際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
PENGANTAR
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Oleh:
Sujatmiko Wibowo, ST, M.Ak
Question?
Organisasi sektor publik?
Pengertian Sektor Publik
Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor
publik sering didefinisikan sebagai suatu
entitas yang aktivitasnya berhubungan
dengan penyediaan barang dan jasa untuk
memenuhi kebutuhan dan hak publik
Pengertian Organisasi Sektor Publik
 Merupakan penyedia barang publik.
Barang publik merupakan komoditas non-rivalry
dan non-excludability.
 Diperlukan dalam rekayasa struktur sosial.
Menjembatani masyarakat di struktur ekonomi
tertentu untuk mempunyai kekuatan ekonomi.
Karakteristik Organisasi Sektor Publik:
Tidak mencari keuntungan finansial
Dimiliki oleh publik
Kepemilikan sumber daya tidak dalam
bentuk saham
Keputusan berdasarkan konsensus
Value of Money
 Value of money merupakan konsep pengelolaan
organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3
elemen utama, yaitu :
 Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada
harga yang terendah.
 Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input
tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai
output tertentu.
 Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target
yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput.
Value of Money
Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money,
namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2
elemen yaitu :
 Keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial
yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas
dan kesejahteraan ekonomi.
 Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak
terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara
merata.
Value of Money
Manfaat :
 Meningkatkan pelayanan publik
 Meningkatkan efektifitas pelayan publik, pelayan
tepat sasaran.
 Menurunkan biaya pelayanan publik karena
hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam
penggunaan input.
Kelompok Organisasi Sektor Publik:
Lembaga Pemeritah
Organisasi Agama
Organisasi Sosial
Yayasan
Institusi Pendidikan
Organisasi Kesehatan
Persamaan Organisasi Sektor Publik dg Swasta
 Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian
nasional
 Menghadapi sumberdaya yang terbatas untuk mencapai
tujuannya
 Pola manajemen keuangan sama
 Beberapa mempunyai output produk yang sama
 Diatur oleh peraturan perundangan
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:
 Tujuan Organisasi
 Sumber Pendanaan
 Peraturan Perundang-undangan
 Kepemilikan
 Pertanggungjawaban
 Struktur Organisasi
 Anggaran
 Basis Akuntansi
 Tolak Ukur
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dg Swasta
Ke Pemegang Saham dan
kreditur
Ke Masyarakat dan ParlemenPertanggungjawaban
Pemegang sahamDimiliki secara kolektif oleh
masyarakat
Kepemilikan
UU PT, peraturan Bapepam
dan BEI
UU, KMK, Peraturan Mendagri,
PP
Peraturan perundang -
undangan
Modal sendiri, utang bank,
obligasi, saham, dlsb
Pajak, Retribusi, utang,
obligasi, Laba Badan Usaha,
dlsb
Sumber Pendanaan
Profit MotiveNonprofit MotiveTujuan Organisasi
Sektor SwastaSektor Publik
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dg Swasta
Sektor Publik Sektor Swasta
Struktur Organisasi Birokratis, kaku, hierarkhis Fleksibel: datar, piramid, fungsional
Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik
Basis Akuntansi PP 24 20005 : Cash toward
accruals
PP 10 2010: akrual
Akrual
Tolak Ukur Sulit diidentifikasi secara jelas,
apakah pencapaian kepuasan
masyarakat, keberhasilan dalam
memanfaatkan dana sesuai dgn
anggaran atau efisiensi dan
efektifitas kegiatan
Lebih jelas dalam pengukurannya
yaitu mencari laba
Lingkup Organisasi Sektor Publik
 Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan
variatif
 Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja
 Faktor Lingkungan yang mempengaruhi:
 Faktor Ekonomi
 Faktor Politik
 Faktor Kultural
 Faktor Demografi
Organisasi Sektor Publik
 Instansi Pemerintah
Pemerintah Pusat : Kementerian, Lembaga, Lembaga dan Badan Negara
Pemerintah Daerah : SKPD
 Organisasi Nir-Laba milik Pemerintah
- PT BHMN, PT BLU, RS Pemerintah, Yayasan Milik Pemerintah
 Organisasi Nir-Laba Milik Swasta
- Yayasan milik Swasta, Sekolah Milik Swasta, RS Swasta
Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
 Besarnya peranan pemerintah sebagai entitas sektor
publik yang paling besar dan dominan
 Dilakukan upaya untuk membuat standar yang relevan
dengan praktik Organisasi Sektor Publik baik oleh IAI
maupun Pemerintah
Standar yang Ada
IAI Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
(KSAP)
Pemerintah Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah (PSAP)
IFAC International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS)
USA GASB dan FASAB
PSAP
SAP terdiri atas sebuah kerangka konseptual
dan 11 pernyataan.
 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
 PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
 PSAP 03 Laporan Arus Kas
 PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
 PSAP 05 Akuntansi Peesediaan
 PSAP 06 Akuntansi Investasi
 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
 PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
 PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
 PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Peristiwa Luar Biasa
 PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot (20)

Hubungan antara materialitas, risiko audit dan bukti audit
Hubungan antara  materialitas, risiko audit dan  bukti auditHubungan antara  materialitas, risiko audit dan  bukti audit
Hubungan antara materialitas, risiko audit dan bukti audit
Syafdinal Ncap
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusat
Danny Akbar
Anggaran publik
Anggaran publikAnggaran publik
Anggaran publik
harry potter
Subsequent events
Subsequent eventsSubsequent events
Subsequent events
Zahar Kaur Bhullar
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
Ary Efendi
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
Mahyuni Bjm
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDA
Mahyuni Bjm
LAPORAN ARUS KAS Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung
LAPORAN ARUS KAS Metode Langsung dan Metode Tidak LangsungLAPORAN ARUS KAS Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung
LAPORAN ARUS KAS Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung
Riki Ardoni
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan PersonaliaAudit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
Nony Saraswati Gendis
persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintah
persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintahpersamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintah
persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintah
Reza Yudhalaksana
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Mahyuni Bjm
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Tatang Suwandi
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sujatmiko Wibowo
Kebijakan Akuntansi
Kebijakan AkuntansiKebijakan Akuntansi
Kebijakan Akuntansi
mas ijup
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
Alfath Zulhiansyah Zulhiansyah
KERANGKA KONSEPTUAL FASB
KERANGKA KONSEPTUAL FASBKERANGKA KONSEPTUAL FASB
KERANGKA KONSEPTUAL FASB
mas ijup
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Mahyuni Bjm
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppn
Ay Kent
Pelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan PublikPelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan Publik
Sujatmiko Wibowo
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanKebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Gendro Budi Purnomo
Hubungan antara materialitas, risiko audit dan bukti audit
Hubungan antara  materialitas, risiko audit dan  bukti auditHubungan antara  materialitas, risiko audit dan  bukti audit
Hubungan antara materialitas, risiko audit dan bukti audit
Syafdinal Ncap
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusat
Danny Akbar
Anggaran publik
Anggaran publikAnggaran publik
Anggaran publik
harry potter
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
Ary Efendi
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
Mahyuni Bjm
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDA
Mahyuni Bjm
LAPORAN ARUS KAS Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung
LAPORAN ARUS KAS Metode Langsung dan Metode Tidak LangsungLAPORAN ARUS KAS Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung
LAPORAN ARUS KAS Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung
Riki Ardoni
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan PersonaliaAudit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
Nony Saraswati Gendis
persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintah
persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintahpersamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintah
persamaan dan perbedaan akuntansi manajemen komersial dan pemerintah
Reza Yudhalaksana
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Mahyuni Bjm
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Tatang Suwandi
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sujatmiko Wibowo
Kebijakan Akuntansi
Kebijakan AkuntansiKebijakan Akuntansi
Kebijakan Akuntansi
mas ijup
KERANGKA KONSEPTUAL FASB
KERANGKA KONSEPTUAL FASBKERANGKA KONSEPTUAL FASB
KERANGKA KONSEPTUAL FASB
mas ijup
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Mahyuni Bjm
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppn
Ay Kent
Pelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan PublikPelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan Publik
Sujatmiko Wibowo
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanKebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Gendro Budi Purnomo

Similar to Pengantar Akuntansi Sektor Publik (20)

KARAKTERISTIK Sektor publik di indonesia
KARAKTERISTIK Sektor publik  di indonesiaKARAKTERISTIK Sektor publik  di indonesia
KARAKTERISTIK Sektor publik di indonesia
giraldisapta3
Pengantar asp
Pengantar aspPengantar asp
Pengantar asp
pmsarumaha
Tugas 1 ringkasan materi akuntansi publik #dwi yeni lestari
Tugas 1 ringkasan materi akuntansi publik #dwi yeni lestariTugas 1 ringkasan materi akuntansi publik #dwi yeni lestari
Tugas 1 ringkasan materi akuntansi publik #dwi yeni lestari
ssuser16e932
1. ORGANISASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
1. ORGANISASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx1. ORGANISASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
1. ORGANISASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
daniameida
Bahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publikBahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publik
Yuli Arnita
Bahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publikBahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publik
Yuli Arnita
ASP-Pertemuan_1-12092020.pptx
ASP-Pertemuan_1-12092020.pptxASP-Pertemuan_1-12092020.pptx
ASP-Pertemuan_1-12092020.pptx
Rosy194997
PENGANTAR ASP UNTUK MAHASISWA SEMESTER 3
PENGANTAR ASP UNTUK MAHASISWA SEMESTER 3PENGANTAR ASP UNTUK MAHASISWA SEMESTER 3
PENGANTAR ASP UNTUK MAHASISWA SEMESTER 3
IdaAyuBudhanandaMuni
ASP - Pertemuan 1.pptx
ASP - Pertemuan 1.pptxASP - Pertemuan 1.pptx
ASP - Pertemuan 1.pptx
evarahayu18
Asp karakteristik sektor publik
Asp karakteristik sektor publikAsp karakteristik sektor publik
Asp karakteristik sektor publik
Amalia Amel
ASP_1_2023.pdf
ASP_1_2023.pdfASP_1_2023.pdf
ASP_1_2023.pdf
RIRIRUMAIZHA
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publikPertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publik
cyberdy76
Akuntansi sektor publik
Akuntansi sektor publikAkuntansi sektor publik
Akuntansi sektor publik
Andi Lala
Pengantar Akuntansi Sektor Publik.pptx
Pengantar Akuntansi Sektor Publik.pptxPengantar Akuntansi Sektor Publik.pptx
Pengantar Akuntansi Sektor Publik.pptx
InamFairuzAiman2
Resum bab 1 2
Resum bab  1 2Resum bab  1 2
Resum bab 1 2
Rofi Maghfiroh
MATERI KONSEP DAN KARAKTERISTIK ASP.pptx
MATERI KONSEP DAN KARAKTERISTIK ASP.pptxMATERI KONSEP DAN KARAKTERISTIK ASP.pptx
MATERI KONSEP DAN KARAKTERISTIK ASP.pptx
DenzbaguseNugroho
ppt akutansi
ppt akutansippt akutansi
ppt akutansi
AhmadNur91
BAB 1 Definisi, ruang ringkup dan sejarah.ppt
BAB 1 Definisi, ruang ringkup dan sejarah.pptBAB 1 Definisi, ruang ringkup dan sejarah.ppt
BAB 1 Definisi, ruang ringkup dan sejarah.ppt
DenzbaguseNugroho
Sektor Publik.ppt
Sektor Publik.pptSektor Publik.ppt
Sektor Publik.ppt
ssuser5c3883
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.ppt
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.pptKARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.ppt
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.ppt
IdaAyuBudhanandaMuni
KARAKTERISTIK Sektor publik di indonesia
KARAKTERISTIK Sektor publik  di indonesiaKARAKTERISTIK Sektor publik  di indonesia
KARAKTERISTIK Sektor publik di indonesia
giraldisapta3
Pengantar asp
Pengantar aspPengantar asp
Pengantar asp
pmsarumaha
Tugas 1 ringkasan materi akuntansi publik #dwi yeni lestari
Tugas 1 ringkasan materi akuntansi publik #dwi yeni lestariTugas 1 ringkasan materi akuntansi publik #dwi yeni lestari
Tugas 1 ringkasan materi akuntansi publik #dwi yeni lestari
ssuser16e932
1. ORGANISASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
1. ORGANISASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx1. ORGANISASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
1. ORGANISASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
daniameida
Bahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publikBahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publik
Yuli Arnita
Bahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publikBahan kel. i akt. sektor publik
Bahan kel. i akt. sektor publik
Yuli Arnita
ASP-Pertemuan_1-12092020.pptx
ASP-Pertemuan_1-12092020.pptxASP-Pertemuan_1-12092020.pptx
ASP-Pertemuan_1-12092020.pptx
Rosy194997
PENGANTAR ASP UNTUK MAHASISWA SEMESTER 3
PENGANTAR ASP UNTUK MAHASISWA SEMESTER 3PENGANTAR ASP UNTUK MAHASISWA SEMESTER 3
PENGANTAR ASP UNTUK MAHASISWA SEMESTER 3
IdaAyuBudhanandaMuni
ASP - Pertemuan 1.pptx
ASP - Pertemuan 1.pptxASP - Pertemuan 1.pptx
ASP - Pertemuan 1.pptx
evarahayu18
Asp karakteristik sektor publik
Asp karakteristik sektor publikAsp karakteristik sektor publik
Asp karakteristik sektor publik
Amalia Amel
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publikPertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publik
cyberdy76
Akuntansi sektor publik
Akuntansi sektor publikAkuntansi sektor publik
Akuntansi sektor publik
Andi Lala
Pengantar Akuntansi Sektor Publik.pptx
Pengantar Akuntansi Sektor Publik.pptxPengantar Akuntansi Sektor Publik.pptx
Pengantar Akuntansi Sektor Publik.pptx
InamFairuzAiman2
MATERI KONSEP DAN KARAKTERISTIK ASP.pptx
MATERI KONSEP DAN KARAKTERISTIK ASP.pptxMATERI KONSEP DAN KARAKTERISTIK ASP.pptx
MATERI KONSEP DAN KARAKTERISTIK ASP.pptx
DenzbaguseNugroho
ppt akutansi
ppt akutansippt akutansi
ppt akutansi
AhmadNur91
BAB 1 Definisi, ruang ringkup dan sejarah.ppt
BAB 1 Definisi, ruang ringkup dan sejarah.pptBAB 1 Definisi, ruang ringkup dan sejarah.ppt
BAB 1 Definisi, ruang ringkup dan sejarah.ppt
DenzbaguseNugroho
Sektor Publik.ppt
Sektor Publik.pptSektor Publik.ppt
Sektor Publik.ppt
ssuser5c3883
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.ppt
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.pptKARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.ppt
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK.ppt
IdaAyuBudhanandaMuni

More from Sujatmiko Wibowo (20)

Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Sujatmiko Wibowo
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Sujatmiko Wibowo
Akuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBNAkuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBN
Sujatmiko Wibowo
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Sujatmiko Wibowo
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Sujatmiko Wibowo
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Sujatmiko Wibowo
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Sujatmiko Wibowo
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Sujatmiko Wibowo
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Sujatmiko Wibowo
Program PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdfProgram PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdf
Sujatmiko Wibowo
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
Sujatmiko Wibowo
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Sujatmiko Wibowo
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Sujatmiko Wibowo
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Sujatmiko Wibowo
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
Sujatmiko Wibowo
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
Sujatmiko Wibowo
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Sujatmiko Wibowo
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Sujatmiko Wibowo
Akuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBNAkuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBN
Sujatmiko Wibowo
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Sujatmiko Wibowo
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Sujatmiko Wibowo
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Sujatmiko Wibowo
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Sujatmiko Wibowo
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Sujatmiko Wibowo
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Sujatmiko Wibowo
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
Sujatmiko Wibowo
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Sujatmiko Wibowo
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Sujatmiko Wibowo
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Sujatmiko Wibowo
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
Sujatmiko Wibowo
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
Sujatmiko Wibowo

Recently uploaded (20)

Info PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training "Teknik Perhitungan dan Verifikasi T...
Info PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training "Teknik Perhitungan dan Verifikasi T...Info PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training "Teknik Perhitungan dan Verifikasi T...
Info PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training "Teknik Perhitungan dan Verifikasi T...
Kanaidi ken
RPT PEND MORAL.docxUNTU RUJUKAN GURU 2025
RPT PEND MORAL.docxUNTU RUJUKAN GURU 2025RPT PEND MORAL.docxUNTU RUJUKAN GURU 2025
RPT PEND MORAL.docxUNTU RUJUKAN GURU 2025
ROBIATUL29
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS VIII " ALAT MUSIK TRADISIONAL"
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS VIII " ALAT MUSIK TRADISIONAL"MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS VIII " ALAT MUSIK TRADISIONAL"
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS VIII " ALAT MUSIK TRADISIONAL"
MUMUL CHAN
Materi Tarhib Ramadhan, PRM Situsar.pptx
Materi Tarhib Ramadhan, PRM Situsar.pptxMateri Tarhib Ramadhan, PRM Situsar.pptx
Materi Tarhib Ramadhan, PRM Situsar.pptx
imamtarmiji2
Pergub No. 59 Tahun 2023 - RP3KP PROV NTB 2023-2043.pdf
Pergub No. 59 Tahun 2023 - RP3KP PROV NTB 2023-2043.pdfPergub No. 59 Tahun 2023 - RP3KP PROV NTB 2023-2043.pdf
Pergub No. 59 Tahun 2023 - RP3KP PROV NTB 2023-2043.pdf
WEST NUSA TENGGARA
PPT Qurdis Bab 4 kelas IX MTs/SMP SMT 2.pptx
PPT Qurdis Bab 4 kelas IX MTs/SMP SMT 2.pptxPPT Qurdis Bab 4 kelas IX MTs/SMP SMT 2.pptx
PPT Qurdis Bab 4 kelas IX MTs/SMP SMT 2.pptx
hendipurnama1
Memperkuat Kedaulatan Angkasa dalam rangka Indonesia Emas
Memperkuat Kedaulatan Angkasa dalam rangka Indonesia EmasMemperkuat Kedaulatan Angkasa dalam rangka Indonesia Emas
Memperkuat Kedaulatan Angkasa dalam rangka Indonesia Emas
Dadang Solihin
Materi Seminar Agar Ramadhan Tetap Produktif 2025.pdf
Materi Seminar Agar Ramadhan Tetap Produktif 2025.pdfMateri Seminar Agar Ramadhan Tetap Produktif 2025.pdf
Materi Seminar Agar Ramadhan Tetap Produktif 2025.pdf
Namin AB Ibnu Solihin
BUNGAI JAKU SEMPAMA dikena bala pengajar Iban nyadika malin dalam ngajar.
BUNGAI JAKU SEMPAMA dikena bala pengajar Iban nyadika malin dalam ngajar.BUNGAI JAKU SEMPAMA dikena bala pengajar Iban nyadika malin dalam ngajar.
BUNGAI JAKU SEMPAMA dikena bala pengajar Iban nyadika malin dalam ngajar.
SantaMartina2
Komsas: Justeru Impian Di Jaring (Tingkatan 3)
Komsas: Justeru Impian Di Jaring (Tingkatan 3)Komsas: Justeru Impian Di Jaring (Tingkatan 3)
Komsas: Justeru Impian Di Jaring (Tingkatan 3)
ChibiMochi
5. Program Semester Mapel Bahasa Indonesia.docx
5. Program Semester Mapel Bahasa Indonesia.docx5. Program Semester Mapel Bahasa Indonesia.docx
5. Program Semester Mapel Bahasa Indonesia.docx
KhusnulAzizah4
Masukan untuk Peta Jalan Strategis Keangkasaan Indonesia
Masukan untuk Peta Jalan Strategis Keangkasaan IndonesiaMasukan untuk Peta Jalan Strategis Keangkasaan Indonesia
Masukan untuk Peta Jalan Strategis Keangkasaan Indonesia
Dadang Solihin
Program Dual Track Kalimantan Timur 2025.pptx
Program Dual Track Kalimantan Timur 2025.pptxProgram Dual Track Kalimantan Timur 2025.pptx
Program Dual Track Kalimantan Timur 2025.pptx
Fajar Baskoro
Topik 1 - Memahami Konsep Literasi Dasar.pptx
Topik 1 - Memahami Konsep Literasi Dasar.pptxTopik 1 - Memahami Konsep Literasi Dasar.pptx
Topik 1 - Memahami Konsep Literasi Dasar.pptx
SyamsuRiwal2
SOP ASESMEN MADRASAH 2025 KEMENTERIAN AGAMA
SOP ASESMEN MADRASAH  2025 KEMENTERIAN AGAMASOP ASESMEN MADRASAH  2025 KEMENTERIAN AGAMA
SOP ASESMEN MADRASAH 2025 KEMENTERIAN AGAMA
ZulfikarRidwan2
kimia farmasi mengenai materi kimia dalam
kimia farmasi mengenai materi kimia dalamkimia farmasi mengenai materi kimia dalam
kimia farmasi mengenai materi kimia dalam
dessyratnasari13
sosialisasi E-Ijazah 2024-2025 baik.pptx
sosialisasi E-Ijazah 2024-2025 baik.pptxsosialisasi E-Ijazah 2024-2025 baik.pptx
sosialisasi E-Ijazah 2024-2025 baik.pptx
imamtarmiji2
Kisi-kisi Ujian Praktik Bahasa Indonesia SD-MI (Websiteedukasi.com).docx
Kisi-kisi Ujian Praktik Bahasa Indonesia SD-MI (Websiteedukasi.com).docxKisi-kisi Ujian Praktik Bahasa Indonesia SD-MI (Websiteedukasi.com).docx
Kisi-kisi Ujian Praktik Bahasa Indonesia SD-MI (Websiteedukasi.com).docx
AnohSuhaemi
pertemuan 12 - asuhan komunitas 2025.pptx
pertemuan 12 - asuhan komunitas 2025.pptxpertemuan 12 - asuhan komunitas 2025.pptx
pertemuan 12 - asuhan komunitas 2025.pptx
AyiDamayani
pertemuan 13-asuhan komunitas 2025 .pptx
pertemuan 13-asuhan komunitas 2025 .pptxpertemuan 13-asuhan komunitas 2025 .pptx
pertemuan 13-asuhan komunitas 2025 .pptx
AyiDamayani
Info PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training "Teknik Perhitungan dan Verifikasi T...
Info PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training "Teknik Perhitungan dan Verifikasi T...Info PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training "Teknik Perhitungan dan Verifikasi T...
Info PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training "Teknik Perhitungan dan Verifikasi T...
Kanaidi ken
RPT PEND MORAL.docxUNTU RUJUKAN GURU 2025
RPT PEND MORAL.docxUNTU RUJUKAN GURU 2025RPT PEND MORAL.docxUNTU RUJUKAN GURU 2025
RPT PEND MORAL.docxUNTU RUJUKAN GURU 2025
ROBIATUL29
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS VIII " ALAT MUSIK TRADISIONAL"
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS VIII " ALAT MUSIK TRADISIONAL"MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS VIII " ALAT MUSIK TRADISIONAL"
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS VIII " ALAT MUSIK TRADISIONAL"
MUMUL CHAN
Materi Tarhib Ramadhan, PRM Situsar.pptx
Materi Tarhib Ramadhan, PRM Situsar.pptxMateri Tarhib Ramadhan, PRM Situsar.pptx
Materi Tarhib Ramadhan, PRM Situsar.pptx
imamtarmiji2
Pergub No. 59 Tahun 2023 - RP3KP PROV NTB 2023-2043.pdf
Pergub No. 59 Tahun 2023 - RP3KP PROV NTB 2023-2043.pdfPergub No. 59 Tahun 2023 - RP3KP PROV NTB 2023-2043.pdf
Pergub No. 59 Tahun 2023 - RP3KP PROV NTB 2023-2043.pdf
WEST NUSA TENGGARA
PPT Qurdis Bab 4 kelas IX MTs/SMP SMT 2.pptx
PPT Qurdis Bab 4 kelas IX MTs/SMP SMT 2.pptxPPT Qurdis Bab 4 kelas IX MTs/SMP SMT 2.pptx
PPT Qurdis Bab 4 kelas IX MTs/SMP SMT 2.pptx
hendipurnama1
Memperkuat Kedaulatan Angkasa dalam rangka Indonesia Emas
Memperkuat Kedaulatan Angkasa dalam rangka Indonesia EmasMemperkuat Kedaulatan Angkasa dalam rangka Indonesia Emas
Memperkuat Kedaulatan Angkasa dalam rangka Indonesia Emas
Dadang Solihin
Materi Seminar Agar Ramadhan Tetap Produktif 2025.pdf
Materi Seminar Agar Ramadhan Tetap Produktif 2025.pdfMateri Seminar Agar Ramadhan Tetap Produktif 2025.pdf
Materi Seminar Agar Ramadhan Tetap Produktif 2025.pdf
Namin AB Ibnu Solihin
BUNGAI JAKU SEMPAMA dikena bala pengajar Iban nyadika malin dalam ngajar.
BUNGAI JAKU SEMPAMA dikena bala pengajar Iban nyadika malin dalam ngajar.BUNGAI JAKU SEMPAMA dikena bala pengajar Iban nyadika malin dalam ngajar.
BUNGAI JAKU SEMPAMA dikena bala pengajar Iban nyadika malin dalam ngajar.
SantaMartina2
Komsas: Justeru Impian Di Jaring (Tingkatan 3)
Komsas: Justeru Impian Di Jaring (Tingkatan 3)Komsas: Justeru Impian Di Jaring (Tingkatan 3)
Komsas: Justeru Impian Di Jaring (Tingkatan 3)
ChibiMochi
5. Program Semester Mapel Bahasa Indonesia.docx
5. Program Semester Mapel Bahasa Indonesia.docx5. Program Semester Mapel Bahasa Indonesia.docx
5. Program Semester Mapel Bahasa Indonesia.docx
KhusnulAzizah4
Masukan untuk Peta Jalan Strategis Keangkasaan Indonesia
Masukan untuk Peta Jalan Strategis Keangkasaan IndonesiaMasukan untuk Peta Jalan Strategis Keangkasaan Indonesia
Masukan untuk Peta Jalan Strategis Keangkasaan Indonesia
Dadang Solihin
Program Dual Track Kalimantan Timur 2025.pptx
Program Dual Track Kalimantan Timur 2025.pptxProgram Dual Track Kalimantan Timur 2025.pptx
Program Dual Track Kalimantan Timur 2025.pptx
Fajar Baskoro
Topik 1 - Memahami Konsep Literasi Dasar.pptx
Topik 1 - Memahami Konsep Literasi Dasar.pptxTopik 1 - Memahami Konsep Literasi Dasar.pptx
Topik 1 - Memahami Konsep Literasi Dasar.pptx
SyamsuRiwal2
SOP ASESMEN MADRASAH 2025 KEMENTERIAN AGAMA
SOP ASESMEN MADRASAH  2025 KEMENTERIAN AGAMASOP ASESMEN MADRASAH  2025 KEMENTERIAN AGAMA
SOP ASESMEN MADRASAH 2025 KEMENTERIAN AGAMA
ZulfikarRidwan2
kimia farmasi mengenai materi kimia dalam
kimia farmasi mengenai materi kimia dalamkimia farmasi mengenai materi kimia dalam
kimia farmasi mengenai materi kimia dalam
dessyratnasari13
sosialisasi E-Ijazah 2024-2025 baik.pptx
sosialisasi E-Ijazah 2024-2025 baik.pptxsosialisasi E-Ijazah 2024-2025 baik.pptx
sosialisasi E-Ijazah 2024-2025 baik.pptx
imamtarmiji2
Kisi-kisi Ujian Praktik Bahasa Indonesia SD-MI (Websiteedukasi.com).docx
Kisi-kisi Ujian Praktik Bahasa Indonesia SD-MI (Websiteedukasi.com).docxKisi-kisi Ujian Praktik Bahasa Indonesia SD-MI (Websiteedukasi.com).docx
Kisi-kisi Ujian Praktik Bahasa Indonesia SD-MI (Websiteedukasi.com).docx
AnohSuhaemi
pertemuan 12 - asuhan komunitas 2025.pptx
pertemuan 12 - asuhan komunitas 2025.pptxpertemuan 12 - asuhan komunitas 2025.pptx
pertemuan 12 - asuhan komunitas 2025.pptx
AyiDamayani
pertemuan 13-asuhan komunitas 2025 .pptx
pertemuan 13-asuhan komunitas 2025 .pptxpertemuan 13-asuhan komunitas 2025 .pptx
pertemuan 13-asuhan komunitas 2025 .pptx
AyiDamayani

Pengantar Akuntansi Sektor Publik

  • 3. Pengertian Sektor Publik Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik
  • 4. Pengertian Organisasi Sektor Publik Merupakan penyedia barang publik. Barang publik merupakan komoditas non-rivalry dan non-excludability. Diperlukan dalam rekayasa struktur sosial. Menjembatani masyarakat di struktur ekonomi tertentu untuk mempunyai kekuatan ekonomi.
  • 5. Karakteristik Organisasi Sektor Publik: Tidak mencari keuntungan finansial Dimiliki oleh publik Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham Keputusan berdasarkan konsensus
  • 6. Value of Money Value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu : Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput.
  • 7. Value of Money Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu : Keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata.
  • 8. Value of Money Manfaat : Meningkatkan pelayanan publik Meningkatkan efektifitas pelayan publik, pelayan tepat sasaran. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.
  • 9. Kelompok Organisasi Sektor Publik: Lembaga Pemeritah Organisasi Agama Organisasi Sosial Yayasan Institusi Pendidikan Organisasi Kesehatan
  • 10. Persamaan Organisasi Sektor Publik dg Swasta Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian nasional Menghadapi sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuannya Pola manajemen keuangan sama Beberapa mempunyai output produk yang sama Diatur oleh peraturan perundangan
  • 11. Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan: Tujuan Organisasi Sumber Pendanaan Peraturan Perundang-undangan Kepemilikan Pertanggungjawaban Struktur Organisasi Anggaran Basis Akuntansi Tolak Ukur
  • 12. Perbedaan Organisasi Sektor Publik dg Swasta Ke Pemegang Saham dan kreditur Ke Masyarakat dan ParlemenPertanggungjawaban Pemegang sahamDimiliki secara kolektif oleh masyarakat Kepemilikan UU PT, peraturan Bapepam dan BEI UU, KMK, Peraturan Mendagri, PP Peraturan perundang - undangan Modal sendiri, utang bank, obligasi, saham, dlsb Pajak, Retribusi, utang, obligasi, Laba Badan Usaha, dlsb Sumber Pendanaan Profit MotiveNonprofit MotiveTujuan Organisasi Sektor SwastaSektor Publik
  • 13. Perbedaan Organisasi Sektor Publik dg Swasta Sektor Publik Sektor Swasta Struktur Organisasi Birokratis, kaku, hierarkhis Fleksibel: datar, piramid, fungsional Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik Basis Akuntansi PP 24 20005 : Cash toward accruals PP 10 2010: akrual Akrual Tolak Ukur Sulit diidentifikasi secara jelas, apakah pencapaian kepuasan masyarakat, keberhasilan dalam memanfaatkan dana sesuai dgn anggaran atau efisiensi dan efektifitas kegiatan Lebih jelas dalam pengukurannya yaitu mencari laba
  • 14. Lingkup Organisasi Sektor Publik Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja Faktor Lingkungan yang mempengaruhi: Faktor Ekonomi Faktor Politik Faktor Kultural Faktor Demografi
  • 15. Organisasi Sektor Publik Instansi Pemerintah Pemerintah Pusat : Kementerian, Lembaga, Lembaga dan Badan Negara Pemerintah Daerah : SKPD Organisasi Nir-Laba milik Pemerintah - PT BHMN, PT BLU, RS Pemerintah, Yayasan Milik Pemerintah Organisasi Nir-Laba Milik Swasta - Yayasan milik Swasta, Sekolah Milik Swasta, RS Swasta
  • 16. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik Besarnya peranan pemerintah sebagai entitas sektor publik yang paling besar dan dominan Dilakukan upaya untuk membuat standar yang relevan dengan praktik Organisasi Sektor Publik baik oleh IAI maupun Pemerintah
  • 17. Standar yang Ada IAI Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Pemerintah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) IFAC International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) USA GASB dan FASAB
  • 18. PSAP SAP terdiri atas sebuah kerangka konseptual dan 11 pernyataan. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran PSAP 03 Laporan Arus Kas PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan PSAP 05 Akuntansi Peesediaan PSAP 06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Peristiwa Luar Biasa PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian