bidang komunikasi diskusi pendanaan dalam rangka terobosan
Download as PPT, PDF0 likes5 views
Pendanaan komisi komunikasi daerah
More Related Content
Similar to bidang komunikasi diskusi pendanaan dalam rangka terobosan (20)
Recently uploaded (20)
bidang komunikasi diskusi pendanaan dalam rangka terobosan
- 1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH pelaksana urusan komunikasi Email:djkd@kemendagri.go.id http://keuda.kemendagri.go.id Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri KeudaGoDigita l
- 2. DASAR HUKUM UU NO 23 THN 2014 Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah Pasal 57 PEMERINTAHAN DAERAH MERUPAKAN DWI TUNGGAL PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD. KETUNGGALAN PEMERINTAH DAERAH INI DIIMPLEMENTASIKAN DALAM HUBUNGAN KELEMBAGAAN, TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN DAERAH
- 5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
- 6. APLIKASI INFORMATIKA PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA, PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA FUNGSI SERUMPUN KOMUNIKASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PP12 2019 PSL.1 DISKRIPSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
- 7. DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN KOMUNIKASI, OPD PELAKSANA URUSAN DIDANAI DARI DAN ATAS BEBAN APBD PIMPINAN PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN KOMUNIKASI MENYUSUN RKA SETELAH TERBIT SK KDH TTG KESEPAKATAN KUA/PPAS
- 8. RKA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA URUSAN KOMUNIKASI MENJADI INPUT DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH INPUT R-APBD PIMPINAN PERANGKAT DAERAH MENYUSUN RKA DINAS KOMUNIKASI BERDASARKAN KUA /PPAS DENGAN MEMPERHATIKAN RENCANA KERJA DINAS, RENSTRA DINAS DAN RPJMD RKA KESEPAKATAN POLITIK DPRD DAN PEMDA TENTANG PROG, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KOMUNIKASI KUA/PPAS INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA URUSAN KOMUNIKASI PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PENCAPAIAN RKPD DAERAH PENCAPAIAN RPJMD
- 9. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Prinsip Money Follows Program Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah A P B N A P B D didanai dari didanai dari Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 282 UU 23/2014 TERTIB EFISIEN EKONOMIS EFEKTIF TRANSPARAN BERTANGGUNGJAW AB MEMPERHATIKAN RASA: KEADILAN KEPATUTAN MANFAAT UNTUK MASYARAKAT DASAR & KONSEPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- 10. Ruang Lingkup Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan B.Provinsi C.Kabupaten/Kota Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Fungsi D.Provinsi E.Kabupaten/Kota Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Organisasi F.Provinsi G.Kabupaten/Kota Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Sumber Pendanaan H.Dana Umum & Dana Khusus Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Rekening I. Neraca J.Penyusunan Anggaran & LRA K.LO Perencanaa n Pembangu nan Fung si Organisa si Sumber Pendana an Rekening Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 11. Ruang Lingkup Penggunaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan & Penatausahaan Akuntansi & Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembinaan & Pengawasan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 12. Tujuan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 1. membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah 2. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah 3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah 5. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat 4. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah 6. mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah 7. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 13. PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI 90/2019 Pemutakhiran Nomenklatur Perencanaan Pembangunan bersumber dari: 1. Usulan Pemerintah Daerah 2. Perubahan Kebijakan 3. Peraturan Perundang- Undangan (Pasal 6 Permendagri 90/2019) Kesepakatan Pemutakhiran (BA) 1. Pemutakhiran sub kegiatan 2. Pemutakhiran data kinerja, indikator dan satuan 3. Penambahan metadata: Definisi operasional, Layanan/aktifitas, SPM/NON SPM, Bidang pelaksana Data statistik sektoral daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 16. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tujuan Pemutakhiran berdasarkan Permendagri 90/2019 : 1. Sinkronisasi kodefikasi perencanaan dan penganggaran 2. Mewujudkan database SIPD terpadu 3. Manajemen pembangunan melalui pelaksanaan kewenangan 4. Akuntabilitas perencanaan dan penganggaran DEFINISI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI 90/2019 Sub kegiatan merupakan bentuk aktifitas/layanan Program merupakan transformasi dari Sub Urusan Kegiatan merupakan transformasi dari Kewenagan Sub Kegiatan merupakan bentuk aktifitas/layanan PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Republik Indonesia
- 17. PENDANAAN
- 18. PENDANAAN KOMISI INFORMASI DALAM PERMENDAGRI PEDOMAN APBD
- 20. KOMISI PENYIARAN Open Policy Arahan Presiden dalam Surat kepada Kemdagri Untuk Menyusun Formula Hibah sebagai dukungan Anggaran
- 21. Terima Kasih