More Related Content
What's hot (15)
Similar to Bab 1 pendahuluan spm 2021 (20)
Recently uploaded (8)
Bab 1 pendahuluan spm 2021
- 1. P a g e 1 | 9 PENDAHULUAN BAB A. LATAR BELAKANG Pelayanan kesehatan yang diberikan pada masyarakat adalah salah satu bagian dari upaya pemerintah dalam rangka memenuhi hajat hidup rakyat untuk mendapat akses pelayanan bidang kesehatan. Pelayanan Kesehatan meliputi kesehatan individu atau perorangan dan kebutuhan kesehatan masyarakat. Pada hakikatnya pembangunan bidang kesehatan adalah menciptakan kondisi sehat pada tiap individu dan lingkungan tempat tinggalnya, serta perilaku hidup masyarakat yang sehat. Dengan harapan tercipta sebuah kondisi rakyat Indonesia yang sehat, mandiri, dengan Umur Harap Hidup yang panjang. UPT Puskesmas Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan akan mengalami perubahan status menjadi badan pengelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. PPK-BLUD bertujuan meningkatkan 1
- 2. P a g e 2 | 9 kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas - tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau unit kerja, harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Pada BAB III Pasal 5 PERMENDAGRI No 61 Tahun 2007 ayat 1 menjelaskan Persyaratan subtantif sebagaimana dalam pasal 4 terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD atau Unit kerja bersipat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasipublic goods). Pada ayat 2 menjelaskan Pelayanan umum tersebut berhubungan dengan : a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masrakat; b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sesuai pasal 6 diutamakan untuk pelayanan kesehatan. Persyaratan administratif berupa dokumen, yang salah satunya adalah Standar pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah spesifikasi teknis yang memuat batasan minimal mengenal jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh BLUD kepada masyarakat. UPT Puskesmas Hajimena merupakan salah satu Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah (UPTD) yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bersifat holistik, komprehensif/menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan yang bersifat pokok (basic health service), yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan medik. Dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan kesehatan UPT Puskesmas Hajimena mempunyai visi nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. Kemudian visi tersebut diterjemahkan kedalam ... (......) misi,sebagai berikut :
- 3. P a g e 3 | 9 a. Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn b. Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn c. Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn d. Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn e. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, UPT Puskesmas Hajimena menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota dengan kriteria SPM yaitu: Merupakan Pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat, merupakan prioritas bagi pemerintah daerah karena melindungi hak-hak konstitusional perorangan dan masyarakat, untuk melindungi kepentingan nasional dan memenuhi komitmen nasional dan global serta merupakan penyebab utama kematian/kesakitan, berorientasi pada output yang langsung dirasakan masyarakat serta dilaksanakan secara terus menerus (sustainable), terukur (measurable) dan dapat dikerjakan (Feasible). Berdasarkan hal tersebut maka UPT Puskesmas Hajimena membuat Standar Pelayanan Minimal disertai dengan batasan-batasan dari standar tersebut. SPM pada UPT Puskesmas Hajimena adalah sebagai pedoman dalam pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, terjaminnya hak masyarakat dalam menerima layanan kesehatan, sebagai alat monitoring dan peningkatan kinerja, menentukan alokasi anggaran, menjamin akuntabilitas, tranparansi, standarisasi pelayanan kesehatan serta terciptanya partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Dalam penyusunan dokumen SPM, UPT Puskesmas Hajimena melibatkan semua pihak yang terlibat secara teknis kemudian dibentuk tim yang bertugas menyusun SPM disesuaikan dengan persyaratan pada PERMENDAGRI No. 61 tahun 2007 tentang PPK BLU dan melakukan revisi jika diperlukan. Adanya SPM mendorong organisasi UPT Puskesmas Hajimena untuk merencanakan anggaran lebih besar karena tuntutan akan pelayanan yang memenuhi standar dan membutuhkan dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Kewajiban bagi UPT Puskesmas Hajimena
- 4. P a g e 4 | 9 menjadi lebih besar tetapi arah pelayanan menjadi lebih baik yaitu menuju kepada konsep Public Healtt oriented. Indikator yang tercantum dalam dokumen SPM memiliki satu atau lebih dimensi mutu pelayanan, yaitu 1) Efektivitas, 2) Efisiensi, 3) Aksesibilitas, 4) Kompetensi teknis, 5) Hubungan antar manusia, 6) Kenyamanan, 7) Keselamatandan 8) Kesinambungan pelayanan Dimensi mutu pelayanan diatas diharapkan dapat memenuhi semua didasarkan pada kebutuhan konsumen sehingga pasien menjadi senang. Pasien yang senang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi UPT Puskesmas Hajimena yaitu: 1. UPT Puskesmas Hajimena mempunyai pelanggan yang tetap 2. Dapat menjadi sarana promosi bagi UPT Puskesmas Hajimena 3. Menanamkan kesan baik bagi masyarakat secara umum (pengakuan publik terhadap kualitas pelayanan UPT Puskesmas Hajimena). B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal di UPT Puskesmas Hajimena adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sedangkan tujuan ditetapkannya SPM UPT Puskesmas Hajimena, adalah: 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat; 2. Untuk menjamin hak masyarakat dalam menerima pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Hajimena 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. C. PENGERTIAN 1. Urusan Wajib. Yang dimaksud dengan Urusan Wajib adalah urusan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional;
- 5. P a g e 5 | 9 2. Standar Pelayanan Minimal (SPM). Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Puskesmas yang berhak diperoleh masyarakat secara minimal 3. Indikator/Target SPM. Yang dimaksud dengan indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, dasil dan/atau manfaat pelayanan; 4. Jenis Pelayanan. Yang dimaksud dengan jenis pelayanan adalah pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan; 5. Pelayanan dasar. Yang dimaksud dengan pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial,ekonomi dan pemerintahan. D. PRINSIP PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SPM Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan yang di buat oleh Mentri/pimpinan Lembaga pemerintah Non departemen Pasal 7 ayat (2) Peraturan pemerintah No.65 tahun 2005.Ruang lingkup penyususnan dan penetapan SPM oleh Menteri atau lembaga pemerintah Non departemen meliputi: jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM, indikator dan nilai SPM, batas waktu pencapaian SPM, serta pengorganisasian penyelenggaraan SPM. Dalam menyusun dan menetapkan SPM, Mentri atau pimpinan lembaga pemerintah Non departemen memperhatikanprinsip - prinsip sebagai berikut: Konsensus, sederhana, nyata, terukur, terbuka, terjangkau, akuntabel dan bertahap. Untuk monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan pencapaian SPM pemerintah daerah di lakukan oleh Mendagri dibantu oleh tim konsultasi penyusunan SPM. Sedangkan pembinaan dan pengawasan umum atas penerapan dan pencapain SPM pemerintah daerah secara nasional di kordinasikan oleh Mendagri. Dalam tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah, menteri atau pimpinanan lembaga pemerintah non departemen berkewajiban
- 6. P a g e 6 | 9 melakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM. Penyusunan dan penetapan serta penerapan dan pencapaian SPM juga di dukung dengan sistem informasi manajemen SPM. Mengenai pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bebankan pada APBN masing - masing departemen atau lembaga. E. DASAR HUKUM Dasar hukum dalam penyusnan Standar Pelayanan Minimal UPT Puskesmas Hajimena,sebagai berikut : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ( Nomor 3890); 3. Undang - undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan; 4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang - undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- 7. P a g e 7 | 9 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 / Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl No. 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 8. P a g e 8 | 9 18. Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 828 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor ,,,Tahun ,,,, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. F. SISTEMATIKA PENULISAN SPM UPT Puskesmas Hajimena Tahun 2021 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi uraian secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, pengertian, perinsip penyusunan dan penetapan SPM, landasan hukum dan sistematika penyajian SPM puskesmas. BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL Dalam bab ini di uraikan jenis pelayanan SPM dari setiap jenis pelayanan, indikatordan standar serta rencana capaian SPM. BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM Dalam bab ini diuraikan mengnai rencana kegiatan dan strategi pencapaian SPM. BAB III SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA Dalam bab ini memuat tentang rencana strategis dan penganggaran SPM, monitoring dan pengawasan pelaksanaan SPM serta pengukuran capaian dan evaluasi kinerja. BAB IV Penutup LAMPIRAN Uraian Standar pelayanan Minimal
- 9. P a g e 9 | 9