More Related Content
What's hot (12)
Similar to Datakerawanpemilu3 (20)
More from Luthfi Aliffatuzzain (8)
Recently uploaded (7)
Datakerawanpemilu3
- 1. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/326674884 INDEKS KERAWANAN PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 DI KECAMATAN ALL.... Technical Report · February 2018 DOI: 10.13140/RG.2.2.35739.16165 CITATIONS 0 READS 3,806 1 author: Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Literacy-based tourism development View project Coaching clinic of writing scientific articles for novice lecturers through peer review View project Ismail ismail STKIP Muhammadiyah Enrekang 21 PUBLICATIONSÌýÌýÌý1 CITATIONÌýÌýÌý SEE PROFILE All content following this page was uploaded by Ismail ismail on 29 July 2018. The user has requested enhancement of the downloaded file.
- 2. Panwaslu Kecamatan Alla 1 OLEH: PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ALLA 2018 Email: panwascaalla@gmail.com Sekretaria: JL. Balai Kota No. 1, Belajen-Alla Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG INDEKS KERAWANAN PEMILU
- 3. Panwaslu Kecamatan Alla 2 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT. Atas segala Limpahan Rahmat, Inayah dan Hidayah-Nya, karena atas izin-Nya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2018- 2019 dapat disusun dengan baik. Kerawanan yang dimaksud adalah berbagai hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang demokratis. Pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan menjelan pemilu baik Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Legislatif dan Pemilihan Presiden adalah suatu hal yang sangat penting. Pemetaan ini akan memudahkan Panwaslu Kecamatan dalam menyusun strategi pengawasan berdasarkan wilayah yang rawan dan pada aspek apa saja pengawasan difokuskan. Bagi para pemangku kepentingan, adanya pemetaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pemilu yang semakin baik yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan mengedepankan asas demokratis. Panwaslu Kecamatan Alla dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilu, mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan aktif dalam memberikan informasi, data dalam menyusun pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran kerawanan pemilu tahun 2018.Kita berharap seraya memohon Ridlo Allah SWT., agar Penyelenggaraan Pemilu akan lebih baik dan menjadi modal pembelajaran dan pendewasaan demokrasi pada Pemelihan Calon Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 serta Pemilihan Legislatif dan Presiden tahun 2019. Semoga Allah SWT., selalu memberikan petunjuk-Nya, dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin. Tim penyusun ii
- 4. Panwaslu Kecamatan Alla 3 Editor: Ismail, S.Pd., M.Pd. Adam Malik Ramadhan S. Mutmainnah, S.Pd. Ridha Indriani Hamzah Dewan PPL Sekecamatan Alla iii
- 5. Panwaslu Kecamatan Alla 4 DAFTAR ISI Kata Pengantar ………………………………………………………………………………………… ii Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………… iv BAB 1.PENDAHULUAN ………………………………………………………………………… 1 1.1. Latar Belakang ………………………………………………………………………… 1 1.2. Tujuan dan Kegunaan ………………………………………………………………… 2 1.3. Definisi dan Operasionalisasi Konsep ………………………………………….. 2 BAB 2. GAMBARAN UMUM HASIL PENGAMATAN/EVALUASI KERAWANAN PEMILU…………………………………………………………………………………………. 5 2.1. Dimensi Kerawanan Pilkada ………………………………………………………. 5 2.2. Wilayah dengan Situasi Khusus…………………………………………………… 9 2.3. Tingkat Kerawanan Berbasis Dimensi ………………………………………… 9 BAB 3. ASPEK KERAWANAN PEMILU ……………………………………………………. 12 3.1 Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara……………………………….. 12 3.2. Kontestasi ………………………………………………………………………………. 12 3.3. Partisipasi ………………………………………………………………………………. 12 3.4. Netralitas Aparatur Sipil Negara …………………………………………………. 13 3.5. Politik Uang……………………………………………………………………………… 13 3.6. Aspek lain Potensi Sumber Kerawanan ………………………………………. 13 3.7. Aspek Media Sosial ……………………………………………………………………. 14 3.8. Aspek lain Potensi Sumber Kerawanan ………………………………………. 14 BAB 4. TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI………………………………………… 16 4.1. Tindak Lanjut ……………………………………………………………………………. 16 4.2. Rekomendasi ……………………………………………………………………………. 17 DAFTAR PUSTAKA
- 6. Panwaslu Kecamatan Alla 5 BAB 1 PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Sebagai wujud pelaksanaan tugas pengawasan pemilu, panitia pengawas Pemilu Kabupaten Enrekang, khususnya panitia pengawas pemilu Kecamatan Alla menyusun Peta Wilayah Kerawanan Pemilu (PWKP) sebagai suatu rangkaian pengamatan yang menjadi dasar perumusan kebijakan, program dan strategi dalam konteks pengawasan di bidang kepemiluan. Kabupaten Enrekang merupakan satu kabupaten yang akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018. Melalui pendekatan pencegahan, DKP dibutuhkan sebagai alat deteksi dini dari potensi kerawanan di wilayah kecamatan Alla Kabupaten Enrekang,yang pada hakekatnya akan melangsungkan Pilkada. Penyusunan wilayah kerawanan pemilu, khususnya di Kecamatan Alla berdasarkan pada tiga (3) dimensi yaitu kontenstasi, partisipasi dan penyelenggaraan. Dimensi kontestasi mencakup subyek peserta pemilu (partai politik dan kandidat) yang saling berkompetisi dalam meraih posisi politik tertentu. Sedangkan dimensi Partisipasi menyangkut subyek masyarakat sebagai pemilih yang memiliki hak pilih. Dimensi ini mencakup hak masyarakat diberikan ruang berpartisipasi untuk mengawasi dan mempengaruhi proses pemilihan umum. Sementara dimensi penyelenggaraan adalah penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Dimensi ini sangat terkait dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara dalam menjamin pemilu berjalan jujur, adil dan demokratis (IKP Bawaslu, 2018). Berdasarkan peta kerawanan wilayah ini, Panwaslu Kecamatan Alla dapat menjalankan tugas pencegahan dalam pengawasan pemilu dengan pemetaan yang lebih komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan penyelenggaraan pemilu. Harapannyasegala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisasi, dan dicegah.
- 7. Panwaslu Kecamatan Alla 6 2. TUJUAN DAN KEGUNAAN (1) Melakukan pemetaan dan deteksi dini dalam menentukan wilayah-wilayah prioritas yang didentifikasi sebagai wilayahrawan dalam proses pemilu yang demokratis; (2) Mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan di wilayah kecamatan Alla; (3) Sebagai referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkahantisipasi, pencegahan, dan meminimalisasi 3. DEFINISI DAN OPERASIONALISASI KONSEP Konsep pemilihan umum yang demokratis bersandar pada duadimensi penting yakni kontestasi dan partisipasi (Robert Dahl, 1982).Kontestasi yakni menyangkut subjek peserta pemilu (partai politik dan kandidat) yang saling berkompetisi dalam meraih posisi politikterntentu. Dalam dimensi kontestasi, akan dilihat seberapa adil dansetara proses kompetisi yang berlangsung diantara para kontestan.Sementara dimensi partisipasi menyangkut subjek masyarakatsebagai pemilih yang memiliki hak. Dimensi ini melihat bagaimanahak masyarakat dijamin serta diberikan ruang keterlibatan untukmengawasi dan mempengaruhi dalam proses pemilihan umum. Selain dua dimensi yang menjadi dasar dalam pemilihan umumyang demokratis juga ada satu hal yang berpengaruh dalam literasi kontemporer manajemen pelaksanaan pemilu yakni faktor penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh subjek penyelenggarapemilu. Hal ini terkait bagaimana integritas dan profesionalitas penyelenggara dalam menjamin pemilu berjalan demokratis.
- 8. Panwaslu Kecamatan Alla 7 Pembobotan Dimensi Kerawanan Pemilu, 2018
- 9. Panwaslu Kecamatan Alla 8 Tabel 1: Pembobotan Dimensi dan Variabel Dimensi 3: PARTISIPASI Hak Pilih • Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya • Pemilih yang menggunakan hak pilih tetapi tidak terdaftar di DPT • Pemilih yang hendak memilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya Karakteristik Lokal • Tantangan Geografis • Pengaruh pemuka agama/adat Pengawasan/Kontrol Masyarakat • Keberadaan pemantau pemilu (NGO, ormas) • Partisipasi kelompok disabilitas • Jumlah Laporan pelanggaran dan pemantauan oleh warga negara • Kekerasan terhadap pemilih Dimensi 2: Kontestasi Pencalonan • Dukungan untuk calon perseorangan • Dukungan ganda dalam pencalonan oleh partai politik • Penetapan pasangan calon • Identifikasi petahana yang mencalonkan diri • Identifikasi sengketa pencalonan Kampanye • Substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media • Pelaporan/peristiwa praktik politik uang • Penggunaan fasilitas negara dalam kampanye Kontestan • Kepengurusan ganda partai politik • Konflik antar peserta Kekerabatan • Identifikasi hubungan keluarga/kekerabatan calon Dimensi 1: Penyelenggaraan Integritas Penyelenggara • Netralitas penyelenggara • Kasus hokum yang pernah dilakukan oleh penyelenggara Profesionalitas penyelenggara • Ketegasan penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan • Penyalahgunaan wewenang penyelenggara • Penganggaran untuk penyelenggara pemilu • Kualitas daftar pemilih • Penyediaan akses di TPS bagi pemilih disabilitas Kekerasan terhadap penyelenggara • Perusakan terhadap fasilitas penyelenggara • Kekerasan fisik terhadap penyelenggara • Intimidasi terhadap penyelenggara 30% 35% 35%
- 10. Panwaslu Kecamatan Alla 9 BAB 2 GAMBARAN UMUM HASIL PENGAMATAN KERAWANAN PEMILU 2.1. Dimensi Kerawanan Pilkada Kecamatan Alla mempunyai 8 desa/kelurahan yang nantinya menjadi bagian dari pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018. Dalam pelaksanaan pilkada 2018 pemetaan kerawanan dilakukan dengan mengklasifikasi tiga kategori tersebut adalah kerawanan rendah, kerawanan sedang, dan kerawanan tinggi. Gambar 2: Klasifikasi tingkat kerawanan pemilu SKOR 3,00 - 5,00 SKOR 0 - 1,99 SKOR 2,00 - 2,99 KATEGORI KERAWANANRENDAH Potensi Kerawanan relative lemah dan cenderung tidak rawan KATEGORI KERAWANANTINGGI Potensi Kerawanan cenderung menguat dan sifnifikan, sehingga perlu perhatian khusus dengan langkah-langkah untuk meminimalisasi potensi kerawanan KATEGORI KERAWANANSEDANG Potensi Kerawanan cenderung mudah terjadi dan perlu mendapat perhatian serta antisipasi
- 11. Panwaslu Kecamatan Alla 10 Tabel 3 : Kategori Kerawanan Pemilu Skor Kategori Keterangan 0 – 1,99 Kerawanan Rendah Indikasi kerawanan relatif kecil cenderung tidak rawan 2,00 – 2,99 Kerawanan Sedang Ada indikasi potensi kerawanan yang cukup signifi kan sehingga perlu diperhatikan dan diantisipasi 3,00 – 5,00 Kerawanan Tinggi Ada indikasi potensi kerawanan yang signifi kan yang perlu diperhatikan, diantisipasi serta diambil langkah-langkah untuk meminimalisasi kerawanan Berdasarkan hasil pengamatan yang dirangkum dari keseluruhan dimensi yaitu Penyelenggara, Kontestasi dan Partisipasi, kategori kerawanan pemilu di Kecamatan Alla dapat dirangkum pada table berikut: Kategori kerawanan Pemilu di Kecamatan Alla secara berurutan yaitu Kelurahan Kalosi (2.44), Kelurahan Buntu Sugi (2,18), Desa Sumillan (2,07), Kelurahan Kambiolangi (2,05), Desa Bolang (2.04), berada pada Kategori Sedang. Namun demikian, meskipun desa/ kelurahan tersebut masih tergolong kategori sedang dalam indeks kerawanan pemilu, Kelurahan Kalosi perlu mendapat perhatian khusus dari aspek pengawasan. kelurahan tersebut memiliki rekam jejak dipilkada lalu memiliki tensi tinggi namun masih dalam tahap siaga. Sedangkan Desa Pana (1.93), desa Taulo (1.70) dan Desa Mata Allo (1.40) masuk pada kategori rendah. Khusus untuk Desa Pana, meskipun dalam hal ini masih berada pada kategori rendah, namun tetap mendapatkan perhatian serius. 1.70 1.86 1.98 2.04 2.05 2.07 2.18 2.44 DESA MATA ALLO 8 DESA TAULO 7 DESA PANA 6 DESA BOLANG 5 KELURAHAN KAMBIOLANGI 4 DESA SUMILLAN 3 KELURAHAN BUNTU SUGI 2 KELURAHAN KALOSI 1 TINGKAT KERAWANAN PILKADA 2018 KECAMATAN ALLA
- 12. Panwaslu Kecamatan Alla 11 Tabel 3. Tingkat Kerawanan per TPS Kecamatan Alla 1.97 3.07 2.80 2.67 1.97 1.97 1.87 2.67 3.13 2.87 1.90 1.80 1.87 1.93 1.97 1.77 1.97 1.77 2.40 2.63 1.93 2.50 1.93 1.97 2.87 1.93 1.83 2.63 1.73 1.87 1.93 1.90 1.87 1.77 1.90 2.63 1.80 1.87 1.93 1.97 1.77 2.13 1.70 1.80 1.60 1.80 1.83 1.93 TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 TPS 10 TPS 11 TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 TPS 10 TPS 11 TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 1 TPS 2 TPS 3 KALOSIKAMBIOLANGIBUNTUSUGIPANABOLANGSUMILLAN MATA ALLOTAULO TINGKAT KERAWANAN PER TPS PILKADA 2018 KECAMATAN ALLA KAB. ENREKANG
- 13. Panwaslu Kecamatan Alla 12 Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati 2018 akan diselenggarakan secara serentak termasuk di Kabupaten Enrekang. Kecamatan Alla yang memiliki 8 desa/kelurahan memiliki 48 TPS yang terdiri dari: 1. Kelurahan Kalosi 11 TPS; 2. Kelurahan Kambiolangi 11 TPS; 3. Kelurahan Buntu Sugi 4 TPS; 4. Desa Pana 6 TPS; 5. Desa Sumillan 6 TPS; 6. Desa Bolang 4 TPS; 7. Desa Mata Allo 3 TPS; dan 8. Desa Taulo 3 TPS. Khusus untuk kecamatan Alla sebagai bagian dari pelaksanaan pilkada, Panitia pengawas Pemilu telah menyusun indeks kerawanan pemilu 2018. Dalam indeks kerawanan pemilu di Kecamatan Alla, pengamatan dan penilaian berdasarkan tiga dimensi yaitu penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi.Dari hasil pengamatan pada table 2 menunjukkan bahwa terdapat 2 TPS yang masuk kategori kerawanan tinggi (skor di atas 3,00) Kedua TPS tersebut adalah TPS 2 (3,13) dan TPS 9 (3,07) yang kesemuanya berada di Kelurahan Kalosi. Sementara pada kategori kerawanan sedang (2,00-2,99) terdapat 11 TPS di Kecamatan Alla yang memenuhi kriteria. Di antara 11 TPS tersebut, 4 TPS berada di Kelurahan Kalosi yaitu TPS 3 TPS 4, TPS 8 dan TPS 10. Kondisi ini semakin membuktikan hasil penilaian kerawanan di tinggi di dua TPS kelurahan Kalosi pada pilkada di wilayah Kecamatan Alla. Selain itu, TPS lainnya yang masuk kategori sedang adalah TPS 8, TPS 9, dan TPS 11 di wilayah Kelurahan Kambiolangi, TPS 2 di Desa Pana, TPS 3 di Kelurahan Buntu Sugi, TPS 4 Di desa Bolang dan TPS 6 di Desa Sumillan. Sedangkan, kategori kerawanan rendah (skor dibawah 1,99) terdapat 35 TPS di Kecamatan Alla. Desa Mata Allo dan Desa Taulo merupakan daerah dengan potensi kerawanan terendah. Berikut Kategori Kerawanan TPS di Kecamatan Alla.
- 14. Panwaslu Kecamatan Alla 13 2.2. Wilayah dengan Situasi Khusus Disamping pengukuran terhadap tiga dimensi tersebut, terdapat satu daerah yang meskipun tidak memiliki tingkat kerawanan tinggi, namun perlu mendapat perhatian khusus yang dapat diperkirakan akan mempengaruhi kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Daerah tersebut adalah Desa Pana yang berbatasan langsung dengan Kabupaten lain. Situasi khusus tersebut terkait dengan daerah perbatasan yang berpotensi memberikan dampak berupa: - Pemilih dari kabupaten lain yang migrasi ke daerah yang akan menyelenggarakan pilkada di daerah lain dengan alasan tertentu. Dampat tersebut berpotensi mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang dapat menimbulkan hilangnya hak pilih atau munculnya penduduk yang tidak memiliki hak pilih namun turut memberikan suara dalam pilkada. 2.3. TINGKAT KERAWANAN BERBASIS DIMENSI Pada dimensi penyelenggaran ditingkat Kelurahan/Desa tidak terdapat kelurahan/desa yang termasuk kerawanan tinggi. Tingkat kerawanan berada pada kategori rendah yaitu rata 1.93. Pengamatan dan penilaian pada dimensi 2.03 2.16 1.93 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 PARTISIPASI KONTESTASI PENYELENGGARAAN TINGKAT KERAWANAN WILAYAH KELURAHAN/DESA BERBASIS DIMENSI
- 15. Panwaslu Kecamatan Alla 14 Kontestasi menunjukkan derajat kerawanan sedang yaitu 2.16. Sedangkan dimensi partisipasi, derajat kerawanan berada pada level sedang yaitu 2.03. Untuk memberikan gambaran utuh, dibawah ini disajikan table tingkat kerawanan TPS berbasis dimensi di kecamatan Alla. 1) Dimensi Penyelenggaraan Pada dimensi penyelenggaraan, tidak terdapat daerah yang berada pada kategori tinggi. Terdapat tiga kelurahan/desa yang digolongkan ke dalam daerah dengan potensi kerawanan sedang. Ketiga kelurahan/desa tersebut adalah Kelurahan Kalosi (2,13), Kelurahan Buntu Sugi (2,13) dan Desa Sumillan (2,1). Sedangkan lima kelurahan/desa lainnya berada pada level dimensi rendah, yaitu 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 DESA MATA ALLO DESA TAULO DESA PANA DESA BOLANG KELURAHAN KAMBIOLANGI DESA SUMILLAN KELURAHAN BUNTU SUGI KELURAHAN KALOSI 1.63 1.83 1.95 2.08 2.22 2.1 2.05 2.4 1.73 1.97 2.23 2.25 2.12 2 2.35 2.62 1.73 1.77 1.77 1.8 1.81 2.1 2.13 2.31 TINGKAT KERAWANAN PER WILAYAH BERBASIS DIMENSI PENYELENGGARAAN KONTESTASI PARTISIPASI
- 16. Panwaslu Kecamatan Alla 15 Kelurahan kambiolangi (1,81), desa Bolang (1,8), desa Pana (1,77), desa Taulo (1,77) dan desa Mata Allo (1,73). 2) Dimensi Kontestasi Untuk dimensi Kontestasi tidak didapatkan daerah yang berkategori tinggi. Sementara itu, untuk Kelurahan/desa dengan kerawanan sedang pada dimensi kontestasi, terdapat 6 daerah dengan kategori kerawanan sedang. Keenam kelurahan desa tersebut adalah Kelurahan Kalosi (2,62), kelurahanBuntu Sugi (2,35), Desa Sumillan (2,0), Kelurahan Kambiolangi (2,12), Desa Bolang (2,25), dan Desa Pana (2,23). Untuk daerah dengan kategori kerawanan rendah tercatat dua Desa, yaitu Desa Taulo (1,97) dan Desa Mata Allo (1,73). 3). Dimensi Partisipasi Pada kerawanan berbasis dimensi partisipasi, tidak terdapat Kelurahan/Desa yang memiliki potensi kerawanan tinggi. Sedangkan, potensi kerawanan sedang pada dimensi ini berjumlah 5 desa/kelurahan. Diantara desa/kelurahan tersebut adalah Kelurahan Kalosi (2,4), kelurahan Buntu Sugi (2,05), Desa Sumillan (2,1), kelurahan Kambiolangi (2,22) dan Desa Bolang (2,08). Sebanyak tiga desa digolongkan sebagai daerah dengan potensi kerawanan rendah, yaitu Desa Pana (1,95), Desa Taulo (1,83) dan Desa Mata Allo (1,63).
- 17. Panwaslu Kecamatan Alla 16 BAB 3 ASPEK KERAWANAN PEMILU 3.1. Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Integritas dan profesionalitas penyelenggara menjadi aspek kerawanan yang perlu mendapat perhatian tinggi karena besaran skor pada tingkat kerawanan di tiga indikator, yaitu netralitas penyelenggara, penyalahgunaan wewenang penyelenggara, dan kulitas daftar pemilih tetap (DPT). Modus yang sering terjadi di antaranya penyelenggara pemilu menjanjikan sesuatu kepada calon kepala daerah atau calon legislatif. Disamping itu, penyelengggara pemilu juga dikhawatirkan memperlakukan peserta pemilu dengan tidak adil, terlibat dalam tindakan manipulasi suara, adanya kesalahan mengambil keputusan, sampai kelalaian penyelenggara. 3.2. Kontestasi Aspek kerawanan pada dimensi ini disebabkan karena tingkat kerawanan pada dua indikator. Pertama, dukungan ganda dari partai politik pengusung dalam proses pencalonan. Kedua, identifikasi pasangan calon petahana. Adanya calon petahana membuat kontestasi menjadi rawan. Hal ini dikhawatirkan berpotensi terhadap terjadinya penggunaan fasilitas negara, seperti penggunaan mobil dinas dan penggunaan gedung pemerintah oleh calon petahana. Selain itu, petahana juga rentan melakukan pelibatan ASN untuk memobilisasi dukungan. 3.3. Partisipasi Partisipasi masyarakat termasuk dimensi kategori rawan yang sangat membutuhkan perhatian khusus. Ada empat indikator yang perlu diperhatikan pada aspek partisipasi, yaitu:
- 18. Panwaslu Kecamatan Alla 17 Pertama, berkaitan dengan pemilih. Pada aspek ini, pemilih hendak memilih namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Mereka terhambat urusan administrative, baik mengenai kependudukan atau yang berkaitan dengan aturan kepemiluan. Kedua, masih dikhawatirkan adanya tindakan kekerasan terhadap pemilih mengenai partisipasi mereka. Ketiga, kondisi geografis. Wilayah-wilayah tersebut memiliki kondisi geografis yang menghambat pemilih mencapai lokasi TPS. Keempat, terkait lembaga pemantau pemilu. Tidak eksisnya lembaga pemantau pemilu yang melakukan pemantauan, memberikan advokasi, dan melaporkan temuan pelanggaran kepada pengawas pemilu dan menjadi potensi kerawanan dalam aspek partisipasi pada penyelenggaran pilkada 2018. 3.4. Netralitas Aparatur Sipil Negara Keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye merupakan aspek kerawanan pada penyelenggaran pilkada 2018. Ketidaknetralan ASN terhadap penggunaan fasilitas negara seperti gedung, mobil dinas, dan fasilitas lainnya dalam kegiatan kampanye pasangan calon seringkali menjadi rawan. 3.5. Politik Uang Politik uang merupakan kerawanan yang diduga banyak terjadi pada pilkada sebelumnya, dan juga pada pemilu legislative 2014. Namun, hampir semua pelanggaran politik uang selalu lolos dari jarring pengawasan. Praktik bagi-bagi uang maupun barang, seperti sembako sampai pembangunan sarana public merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran pemilu terkait politik uang. 3.6. Aspek lain Potensi Sumber Kerawanan Berdasarkan pengamatan penyelenggaraan Pilkada sertentak, setidaknya ada tiga aspek penting yang dapati dipotret oleh pengawas pemilu 2018, yaitu keamanan, politik identitas (politik SARA), dan penggunaan media sosial.
- 19. Panwaslu Kecamatan Alla 18 a. Keamanan Indikator Penilaian terhadap aspek keamanan mencakup, perusakan terhadap fasilitas penyelenggara, kekerasan fisik terhadap penyelenggara, intimidasi terhadap penyelenggara, substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media, konflik antarpeserta pemilu, tim sukses, pendukung, pengaruh agama/adat, dan kekerasan terhadap pemilih. b. Politik Identitas Indikator penilaian terhadap aspek politik identitas terjadi di level agama, suku atau etnis tertentu, dan keluarga. Indikator yang masuk pada kategori aspek politik identitas adalah substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media, kekerabatan politik calon, dan pengaruh pemuka agama/adat. 3.7. Aspek Media Sosial Penilaian terhadap aspek media sosial mencakup dua indikator, yaitu substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media serta kekerabatan politik calon. Pada dasarnya indikator tersebut dapat terjadi disebabkan karena maraknya penggunaan media sosial dalam mengkampanyekan politik identitas pada penyelengaraan pilkada 2018. 3.8. Aspek lain Potensi Sumber Kerawanan Aspek lain potensi sumber kerawanan pilkada 2018 adalah pro-kontra tim sukses kotak/kolong kosong. Fenomena calan tunggal melawan kotak kosong ini tidak bisa dipungkiri akan melahirkan kecurangan yang lebih terbuka atau besar. Meski pada prinsipnya pilkada itu seharusnya menghadirkan kompetisi yang sehat para pasangan calon. Fenomena ini tidaklah menyalahi aturan. Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pilkada. Karena MK telah memutuskan maka penyelenggara pemilu hanya dapat mengantisipasi lewat pengawasan di daerah pemilihan dengan calon tunggal tersebut.
- 20. Panwaslu Kecamatan Alla 19 Menurut Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifudin bahwa adanya calon tunggal di berbagai daerah sebetulnya membuat potensi kecurangan pasti ada dan besar dan rentan terhadap ajakan agar pemilih nantinya tidak hadir. Dengan begitu, pemilih menjadi sedikit karena hanya terdapat satu calon Mengenai keamanan dari potensi konflik, akan menjadi tugas aparat Keamanan Penertiban Nasional. KPU Kabupaten Enrekang harus tetap melakukan sosialisasi pilkada damai dari berbagai potensi konflik yang ada. Partisipasi parpol dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Enrekang menjadi tugas pentingyang harus dilaksanakan. Keamanan itu tugas kita semua,termasuk parpol ketika melakukan tahapan-tahapan pilkada ini. Karena mereka yang dapat meredam sesame pendukung.
- 21. Panwaslu Kecamatan Alla 20 BAB 4 TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI 4.1. Tindak Lanjut Pencegahan: 1. Membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan lembaga penyelenggara pemilu serta stakeholder pilkada terutama pemerintah setempat, kepolisian serta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dalam rangka mendapatkan data dan informasi serta mengefektifkan kerja kolaboratif untuk pencegahan pelanggaran pemilu. Terutama terkait dengan antisipasi penggunaan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), politisasi Birokrasi, politik Identitas, dan Politik Uang yang akan berimplikasi pada terganggunya tahapan dan integritas Pemilu. 2. Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan informasi public dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye relawan serta pasangan calon, baik melalui kegiatan koordinasi maupun menggunakan media massa, cetak, elektronik maupun media sosial, dalam rangka mengefektifkan pencegahan pelanggaran serta menumbuh-kembangkan pengawasan partisipatif. Pengawasan: 1. Bersikap dan bertindak proaktif dalam menjalankan agenda dan kegiatan pengawasan pemilu, serta bersikap responsive terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu. 2. Bekerja secara taktis dengan menggerakkan sumber daya structural organisasi pengawas pemilu untuk mencapai efektifitas pengawasan.
- 22. Panwaslu Kecamatan Alla 21 3. Memperkuat supervise kepada jajaran pengawas pemilu dibawahnya untuk memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggaraan pengawasan pemilu. 4. Melibatkan peran serta kelompok masyarakat dalam kegiatan pengawasan pemilukada untuk mendektsi dan melaporkan dugaan pelanggaran terutama terkait dengan daftar pemilih, penggunaan isu sara dalam kampanye, politik uang, politik birokrasi, dan politik identitas. Penindakan Pelanggaran dan Sengketa 1. Melaporkan secara aktif dan berkala ke jajaran pengawas lebih tinggi terkait penanganan pelanggaran pilkada. 2. Memperkuat koordinasi dalam rangka membangun kesepahaman dengan penegak hokum dalam Sentra GAKKUMDU (Penegakkan Hukum Terpadu), untuk mengoptimalkan penanganan pelanggaran pidana pilkada. 3. Memperkuat pemahaman dan kemampuan dalam memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pilkada dan penyelesaian sengketa. 4. Memperkuat koordinasi dengan pihak terkait pengawasan terhadap netralitas ASN dan penggunaan fasilitas negara. 5. Menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memberikan informasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pilkada. 4.2. Rekomendasi KPU – PPK/PPS 1. Mengoptimalkan Supervisi terhadap struktur di bawahnya dalam memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara pilkada. 2. Memastikan profesionalitas struktur dibawahnya dalam rangka menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan Undang-Undang. 3. Memberikan perhatian seksama pada persoalan daftar pemilih serta menjamin bahwa setiap pemilih yang hendak melakukan pemilihan dapat melaksanakan haknya tersebut.
- 23. Panwaslu Kecamatan Alla 22 4. Memberikan perhatian khusus pada masalah dukungan ganda dari partai politik pengusung dalam proses pencalonan. 5. Memastikan setiap TPS mudah dijangkau pemilih, tidak ada pemilih yang terkendala masalah geografis. PESERTA PILKADA (PARTAI POLITIK DAN PASANGAN CALON) 1. Melakukan kampanye bersih dengan menghindari penggunaan isu SARA, penggunnaan politik uang, menghindari pelibatan ASN, dan penggunaan fasilitas negara, 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di setiap tahapan pilkada. APARAT KEAMANAN/PENEGAK HUKUM 1. Memberikan perlindungan terhadap penyelenggara pemilu dari potensi tindak kekerasan; 2. Memberikan perlindungan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas, adil, dan mandiri terutama kekerasan fisik terhadap pemilih. MASYARAKAT SIPIL 1. Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam mengawal proses pilkada untuk meminimalisasi potensi kecurangan yang terjadi. 2. Meningkatkan partisipasi kelompok perempuan dan minoritas seperti kelompok disabilitas dan pemilih marjinal lainnya dalam Pilkada Serentak. MEDIA 1. Mengedepankan kode etik jurnalistik dan penyiaran agar jalannya pilkada berjalan jujur, adil, dan demokratis, termasuk tidak menyebarkan isu-isu sensitive yang memicu konflik masyarakat, terkait agenda pilkada, tidak menyebarkan berita atau informasi bohong (Hoax) yang memicu konflik di public, terutama antara pasangan calon dan pihak yang tidak bertanggung jawab.
- 24. Panwaslu Kecamatan Alla 23 2. Menyajikan liputan dan pemberitaan berimbang (cover both sides) dalam konteks memberikan informasi yang produktif bagi public. Pada dasarnya kami berkewajiban untuk mengawasi jalannya pilkada dengan sebaik-baiknya, namun peran serta dan kepedulian Stekholder, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda terhadap suksesnya Pemilu sangat diharapkan.
- 25. Panwaslu Kecamatan Alla 24 DAFTAR PUSTAKA Bawaslu Republik Indonesia, 2014. IKP Pemilihan Legislatif Tahun 2014. Jakarta Bawaslu Republik Indonesia, 2014. IKP Pemilihan Presiden Tahun 2014. Jakarta Bawaslu Republik Indonesia, 2014. IKP Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015. Jakarta Bawaslu Republik Indonesia, 2014. IKP Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017. Jakarta Bawaslu Republik Indonesia, 2014. IKP Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Jakarta View publication statsView publication stats