) dan inovasi dalam pemerintahan, dengan fokus pada penguatan akuntabilitas, peningkatan pelayanan publik, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Terdapat berbagai model implementasi RB yang berdasarkan pada kebutuhan kontekstual serta inovasi yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah tata kelola. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya pemerintahan yang bersih serta peningkatan inovasi yang signifikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Dokumen ini menyajikan petunjuk teknis evaluasi reformasi birokrasi (RB) 2024 berdasarkan peraturan menteri PANRB nomor 9 tahun 2023, dengan fokus pada digitalisasi administrasi pemerintahan dan penyesuaian bobot penilaian indikator. Beberapa perubahan dalam indikator penilaian dan mekanisme penyampaian laporan hasil evaluasi juga dijelaskan untuk meningkatkan efektivitas evaluasi. Tindak lanjut dari hasil evaluasi 2023 menekankan pentingnya implementasi kegiatan utama dan dukungan terhadap instansi pemerintah untuk optimasi pelaksanaan RB.
Dokumen ini membahas konsep reformasi birokrasi dan inovasi di Indonesia, yang mencakup delapan area perubahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ditekankan pentingnya kolaborasi dan pendekatan kontekstual dalam implementasi program reformasi birokrasi agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah inovasi di pemerintahan daerah antara tahun 2018 hingga 2021 sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat.
Dokumen ini menjelaskan komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Agama di tahun 2024, dengan fokus pada pencapaian kinerja, pelaksanaan zona integritas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Rencana aksi dan evaluasi dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Beberapa indikator yang diukur termasuk efektivitas pengelolaan dan penyederhanaan birokrasi serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Dokumen ini membahas grand design dan road map reformasi birokrasi di Indonesia dari 2010 hingga 2025, dengan fokus pada peningkatan profesionalisme aparatur negara dan tata pemerintahan yang baik. Kebijakan reformasi ini mencakup penataan organisasi, penguatan manajemen sumber daya manusia, dan peningkatan pelayanan publik untuk mencapai birokrasi yang bersih dan berintegritas. Sasaran utama adalah menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat reformasi birokrasi melalui beberapa inisiatif seperti pembentukan tim reformasi birokrasi, roadmap reformasi, evaluasi, serta peningkatan pelayanan publik dan integritas aparatur.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat reformasi birokrasi melalui beberapa inisiatif seperti pembentukan tim reformasi birokrasi, roadmap reformasi, evaluasi kinerja perangkat daerah, dan pemberian reward maupun sanksi. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip dan program-program reformasi birokrasi yang meliputi manajemen perubahan, penyederhanaan organisasi, pengelola
Dokumen ini membahas model penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terdapat berbagai program pencegahan korupsi dan pedoman pelaksanaan yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk penguatan organisasi dan sistem manajemen SDM. PMPRB dianggap sebagai alat penilaian yang kredibel untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah.
Roadmap RMRB KAB. Tangerang menetapkan prioritas reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja aparatur serta pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan akuntabilitas."
Koordinasi Keortalaan dalam organisasi.pptxasriantocane
油
Dokumen ini merinci komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Agama tahun 2024 untuk mencapai kinerja yang efektif, efisien, dan bebas korupsi. Ditekankan pentingnya pembangunan zona integritas serta penguatan budaya kerja yang berkualitas di unit kerja. Berbagai target dan indeks telah ditetapkan untuk mengukur kesuksesan evaluasi reformasi birokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk definisi, dasar hukum, tujuan, tahapan pelaksanaan, dan langkah-langkah reformasi birokrasi."
Dokumentasi ini membahas reformasi birokrasi di Kabupaten Sleman, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui berbagai kebijakan dan peraturan. Reformasi ini melibatkan perubahan dalam manajemen aparatur, penataan aturan, penguatan organisasi, dan peningkatan akuntabilitas. Dengan adanya reformasi, diharapkan birokrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Roadmap Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang membahas strategi dan agenda dalam menyusun rencana reformasi birokrasi di kota tersebut. Dokumen ini menjelaskan prinsip dan tahapan dalam penyusunan roadmap, serta beberapa langkah umum seperti identifikasi kondisi saat ini dan penentuan fokus perubahan. Juga ditampilkan contoh outline roadmap dan beberapa prioritas reformasi seperti manajemen perubahan, penataan peraturan, dan pen
Memperkuat Kerangka Regulasi RB Dalam Rangka Peningkatan Kualitas PelayananTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas kerangka regulasi reformasi birokrasi (RB) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Terdapat sejumlah tantangan, seperti pengaturan kewenangan yang kabur antara pusat dan daerah, serta kebutuhan untuk memperbaiki hubungan antar lembaga dan tingkatan pemerintahan. Ditekankan pula pentingnya penerapan standar pelayanan minimum serta restrukturisasi organisasi untuk mencapai pelayanan publik yang lebih efisien dan berkualitas.
Sampang Sosialisasi PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023.pptxFelanPradikta
油
Dokumen ini membahas evaluasi reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2023, termasuk tujuan, prinsip, dan komponen penilaian yang terlibat. Terdapat analisis capaian implementasi kebijakan dan berbagai renaksi tematik terkait isu-isu seperti kemiskinan, digitalisasi, dan inflasi. Ditekankan pula pelaporan dan timeline pelaksanaan evaluasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Dokumen ini membahas percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi untuk mencapai birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien. Fokus utama adalah pada penerapan manajemen kinerja berbasis elektronik dan kontribusi individu pegawai terhadap kinerja organisasi. Area perubahan mencakup mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik.
Gambaran Umum Reformasi Birokrasi Pemerintah berdasarkan Perpres 81/2010Dadang Solihin
油
Dokumen ini membahas grand design dan road map reformasi birokrasi Indonesia untuk periode 2010-2025, termasuk kebijakan-kebijakan dan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat delapan area perubahan yang menjadi fokus reformasi, yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Tujuan keseluruhan adalah memastikan reformasi birokrasi berjalan secara efektif, efisien, terukur dan berkelanjutan.
Dokumen ini membahas penajaman roadmap reformasi birokrasi nasional untuk periode 2020-2024 sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023. Indeks reformasi birokrasi di Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2022 mencapai 81,87 dengan kategori 'sangat baik', diiringi dengan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi melalui survei pegawai. Tujuan utama reformasi adalah menciptakan tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan budaya birokrasi yang profesional.
185. Pembekalan Penilaian_Kompetensi_CACT-BKN (Prov Banten 16 Januari 2025).pdfMiekeKurniawati1
油
Dokumen ini membahas pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN di Provinsi Banten melalui Computer Assisted Competency Test (CACT) oleh Badan Kepegawaian Negara. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan manajemen talenta, menghasilkan data kompetensi ASN, dan mendukung sistem merit dalam pengelolaan ASN. Metode yang digunakan mencakup asesmen daring dan pengolahan data yang langsung dapat diakses oleh instansi terkait.
Disampaikan pada Orientasi PPPK Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan
Agats, 17 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Sambutan Pembukaan Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
pada
Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik,
LAN RI
Samarinda, 17 Juni 2025
Strategic Coaching for Leadership Development in Public SectorTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Seminar Nasional APCI dengan Tema Bridge to Transformation: The Strategic Role of Coaches as Enablers"
Jakarta, 15 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Disampaikan pada Webinar Strategi Penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta Pemerintah Daerah, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
12 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
2. REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI TOOLS PERCEPATAN PRIORITAS
KERJA PRESIDEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PRIORITAS KERJA
RB
BIROKRASI YANG BERSIH &
AKUNTABEL
BIROKRASI YANG KAPABEL
PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
3. HASIL EVALUASI DAN TARGET NILAI REFORMASI BIROKRASI PEMPROV LAMPUNG
2020 2021 2022 2023 2024
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
B CC (52,03) B CC (58,38) B CC (58,92) B BB
5. HASIL EVALUASI TERHADAP KOMPONEN PENGUNGKIT (HASIL ANTARA)
No Hasil Antara Reformasi Birokrasi Sumber Data
Nilai
Kategori Skala Nilai
2021 2022
1 Indeks Profesionalisme ASN BKN 51,84 50,98
sangat
rendah 0-100
2
Kualitas Pengelolan Pengadaan Barang
& Jasa LKPP 68,76 70,4 Baik 0-100
3 Indeks SPBE KemenPANRB 2,76 3,37 Baik 0-5
4 Kapabilitas APIP BPKP 3 3 Integrated 0-5
5 Maturitas SPIP BPKP 3 3 Terdefinisi 0-5
6 Indeks Merit System KASN 161,5 258,5 Baik 0-400
7 Kulaitas Pengelolaan Kearsipan ANRI 38,91 69,02 Kurang 0-100
8 Kepatuhan Terhadap Standar
Pelayanan Publik
Ombusdman
RI
73,39 67,11 zona kuning 0-100
Ket : Angka merah mengalami penurunan
6. HASIL EVALUASI TERHADAP KOMPONEN HASIL
No Komponen Hasil Skala
Nilai
Sumber Data
2021 2022
1 Opini BPK Opini WTP WTP BPK
2 Nilai SAKIP 0-100 66,04 67,11 Kemenpan RB
3 Indeks Persepsi
Kualitas Pelayanan
Publik (IPKP)
0-100 95,5 83,8 Kemenpan RB
4 Indeks Persepsi Anti
Korupsi (IPAK)
0-100 75,06 76,54 SPI Internal KPK
5 Survei Internal
Organisasi
0-100 74,01 75,43 SPI Internal KPK
Ket : Angka merah mengalami penurunan
7. HASIL REKOMENDASI EVALUASI RB 2022
1. Melakukan monitoring atas pelaksanaan Road Map RB, capaian isu strategis dan quick win yang dilakukan, dan
hasil evaluasi untuk penetapan perencanaan RB kedepan
2. Melakukan rencana aksi agen perubahan, senhingga proyek perubahan benar-benar memberi manfaat
3. Melanjutkan proses identifikasi peraturan yang ada disertai dengan analisis pemetaan sehingga tergambar
peraturan yang tumpang tindih, tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat dengan kebijakan lainnya baik di
tingkat provinsi maupun PD, terlebih untuk peraturan turunan atau terdampak Undang-undang Cipta Kerja
4. Melakukan evaluasi kelembagaan sesuai dengan Permenpan RB No. 20 tahun 2018
5. Mereviu peta proses bisnis, disesuaikan dengan penyederhanaan birokrasi
6. Meningkatkan pengelolaan system manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment
sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi dan melaksanakan pemetaan talenta dengan
baik
7. Memperkuat penerapan implementasi SAKIP dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi LHE AKIP
8. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas serta menindaklanjuti hasil rekomendasi LHE ZI
9. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala (triwulan atau semester) dan pemanfaatan hasil
survey untuk perbaikan berkelanjutan
10. Melakukan perbaikan mutu pelayanan, memperbaiki dan Menyusun strategi komunikasi dan penyebaran
informasi
8. EVALUASI RB TAHUN 2023
Surat Deputi
Bidang RB,
Akuntabiltas
Apafratur dan
Pengawasan No.
B/01/RB.06/2023
Perubahan evaluasi
Reformasi Birokrasi
tahun 2023
Penghentian kegiatan
pengisian Penilaian
Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(PMPRB)
Penyampaian
Informasi Praktik Baik
Reformasi Birokrasi
(Inovasi RB)
Akan diterbitkan
pedoman evaluasi RB
revisi dari Permen
PAN RB No. 26 th.
2020
Inovasi dibidang tata Kelola Pemerintahan,
penanggulangan kemiskinan, peningkatan
investasi, penanganan stunting, pengendalian
inflasi, penggunaan produk dalam negeri, dll
1. Reformasi Birokrasi General (masih terkait
dengan pembangunan 8 area perubahan)
2. Reformasi Birokrasi Tematik
Menindaklanjuti
hasil rekomendasi
Laporan Hasil
Evaluasi RB
9. REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
Surat Kementerian PAN RB No.
B/94/RB.99/2022 tanggal 13 Oktober 2022,
hal Undangan Grand Launching dan
Penandatanganan Komitmen Bersama
Pelaksanaan RB Tematik Penanggulangan
Kemiskinan pada Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi Lampung
sebagai salah satu Pemerintah
Daerah penerima kegiatan RB
Tematik
10. LATAR BELAKANG
RB TEMATIK
1. MANDAT PERRES 81/2010 GRAND DESIGN
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL 2020-2025
2. GAP CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
RB Hanya fokus pada tatakelola pemerintahan
(governance) yang bersifat umum dan instansional.
Sementara banyak isu strategis tatakelola pemerintahan
(governance) yang terjadi saat ini bersifat lintas sektor
atau lintas instansi pemerintah (crosscutting isue).
Belum ada strategi RB yang secara khusus mendorong
percepatan RB dalam dalam berkontribusi mengatasi isu
strategis pembangunan nasional dan daya saing global
yang bersifat lintas sektor atau lintas instansi (RB
Tematik).
11. JENIS RB TEMATIK
Inisiasi oleh tingkat makro (KPRBN&TIRBN)
Tema ditetapkan di tingkat pusat secara
nasional berdasarkan isu dan kebutuhan
prioritas pembangunan nasional
Isu tematik merupakan isu yang lintas sektor
secara nasional dan harus diselesaikan
dengan kolaboratif
Wajib dilaksanakan oleh instansi pemerintah
yang telah ditetapkan sebagai implementing
agency RB tematik nasional
Metode pelaksanaan menggunakan kerangka
logis RB tematik
Hasil konkret RB tematik dapat diwujudkan
paling lama dua tahun
Inisiasi oleh Instansi Pemerintah
Tema ditetapkan oleh Instansi Pemerintah
berdasarkan isu dan kebutuhan prioritas
pembangunan Instansi Pemerintah
Isu tematik merupakan isu sektor/urusan yang
penyelesaianya perlu upaya kolaboratif (lintas
Kementerian/Perangkat Daerah)
Wajib dilaksanakan oleh instansi pemerintah
yang tidak ditetapkan menjadi implementing
agency RB tematik nasional
Metode pelaksanaan menggunakan kerangka
logis RB tematik
Hasil konkret RB tematik dapat diwujudkan
paling lama dalam dua tahun
RB Tematik Nasional (Makro) RB Tematik Instansional (Mikro)
Tahapan & mekanisme Tahapan & mekanisme
12. TARGET RB TEMATIK S.D 2024
RB TEMATIK TINGKAT MAKRO
1. Pengentasan Kemiskinan,
2. Peningkatan Investasi/Pertumbuhan Ekonomi
3. Administrasi Pemerintah.
RB TEMATIK TINGKAT MIKRO
1. Targetnya ditetapkan secara mandiri oleh K/L/D didasarkan pada isu prioritas yang berkaitan erat
dengan masalah faktual yang terjadi di masyarakat dan terkait dengan sektor prioritas
pembangunan pemerintah dalam RPJM/RENSTRA/RKP
13. Kinerja Yang Diinginkan
1. KERANGKA LOGIS PERENCANAAN & PENGUKURAN KINERJA PROGRAM NASIONAL
PENGENTASAN KEMISKINAN
2. SINKRONISASI PROGRAM NASIONAL PENGENTASAN KEMISKINAN PUSAT DAN DAERAH
3. SKEMA KOLABORASI PROGRAM NASIONAL PENGENTASAN KEMISKINAN
4. TATAKELOLA PEMERINTAH PROGRAM NASIONAL PENGENTASAN KEMISKINAN
14. Skema Kolaborasi Program Pengentasan
Kemiskinan Pemda ( Provinsi /Kabupaten/Kota)
SINERGITAS
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
TKPKD
Kementerian/
Lembaga
Pemda
Kabupaten/Kota
Di lingkungan
Provinsi
CSR
BUMN/BUMD/
SWASTA
Perguruan Tinggi
- LPPM
Lembaga lain
(LSM, Media,
dll.)
SINERGITAS
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
TKPKD
Perlindungan
dan Jaminan
Sosial
Rehabilitasi
Sosial
Pemberdayaan
Masyarakat
Pemenuhan Akses
terhadap Sumber
Daya
Supporting
DINKES
ESDM
BPBD
SATPOL
PP
DPUP
DIKPORA
DIKPORA
DINSOS
DISNAKE
R
DISKOMI
NFO
DIKPO
RA
DPKP
DP3
BPBD
BPBD
DISNAKE
R
DPUP
ESDM
DPKP
BPKA
BIRO
BIRO
BAPPE
DA
KONTEN
INSTRUMEN
SINKRONISASI
Desain dan
Kelompok
Program
Sasaran,
Cakupan dan
Wilayah
Penerima
manfaat
Program
Mekanisme
Distribusi
manfaat
program
Skema Kolaborasi Program Pengentasan Kemiskinan (Daerah)
15. TATAKELOLA PEMERINTAH PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
Satu Data Base penduduk
miskin lengkap di
Provinsi/Kabupaten/Kota
dengan basic DTKS
( Nama, Alamat tempat tinggal,
kelompok gender, usia, sektor ,
kategori kemiskinan,
Tersedianya Satu
Database penduduk
miskin yang lengkap,
terpadu, dan
terupdate di
Kab/Kota/Provinsi
Tersedianya
profiling
tingkatan/kategori
/tipologi
penduduk miskin
di masing-masing
Kab/Kota/Provinsi
Adanya dashboard
data terpadu
kemiskinan secara
realtime berbasis TI,
di masing-masing
Kab/Kota/Provinsi
PERBAIKAN
BERKELANJUTAN
(PERENCANAAN &
PELAKSANAAN
PROGRAM dan
KEGIATAN TAHUN
BERIKUTNYA
Pengentasan
Kemiskinan di
Kab/Kota/ Provinsi
PERENCANAAN
PROGRAM
KEGIATAN
Pengentasan
Kemiskinan di
Kab/Kota/
Provinsi
PELAKSANAAN
PROGRAM &
KEGIATAN
Pengentasan
Kemiskinan di
Kab/Kota/
Provinsi
MONEV &
PELAPORAN
PELAKSANAAN
PROGRAM &
KEGIATAN
Pengentasan
Kemiskinan di
Kab/Kota/ Provinsi
KEAKURATAN & KELENGKAPAN SATU DATABASE
Feedback
TATAKELOLA PEMERINTAHAN
ASPEK AKUNTABILITAS KINERJA, KELEMBAGAAN TATALAKSANA , SDM APARATUR, REGULASI KEBIJAKAN , PENGAWASAN , PELAYANAN PUBLIK
KETERPADUAN DALAM PERENCANAAN & PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
Editor's Notes
#2: Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini, apa yang menjadi prioritas dan arahan presiden wakil presiden?
