More Related Content
What's hot (20)
Similar to Pengelolaan barang milik negara (20)
More from Muskamal Lau (6)
Pengelolaan barang milik negara
- 1. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA ( BMN ) PKP2A II LAN MAKASSAR ( Muskamal.S.Sos,M.Si )
- 2. TAHAPAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi: a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. Pengadaan c. Penggunaan d. Pemanfaatan e. Pengamanan dan pemeliharaan f. Penilaian g. Penghapusan h. Pemindahtanganan i. Penatausahaan j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- 3. LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); Permenkeu Nomor: 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/pmk.06/2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Kepmenkeu Nomor 271/KMK.06/2011 tentang pedoman pelaksanaan tindak lanjut hasil penertiban bmn pada kementarian negara/lembaga Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Barang dan jasa Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 |Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Perdirjen KN Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN
- 4. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN (1) Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara/daerah yang ada. (2) Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. (3) Standar barang dan standar kebutuhan ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.
- 5. PENGADAAN Pengadaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- 6. PENGGUNAAN (1.. Status penggunaan barang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Barang milik negara oleh pengelola barang b. Barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota. Penetapan status penggunaan barang milik negara sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : a. Pengguna barang melaporkan barang milik negara yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan; b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan menetapkan status penggunaan barang milik negara dimaksud. Barang milik negara/daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
- 7. PENGGUNAAN (2... Barang milik negara/daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
- 8. PEMANFAATAN (1.. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa: a. sewa b. pinjam pakai c. kerjasama pemanfaatan d. bangun guna serah dan bangun serah guna. Penyewaan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan bentuk : a. Penyewaan barang milik negara atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang; kepada gubernur/bupati/walikota; b. Penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang c. Penyewaan atas barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- 9. PEMANFAATAN (2.. (1) Barang milik negara/daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan negara/daerah. (2) Jangka waktu penyewaan barang milik negara/daerah paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang. (3) Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. barang milik negara oleh pengelola barang; b. barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota. (4) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat : a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan d. Persyaratan lain yang dianggap perlu. (5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah.
- 10. PEMANFAATAN (3.. PINJAM PAKAI (1) Pinjam pakai barang milik negara/daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. (2) Jangka waktu pinjam pakai barang milik negara/daerah paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang. (3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang - kurangnya memuat : a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; c. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- 11. PEMANFAATAN (4.. (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan bentuk : a. Kerjasama pemanfaatan barang milik negara atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang; c. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; d. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan. (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara dilaksanakan oleh pengelola barang. (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
- 12. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik negara/daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. (1) Barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. (2) Barang milik negara/daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. (3) Barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pengguna barang. Pemeliharaan : Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik negara/daerah yang ada di bawah penguasaannya. Pemeliharaan sebagaimana berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB). Biaya pemeliharaan barang milik negara/daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
- 13. PENILAIAN Penilaian barang milik negara/daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah. Sedangkan Penetapan nilai barang milik negara/daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (1) Penilaian barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan oleh pengelola barang. (2) Hasil penilaian barang milik negara/daerah ditetapkan oleh: a. Pengelola barang untuk barang milik negara; b. Gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.
- 14. PENGHAPUSAN Penghapusan barang milik negara/daerah meliputi: a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna b. Penghapusan dari daftar barang milik negara/daerah. 1) Penghapusan barang milik negara/daerah dilakukan dalam hal barang milik negara/daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang; (2) Penghapusan dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari: a. Pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang untuk barang milik negara; b. Pengguna barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota atas usul pengelola barang untuk barang milik daerah. (3) Pelaksanaan atas penghapusan selanjutnya dilaporkan kepada pengelola barang.
- 15. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (1... (1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya. (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang. (3) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban (4) Kuasa pengguna barang dan pengguna barang menindaklanjuti hasil audit.
- 16. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (2.... (1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah sesuai ketentuan yang berlaku. 2), pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah. (3) Hasil audit disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.