Aktor dan struktur di sawit (yuti).pptx
Download as PPTX, PDF
0 likes44 views
Pemain dan relasi kuasa antar pelaku dalam sistem sawit nasional
![Berapa kadar ekonomi kerakyatan (EK) pada industri sawit?
APA sih EKONOMI KERAKYATAN?
Istilah ekonomi rakyat pertama dirintis Bung Hatta, =
menunjuk kepada sektor kegiatan ekonomi orang
kecil (wong cilik)
Bung Hatta dalam Daulat Rakyat (1931) menulis artikel
Ekonomi Rakyat dalam Bahaya
Bung Karno (Agustus 1930) dalam pembelaan di
Landraad Bandung = Ekonomi Rakyat oleh sistem
monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan
dipadamkan [3].
Tambahan sektor informal lalu dihapus
Ekonomi rakyat = suatu bentuk ekonomi yang
pelakunya adalah masyarakat banyak yang dicirikan
dengan pemilikan sumber daya dan keterampilan yang
rendah, namun harus dimanajemen secara efisien,
menguntungkan, dan berdaya saing.
Cirinya adalah masyarakat banyak sebagai pelakunya,
bukan sebagai tenaga kerja, tapi sebagai pemilik,
menggunakan sumber daya ekonomi setempat, dan
nilai tambahnya pun kembali kkepada masyarakat
tersebut.
Prinsip = kemandirian, kemerataan, dan keswadayaan.
Ekonomi Rakyat adalah kancah kegiatan ekonomi
orang kecil (wong cilik), yang karena merupakan
kegiatan keluarga, tidak merupakan usaha formal
berbadan hukum, tidak secara resmi diakui sebagai
sektor ekonomi yang berperanan penting dalam
perekonomian nasional.
Dalam literatur ekonomi pembangunan ia disebut
sektor informal, underground economy, atau
ekstralegal sector.
Pada awalnya istilah ekonomi rakyat sudah lama
muncul, namun karena dianggap berkonotasi
komunis diganti menjadi ekonomi kerakyatan.
Istilah ekonomi kerakyatan secara resmi
dicantumkan dalam Ketetapan MPR yaitu Tap
Ekonomi Kerakyatan No. XVI tahun 1998. Istilah ini
semakin mantap dengan masuk pada berbagai
produk hukum dan kebijakan, misalnya dalam UU
No. 25/2000 tentang Propenas
8](https://image.slidesharecdn.com/aktordanstrukturdisawityuti-221124115541-f73efa90/85/Aktor-dan-struktur-di-sawit-yuti-pptx-8-320.jpg)
More Related Content
Similar to Aktor dan struktur di sawit (yuti).pptx (20)
More from Syahyuti Si-Buyuang (20)
Aktor dan struktur di sawit (yuti).pptx
- 1. AKTOR dan STRUKTUR PELAKU SAWIT NASIONAL: Memperbaiki relasi Petani dan Korporasi Oleh: SYAHYUTI (Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan, BRIN) Webinar DILEMA MINYAK GORENG SAWIT: PERSPEKTIF STAKEHOLDERS - 28 Juli 2022 1
- 2. Persoalan naik nya harga minyak goreng hanyalah ujung dari SISTEM SAWIT nasional yang lebih besar. Di dalamnya, aspek-aspek PETANI, KOPERASI, KORPORASI, serta EKONOMI KERAKYATAN merupakan komponen yang eksis dan menjadi unsur pembentuknya. Persoalan MINYAK GORENG berada dalam sebuah sistem yang solusi jangka panjangnya butuh penyelesaian yang MENYELURUH 2
- 3. Peran sawit pada ekonomi nasional sangat besar: kini dan nanti Indonesia menyumbang 59 % sawit dunia (35 dari 64 juta ton) Luas kebun sawit nasional berkembang pesat: Tahun 1980 = 0,3 juta ha Tahun 1990 = 1,1 juta ha Tahun 2015 = 14,03 juta ha Tahun 2022 = 16,38 juta ha Sawit menjadi kontributor ekonomi utama setidaknya 31 kabupaten dan kota di Indonesia, Nilai ekspor hasil sawit tertinggi dibanding komoditas lain SDM di industri sawit (hulu hilir): Menyerap 8,2 juta orang TK (12 atau 16 juta orang TK ?) vs TK pertanian 38,23 juta orang, TK total 128,45 juta orang Petani sawit rakyat = 4,2 juta orang Petani swadaya = 4 juta orang Menjadi sumber penghidupan bagi 1,5 juta keluarga petani kecil Menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan 3
- 4. Berapa luas lahan sawit? Data luas sawit nasional masih misteri: Menurut GAPKI = 16,1 juta ha Luas perizinan = lebih dari 14 juta ha Tutupan lahan = lebih dari 16,3 juta ha. Perkebunan rakyat = 9 juta ha Kebun petani swadaya = 6,04 juta ha Kebun sawit BUMN = 515 ha Putusan Mahkamah Konstitusi No 138/PUU-XIII/2015 agar BPN membuka data HGU lahan sawit ke publik, BPN belum mematuhinya Sawit di lahan hutan, bahkan aman Nasional, di lahan masyarakat Konsorsium Pembaruan Agraria = 80 persen kejadian konflik agraria di sektor perkebunan (tahun 2022 = 276.162 ha) Debat sawit apakah tanaman hutan atau tidak 4
- 5. Kebun sawit: masalah agraria dan lingkungan Sawit menggunakan sumber daya alam secara luas Sesuai pasal 33 UUD 45 = melekat tanggung jawab sosial 1,7 juta ha lahan sawit rakyat saat ini belum berstatus clean and clear, baik dari status hukum penguasaan maupun peruntukan lahannya. Ada 1,5 juta ha lahan sawit berada di lokasi lahan gambut BPN menolak membuka data HGU ke publik. 3,47 juta hektare (ha) kebun sawit berada di dalam kawasan hutan lebih dari 800 ribu ha ditanam di lahan konsesi tambang Konflik lahan, dengan BUMN, masyarakat adat, dll Kebijakan moratorium (Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit ) Penolakan Eropa terkait aspek lingkungan Penerapan ISPO (Permentan No 11/2015) = terdiri 7 prinsip, 34 kriteria, dan 141 indikator Mancakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan Ramah ingkungan, penerimaan sawit di pasar internasional, penurunan emisi rumah kaca, 5
- 6. Kondisi petani sawit: Petani sawit = petani mitra + swadaya Produktivitas sawit petani swadaya rendah (2-3 ton TBS per ha per tahun). Penyebabnya = penggunaan bibit illegitimate, kurangnya informasi dan pengetahuan terhadap Good Agricultural Practice, ketiadaan sarana dan prasarana berkebun yang memadai, serta akses pekebun ke lokasi pabrik pengolahan kelapa sawit. Petani = pemilik + pemilik penggarap + buruh tani Upah rendah, jam kerja berlebih, tempat tinggal tidak layak, pekerja anak, hak berserikat dilarang, dll Buruh tani = bukan petani sesuai dengan UU 19 tahun 2013 Bukan buruh sesuai dengan UU perburuhan (UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan) 6
- 7. KORPORASI pada sistem sawit - minyak goreng: Korporasi di sawit = pengusaha kebun, pemilik pabrik pengolahan, produsen minyak goreng dll, serta pelaku distribusi Dugaan kartel sesuai UU No 5 tahun 1999 ttg Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Produsen migor = 27 perusahaan terlapor Tahun 2010 terbukti melanggar, denda Rp 299 M Total produksi minyak goreng 52.098 juta ton per tahun Diserap domestik 18.422 juta ton = kebutuhan nasional 5,7 juta ton kiloliter/tahun (RT = 3,9 + industri 1,8) ekspor 33.676 juta ton KPK (Maret 2019): potensi kehilangan pajak Rp 20 T akibat lahan tidak terdata, tidak dikenai pajak, perusahan cangkang 7
- 8. Berapa kadar ekonomi kerakyatan (EK) pada industri sawit? APA sih EKONOMI KERAKYATAN? Istilah ekonomi rakyat pertama dirintis Bung Hatta, = menunjuk kepada sektor kegiatan ekonomi orang kecil (wong cilik) Bung Hatta dalam Daulat Rakyat (1931) menulis artikel Ekonomi Rakyat dalam Bahaya Bung Karno (Agustus 1930) dalam pembelaan di Landraad Bandung = Ekonomi Rakyat oleh sistem monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan dipadamkan [3]. Tambahan sektor informal lalu dihapus Ekonomi rakyat = suatu bentuk ekonomi yang pelakunya adalah masyarakat banyak yang dicirikan dengan pemilikan sumber daya dan keterampilan yang rendah, namun harus dimanajemen secara efisien, menguntungkan, dan berdaya saing. Cirinya adalah masyarakat banyak sebagai pelakunya, bukan sebagai tenaga kerja, tapi sebagai pemilik, menggunakan sumber daya ekonomi setempat, dan nilai tambahnya pun kembali kkepada masyarakat tersebut. Prinsip = kemandirian, kemerataan, dan keswadayaan. Ekonomi Rakyat adalah kancah kegiatan ekonomi orang kecil (wong cilik), yang karena merupakan kegiatan keluarga, tidak merupakan usaha formal berbadan hukum, tidak secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperanan penting dalam perekonomian nasional. Dalam literatur ekonomi pembangunan ia disebut sektor informal, underground economy, atau ekstralegal sector. Pada awalnya istilah ekonomi rakyat sudah lama muncul, namun karena dianggap berkonotasi komunis diganti menjadi ekonomi kerakyatan. Istilah ekonomi kerakyatan secara resmi dicantumkan dalam Ketetapan MPR yaitu Tap Ekonomi Kerakyatan No. XVI tahun 1998. Istilah ini semakin mantap dengan masuk pada berbagai produk hukum dan kebijakan, misalnya dalam UU No. 25/2000 tentang Propenas 8
- 9. Ekonomi Kerakyatan = Mubyarto = memilih istilah ekonomi rakyat karena dirasa lebih jelas dan tak akan membingungkan. Istilah EK lalu bertransformasi menjadi UKM (Usaha Kecil dan Menengah) (Small and Medium Enterprises / SME). Pada prinsipnya, EK = sistem ekonomi yang demokratis yang melibatkan seluruh kekuatan ekonomi rakyat. EK menunjuk pada sila ke-4 Pancasila, yang menekankan pada sifat demokratis sistem ekonomi Indonesia. Dimana produksi tidak hanya dikerjakan oleh sebagian warga tetapi oleh semua warga masyarakat, dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil dan merata (penjelasan pasal 33 UUD 194). Artinya, ekonomi kerakyatan memegang kunci kemajuan ekonomi nasional di masa depan, dan sistem ekonomi Pancasila merupakan aturan main etik bagi semua perilaku ekonomi di semua bidang kegiatan ekonomi (Mubyarto, 2002) Cara memberdayakan EK = hapuskan sistem monopoli, pemihakan pemerintah kepada petani dan pelaku ekonomi lemah lain. Tekanan dalam EK adalah pada kegiatan produksi, bukan konsumsi. Maka, buruh pabrik tidak masuk dalam profesi atau kegiatan ekonomi rakyat, karena buruh adalah bagian dari unit produksi perusahaan. Kegiatan ekonomi rakyat belum bisa disebut sebagai sebagai usaha atau perusahaan (firm) EK = relatif sejalan dengan konsep dan gerakan Family Farming (pertanian keluarga), Fair Trade (perdagangan adil 9
- 10. Ceklist indikator ekonomi kerakayatan pada industri sawit: INDIKATOR Yes / No 1. Menggunakan sumber daya sendiri (domestik) lahan YES 2. Melibatkan sebagian besar rakyat YES 3. Petani sebagai pemilik usaha, bukan buruh NO 4 Nilai tambahnya dikembalikan kepada rakyat secara adil dan merata NO 5. Dijalankan secara demokratis ?? 10
- 11. Karakter bipolar (tool analysis) pelaku industri sawit: PETANI (dan PEKERJA) KORPORASI JENIS DAN JUMLAH AKTOR 4,2 juta orang petani sawit rakyat 4 juta orang = petani swadaya 8,2 juta orang TK (12 juta, 16 juta ?) Total 2.892 unit perusahaan (tahun 2021) 163 unit perusahaan negara Wilmar group = 232.053 ha lahan sawit, 450 pabrik, jaringan distribusi, produksi minyak goreng domestik 99,26 juta liter EKSISTENSI ORGANISASI Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berdiri tahun 2000 454 unit koperasi sawit Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEKPIR), dan Asosiasi Sawit Masa Depanku (SAMADE) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berdiri 1981 Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) ALOKASI DANA BPDPKS (tahun 2021 = Rp 57 T) Alokasi untuk petani kecil (tahun 2021 = hanya Rp 4 T) Petani kesulitan untuk replanting Alokasi untuk pengusaha jauh lebih besar (83%) Untuk program biodiesel tahun 2021 = Rp 51,86 T 11
- 12. Bagaimana relasi petani korporasi? TEORI STRUKTURASI - Anthony Giddens teori ilmu sosial tentang penciptaan dan reproduksi sistem sosial yang berbasis pada analisis struktur dan agen, tanpa memberi keunggulan pada keduanya kritik atas dua kutub aliran dalam sosiologi, terutama terkait dengan pemahaman atas struktur dan tindakan (action) manusia. merupakan tanggapan terhadap klaim post- strukturalis Strukturasi menyatakan manusia memiliki kemampuan membuat struktur dan secara sukarela menentukan struktur untuk mereka sendiri, Struktur bukan hanya medium, tetapi juga hasil dari tingkah laku (conduct) yang diorganisasikan secara berulang Struktur bersifat constraint (unenabling), sehingga Perubahan struktural yang terjadi bukan memberdayakan melainkan bersifat mereproduksi dan melanggengkan kemiskinan kaum nelayan Apakah petani bisa memanfaatkan struktur yang ada atau terjebak ? Dimungkinkan merubah struktur? Bagiaman kuasa petani terlibat dalam perubahan tersebut? 12
- 14. Kebijakan yang sudah digulirkan: Kewajiban kepada korporasi, keharusan membangun kebun untuk petani plasma (Permentan No 26 Tahun 2007)minimal 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan Pembangunannya dapat dilakukan dengan pola kredit, hibah atau bagi hasil. Oktober 2013 = pemerintah mewajibkan perusahaan pengolahan sawit untuk memberi kesempatan kepada petani, melalui koperasi, memiliki saham minimal 30% atas pabrik kelapa sawit (PKS) yang dikelolanya (pasal 14 Permentan No 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Tujuan Permentan No 98 Tahun 2013 = menciptakan keadilan dan keseimbangan antara petani dan korporasi Pemerintah berencana agar koperasi memiliki industri pengolahan minyak sawit sendiri (kapasitas produksi 15 ton/jam = Rp 100 M) Juni 2009 = BUMN Masuk Industri Minyak Goreng PTPN Bangun Pabrik, Bulog Distribusi. Juni 2009 Kementerian BUMN akan membangun pabrik minyak goreng yang melibatkan PT Perkebunan Nusantara (PT PN) yang memproduksi kelapa sawit bersama Perum Bulog. Keharusan penjualan saham kepada koperasi perkebunan setempat paling rendah 30% Mei 2022 = rencana pendirian pabrik untuk petani Kementerian Koperasi dan UKM tengah mempersiapkan sejumlah koperasi petani sawit untuk membangun pabrik minyak sawit merah 2022 = produksi dan pengolahan minyak makan merah melalui skema korporatisasi pangan berbasis koperasi 14
- 15. Ke depan: Pada tahun 2050 = dunia memerlukan tambahan 60-170 juta ton minyak nabati Jika dipenuhi dari kedelai = butuh 120-340 juta ha Jika dari swawit = hanya perlu tambahan 12-34 juta hektar. Untuk petani sawit: 1. Penguatan organisasi petani = kelompok tani, Gapoktan, koperasi 2. Pengembangan kemitraan = pemasaran, bibit unggul, pupuk, dan permodalan usaha 3. Peningkatan produksi = bantuan teknologi, pendampingan 4. Peningkatan mutu = penerapan good agricultural practices (GAP) 5. Regulasi pola kemitraan dan distribusi rantai pasok Untuk korporasi: A monopoly = is a market with the "absence of competition", creating a situation where a specific person or enterprise is the only supplier of a particular thing. Oligopoly and duopoly = consists of a few sellers dominating a market.[ Monopolies = characterized by a lack of economic competition to produce the good or service, a lack of viable substitute goods, and the possibility of a high monopoly price well above the seller's marginal cost that leads to a high monopoly profit APAKAH ini gejala CORPORATOCRACY ? CORPORATOCRACY adalah is a term used to refer to an economic, political and judicial system controlled by corporations or corporate interests. 15
- 16. 16