ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
Kisi-kisi  Akuntansi Pemerintahan:<br />Jelaskan tahapan perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia!Perjuangan untuk mereformasi akuntansi pemerintahan dimulai oleh Departemen Keuangan sekitar tahun 1979-1980, dengan melakukan rencana studi modernisasi sistem akuntansi pemerintah yang saat itu masih secara manual.<br />Pertangungjawaban keuangan pemerintah kepada DPR menggunakan Perhitungan Anggaran Nagara (PAN)yang disusun secara manual dan menggunakan akuntansi tunggal (single entry accounting) berdasarkan basis kas (cash basis). <br />PAN disampaikan kepada DPR setelah 2-3 tahun setelah periode APBN berakhir.<br />Tahun 1989 dibentuk Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah (tahap I) yang berbasis komputer, dengan bantuan biaya dari Bank Dunia.
Tahun 1992 dibentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang mempunyai fungsi sebagai Central Accounting Office.
Tahun 1995 dibentuk Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah tahap II sebagai kelanjutan proyek tahap I.
Tahun 1999 baru dilakukan sistem implementasi, namun masih banyak hambatan.

More Related Content

What's hot (20)

Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Herna Ferari
Ìý
SAPP
SAPPSAPP
SAPP
Erny Anggrahini
Ìý
Penganggaran pemerintah
Penganggaran pemerintahPenganggaran pemerintah
Penganggaran pemerintah
Ulan Safitri
Ìý
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
PPA FEUI
Ìý
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikSistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
Octa Libriyanti
Ìý
performance budgeting
performance budgetingperformance budgeting
performance budgeting
Airlangga University , Indonesia
Ìý
Manajemen Investasi Pemerintah
Manajemen Investasi PemerintahManajemen Investasi Pemerintah
Manajemen Investasi Pemerintah
Deady Rizky Yunanto
Ìý
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Deddi Nordiawan
Ìý
Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganCatatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan
Ulan Safitri
Ìý
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatKerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Dian N
Ìý
Cover dan pertanyaan kel 4
Cover dan pertanyaan kel 4 Cover dan pertanyaan kel 4
Cover dan pertanyaan kel 4
erlineili
Ìý
Ppt budgeting akuntansi manajemen
Ppt budgeting akuntansi manajemenPpt budgeting akuntansi manajemen
Ppt budgeting akuntansi manajemen
Toni Suprianto
Ìý
Kel. 7
Kel. 7Kel. 7
Kel. 7
Amrul Rizal
Ìý
chapter 8 budgetting for planning and controlling (hansen & mowen)
chapter 8 budgetting for planning and controlling (hansen & mowen)chapter 8 budgetting for planning and controlling (hansen & mowen)
chapter 8 budgetting for planning and controlling (hansen & mowen)
Afifatul Jannah
Ìý
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Tatang Suwandi
Ìý
Ringkasan materi-sak-etap
Ringkasan materi-sak-etapRingkasan materi-sak-etap
Ringkasan materi-sak-etap
heri baskoro
Ìý
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Sujatmiko Wibowo
Ìý
Sistem akuntansi keuangan lima negara
Sistem akuntansi keuangan lima negaraSistem akuntansi keuangan lima negara
Sistem akuntansi keuangan lima negara
Fadelia Riscicha
Ìý
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
Ary Efendi
Ìý
Annual Report Semen Indonesia (SMGR) 2013
Annual Report Semen Indonesia (SMGR) 2013Annual Report Semen Indonesia (SMGR) 2013
Annual Report Semen Indonesia (SMGR) 2013
Semen Indonesia
Ìý
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Herna Ferari
Ìý
Penganggaran pemerintah
Penganggaran pemerintahPenganggaran pemerintah
Penganggaran pemerintah
Ulan Safitri
Ìý
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015
PPA FEUI
Ìý
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publikSistem pengendalian manajemen sektor publik
Sistem pengendalian manajemen sektor publik
Octa Libriyanti
Ìý
Manajemen Investasi Pemerintah
Manajemen Investasi PemerintahManajemen Investasi Pemerintah
Manajemen Investasi Pemerintah
Deady Rizky Yunanto
Ìý
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Deddi Nordiawan
Ìý
Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganCatatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan
Ulan Safitri
Ìý
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatKerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Dian N
Ìý
Cover dan pertanyaan kel 4
Cover dan pertanyaan kel 4 Cover dan pertanyaan kel 4
Cover dan pertanyaan kel 4
erlineili
Ìý
Ppt budgeting akuntansi manajemen
Ppt budgeting akuntansi manajemenPpt budgeting akuntansi manajemen
Ppt budgeting akuntansi manajemen
Toni Suprianto
Ìý
chapter 8 budgetting for planning and controlling (hansen & mowen)
chapter 8 budgetting for planning and controlling (hansen & mowen)chapter 8 budgetting for planning and controlling (hansen & mowen)
chapter 8 budgetting for planning and controlling (hansen & mowen)
Afifatul Jannah
Ìý
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Tatang Suwandi
Ìý
Ringkasan materi-sak-etap
Ringkasan materi-sak-etapRingkasan materi-sak-etap
Ringkasan materi-sak-etap
heri baskoro
Ìý
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Sujatmiko Wibowo
Ìý
Sistem akuntansi keuangan lima negara
Sistem akuntansi keuangan lima negaraSistem akuntansi keuangan lima negara
Sistem akuntansi keuangan lima negara
Fadelia Riscicha
Ìý
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
Ary Efendi
Ìý
Annual Report Semen Indonesia (SMGR) 2013
Annual Report Semen Indonesia (SMGR) 2013Annual Report Semen Indonesia (SMGR) 2013
Annual Report Semen Indonesia (SMGR) 2013
Semen Indonesia
Ìý

Similar to Akuntansi pemerintahan (20)

Software Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi PemerintahanSoftware Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi Pemerintahan
Barmed Studio
Ìý
Akuntansi pemerintahan
Akuntansi pemerintahanAkuntansi pemerintahan
Akuntansi pemerintahan
Kyuro Kyuro
Ìý
1. konsep sistem akuntansi &amp; sap edit
1. konsep sistem akuntansi &amp; sap edit1. konsep sistem akuntansi &amp; sap edit
1. konsep sistem akuntansi &amp; sap edit
Ferie Sulistiono
Ìý
1. konsep sistem akuntansi &amp; sap edit
1. konsep sistem akuntansi &amp; sap edit1. konsep sistem akuntansi &amp; sap edit
1. konsep sistem akuntansi &amp; sap edit
ferie007
Ìý
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_finalGambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
NANDA MEDYA
Ìý
Gambaran Umum Pedoman Umum Sistem Akunta
Gambaran Umum Pedoman Umum Sistem AkuntaGambaran Umum Pedoman Umum Sistem Akunta
Gambaran Umum Pedoman Umum Sistem Akunta
MahmudahLubis1
Ìý
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Tatang Suwandi
Ìý
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
Irawati Sulistianingsih
Ìý
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
Irawati Sulistianingsih
Ìý
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptxKelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
ErvinYogi
Ìý
Pelaporan & Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pelaporan & Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah DaerahPelaporan & Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pelaporan & Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
dwiwindarsih1
Ìý
Standar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuanganStandar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuangan
Gung Arii
Ìý
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
DINIDINAR2
Ìý
PMK No. 219 Tahun 2013
PMK No. 219 Tahun 2013PMK No. 219 Tahun 2013
PMK No. 219 Tahun 2013
pearsdk
Ìý
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahPp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Dyp The Magna
Ìý
Standar akuntansi pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahanStandar akuntansi pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahan
Anggun Jayanti
Ìý
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor PublikAkuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik
Pakuan University
Ìý
PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...
PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...
PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...
YuliaGita
Ìý
Makalah bab 10 akuntansi sektor publik
Makalah bab 10 akuntansi sektor publikMakalah bab 10 akuntansi sektor publik
Makalah bab 10 akuntansi sektor publik
Aldy Lolowang
Ìý
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
MelisaAmanda3
Ìý
Software Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi PemerintahanSoftware Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi Pemerintahan
Barmed Studio
Ìý
Akuntansi pemerintahan
Akuntansi pemerintahanAkuntansi pemerintahan
Akuntansi pemerintahan
Kyuro Kyuro
Ìý
1. konsep sistem akuntansi &amp; sap edit
1. konsep sistem akuntansi &amp; sap edit1. konsep sistem akuntansi &amp; sap edit
1. konsep sistem akuntansi &amp; sap edit
Ferie Sulistiono
Ìý
1. konsep sistem akuntansi &amp; sap edit
1. konsep sistem akuntansi &amp; sap edit1. konsep sistem akuntansi &amp; sap edit
1. konsep sistem akuntansi &amp; sap edit
ferie007
Ìý
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_finalGambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
NANDA MEDYA
Ìý
Gambaran Umum Pedoman Umum Sistem Akunta
Gambaran Umum Pedoman Umum Sistem AkuntaGambaran Umum Pedoman Umum Sistem Akunta
Gambaran Umum Pedoman Umum Sistem Akunta
MahmudahLubis1
Ìý
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Tatang Suwandi
Ìý
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptxKelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
ErvinYogi
Ìý
Pelaporan & Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pelaporan & Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah DaerahPelaporan & Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pelaporan & Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
dwiwindarsih1
Ìý
Standar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuanganStandar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuangan
Gung Arii
Ìý
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
DINIDINAR2
Ìý
PMK No. 219 Tahun 2013
PMK No. 219 Tahun 2013PMK No. 219 Tahun 2013
PMK No. 219 Tahun 2013
pearsdk
Ìý
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahPp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Dyp The Magna
Ìý
Standar akuntansi pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahanStandar akuntansi pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahan
Anggun Jayanti
Ìý
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor PublikAkuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik
Pakuan University
Ìý
PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...
PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...
PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...
YuliaGita
Ìý
Makalah bab 10 akuntansi sektor publik
Makalah bab 10 akuntansi sektor publikMakalah bab 10 akuntansi sektor publik
Makalah bab 10 akuntansi sektor publik
Aldy Lolowang
Ìý
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
MelisaAmanda3
Ìý

Akuntansi pemerintahan

  • 1. Kisi-kisi Akuntansi Pemerintahan:<br />Jelaskan tahapan perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia!Perjuangan untuk mereformasi akuntansi pemerintahan dimulai oleh Departemen Keuangan sekitar tahun 1979-1980, dengan melakukan rencana studi modernisasi sistem akuntansi pemerintah yang saat itu masih secara manual.<br />Pertangungjawaban keuangan pemerintah kepada DPR menggunakan Perhitungan Anggaran Nagara (PAN)yang disusun secara manual dan menggunakan akuntansi tunggal (single entry accounting) berdasarkan basis kas (cash basis). <br />PAN disampaikan kepada DPR setelah 2-3 tahun setelah periode APBN berakhir.<br />Tahun 1989 dibentuk Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah (tahap I) yang berbasis komputer, dengan bantuan biaya dari Bank Dunia.
  • 2. Tahun 1992 dibentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang mempunyai fungsi sebagai Central Accounting Office.
  • 3. Tahun 1995 dibentuk Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah tahap II sebagai kelanjutan proyek tahap I.
  • 4. Tahun 1999 baru dilakukan sistem implementasi, namun masih banyak hambatan.
  • 5. Dengan keluarnya paket undang-undang keuangan mendesak perlunya Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintah
  • 6. Standar akuntansi pemerintahan, sangat diperlukan BPK dalam menerbitkan opini audit
  • 7. Sebutkan dasar hukum akuntansi pemerintahan di Indonesia mulai dari UU sampai peraturan pelaksanaannya!
  • 8. a. UURI no. 17tahun 2003tentang Keuangan Negara;
  • 9. b. UURI no. 01 tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara;
  • 10. c. UURI no. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  • 11. d. UURI no. 32 tahun 2004tentang Pemerintah Daerah
  • 12. e UURI no.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  • 13. f. Peraturan Pemerintah no. 42/2002tentang Pelaksanaan Anggaran (APBN);
  • 14. g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan
  • 15. h. Serta peraturan perundangan lainnya yang terkait.
  • 16. Jelaskan pengertian dan kegunaan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan serta hubungannya dengan standar akuntansi pemerintah!
  • 17. Pengertian: Kerangka Konseptual merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Hubungannya dengan SAP, kerangka konseptal merupakan bagian dari SAP. Dimana SAP terdiri dari kerangka konseptal serta PSAP+bultek
  • 18. Jelaskan pengertian, tujuan, dan ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)!
  • 20. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya
  • 21. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat
  • 22. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan pemerintah
  • 23. Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan pemerintah
  • 26. Cash Toward Accrual (CTA)
  • 27. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran
  • 28. Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
  • 30. Didasarkan atas persamaan dasar akuntasi
  • 31. Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana
  • 33. Dana tunggal merupakan tempat dimana Pendapatan dan Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal
  • 35. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang
  • 37. Menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
  • 39. SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan 5. Gambarkan kerangka umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)!<br />6. Jelaskan proses akuntansi pada Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)!<br />7. Jelaskan proses akuntansi UAKPA pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI)!<br />8. Jelaskan definisi pengakuan dalam akuntansi pemerintahan serta kriteria minimum pengakuan suatu kejadian/peristiwa?<br />9. Jelaskan komponen-komponen laporan keuangan pokok entitas pelaporan pemerintah pusat!<br />10. Jelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam akuntansi pemerintah Indonesia, mengapa basis tersebut yang digunakan dan berikan contoh penerapannya!<br />11. Jelaskan pengakuan belanja melalui bendahara pengeluaran!<br />12. Jelaskan definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan!<br />13. Jelaskan definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian investasi jangka pendek!<br />14. Bagaimana jurnal anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja dari sisi SAKUN dan SAU?<br />15. Bagaimana jurnal saldo awal Kas di KPPN dan Kas di Bendahara Pengeluaran dari sisi SAKUN dan SAU?<br />Jelaskan tahapan perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia!<br />Perjuangan untuk mereformasi akuntansi pemerintahan dimulai oleh Departemen Keuangan sekitar tahun 1979-1980, dengan melakukan rencana studi modernisasi sistem akuntansi pemerintah yang saat itu masih secara manual.<br />Pertangungjawaban keuangan pemerintah kepada DPR menggunakan Perhitungan Anggaran Nagara (PAN)yang disusun secara manual dan menggunakan akuntansi tunggal (single entry accounting) berdasarkan basis kas (cash basis). <br />PAN disampaikan kepada DPR setelah 2-3 tahun setelah periode APBN berakhir.<br />