More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (20)
Similar to Anggaran-sektor-publik (20)
Anggaran-sektor-publik
- 1. PERTEMUAN 8 ANGGARAN SEKTOR PUBLIK disampaikan Oleh: Restu Agusti
- 2. Taushiyah Sebaik-baik kekayaan adalah kaya hati; Sebaik-baik bekal adalah takwa; Seburuk-buruk buta adalah buta hati; Sebesar-besar dosa adalah dusta; Sejelek-jelek usaha adalah memungut riba; Seburuk- buruk makanan adalah memakan harta anak yatim; Siapa memaafkan orang, maka dimaafkan oleh Allah, dan siapa mengampuni orang akan diampuni oleh Allah (Abdullah ibnu Masud) Awal fitnah itu karena hawa nafsu yang selalu dituruti, peraturan baru yang dibuat-buat, penyimpangan dari Kitabillah dan diskriminasi sekelompok manusia terhadap manusia lain di luar agama Allah (Ali bin Abi Thalib r.a.)
- 3. ANGGARAN Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu
- 4. Pengertian Anggaran Negara Anggaran adalah: suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sunggguh-sungguh terjadi di masa yang lalu. (John F. Due, 1975) Anggaran negara adalah gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang Dari anggaran negara dapat diketahui realisasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di masa yang lalu Melalui anggaran negara dapat diketahui tercapai atau tidaknya kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah di masa yang lalu
- 5. Lingkungan Anggaran Sistem Kebutuhan dan Sistem pemerintahan kepentingan administrasi negara (kabinet rakyat banyak negara presidensial) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Presiden Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabinet/Menteri Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- 6. Alur Perencanaan dan Penganggaran Renstra Pedoman Renja - Pedoman Rincian Pemerintah RKA-KL KL KL APBN Pusat Pedoman Diacu Pedoman RPJM Dijabar Pedoman RPJP -kan Nasiona RKP RAPBN APBN Nasional l Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang Pedoman RPJP Pedoman RPJM Dijabar RKP RAPBD APBD Pemerintah Daerah Daerah -kan Daerah Daerah Pedoman Diacu Renstra Pedoman Renja - Pedoman RKA - Rincian SKPD SKPD SKPD APBD UU SPPN UU KN
- 7. Isi RPJM RPJM NASIONAL RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program Penjabaran visi, misi, program Kepala Presiden; Daerah; Berpedoman pada RPJP Nasional Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional 1. Strategi Pemb. Nasional 1. Strategi Pemb. Daerah 2. Kebijakan Umum 2. Kebijakan Umum 3. Kerangka Ekonomi Makro 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4. Program program 4. Program program Kementerian, SKPD, Lintas kementerian/Lembaga, Lintas SKPD, Kewilayahan, dan Kewilayahan, Lintas kewilayahan Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: yang memuat kegiatan pokok dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran Kerangka Anggaran
- 8. Renstra - KL / SKPD Renstra-KL Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Berpedoman pada RPJM Nasional Daerah Isi: Isi: 1. Visi-Misi 1. Visi-Misi 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3. Program-program 3. Program-program 4. Kegiatan Indikatif 4. Kegiatan Indikatif
- 9. Fungsi RKP Menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa, karena memuat seluruh kebijakan publik; Menjadi pedoman dalam menyusun APBN/ APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan nasional satu tahun; dan Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.
- 10. SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004) RPJMD RPJM 5 tahun Renstra Dibahas bersama SKPD DPRD 5 tahun 1 tahun Renja RKPD RKP SKPD 1 tahun KUA PPAS NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH PEDOMAN RKA-SKPD PENYUSUNAN RKA-SKPD Tim Anggaran Pemda RAPERDA APBD
- 11. Fungsi Anggaran Sektor Publik Budget as a Planning Tool Budget as a Control Tool Budget as a Fiscal Tool Budget as a Political Tool Budget as a Coordination And Communication Tool Budget as a Performance Measurement Tool Budget as a Motivatioan Tool
- 12. Karakteristik Anggaran Sektor Publik Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajeman untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Usulan angggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
- 13. Prinsip Anggaran Sektor Publik Kompre- hensif Otorisasi Akurat Keutuhan Budget Periodik anggaran Principles Diketahui Jelas Nondis- cretionary publik Appropri- ation
- 14. Prinsip Anggaran Sektor Publik Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Nondiscretionary Appropriation. Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif.
- 15. Contd. Periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan. Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan in efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya understimate pendapatan dan over estimate pengeluaran. Jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungkan. Diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.
- 16. Faktor Dominan Dalam Proses Penganggaran Tujuan dan target yang hendak dicapai Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah) Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti: munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya
- 17. Tiga Pertimbangan Ekonomis Keterlibatan Pemerintah Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Bagi Masyarakat stabilisasi ekonomi Atas ketiga pertimbangan inilah anggaran diperlukan redistribusi pendapatan untuk perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya
- 18. Siklus Anggaran Tahap persiapan anggaran (preparation) Tahap ratifikasi (approval/ratification) Tahap implementasi (implementation) Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting & evaluation)
- 19. Bagan Arus Siklus Anggaran Persiapan Anggaran (Preparation) Pelaporan Dan Ratifikasi Evaluasi (Reporting & (Approvalratification) Evaluation) Implementasi (Implementation) Penerimaan Pendapatan Penelaahan Pembukuan dan Otorisasi Kredit Perhitungan Anggaran Pelaksanaan Belanja
- 20. Jenis Anggaran Jenis Aktivitas Anggaran Operasional Kurun waktu 1 tahun Anggaran Modal (Capital) Rencana jangka panjang
- 21. Pendekatan Anggaran Sektor Publik Cara Penyusunan Incrementalism Traditional Budget Struktur & Susunan Line-item Planing Programming and Budgeting-system (PPBS) New Public Zero Based Budgeting Management (ZBB) Performance Budgeting
- 22. Incrementalism Budget Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pengawasan dan pertanggungjawaban yang sentralistik Incrementalism; hanya memodifikasi jumlah rupiah pada item anggaran yang sudah ada berbasis data tahunan sebelumnya tanpa kajian incrementalism cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis (historic cost of service) Tanpa memperhatikan pertanyaan seperti: Apakah pelayanan tertentu masih dibutuhkan/masih menjadi prioritas? Apakah pelayanan yang diberikan telah terdistribusi secara adil & merata? Apakah pelayanan diberikan secara ekonomis dan efisien? Apakah pelayanan yang diberikan mempengaruhi pola kebutuhan publik?
- 23. Line-item Budget Metode line-item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item tertentu yang telah ada dalam struktur anggaran meski secara riil item tersebut sudah tidak relevan Tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat Satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan.
- 24. Kelemahan Anggaran Tradisional Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak diteliti secara menyeluruh efektivitasnya Lebih berorientasi pada input dari pada aoutput Sekat-sekat antar departemen yang kaku Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi Anggaran tradisional bersifat tahunan Sentralisasi penyiapan anggaran Persetujuan anggaran yang terlambat Sistem informasi finansial yang tidak memadai
- 25. New Public Management Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1992): Pemerintah katalis: fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik Pemerintah milik masyarakat: memberdayakan masyarakat daripada melayani Pemerintah yang kompetitif: menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik Pemerintah yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakan oleh misi Pemerintah yang berorientasi hasil: membiayai hasil bukan masukkan Pemerintah berorintasi pada pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi Pemerintah wirausaha: mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan Pemerintah antisipatif: berupaya mencegah daripada mengobati Pemerintah desentralisasi: dari hierarkhi menuju partisipatif dan tim kerja Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar: mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan)
- 26. Karakteristik Umum Pendekatan NPM Komprehensif/komparatif Terintegrasi dan lintas departemen Proses pengambilan keputusan yang rasional Berjangka panjang Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost) Berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input Adanya pengawasan kinerja
- 27. Perbandingan Anggaran Tradisional Dengan Anggaran Berbasis Pendekatan NPM Anggaran Tradisional New Public Management Sentralisasi Desentralisasi & develoved management Berorientasi pada input Berorientasi pada input, output dan outcome (value for money) Tidak terkait dg. Perenc. jangka panjang Utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang Line-item dan incrementalism Berdasarkan sasaran kinerja Batasan dept. yang kaku (rigid department) Lintas departemen (cross department) Menggunakan aturan klasik: Zero-Base Budgeting, Planning, Vote Accounting Programming Budgeting System Prinsip anggaran Bruto Sistematik dan rasional Bersifat tahunan Bottom-up budgeting Spesifik Komprehensif
- 28. Performance Budgeting PP No. 58/2006 Dasar Hukum Permendagri 13/2006 Performance Budgeting didasarkan pada Mengharuskan adanya Tujuan dan Indikator Kinerja, Standar Sasaran Kinerja Kinerja, Standar Biaya dan Benchmark dari setiap jenis pelayanan Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan budget effectively
- 29. Zero Based Budgeting Konsep Zero Based Budgeting dapat menghilangkan incrementalism dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero- based). Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan. Penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini, bukan data tahun sebelumnya. Dengan ZBB seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang sama sekali baru.
- 30. Keunggulan Zero Based Budgeting Menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien Fokus pada value for money Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan inefektivitas biaya Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran Sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran
- 31. Kelemahan Zero Based Budgeting Time consuming, teoritis dan tidak praktis Cenderung menekankan manfaat jangka pendek Implementasinya membutuhkan teknologi yang maju Proses merangking dan mereview ribuan paket keputusan berpotensi mempengaruhi keputusan yang tidak objektif Dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi Memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran Menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi
- 32. Planning, Programming, And Budgeting System (PPBS) PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan. Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan program. PPBS ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik, karena sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas, sementara tuntutan masyarakat tidak terbatas jumlahnya.
- 33. Karakteristik PPBS Berfokus pada tujuan dan aktivitas (program) untuk mencapai tujuan Secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang Mempertimbangkan semua biaya yang terjadi Dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif program, yang meliputi: (a) identifikasi tujuan (b) identifikasi secara sistematik alternatif program (c) estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program (d) estimasi manfaat (hasil) yang ingin diperoleh
- 34. Kelebihan PPBS Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya (cost-consciousness/cost awareness) dalam perencanaan program Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar departemen Menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi Menggunakan teori marginal utility, sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal.
- 35. Kelemahan PPBS Membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi Membutuhkan biaya yang besar karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih Sulit untuk diimplementasikan Mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks Merupakan teknik anggaran yang statistically oriented. Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Hal ini terkait dengan sifat program atau kegiatan yang lintas departemen sehingga menyulitkan dalam melakukan alokasi biaya. Sementara itu sistem akuntansi dibuat berdasarkan departemen, bukan program Copyright by Ihyaul Ulum MD.
- 36. Proses Implementasi PPBS Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost-benefit dari masing-masing program Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil Alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui Copyright by Ihyaul Ulum MD.
- 37. Contoh Aplikasi PPBS Tujuan umum Social Service Struktur program Child & Care of Handic Fam elderly apped Kategori program Home Residen tial Meals Elemen program Medical Support Social Prog Catering