Dokumen tersebut membahas tentang penyajian laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan, komponen, karakteristik umum dan persyaratan minimum penyajian laporan keuangan."
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia, termasuk dasar hukum, ruang lingkup, kekuasaan, asas, dan pelaksanaannya.
Dokumen tersebut merangkum sejarah berdirinya AirAsia serta informasi mengenai visi, misi, rute, armada, dan penghargaan yang dimiliki AirAsia. AirAsia awalnya dimiliki pemerintah Malaysia namun kemudian diambil alih oleh Tony Fernandes pada tahun 2001. Saat ini AirAsia mengoperasikan armada 90 pesawat yang melayani lebih dari 60 tujuan.
Tinjauan atas formula Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) pptEnvaPya
Ìý
1. DAU merupakan instrumen untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan melalui formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas fiskal masing-masing daerah;
2. Formula DAU masih perlu penyempurnaan agar lebih mencerminkan kebutuhan riil daerah;
3. DAU utamanya digunakan untuk belanja pegawai daripada
Ppt. strategi perusahaan pt panfila indosariTIUPH2013
Ìý
Dokumen tersebut merupakan laporan strategi perusahaan PT. Panfila Indosari. Laporan tersebut menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan beserta strategi yang tepat untuk peningkatan perusahaan, yaitu strategi penetrasi pasar dan peningkatan pasar untuk mempertahankan pertumbuhan perusahaan.
Dokumen tersebut membahas tentang penanaman modal asing di Indonesia. Beberapa poin utama meliputi landasan hukum PMA berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967, kontribusi PMA terhadap perekonomian Indonesia, tantangan yang dihadapi seperti birokrasi yang rumit, serta perlunya implementasi UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 dengan efektif agar dapat meningkatkan investasi.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang mencakup kerangka umum SAPP, hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang, proses bisnis SAPP, dokumen sumber, mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan, serta reviu atas laporan keuangan pemerintah."
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015PPA FEUI
Ìý
PSAK 24 mengatur tentang akuntansi untuk imbalan kerja dan memperbaharui persyaratan untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas imbalan kerja."
Dokumen tersebut membahas tentang performance budgeting, yaitu sistem penganggaran berbasis kinerja yang mengalokasikan sumber daya berdasarkan output program. Dokumen ini juga menjelaskan sejarah, pengertian, kelemahan dan kelebihan dari performance budgeting beserta contoh penerapannya di berbagai negara.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Ìý
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
Ìý
Dokumen tersebut membahas kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABUN berfokus pada akuntansi kas negara sedangkan SAI menangani akuntansi keuangan dan barang di instansi pemerintah. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaporan keuangan dan penyesuaian inflasi, termasuk definisi perubahan harga, pengaruhnya terhadap laporan keuangan, jenis-jenis penyesuaian inflasi, dan pendekatan beberapa negara terhadap akuntansi inflasi."
SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang diringkas dari IFRS for SMEs. SAK ETAP berlaku sejak 1 Januari 2011 untuk perusahaan menengah ke bawah dan memberikan panduan penyajian laporan keuangan yang lebih sederhana.
1. Dokumen tersebut membahas kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang mencakup dasar hukum, lingkungan, tujuan, entitas akuntansi dan pelaporan, serta tujuan pelaporan keuangan pemerintah.
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
Ìý
1. Siklus pengelolaan keuangan negara terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban;
2. Ada perbedaan antara siklus anggaran dan siklus akuntansi dalam fungsi, tujuan pencatatan, sistem pembukuan, output laporan, informasi yang dihasilkan, rentang waktu, dan transaksi yang dicatat.
Laporan tahunan ini membahas kinerja positif Semen Indonesia sebagai perusahaan semen terbesar di Indonesia pada tahun 2013, termasuk pencapaian kinerja keuangan dan operasional yang membanggakan serta transformasi menjadi perusahaan holding strategis yang mampu meningkatkan sinergi antar entitas anak.
Dalam instansi yang bergerak dalam bidang Pemerintahan, software akuntansi sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pengolahan data yang dilakukan oleh pemerintahan itu sendiri. Dengan adanya software akuntansi pemerintahan maka pembuatan laporan akan lebih mudah.
Undang-undang dan peraturan terkait mengatur tentang sistem akuntansi pemerintahan yang meliputi tugas menteri keuangan dan kepala instansi dalam menyusun laporan keuangan, serta kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang mencakup kerangka umum SAPP, hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang, proses bisnis SAPP, dokumen sumber, mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan, serta reviu atas laporan keuangan pemerintah."
Psak 24 imbalan kerja (ias 19 employee benefit) 08022015PPA FEUI
Ìý
PSAK 24 mengatur tentang akuntansi untuk imbalan kerja dan memperbaharui persyaratan untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas imbalan kerja."
Dokumen tersebut membahas tentang performance budgeting, yaitu sistem penganggaran berbasis kinerja yang mengalokasikan sumber daya berdasarkan output program. Dokumen ini juga menjelaskan sejarah, pengertian, kelemahan dan kelebihan dari performance budgeting beserta contoh penerapannya di berbagai negara.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Ìý
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
Ìý
Dokumen tersebut membahas kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABUN berfokus pada akuntansi kas negara sedangkan SAI menangani akuntansi keuangan dan barang di instansi pemerintah. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaporan keuangan dan penyesuaian inflasi, termasuk definisi perubahan harga, pengaruhnya terhadap laporan keuangan, jenis-jenis penyesuaian inflasi, dan pendekatan beberapa negara terhadap akuntansi inflasi."
SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang diringkas dari IFRS for SMEs. SAK ETAP berlaku sejak 1 Januari 2011 untuk perusahaan menengah ke bawah dan memberikan panduan penyajian laporan keuangan yang lebih sederhana.
1. Dokumen tersebut membahas kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang mencakup dasar hukum, lingkungan, tujuan, entitas akuntansi dan pelaporan, serta tujuan pelaporan keuangan pemerintah.
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
Ìý
1. Siklus pengelolaan keuangan negara terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban;
2. Ada perbedaan antara siklus anggaran dan siklus akuntansi dalam fungsi, tujuan pencatatan, sistem pembukuan, output laporan, informasi yang dihasilkan, rentang waktu, dan transaksi yang dicatat.
Laporan tahunan ini membahas kinerja positif Semen Indonesia sebagai perusahaan semen terbesar di Indonesia pada tahun 2013, termasuk pencapaian kinerja keuangan dan operasional yang membanggakan serta transformasi menjadi perusahaan holding strategis yang mampu meningkatkan sinergi antar entitas anak.
Dalam instansi yang bergerak dalam bidang Pemerintahan, software akuntansi sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pengolahan data yang dilakukan oleh pemerintahan itu sendiri. Dengan adanya software akuntansi pemerintahan maka pembuatan laporan akan lebih mudah.
Undang-undang dan peraturan terkait mengatur tentang sistem akuntansi pemerintahan yang meliputi tugas menteri keuangan dan kepala instansi dalam menyusun laporan keuangan, serta kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem akuntansi mencakup formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan bagi manajemen.
Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem akuntansi mencakup formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan bagi manajemen.
Dokumen tersebut merangkum Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan kas menuju akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Dokumen tersebut menjelaskan kerangka konseptual, komponen, dan tahapan penerapan SAP berbasis akrual dan kas menuju akrual."
Pelaporan & Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerahdwiwindarsih1
Ìý
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.
Sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah disusun berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Pedoman umum ini mengatur penyusunan laporan keuangan, bagan akun standar, dan hubungan antara standar akuntansi dengan sistem akuntansi pemerintah.
Peraturan ini menetapkan kebijakan akuntansi pemerintah pusat berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Kebijakan ini bertujuan memberikan pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan pelaksanaan sistem akuntansi. Kebijakan ini terdiri dari 15 lampiran yang mengatur berbagai aspek akuntansi seperti kas, aset, kewajiban, pendapatan, dan lainnya.
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahDyp The Magna
Ìý
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Regulasi ini menetapkan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran belanja negara/daerah. Laporan keuangan pemerintah pusat disusun oleh Menteri Keuangan, sedangkan laporan keuangan daerah disusun oleh kepala satuan kerja daer
Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Standar ini mencakup prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual dan kas untuk laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Tugas Paper Akuntansi Sektor Publik "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Sebagai Badan Layanan Umum Daerah."
Makalah ini membahas sistem akuntansi pemerintah pusat di Indonesia yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat dan Sistem Akuntansi Instansi. Sistem ini didasarkan pada peraturan pemerintah dan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah secara akurat dan transparan.
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptxMelisaAmanda3
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi dan standar di sektor publik Indonesia. Secara garis besar, dibahas mengenai kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas, dasar hukum pengelolaan keuangan negara, standar internasional akuntansi sektor publik, regulasi perundang-undangan terkait di Indonesia, serta badan yang terkait dengan akuntan sektor publik.
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptxMelisaAmanda3
Ìý
Akuntansi pemerintahan
1. Kisi-kisi Akuntansi Pemerintahan:<br />Jelaskan tahapan perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia!Perjuangan untuk mereformasi akuntansi pemerintahan dimulai oleh Departemen Keuangan sekitar tahun 1979-1980, dengan melakukan rencana studi modernisasi sistem akuntansi pemerintah yang saat itu masih secara manual.<br />Pertangungjawaban keuangan pemerintah kepada DPR menggunakan Perhitungan Anggaran Nagara (PAN)yang disusun secara manual dan menggunakan akuntansi tunggal (single entry accounting) berdasarkan basis kas (cash basis). <br />PAN disampaikan kepada DPR setelah 2-3 tahun setelah periode APBN berakhir.<br />Tahun 1989 dibentuk Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah (tahap I) yang berbasis komputer, dengan bantuan biaya dari Bank Dunia.
2. Tahun 1992 dibentuk Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang mempunyai fungsi sebagai Central Accounting Office.
3. Tahun 1995 dibentuk Proyek Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah tahap II sebagai kelanjutan proyek tahap I.
4. Tahun 1999 baru dilakukan sistem implementasi, namun masih banyak hambatan.
5. Dengan keluarnya paket undang-undang keuangan mendesak perlunya Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintah
16. Jelaskan pengertian dan kegunaan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan serta hubungannya dengan standar akuntansi pemerintah!
17. Pengertian: Kerangka Konseptual merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Hubungannya dengan SAP, kerangka konseptal merupakan bagian dari SAP. Dimana SAP terdiri dari kerangka konseptal serta PSAP+bultek
39. SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan 5. Gambarkan kerangka umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)!<br />6. Jelaskan proses akuntansi pada Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)!<br />7. Jelaskan proses akuntansi UAKPA pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI)!<br />8. Jelaskan definisi pengakuan dalam akuntansi pemerintahan serta kriteria minimum pengakuan suatu kejadian/peristiwa?<br />9. Jelaskan komponen-komponen laporan keuangan pokok entitas pelaporan pemerintah pusat!<br />10. Jelaskan basis akuntansi yang digunakan dalam akuntansi pemerintah Indonesia, mengapa basis tersebut yang digunakan dan berikan contoh penerapannya!<br />11. Jelaskan pengakuan belanja melalui bendahara pengeluaran!<br />12. Jelaskan definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan!<br />13. Jelaskan definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian investasi jangka pendek!<br />14. Bagaimana jurnal anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja dari sisi SAKUN dan SAU?<br />15. Bagaimana jurnal saldo awal Kas di KPPN dan Kas di Bendahara Pengeluaran dari sisi SAKUN dan SAU?<br />Jelaskan tahapan perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia!<br />Perjuangan untuk mereformasi akuntansi pemerintahan dimulai oleh Departemen Keuangan sekitar tahun 1979-1980, dengan melakukan rencana studi modernisasi sistem akuntansi pemerintah yang saat itu masih secara manual.<br />Pertangungjawaban keuangan pemerintah kepada DPR menggunakan Perhitungan Anggaran Nagara (PAN)yang disusun secara manual dan menggunakan akuntansi tunggal (single entry accounting) berdasarkan basis kas (cash basis). <br />PAN disampaikan kepada DPR setelah 2-3 tahun setelah periode APBN berakhir.<br />