More Related Content
What's hot (18)
Similar to 9, BE & GG, MARISA DOSMA SITANGGANG, HAPZI ALI, CORPORATE ETHICS RIGHTS, UNIVERSITAS MERCUBUANA, 2018 (20)
More from marisa tanggang (7)
Recently uploaded (20)
9, BE & GG, MARISA DOSMA SITANGGANG, HAPZI ALI, CORPORATE ETHICS RIGHTS, UNIVERSITAS MERCUBUANA, 2018
- 1. Corporate Ethics Rights, Privileges, problems and Protection. Kode Etik Korporasi Sejak disadarinya pentingnya aktivitas bisnis dilakukan dengan bermoral, maka banyak perusahaan maupun organisasi menyusun kode etik organisasi atau korporasi (Corporate Code of Conduct, Code of Ethics or Organizations Code of Ethical Conduct). Aturan-aturan disusun untuk membantu semua pegawai dan anggota organisasi untuk berperilaku yang bermoral dengan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip moral seharusnya diterapkan dalam kerja atau memberikan pedoman yang lebih spesifik atau perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang (permitted and prohibited behavior). Manfaat dari kode etik korporasi adalah sebagai berikut: 1) Untuk mendorong banyak orang dalam organisasi untuk berpikir, mendiskusikan visi, misi mereka dan tanggung jawab yang penting sebagai kelompok dan individu terhadap perusahaan, pihak-pihak lain dalam perusahaan, dan terhadap stakeholders lainnya. 2) Suatu kode etik yang telah disusun dapat digunakan untuk menghasilkan diskusi yang positif bagi penyempurnaan dan kemungkinan untuk modifikasi. 3) Dapat membantu karyawan baru dalam rangka penyesuaian diri, menanamkan perlunya berpikir atas aspek-aspek moral dalam tindakan mereka, serta menanamkan pentingnya mengembangkan sifat-sifat luhur yang sesuai dengan posisi mereka dalam organisasi. 4) Digunakan sebagai dokumen untuk referensi bila mereka meragukan tindakan atau perintah yang harus dilakukannya. 5) Digunakan untuk meyakinkan pihak luar atas fakta bahwa perusahaan berpegang pada prinsip-prinsip moral, dan memberikan mereka kriteria untuk mengukur tindakan perusahaan. 5. Aspek-aspek atau Unsur-unsur Kode Etik Korporasi Aspek-aspek atau unsur-unsur penting dalam etika perusahaan atau korporasi yang diatur dalam kode etik adalah sebagai berikut: 1) Perilaku Dewan Direksi, Komisaris, dan Karyawan: 揃 suap, hadiah, dan komisi; 揃 entertainment; 揃 penyalahgunaan informasi; 揃 konflik kepentingan; 揃 kecurangan penggunaan aset dan sumber daya korporasi; 揃 utang/pinjaman; dan
- 2. 揃 perilaku individu, termasuk pekerjaannya di luar korporasi. 2) Hubungan dengan supplier dan kontraktor 揃 kompetisi yang adil dan terbuka; 揃 pemenuhan kepentingan umum dan akuntabiitas; 揃 prosedur lelang dan tender; 揃 praktik suap dan KKN; dan 揃 prosedur pembayaran. 3) Tanggung jawab kepada pemilik/pemegang saham 揃 perkembangan yang berkelanjutan; 揃 jujur dan transparan dalam informasi; 揃 prosedur dan kebijakan akuntansi yang benar dan adil; dan 揃 insider trading. 4) Hubungan dengan pelanggan dan konsumen 揃 pelayanan; 揃 produk yang berkualitas dan harga yang wajar; 揃 keamanan, kesehatan dan kejelasan dalam penggunaan instruksi; dan 揃 kebijakan produk dan harga. 5) Hubungan dengan karyawan 揃 jaminan keamanan dan kesehatan; 揃 kesempatan kerja yang sama; 揃 kebebasan berkreasi bagi individu dan hak pribadi; 揃 komunikasi; 揃 pengembangan dan remunerasi; dan 揃 kebijakan berkaitan dengan rokok, narkoba, dan obat terlarang. 6) Tanggung jawab sosial 揃 kebijakan lingkungan; 揃 partisipasi dalam komunitas; 揃 kebijakan dan praktik pemberian sumbangan;
- 3. 揃 kegiatan politik; dan 揃 pelanggaran dan sanksi atas code of conduct serta rehabilitasi bagi yang dikenakan sanksi. Pendapat lain (AICPA, CPAs Handbook of Fraud and Commercial Crime Prevention.) menyatakan bahwa unsur-unsur pokok dari sebuah code of conduct yang efektif sebagai berikut: 1) Organizational Code of Conduct The organization and employee must at all times comply with applicable laws and regulations, with all business conduct well above the minimum standards required by law. 2) General Employee Conduct The organization expects its employee to conduct themselves in a business like manner and prohibits unprofessional activities, such as drinking, fighting, and swearing, while on the job. 3) Conflict of Interest The organization expects that employees will perform their duties conscientiously, honestly, and in accordance with best interests of the organization and will not use their positions or knowledge gained for private or personal advantage. 4) Outside Activities, Employment, and Directorships All employees share a responsibility for the organizations good public relations. Employees should avoid activities outside the organization that create an excessive demand on their times or create a conflict of interest. 5) Relationships with Clients and Suppliers Employees should avoid investing in or acquiring a financial interest in any business organization that has contractual relationships with the organization. 6) Gifts, entertainment, and Favors Employees must not accept entertainment, gifts, or personal favors that could influence or appear to influence business decisions in favor of any person with whom the organization has business dealings. 7) Kickbacks and Secret Commissions Employees may not receive payment or compensation of any kind, except as authorized under organizational remuneration policies. 8) Organization Funds, and Other Assets Employees who have access to organization fund must follow prescribed for recording, handling, and protecting money. 9) Organization Records and Communications Employees responsible for accounting and record keeping must not make or engage in any false record or communication of any kind, whether external or internal.
- 4. 10) Dealings with Outside People and Organizations Employees must take care to separate their personal roles from their organizational positions when communicating on matters not involving the organizations business. 11) Prompts Communications All employees must take every effort to achieve complete, accurate, and timely communication all matters relevant to customers, suppliers, government authorities, the public, and others within the organization. 12) Privacy and Confidentiality When handling financial and personal information about customers and others with whom the organization has dealings, employees should collect, use, and retain only the information necessary for the organizations business, internal access to information should be limited to those with legitimate business reason for seeking that information. Implementasi Corporate Ethics Rights Teori Menurut Etika Bisnis Pemikiran yang mendasari CSR (Corporate Social Responsibility) yang sering dianggap inti dari EtikaBisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tapi juga kewajiban- kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan(stakeholders) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas. Beberapa hal yang termasuk dalam CSRini antara lain adalah tatalaksana perusahaan (corporate governance) yang sekarang sedang marak di Indonesia,kesadaran perusahaan akan lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahan-masyarakat, investasi sosial perusahaan (corporate philantrophy). Kesesuaian Menurut PP UU Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Proses pembangunan yangdilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnyaakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasanlingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagaiaktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampaknegatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapatdigunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatanyang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- 5. Analisa Kasus Tanpa Izin, Tiga Pabrik Nekat Beraktivitas Ketiga industri tersebut berada diGresik yaitu PT. BKP (Produsen Minyak Goreng), PT. IDM (Pengolahan Ikan), dan PT. HNF (Industri Alat Berat).Industri-industri tersebut dianggap melanggar Etika Bisnis dalam Corporate Social Responsibility (CSR) karenaketiganya berpotensi mengeluarkan limbah berbahaya. Bukan hanya itu, mereka juga tidak memiliki perizinandokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), mereka hanya mendompleng dengan amdal pendirianmilik Kawasan Industri Gresik (KIG).Perusahaan lain yang melanggar etika bisnis dalam CSR yaitu PT. BKP (produsen minyak goreng) yang izinamdalnya belum clear dan berkali-kali perusahaan ini dilaporkan warga sekitar karena kerap mencemari lingkungan.Ada juga PT. IDM yang kerap dikeluhkan karena menimbulkan bau. Daftar Pustaka: https://www.academia.edu/8740277/CONTOH_KASUS_PELANGGARAN_ET IKA_BISNIS http://rezwan-rizki.blogspot.com/2013/11/etika-profesi-dan-kode-etik- korporasi.html e-learning mercubuana.ac.id