Analisis lkpd provinsi kalimantan tengah
Download as doc, pdf0 likes104 views
Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor disusun sesuai PP No. 71 Tahun 2010 dan telah diaudit, menyajikan tujuh jenis laporan keuangan secara lengkap. Auditor BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), namun menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan penyusunan laporan keuangan. Temuan tersebut mencakup pengelolaan kas, rekening, persediaan, aset tetap, serta proses penyusunan laporan yang tidak memadai.
1 of 2
Download to read offline
Ad
Recommended
Tulisanku (arbi ghazali)
Tulisanku (arbi ghazali)ibrahim ibrahim
油
Dokumen ini membahas prinsip dan tujuan pelaporan keuangan pemerintah, termasuk akuntansi dan pengelolaan sumber daya. Terdapat delapan prinsip akuntansi yang harus diikuti, seperti basis akuntansi, nilai historis, realisasi, dan substansi, yang bertujuan untuk menghasilkan laporan yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah.Sap akuntansi berbasis akrual
Sap akuntansi berbasis akrualKhoirul Walid
油
Dokumen ini membahas tren penggunaan akuntansi akrual di negara-negara anggota OECD, di mana ada pergeseran dari basis kas tradisional ke akrual sejak tahun 1990-an. Meskipun akrual lebih diterima untuk pelaporan keuangan, terdapat resistensi terhadap penggunaannya dalam penganggaran karena kompleksitasnya. Akuntansi akrual menawarkan manfaat dalam transparansi dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan sektor publik.Perbedaan SAP dan SAP negara lain internasional
Perbedaan SAP dan SAP negara lain internasional EnvaPya
油
Dokumen ini membandingkan standar akuntansi pemerintah di Sri Lanka dan Jepang, mencakup nama, referensi, sistem pencatatan, dan komponen laporan keuangan. Keduanya menggunakan basis akrual dan metode pembukuan double entry. Laporan keuangan di Jepang lebih komprehensif dengan konsolidasi dari semua kementerian dan lembaga terkait.Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganUlan Safitri
油
Dokumen ini membahas perubahan signifikan dalam standar akuntansi pemerintahan, termasuk penghapusan dan penambahan paragraf yang berfokus pada transparansi laporan keuangan dan akuntansi akrual paripurna. Terdapat penekanan pada pencapaian target keuangan dan kualitas laporan yang harus disajikan secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman publik. Catatan atas laporan keuangan diharuskan untuk memberikan informasi mendalam tentang kebijakan akuntansi dan kinerja entitas pelaporan.Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganAdi Jauhari
油
Dokumen ini membahas pentingnya pelaporan keuangan pemerintah dalam memberikan informasi yang bermanfaat untuk akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada dan menyediakan catatan yang mendetail untuk transparansi. Standar ini bertujuan untuk memastikan laporan keuangan dapat dipahami oleh berbagai pengguna seperti masyarakat, legislatif, dan badan pengawas.Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07WEST NUSA TENGGARA
油
Dokumen ini membahas sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai perbandingan PSAP kas menuju akrual. Penjelasan mencakup pengklasifikasian laporan arus kas serta kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan dalam penyajian laporan keuangan. Selain itu, terdapat informasi mengenai perlakuan persediaan dan aset tetap dalam akuntansi pemerintahan.PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP 04 Catatan atas Laporan KeuanganFox Broadcasting
油
Dokumen tersebut membahas tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan bagian penting dari laporan keuangan untuk memberikan penjelasan dan pengungkapan lebih lanjut mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. CaLK harus mengungkapkan kebijakan akuntansi, rekonsiliasi antara basis kas dan akrual, serta informasi penting lainnya seperti pAKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANLetifa Wahyuni
油
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pemerintah daerah yang mencakup tujuan penyusunan CaLK, format penulisan CaLK, sistematika isi CaLK, penjelasan akun-akun laporan keuangan, serta informasi non-keuangan yang perlu diungkapkan dalam CaLK."Ppt bab 4 fix
Ppt bab 4 fixElvia Rozak
油
Laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi pemerintah selama periode pelaporan.Presentation3
Presentation3imhaSyahrah
油
Dokumen ini membahas kerangka konseptual akuntansi sektor publik, termasuk tujuan, ruang lingkup, asumsi, dan prinsip dasar yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah. Selain itu, dijelaskan mengenai laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas pelaporan, serta berbagai standar akuntansi yang harus dipatuhi dalam penyusunan laporan keuangan. Pemahaman terhadap informasi akuntansi ini penting untuk akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan yang efektif.Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahDyp The Magna
油
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Regulasi ini menetapkan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran belanja negara/daerah. Laporan keuangan pemerintah pusat disusun oleh Menteri Keuangan, sedangkan laporan keuangan daerah disusun oleh kepala satuan kerja daerLampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013UNIDHA
油
Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan pedoman untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada level daerah. SAPD menjelaskan prosedur akuntansi mulai dari pengakuan anggaran, pendapatan, belanja, hingga penyajian laporan keuangan secara berkelanjutan dan akuntabel. Penyusunan SAPD meliputi identifikasi proses bisnis, pihak terkait, dokumen akuntansi, sertaCTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrualodhemamad
油
Dokumen ini membahas perbandingan antara basis akuntansi kas dan akrual dalam pengakuan pendapatan dan belanja pemerintah. Dinyatakan bahwa pendapatan diakui saat hak atas pendapatan timbul, sedangkan belanja diakui pada saat kewajiban timbul. Selain itu, dijelaskan tentang berbagai laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan basis akrual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.LHP BPK
LHP BPKboysinu
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Laporan hasil kerja panitia khusus DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam membahas LHP BPK RI atas laporan keuangan tahun 2010.
2. Terdapat beberapa temuan sistem pengendalian intern dan pelanggaran ketentuan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi.
3. Panitia khusus melakukan serangkaian kegiatan konsultasi untuk memperoleh masukan dalam membahasAnalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...ShellaDwiSeptiani
油
Dokumen ini menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Bogor dari tahun 2010 hingga 2014 dengan menggunakan berbagai rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota Bogor memiliki kemandirian keuangan yang konsultatif dan efektivitas dalam memungut pendapatan asli daerah, meskipun lebih mendahulukan belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan guna meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah.Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan (sap) terhadap kinerja keu...
Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan (sap) terhadap kinerja keu...ShellaDwiSeptiani
油
Dokumen ini menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode 2010-2014. Penelitian menunjukkan bahwa Kota Bogor memiliki kemandirian keuangan yang baik, efektif dalam mencapai pendapatan asli daerah, namun masih mengutamakan belanja tidak langsung daripada belanja langsung. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengelolaan keuangan daerah dalam konteks desentralisasi.persentasi apa ajaa gatauuu deh yangggggg
persentasi apa ajaa gatauuu deh yanggggggeffikaylia
油
Dokumen ini menjelaskan perencanaan pembangunan lima tahunan Kabupaten Bogor dari 2013-2018 dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, dan politik untuk menciptakan rencana strategis dan menyerap aspirasi masyarakat. Pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 2008 hingga 2013, sementara belanja daerah juga mengalami kenaikan yang stabil dalam periode yang sama. Tujuan utama dari rencana ini adalah optimalisasi penerimaan dan peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan asli daerah.Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010Usman Yasin
油
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2009, menilai kewajaran laporan tersebut berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Hasil pemeriksaan menunjukkan berbagai kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti oleh Walikota. Beberapa temuan mencakup ketidaktertiban dalam pertanggungjawaban uang persediaan, pengelolaan pajak yang tidak memadai, dan masalah pencatatan aset tetap.PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...CaeCaew
油
Dokumen ini membahas pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara penerapan SAP, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan daerah. Hasil menunjukkan bahwa penerapan SAP yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.Makalah analisis kinerja keuangan kab. kulon progo tahun anggaran 2012 sampai...
Makalah analisis kinerja keuangan kab. kulon progo tahun anggaran 2012 sampai...ghiyats dewantara
油
Makalah ini menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Kulon Progo dari tahun anggaran 2012 hingga 2015, berfokus pada pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan rasio-rasio keuangan untuk mengevaluasi kemandirian, efektivitas, dan efisiensi pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran. Hasilnya bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah.Manajemen Talenta dan Sistem Karir Pemda
Manajemen Talenta dan Sistem Karir PemdaTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Webinar Strategi Penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta Pemerintah Daerah, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
12 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Menjadi ASN Profesional untuk Indonesia Maju
Menjadi ASN Profesional untuk Indonesia MajuTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Orientasi PPPK Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan
Agats, 17 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdf
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdfyusrilyuma294225
油
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdf#Materi Rakor Kesiapsiagaan Bencana Pada Masa Idul Fitri 1446 H (20_Mar_25).pptx
#Materi Rakor Kesiapsiagaan Bencana Pada Masa Idul Fitri 1446 H (20_Mar_25).pptxdanisinaga1925
油
Rakor Kesiapasiagaan Bencana Pada Masa Idul Fitri 1446 H Kab. BanyumasKEBIJAKAN SERTIFIKASI PENJAMINAN MUTU.pptx
KEBIJAKAN SERTIFIKASI PENJAMINAN MUTU.pptxyudiy1
油
Pemaparan mengenai kebijakan sertifikasi akreditasi penjaminan mutupembinaan kepada staff untuk melaksanakan tugas selaku aparatur sipl
pembinaan kepada staff untuk melaksanakan tugas selaku aparatur sipldedysentoso
油
materi pembinaan kepada pegawai untuk meningkatkan kinerjaPembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan Bangkom
Pembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan BangkomTri Widodo W. UTOMO
油
Sambutan Pembukaan Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
pada
Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik,
LAN RI
Samarinda, 17 Juni 2025More Related Content
What's hot (6)
Ppt bab 4 fix
Ppt bab 4 fixElvia Rozak
油
Laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi pemerintah selama periode pelaporan.Presentation3
Presentation3imhaSyahrah
油
Dokumen ini membahas kerangka konseptual akuntansi sektor publik, termasuk tujuan, ruang lingkup, asumsi, dan prinsip dasar yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah. Selain itu, dijelaskan mengenai laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas pelaporan, serta berbagai standar akuntansi yang harus dipatuhi dalam penyusunan laporan keuangan. Pemahaman terhadap informasi akuntansi ini penting untuk akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan yang efektif.Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahDyp The Magna
油
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Regulasi ini menetapkan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran belanja negara/daerah. Laporan keuangan pemerintah pusat disusun oleh Menteri Keuangan, sedangkan laporan keuangan daerah disusun oleh kepala satuan kerja daerLampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013UNIDHA
油
Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan pedoman untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada level daerah. SAPD menjelaskan prosedur akuntansi mulai dari pengakuan anggaran, pendapatan, belanja, hingga penyajian laporan keuangan secara berkelanjutan dan akuntabel. Penyusunan SAPD meliputi identifikasi proses bisnis, pihak terkait, dokumen akuntansi, sertaCTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrualodhemamad
油
Dokumen ini membahas perbandingan antara basis akuntansi kas dan akrual dalam pengakuan pendapatan dan belanja pemerintah. Dinyatakan bahwa pendapatan diakui saat hak atas pendapatan timbul, sedangkan belanja diakui pada saat kewajiban timbul. Selain itu, dijelaskan tentang berbagai laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan basis akrual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.LHP BPK
LHP BPKboysinu
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Laporan hasil kerja panitia khusus DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam membahas LHP BPK RI atas laporan keuangan tahun 2010.
2. Terdapat beberapa temuan sistem pengendalian intern dan pelanggaran ketentuan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi.
3. Panitia khusus melakukan serangkaian kegiatan konsultasi untuk memperoleh masukan dalam membahasSimilar to Analisis lkpd provinsi kalimantan tengah (6)
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...ShellaDwiSeptiani
油
Dokumen ini menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Bogor dari tahun 2010 hingga 2014 dengan menggunakan berbagai rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota Bogor memiliki kemandirian keuangan yang konsultatif dan efektivitas dalam memungut pendapatan asli daerah, meskipun lebih mendahulukan belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan guna meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah.Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan (sap) terhadap kinerja keu...
Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan (sap) terhadap kinerja keu...ShellaDwiSeptiani
油
Dokumen ini menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk periode 2010-2014. Penelitian menunjukkan bahwa Kota Bogor memiliki kemandirian keuangan yang baik, efektif dalam mencapai pendapatan asli daerah, namun masih mengutamakan belanja tidak langsung daripada belanja langsung. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengelolaan keuangan daerah dalam konteks desentralisasi.persentasi apa ajaa gatauuu deh yangggggg
persentasi apa ajaa gatauuu deh yanggggggeffikaylia
油
Dokumen ini menjelaskan perencanaan pembangunan lima tahunan Kabupaten Bogor dari 2013-2018 dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, dan politik untuk menciptakan rencana strategis dan menyerap aspirasi masyarakat. Pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 2008 hingga 2013, sementara belanja daerah juga mengalami kenaikan yang stabil dalam periode yang sama. Tujuan utama dari rencana ini adalah optimalisasi penerimaan dan peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan asli daerah.Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010Usman Yasin
油
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2009, menilai kewajaran laporan tersebut berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Hasil pemeriksaan menunjukkan berbagai kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti oleh Walikota. Beberapa temuan mencakup ketidaktertiban dalam pertanggungjawaban uang persediaan, pengelolaan pajak yang tidak memadai, dan masalah pencatatan aset tetap.PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...CaeCaew
油
Dokumen ini membahas pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara penerapan SAP, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan daerah. Hasil menunjukkan bahwa penerapan SAP yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.Makalah analisis kinerja keuangan kab. kulon progo tahun anggaran 2012 sampai...
Makalah analisis kinerja keuangan kab. kulon progo tahun anggaran 2012 sampai...ghiyats dewantara
油
Makalah ini menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Kulon Progo dari tahun anggaran 2012 hingga 2015, berfokus pada pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan rasio-rasio keuangan untuk mengevaluasi kemandirian, efektivitas, dan efisiensi pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran. Hasilnya bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah.Ad
Recently uploaded (11)
Manajemen Talenta dan Sistem Karir Pemda
Manajemen Talenta dan Sistem Karir PemdaTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Webinar Strategi Penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta Pemerintah Daerah, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
12 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Menjadi ASN Profesional untuk Indonesia Maju
Menjadi ASN Profesional untuk Indonesia MajuTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Orientasi PPPK Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan
Agats, 17 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdf
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdfyusrilyuma294225
油
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdf#Materi Rakor Kesiapsiagaan Bencana Pada Masa Idul Fitri 1446 H (20_Mar_25).pptx
#Materi Rakor Kesiapsiagaan Bencana Pada Masa Idul Fitri 1446 H (20_Mar_25).pptxdanisinaga1925
油
Rakor Kesiapasiagaan Bencana Pada Masa Idul Fitri 1446 H Kab. BanyumasKEBIJAKAN SERTIFIKASI PENJAMINAN MUTU.pptx
KEBIJAKAN SERTIFIKASI PENJAMINAN MUTU.pptxyudiy1
油
Pemaparan mengenai kebijakan sertifikasi akreditasi penjaminan mutupembinaan kepada staff untuk melaksanakan tugas selaku aparatur sipl
pembinaan kepada staff untuk melaksanakan tugas selaku aparatur sipldedysentoso
油
materi pembinaan kepada pegawai untuk meningkatkan kinerjaPembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan Bangkom
Pembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan BangkomTri Widodo W. UTOMO
油
Sambutan Pembukaan Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
pada
Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik,
LAN RI
Samarinda, 17 Juni 2025MANUAL PENGEMASKINIAN PENERIMA BANTUAN PERSEKOLAHAN KPM.pdf
MANUAL PENGEMASKINIAN PENERIMA BANTUAN PERSEKOLAHAN KPM.pdfssuser186365
油
manual pengurusan penerimaan banuan kewangan bagi murid sekolah rendahAd
Analisis lkpd provinsi kalimantan tengah
- 1. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Pada Laporan Keuangan Daerah wilayah Kabupaten Bogor yaitu sudah berbasis Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010. Hal ini terlihat dari jumlah laporan keuangan yang ada di LKPD Kalimantan Tengah pada tahun 2015 yang sudah di audit. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini menyajikan 7 laporan secara komplit, sesuai PP No.71 tahun 2010. Laporan-laporan tersebut yaitu: 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 3. Laporan Perubahan Ekuitas 4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 5. Laporan Arus kas 6. Laporan Operasional 7. Catatan Atas Laporan Keuangan LAPORAN AUDITOR ATAS Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Audit (BPK) terhadap laporan posisi keuangan, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, BPK mengeuarkan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP). Dalam pemeriksaan tersebut ada bebrapa hasil temuan dari pemeriksaannya, yaitu 1. Sistem Pengendalian Internal
- 2. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian Intern dan penyusunan Laporan Keuangannya, seperti: a) Pengelolaan kas pada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah tertib dan berpotensi penyalahgunaan Keuangan Daerah. b) Pengelolaan rekening dan penempatan Dana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum tertib. c) Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum mencakup persediaan secara keseluruhan. d) Pengelolaan dari penatausahaan Aset Tetap pada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Belum mamadai. e) Proses peyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi kalimantan Tengah tahun anggaran 2015 tidak melalui mekanisme penyusunan yang memadai.