8. pokin inspektorat 2016
•
0 likes•849 views
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja inspektorat kabupaten Banjar untuk memastikan terlaksananya pengawasan dan pengendalian internal secara efektif dan meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan melalui serangkaian program dan kegiatan seperti pengawasan berkala, penyusunan kebijakan dan prosedur, pelatihan tenaga pengawasan, serta penanganan pengaduan masyarakat.
8. pokin inspektorat 2016
- 1. POHON KINERJA MISI 5 INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR TUJUAN Indikator SASARAN SASARAN Indikator Indikator STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM indikator indikator indikator indikator Kegiatan 1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Terlaksananya pengawasan internal secara berkala (150 kali) Kegiatan 1 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Tersedianya Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan (1 dokumen) Kegiatan 1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Terdidik dan terlatihnya Sumber Daya Manusia APIP (30 orang) Kegiatan 1 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Intensifnya penanganan kasus pengaduan masyarakat (30 kasus) Kegiatan 2 Inventarisasi Temuan Pengawasan Terinventarisasi hasil temuan pengawasan (1 tahun) Kegiatan 3 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan (80%) Kegiatan 4 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan (1 tahun) Terwujudnya kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern 1. SKPD yang mendapat nilai SAKIP ≥ 60 (100%); 2. SKPD yang menyajikan Laporan Keuangan sesuai SAP (100%); 3. Prosentasi temuan yang ditindaklanjuti (80%) 1. Laksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan Kepala Daerah secara regular; 2. Laksanakan reviu per semester atas Kinerja keuangan SKPD dan Pemerintah Kabupaten; 3. Laksanakan reviu dan evaluasi atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten dan SKPD dan RKA SKPD; 4. Laksanakan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan Penetapan aturan tentang Kode Etik dan Standart Operating Procedured (SOP) Tingkatkan kapasitas Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar Bentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Kepatuhan entitas terhadap peraturan perundangan undangan (100%); 2. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (80%) Tersusunnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan ( 1 dok) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia APIP (75%) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terselesaikanya kasus pengaduan masyarakat (80%) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah Mewujudkan peran Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang efektif dan efisien, responsif, antisipatif dan menjadi solusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan prima di Kabupaten Banjar 1.Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap Peraturan Perundang-undangan (100%); 2.Temuan yang ditindaklanjuti (80%); 3. Tingkat Maturitas SPIP (level 3); 4. Kapabilitas APIP (level 3); 5. Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (80%). Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi Prosentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Peningkatan Sistem Pengawasan Internal pada Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksan dan Aparatur Pengawasan