Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang jabatan fungsional perencana, meliputi:
1. Perbedaan antara jabatan fungsional dan struktural serta mekanisme kenaikan pangkat dan jabatan yang berdasarkan prestasi kerja untuk jabatan fungsional.
2. Unsur-unsur dan prinsip penilaian angka kredit perencana berdasarkan pendidikan, kegiatan perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang.
3. Mekanisme penilaian, penetap
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan aset desa, termasuk definisi aset desa, jenis aset desa, wewenang dan tanggung jawab pengelola aset desa, penggolongan aset desa, dan tata kelola pengelolaan aset desa yang mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHYudhi Aldriand
油
Dokumen tersebut merupakan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah yang mengatur tentang jenis, format, penyusunan, dan pengurusan berbagai jenis naskah dinas di instansi pemerintah guna menciptakan komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraW. Riany
油
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memuat ketentuan mengenai aparatur sipil negara (ASN) sebagai profesi yang menjalankan tugas pemerintahan secara profesional, netral, dan akuntabel. Undang-undang ini mengatur tentang asas, prinsip, jenis, status, fungsi, tugas, jabatan, hak dan kewajiban ASN serta manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan k
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
油
Pedoman ini memberikan panduan penyusunan studi kelayakan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). Studi kelayakan bertujuan menilai kelayakan teknis, lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan suatu proyek SPAM. Pedoman ini menjelaskan ruang lingkup, acuan hukum, jenis studi kelayakan, muatan studi, survei yang dibutuhkan, serta tata cara penyusunannya.
Dokumen tersebut membahas panduan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). RP2KPKP merupakan dokumen perencanaan yang digunakan untuk menangani permukiman kumuh perkotaan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Panduan ini memberikan pemahaman dasar mengenai RP2KPKP dan tahapan penyusunannya, mulai dari persiapan, verifikasi, perumusan
Dokumen tersebut membahas tentang penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan. Ia menjelaskan prosedur penghapusan dan pemusnahan barang yang tidak layak pakai seperti pembentukan panitia, persetujuan kepala daerah, dan cara pemusnahan melalui pembakaran, penghancuran, dan sebagainya serta pelaporannya. Dokumen tersebut juga membahas kriteria penghapusan barang
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik negara (BMN) di Kemendikbud. Terdapat beberapa isu pengelolaan BMN seperti pengamanan dokumen kepemilikan, pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga, dan pendelegasian kewenangan pengelolaan BMN. Dokumen ini juga menjelaskan landasan hukum dan peraturan terkait pengelolaan BMN di lingkungan pemerintah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang Renja Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistematika dokumen Renja PD dan tahapan penyusunan Renja PD mulai dari persiapan, ranc
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SanitasiJoy Irman
油
[Ringkasan]
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi memberikan panduan untuk pelaksanaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat melalui dana alokasi khusus. Panduan ini mencakup pendekatan, prinsip, tahapan pelaksanaan, dan pengelolaan prasarana air limbah, sampah, dan drainase secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan, serta pengoperasian
Dokumen tersebut membahas tentang diklat prajabatan golongan III PNS Provinsi DKI Jakarta 2018. Terdapat penjelasan tentang proses pengangkatan CPNS menjadi PNS melalui seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang. Dokumen juga menjelaskan hak dan kewajiban PNS seperti cuti, jaminan, larangan, serta sanksi bagi pelanggaran.
Pedoman ini memberikan panduan bagi pelaksana program PAMSIMAS di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, dan desa dalam menyelenggarakan kegiatan dan mengendalikan pelaksanaannya. Program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di pedesaan, dimana saat ini cakupannya masih rendah dan berdampak pada kesehatan serta pembangunan ekonomi.
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
油
Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi (1) perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa, (2) pembentukan tim penyusun, (3) pencermatan pagu indikatif dan program masuk desa, (4) pencermatan RPJM Desa, (5) penyusunan rancangan RKP Desa, (6) musyawarah membahas rancangan RKP Desa, dan (7) pengajuan daftar usulan
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...ushfia
油
Dokumen tersebut membahas sistem penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sistem ini mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengawasan dan pengenaan sanksi untuk menegakkan ketertiban tata ruang."
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
油
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman ini memuat ketentuan teknis muatan RTRW Provinsi yang mencakup tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan
Dokumen tersebut menjelaskan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai peraturan Mendagri. Terdiri dari 6 tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Juga dijelaskan mengenai perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Berita acara ini mencatat serah terima 1 unit bangunan dari PT Griya Satria kepada pembeli. Pembeli menerima bangunan beserta 1 set kunci dan akan menerima 2 set kunci lainnya setelah menyelesaikan komplain. Pembeli juga bersedia mengurus IMB, membayar tagihan listrik, air dan PBB, serta membebaskan penjual dari kewajiban apapun atas bangunan tersebut.
Berita acara ini mencatat serah terima 9 bidang tanah seluas total 411.692 meter persegi dari Pemerintah Kabupaten Subang kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagai lokasi pendirian Politeknik Negeri Subang. Tanah-tanah tersebut disertai sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Subang.
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
油
Pedoman ini memberikan panduan penyusunan studi kelayakan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). Studi kelayakan bertujuan menilai kelayakan teknis, lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan suatu proyek SPAM. Pedoman ini menjelaskan ruang lingkup, acuan hukum, jenis studi kelayakan, muatan studi, survei yang dibutuhkan, serta tata cara penyusunannya.
Dokumen tersebut membahas panduan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). RP2KPKP merupakan dokumen perencanaan yang digunakan untuk menangani permukiman kumuh perkotaan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Panduan ini memberikan pemahaman dasar mengenai RP2KPKP dan tahapan penyusunannya, mulai dari persiapan, verifikasi, perumusan
Dokumen tersebut membahas tentang penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan. Ia menjelaskan prosedur penghapusan dan pemusnahan barang yang tidak layak pakai seperti pembentukan panitia, persetujuan kepala daerah, dan cara pemusnahan melalui pembakaran, penghancuran, dan sebagainya serta pelaporannya. Dokumen tersebut juga membahas kriteria penghapusan barang
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik negara (BMN) di Kemendikbud. Terdapat beberapa isu pengelolaan BMN seperti pengamanan dokumen kepemilikan, pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga, dan pendelegasian kewenangan pengelolaan BMN. Dokumen ini juga menjelaskan landasan hukum dan peraturan terkait pengelolaan BMN di lingkungan pemerintah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang Renja Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistematika dokumen Renja PD dan tahapan penyusunan Renja PD mulai dari persiapan, ranc
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SanitasiJoy Irman
油
[Ringkasan]
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi memberikan panduan untuk pelaksanaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat melalui dana alokasi khusus. Panduan ini mencakup pendekatan, prinsip, tahapan pelaksanaan, dan pengelolaan prasarana air limbah, sampah, dan drainase secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan, serta pengoperasian
Dokumen tersebut membahas tentang diklat prajabatan golongan III PNS Provinsi DKI Jakarta 2018. Terdapat penjelasan tentang proses pengangkatan CPNS menjadi PNS melalui seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang. Dokumen juga menjelaskan hak dan kewajiban PNS seperti cuti, jaminan, larangan, serta sanksi bagi pelanggaran.
Pedoman ini memberikan panduan bagi pelaksana program PAMSIMAS di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, dan desa dalam menyelenggarakan kegiatan dan mengendalikan pelaksanaannya. Program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di pedesaan, dimana saat ini cakupannya masih rendah dan berdampak pada kesehatan serta pembangunan ekonomi.
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
油
Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi (1) perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa, (2) pembentukan tim penyusun, (3) pencermatan pagu indikatif dan program masuk desa, (4) pencermatan RPJM Desa, (5) penyusunan rancangan RKP Desa, (6) musyawarah membahas rancangan RKP Desa, dan (7) pengajuan daftar usulan
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...ushfia
油
Dokumen tersebut membahas sistem penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sistem ini mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengawasan dan pengenaan sanksi untuk menegakkan ketertiban tata ruang."
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
油
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman ini memuat ketentuan teknis muatan RTRW Provinsi yang mencakup tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan
Dokumen tersebut menjelaskan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai peraturan Mendagri. Terdiri dari 6 tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Juga dijelaskan mengenai perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Berita acara ini mencatat serah terima 1 unit bangunan dari PT Griya Satria kepada pembeli. Pembeli menerima bangunan beserta 1 set kunci dan akan menerima 2 set kunci lainnya setelah menyelesaikan komplain. Pembeli juga bersedia mengurus IMB, membayar tagihan listrik, air dan PBB, serta membebaskan penjual dari kewajiban apapun atas bangunan tersebut.
Berita acara ini mencatat serah terima 9 bidang tanah seluas total 411.692 meter persegi dari Pemerintah Kabupaten Subang kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagai lokasi pendirian Politeknik Negeri Subang. Tanah-tanah tersebut disertai sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Subang.
Download Contoh Berita Acara Serah Terima BarangDua Dunia
油
BERITA ACARA SERAH TERIMA
Pada hari ini, __________ tanggal __ bulan ____________ tahun _____, telah dilakukan serah terima Barang oleh dan diantara:
Nama : ____________________________
Tempat/Tanggal Lahir : ____________________________
Alamat : ____________________________
No. KTP : ____________________________
Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"
Dokumen tersebut merupakan pedoman teknis pelaksanaan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya tahun 2013 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Pedoman ini mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan PUMP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyaluran bantuan langsung masyarakat, pemantauan hingga pelaporan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dan mengent
Undang-undang ini mengatur tentang jabatan notaris di Indonesia. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum dan perjanjian tertentu serta menjamin keabsahan tanggal pembuatan akta. Undang-undang ini juga mengatur syarat pengangkatan, kewajiban, larangan, dan pemberhentian notaris.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerahinfosanitasi
油
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah. Dokumen ini menjelaskan tentang pengelola barang, pengguna barang, kuasa pengguna barang, serta tata cara pengelolaan barang milik negara dan daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang.
Surat pernyataan Nenoh berumur 60 tahun dari Desa Tawang menyerahkan kepemilikan pangkalan gas LPG 3Kg kepada Memet Ganda Sasmita berumur 29 tahun dari Desa Parakan Nyasag. Pernyataan tersebut dibuat secara sukarela tanpa paksaan pihak manapun.
Dokumen ini berisi tentang serah terima barang milik negara berupa sebuah laptop ACER dari Badarul Hamzah kepada Sayuti Harahap. Laptop tersebut merupakan inventaris Kankemenag Kabupaten Padang Lawas Utara pada Seksi Penyelenggara Zakat yang sekarang berubah nama menjadi Penyelenggara Syariah. Sayuti meminta bantuan Kepala Kankemenag untuk mengembalikan laptop tersebut ke tempat asalnya di Seksi Penyelenggara Syaria
Contoh berita acara pho proses ba pemeriksaan pekrazitakhalyla
油
Berita acara ini merangkum proses serah terima pertama pekerjaan konstruksi antara pihak pertama (pemerintah) dan pihak kedua (kontraktor) untuk paket pekerjaan tertentu. Pihak kedua menyerahkan pekerjaan yang telah selesai 100% dan pihak pertama menerimanya. Selanjutnya akan dilakukan masa pemeliharaan 180 hari oleh pihak kedua.
Talent management is a set of business practices that manage the planning, acquisition, development, retention and advancement of talent in order to achieve business goals and optimize performance. It includes recruiting, performance management, and developing and retaining people with desired skills through integrated systems. Organizations need talent development to compete effectively, develop future leaders, maximize employee performance as a competitive advantage, and empower employees by reducing turnover and training costs. Talent management has become a critical practice for organizations to succeed by managing people as a key resource.
LiveBean Hospitality provides end-to-end solutions in hospitality development and asset management to maximize profitability. They assist clients throughout the development process from feasibility studies and concept design to pre-opening support and operations. LiveBean also conducts audits and reviews of sales, marketing, and operations to identify areas for improved performance and profitability. Their goal is to ensure hospitality projects are financially viable and maximize returns for investors over the long term.
This document discusses freedom of speech and debates around limiting it. The author argues that freedom of speech in the US is not truly limitless, as shown by the case of Chick-fil-A facing backlash over statements against gay marriage. The author also summarizes an article by Alan Greenblatt about varying levels of journalistic freedom around the world, with Europe having the most and the Middle East having the least. The author considers both benefits and drawbacks of regulating speech, such as preventing false information from causing riots but also limiting individuality. Ultimately, the author argues that freedom of speech should be unlimited in the US as it is a founding right and limiting it could undermine democracy.
1. Rangkaian perundangan dan dasar akan dipinda dan digubal untuk memastikan hak pemilik rumah dan penyewa dilindungi serta memenuhi keperluan industri perumahan.
2. Rumah mampu milik berkualiti akan disediakan termasuk di bawah program PPR, SPNB, PR1MA.
3. Dasar pengurusan strata akan diperkemaskan."
Perjanjian ini mengatur kerja sama antara PT XYZ dengan individu/badan hukum sebagai subkontraktor untuk pengembangan desain UI/UX dan aplikasi digital. Lingkup pekerjaan mencakup pengembangan prototype UI/UX, website, aplikasi web, dan mobile app. Dokumen ini mengatur hak dan kewajiban para pihak, mekanisme perubahan lingkup pekerjaan, jadwal dan garansi, serta ketentuan pembayaran.
Laporan ini merangkum kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 1 bulan di PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Laporan ini mencakup pengenalan perusahaan, proses produksi, dan tugas yang dilakukan selama PKL seperti mempelajari mixer dan boiler.
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...Joy Irman
油
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum, yang survei, investigasi, disain, lahan, konstruksi, operasi, pemeliharaan atau SIDLACOM.
Permen pupr21 2019-smkk PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT...Yuni
油
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi yang bertujuan untuk mewujudkan keselamatan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Dokumen ini menjelaskan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi yang meliputi keselamatan keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, serta keselamatan lingkungan. Penyedia jasa wajib menerapkan
Dokumen tersebut membahas latar belakang keselamatan konstruksi di Indonesia, termasuk peraturan dan undang-undang terkait, serta statistik kecelakaan konstruksi. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi."
Modul ini membahas tentang pemasangan dan pengujian sistem hidrolik dengan menjelaskan komponen-komponen utama sistem hidrolik, cara pemasangan dan pengujian sistem hidrolik secara aman dan benar.
Tata letak pabrik merupakan salah satu aktivitas penting dalam perencanaan pabrik secara keseluruhan. Langkah-langkah perencanaan pabrik meliputi riset pasar, perancangan produk, proses produksi, tata letak fasilitas, analisis biaya, hingga realisasi proyek. Tujuan akhirnya adalah mengatur aktivitas dan fasilitas di pabrik agar proses produksi dapat berjalan secara efisien.
Peraturan ini mengatur tentang struktur pejabat pengelola barang milik daerah dan format perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk pengadaan dan pemeliharaan barang. Dokumen ini berisi contoh format usulan rencana kebutuhan barang milik daerah, hasil penelaahan rencana kebutuhan barang milik daerah, dan petunjuk pengisian masing-masing format.
1. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
BERITA ACARA SERAH TERIMA
ANTARA
KEPALA SATUAN KERJA
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERUMAHAN TRADISIONAL MAKASSAR
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUMNAS)
REGIONAL VII MAKASSAR
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
MODEL PROTOTIPE RUMAH CONTOH
NOMOR PIHAK KESATU : ..................................
NOMOR PIHAK KEDUA : ...................................
Pada hari ini, ............ tanggal ......................... bulan ...... tahun Dua Ribu Empat Belas (..
.. - 2014), yang bertanda tangan dibawah ini;
1. N a m a : KUSWARA, ST, MA.
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Balai Pengembangan Teknologi Perumahan
Tradisional Makassar, Puslitbang Permukiman Badan Penelitian
dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum, yang
berkedudukan di Jl. Penjernihan Raya No. 22 Makassar, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Balai
Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional Makassar, yang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU..
2. N a m a : VEKY WOWOR, SE
Jabatan : General Manager Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan
Nasional, REGIONAL VII yang berkedudukan di Jl. Letjend.
Hertasning - Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional
REGIONAL VII, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
2. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk melaksanakan ketentuan
berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pusat Penelitian dan Pengembangan
Permukiman - Badan Penelitian dan Pengembangan PU, Kementrian Pekerjaan Umum
dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUM PERUMNAS),
untuk melakukan Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan Model Prototipe Rumah
Contoh, Tahun Anggaran 2012.
Pasal 1
PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima
dari PIHAK KESATU Model Prototipe Rumah Contoh sebagaimana tercantum dalam
lampiran Berita Acara Serah Terima ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Pasal 2
(1.) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk mengelola, memanfaatkan, memelihara
dan merawat Model Prototipe Rumah Contoh yang diserahkan oleh PIHAK
KESATU sampai dengan beralihnya Model Prototipe Rumah Contoh kepada MBR.
(2.) PIHAK KEDUA selama masa pengelolaan dan pemanfaatan membantu PIHAK
KESATU dalam melakukan monitoring dan evaluasi Rumah Contoh tersebut selama
2 (dua) tahun.
(3.) PIHAK KESATU bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi yang disebabkan
perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU selama masa
pengelolaan dan pemanfaatan, sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh
pihak tertentu.
(4.) PIHAK KESATU dapat melakukan tindakan teknis terhadap Model Prototipe Rumah
Contoh apabila ditemukan hal - hal yang dapat membahayakan keselamatan
pengguna bangunan.
Pasal 3
(1.) PIHAK KESATU akan mengalihkan Model Prototipe Rumah Contoh secara langsung
kepada MBR ( Masyarakat Berpenghasilan Rendah) baik melalui hibah atau dengan
cara lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.
(2.) PIHAK KEDUA dapat mengalihkan kepemilikan tanah dimana Model Prototipe
Rumah Contoh tersebut didirikan kepada Penerima Model Prototipe Rumah Contoh,
dalam hal ini adalah MBR sesuai ayat (1), dengan memperhitungkan biaya tanah
matang dan biaya PSU (Prasaran dan Sarana Utilitas) serta biaya Pemeliharaan dan
Pengelolaan Model Prototipe Rumah Contoh selama waktu yang ditentukan.
3. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Pasal 4
PIHAK KEDUA diwajibkan untuk melakukan pengamanan, perawatan / pemeliharaan
Model Prototipe Rumah Contoh, yang jumlahnya secara terinci sebagaimana tercantum
dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.
Pasal 5
Serah terima ini mulai berlaku sejak ditandatangani berita acara serah terima ini dengan
ketentuan bahwa status kepemilikan Aset hak atas Model Prototipe Rumah Contoh
tersebut masih tetap sebagai aset PIHAK KESATU sampai dengan proses pengalihan
kepada MBR sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dilakukan.
Pasal 6
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan ditetapkan
tersendiri.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai cukup
dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Serta 2 (dua) rangkap tindasan untuk keperluan
administrasi.
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
VEKY WOWOR, SE KUSWARA, ST, MA.
4. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Lampiran : Berita Acara Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan
Nomor : ............................
Tanggal : ............................
TABEL RUMAH CONTOH
JENIS / TIPE
RUMAH
CONTOH
LUAS
BANGUNAN
BAHAN / KONSTRUKSI
JUMLAHSTRUKTUR
RANGKA
DINDING ATAP LANTAI
PERUMNAS ANTANG
RISHA T 36 36 M2
PLUS
KOMPONEN
PRA CETAK
BETON
SISTEM
RISHA
BATAKO SENG
PLUR
SEMEN
3 UNIT
BATA
MERAH
SENG
PLUR
SEMEN
2 UNIT
RIKA T 36 36 M2
PLUS KAYU LVL
PLASKA
(PLASTER
KAWAT)
SENG
PLUR
SEMEN
2 UNIT
KONVENSIONAL 36 M2
PLUS
BETON
BERTULANG
BATA
MERAH
SENG
PLUR
SEMEN
2 UNIT
PERUMNAS TAKALAR
RISHA T 36 36 M2
PLUS
KOMPONEN
PRA CETAK
BETON
SISTEM
RISHA
BATAKO SENG
PLUR
SEMEN
2 UNIT
BATA
MERAH
SENG
PLUR
SEMEN
2 UNIT
RIKA T 36 36 M2
PLUS KAYU LVL
PLASKA
(PLASTER
KAWAT)
SENG
PLUR
SEMEN
2 UNIT
KONVENSIONAL 36 M2
PLUS
BETON
BERTULANG
BATA
MERAH
SENG
PLUR
SEMEN
2 UNIT
TOTAL RUMAH CONTOH 17 UNIT
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
VEKY WOWOR, SE KUSWARA, ST, MA.