Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
0 likes92 views
Dokumen ini membahas pendanaan RKP tahun 2024 yang berfokus pada penyelesaian proyek strategis dan efisiensi anggaran dalam mencapai target RPJMN 2020-2024. Alokasi pagu indikatif 2024 lebih rendah dibandingkan APBN 2023 dan diarahkan untuk proyek prioritas nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, termasuk pembangunan IKN dan persiapan pemilu. Kegiatan penting mencakup pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan ketahanan ekonomi.
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
- 1. PENDANAAN RKP TAHUN 2024 DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat Kamis, 6 April 2023
- 2. 2 KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN PENDAHULUAN 1. Tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMN 2020 2024, penting memastikan penyelesaian proyek-proyek strategis untuk pencapaian target pembangunan. 2. K/L diharapkan dapat mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam menyusun program/kegiatan/proyek tahun 2024 3. Integrasi kebijakan dan pendanaan melalui pelibatan BUMN, masyarakat/ swasta perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan pemerintah yang terbatas.
- 3. Rp. Miliar Alokasi Pagu Indikatif K/L 2024 difokuskan pada : 1. Penyelesaian Major Project dan Proyek-Proyek yang bersifat Strategis lainnya yang sejalan dengan tema & penekanan RKP 2024 2. Proyek prioritas yang mempunyai dampak dan daya ungkit langsung (Kegiatan non-prio yang tidak berdampak langsung pada pembangunan akan diminimalisir) 3. Penyelesaian target RPJMN 2020-2024 4. Agenda penting 2024 seperti Pemilu dan IKN Ketersediaan Anggaran Belanja K/L Pagu Indikatif 2024 lebih rendah dibandingkan APBN 2023 3 PAGU INDIKATIF K/L TA 2024 Tahun Anggaran Belanja Operasional Belanja Non Operasional Total APBN 2023 319.236,7 681.608,0 1.000.844,7 Pagu Indikatif 2024 322.018,0 677.981,4 999.999,5 KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
- 4. Tema RKP 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan ARAH KEBIJAKAN PENDANAAN 2024 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan 5) Penguatan Daya Saing Usaha 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas 7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara 8) Pelaksanaan Pemilu 2024 ARAH KEBIJAKAN RKP 2024 16 HIGHLIGHT MAJOR PROJECT DI RKP 2024 PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter 2. Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM 3. Major Project Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) 4. Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas 5. Major Project Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi PN 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 1. Major Project di Wilayah Papua; Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay 2. Major Project Pembangunan Ibu Kota Negara PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 1. Major Project Reformasi Sistem Perlindungan Sosial 2. Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 3. Major Project Reformasi Pendidikan Keterampilan 4. Major Project Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 1. Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu 2. Major Project Transformasi Digital 3. Major Project Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) 4. Major Project Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga) PN 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 1. Major Project Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B300 Pendanaan diarahkan pada Major Project yang mendukung Arah Kebijakan dan 16 Highlight MP di RKP 2024 KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN 4 4
- 5. ALOKASI PRIORITAS NASIONAL 2024 PRIORITAS NASIONAL (PN) Rp. Miliar PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan 45.244,9 PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, antara lain: 45.326,9 PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, antara lain: - a.l Bantuan Sosial, Pemeratan Pendidikan berkualitas, Akses dan Mutu Kesehatan, Pendidikan keterampilan dan vokasi 247.494,9 PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 6.575,0 PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar - a.l Infrastruktur Dasar, Konektivitas, dan Sumber Daya Air 136.487,8 PN 6: Membangun LH, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 8.968,4 PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 79.783,6 Keterangan: Merupakan angka sementara (sumber KRISNA RKP 6 April 2023). Hanya mencakup Belanja K/L dan KPBU. Belum termasuk subsidi/PSO dan sumber pendanaan lainnya Sesuai dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional Alokasi Pagu Indikatif 2024 diarahkan untuk penuntasan target pembangunan periode 2020- 2024, mendukung pelaksanaan pemilu dan pembangunan IKN, serta beberapa Proyek Prioritas Strategis (Major Project) utama 2024 MAJOR PROJECT RKP 2024 a.l Rp. Miliar Reformasi Sistem Perlindungan Sosial 176.642,9 Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu & Stunting 79.894,5 Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 14.843,8 Transformasi Digital 15.150,8 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu 576,0 Pembangunan Ibu Kota Nusantara 30.463,2 Food Estate 363,0 Akselerasi Pengembangan EBTKE 430,1 5 ALOKASI PADA PRIORITAS NASIONAL KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
- 6. ALOKASI PRIORITAS NASIONAL 2024 6 ALOKASI PADA PRIORITAS NASIONAL KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan Rp 45.244,9 Milyar PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, antara lain Rp 45.326,9 Milyar PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, antara lain Rp 247.494,9 Milyar PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Rp 6.575,0 Milyar PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Rp 136.487,8 Milyar PN 6: Membangun LH, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Rp 8.968,4 Milyar PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Rp 79.783,6 Milyar Kawasan Pertanian (a.l. padi, jagung, & umbi) Kementan Sertfikasi halal industry & UMKM KemenKUKM Amenitas & aksesibilitas kawasan pariwisata - Kemenpar Pengembangan BUMDesa, Desa Wisata, & Desa Digital KemendesPDTT Pengembangan kawasan & sarana prasana IKN KemenPUPR & Kemenhub Bantuan Sosial Keluarga Miskin (PKH) & Pangan (BPNT) Kemensos Bantuan iuran PBI JKN Kemenkes Bantuan Belajar (a.l. BOS, PIP, KIP, & KIP Kuliah), merdeka belajar Kemendikbudristek & Kemenag Manajemen talenta Kemendikbudristek Pengembangan Kepemimpinan Pemuda - Kemenpora Sistem angkutan umum massal perkotaan Kemenhub Infrastruktur layanan dasar, perumahan, dan bendungan - KemenPUPR Fasilitas pengolahan limbah KLHK Desa Tangguh Bencana BNPB Sistem peringatan dini bencana - BMKG Pembangunan pangkalan Setokok (Natuna) Bakamla Alutsista & almatsus Kemenhan & Polri Keamanan siber Kemenhan & BSSN *) Merupakan angka sementara (sumber KRISNA RKP 6 April 2023).
- 7. AGENDA PENTING 2024: PEMILU (1) Penyelenggaraan pemilu, pemungutan suara & kampanye Penanganan Perkara Pemilu Penanganan perkara di Bawaslu Penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK Pengawasan Pemilu Pengawasan oleh lembaga adhoc Pengawasan penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Pengamanan Pemilu Pengamanan Pemilu oleh TNI & POLRI Rekomendasi kebijakan kerawanan keamanan nasional menghadapi pemilu Dukungan Lainnya a.l.: Kebijakan koordinasi pemilu serentak Siaran pemilu Diseminasi informasi pemilu 7 Cakupan Penyelenggaraan Pemilu pada Rancangan Pagu Indikatif 2024 sebesar Rp 38,7 Triliun. *) Catatan: Alokasi Pemilu 2024 diasumsikan untuk penyelenggaraan Pemilu 1 putaran KEGIATAN PENTING 2024 : PEMILU KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
- 8. AGENDA PENTING 2024: PEMBANGUNAN IKN (2) Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan dan Penyediaan Perumahan ASN Infrastruktur Sumber Daya Air Bendung & pengendali banjir Infrastruktur Konektivitas Preservasi & Pembangunan Jalan IKN Pembangunan Jembatan Angkutan antarmoda dan penghubung intermoda Kapal & dermaga penumpang Perluasan apron dan runway bandara APT Pranoto Studi bidang transportasi Pertahanan dan Keamanan Dukungan Pengamanan IKN Rekomendasi Kebijakan desain sistem keamanan dan sistem pertahanan Belanja Operasional Otorita IKN Pemindahan Pegawai ASN Uang pindah pegawai Pemetaan / Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN Survey dan Sosialisasi Pemindahan IKN Dukungan Lainnya a.l.: Infrastruktur TIK Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemindahan IKN Rekomendasi kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan telekomunikasi di IKN Diseminasi lnformasi Pemindahan IKN 8 Cakupan Pembangunan IKN pada Rancangan Pagu Indikatif 2024 sebesar Rp 30,4 Triliun.* *) Catatan: Detail peruntukan serta instansi pelaksana kegiatan pembangunan IKN terus dimatangkan oleh Badan Otorita IKN dan K/L terkait. KEGIATAN PENTING 2024 : IKN KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
- 9. INTEGRASI BELANJA K/L, DAK & BELANJA NON K/L Untuk mengefektifkan pemanfaatan anggaran, K/L bersama-sama dengan Pemerintah Daerah agar: a. Melakukan penyelarasan pemanfaatan DAK (Fisik, Non Fisik dan Hibah) dengan belanja K/L dan Belanja Non K/L (Subsidi Pupuk); b. Memetakan program/kegiatan/lokus yang akan didanai dari DAK dengan Belanja K/L dan Non K/L agar tidak terjadi tumpang tindih penggunanaan anggaran; c. Mensinkronkan RO K/L dengan output yang akan didanai dengan DAK dan Belanja Non K/L lainnya (subsidi pupuk); d. Memastikan kesiapan pelaksanaan pada 2024.
- 10. Penyusunan & Penelaahan Rancangan Renja K/L berpedoman pada: PP 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; Permen PPN/Ka. Bappenas No. 1/2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Rancangan Renja K/L tahun 2024 disusun dengan mengacu pada RPJMN dan Renstra K/L 2020-2024, serta Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif Tahun 2024 (SBPI dalam tahap finalisasi) Rancangan Renja K/L selanjutnya ditelaah dalam Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting), antara lain membahas: Memastikan muatan Rancangan Awal Renja K/L dapat mendukung pencapaian pembangunan nasional di tahun 2024; Memastikan dan mengkonfirmasi pelaksanaan PN dan Major Project beserta rinciannya (target, alokasi, lokasi); dan Memastikan Kesiapan Pelaksanaan Proyek untuk dilaksanakan di tahun 2024. Di dalam Trilateral Meeting juga perlu membahas belanja Non-K/L yang mendukung target pembangunan (a.l subsidi pupuk, subsidi energi), untuk memastikan ketepatan target, sasaran serta delivery mechanism yang efektif sampai kepada penerima manfaat. 10 RANCANGAN RENJA K/L DAN PERTEMUAN TIGA PIHAK KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
- 11. K/L menyusun Rancangan Renja K/L dengan mengacu Rancangan Awal RKP dan SB Pagu Indikatif K/L Tahun 2024 K/L bersama-sama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan 1. Melaksanakan TM sampai dengan minggu pertama bulan Juni 2. Memastikan penuangan proyek Prioritas Nasional/Major Project (Lampiran B) dalam Renja K/L Tahun 2024 3. Memastikan pelaksanaan proyek Prioritas Nasional/Major Project (kesiapan, keluaran, alokasi, maupun rincian lokus) Usulan pemutakhiran Pagu Indikatif yang telah disepakati dalam TM akan diakomodasi dalam Pagu Anggaran 2024 11 TINDAK LANJUT KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
- 12. TERIMA KASIH KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS