Instrumen survey pemetaan politik untuk pemilihan umum kepala daerah perlu disusun dengan baik agar hasilnya akurat. Workshop dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan instrumen survey seperti pertanyaan kuisioner dan teknik wawancara. Peserta workshop meliputi 12 pengurus lembaga survey Solo Raya Polling yang berlatih menyusun instrumen untuk survey simulasi pemilihan kepala daerah Salatiga 2017.
Dokumen tersebut membahas latar belakang masalah mengenai pentingnya sosialisasi politik dan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Dokumen ini juga menjelaskan identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang berfokus pada pengaruh intensitas sosialisasi politik dan pemahaman demokrasi terhadap
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
油
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Dokumen tersebut membahas tentang peran pemodal politik dalam pemilihan kepala daerah langsung di Jawa Tengah. Ia menjelaskan bagaimana klientelisme dan patrimonialisme yang dilakukan pemodal politik mempengaruhi perilaku pemilih dan calon kepala daerah melalui jaringan sosial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran pemodal politik secara lebih mendalam dengan menggunakan metode wawancara dan observasi
JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PARPOL DAN CALON PRESIDENT PADA PEMILU 2014 Australia
油
Survei menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan SBY-Budiono umumnya buruk, dimana 70,8% responden menilai kinerja mereka buruk atau sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh kepemimpinan pemerintahan yang lemah dan sering tersandera kepentingan partai koalisi."
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Survei menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan SBY-Budiono dalam menangani berbagai masalah seperti korupsi, ekonomi, energi, pangan, sosial dan keamanan. Kondisi ekonomi rumah tangga dan nasional dinilai memburuk selama periode tersebut. Integritas lembaga pemerintah juga dianggap masih rendah dalam memerangi korupsi.
Dokumen tersebut membahas sejarah dan metode pengawasan pemilu di Indonesia, termasuk perbedaan antara pemantauan dan pengawasan pemilu, dinamika pengawasan pemilu di Indonesia dari masa ke masa, tantangan dan kendala pengawasan pemilu, serta tujuan pengawasan pemilu.
Laporan akhir pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemulaNurul Hidayah
油
Dokumen tersebut merupakan hasil penelitian mengenai pengetahuan pemilih pemula tentang pemilu. Penelitian ini menunjukkan bahwa hanya pengertian pemilu dan waktu pelaksanaan rutin pemilu yang diketahui dengan baik oleh pemilih pemula, sementara pengetahuan mereka mengenai aspek-aspek lain pemilu masih sangat minim.
Berdasarkan survei terakhir sebelum pemilu 2014, hasilnya cukup mendekati perolehan suara partai menurut Quick Count. Survei ini dapat diandalkan untuk membaca aspirasi pemilih. Berdasarkan elektabilitas tokoh partai lima besar, kemungkinan maksimal hanya ada 4 pasangan capres-cawapres, dipimpin PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat atau PKB. Calon PDIP Jokowi, Golkar Bakrie, serta calon Gerindra
Teks tersebut membahas tentang golput dan peran pengawas pemilu. Golput dapat dikelompokkan menjadi golput by choice, golput by accident, dan golput by design. Pengawas pemilu berperan untuk mencegah golput dengan sosialisasi hukum pemilu dan mengawasi proses pemutakhiran data pemilih. Mereka juga bertugas menindaklanjuti pelanggaran yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan hak pilih.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut merangkum penelitian tentang iklan politik para kandidat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2008. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan iklan setiap kandidat, frekuensi pemasangan iklan, indikasi black campaign, dan pengaruh iklan terhadap pemilih. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan wawancara dengan tim kamp
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MHDadang DjokoKaryanto
油
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai. Tiga faktor penting yang mempengaruhi terciptanya pemilu yang aman dan damai adalah kesadaran (polisi), motivasi, dan dukungan peran masyarakat. Komitmen moral dari seluruh pihak diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang aman, nyaman, selamat dan damai.
Press Rilis "STAGNASI KEPUASAN PUBLIK TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN SBY-BOEDI...Poltracking Institute
油
Hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan stagnasi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono dan DPR RI periode 2009-2014 berdasarkan survei nasional yang dilakukan pada September 2013 terhadap 2010 responden di 33 provinsi di Indonesia."
Elektabilitas dan popularitas adalah dua hal yang berbeda. Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan seseorang setelah proses seleksi, sedangkan popularitas adalah tingkat keterkenalan di mata publik. Untuk memenangkan pemilu, calon harus memiliki elektabilitas tinggi melalui kampanye yang efektif dengan memahami kebutuhan konstituen, bukan hanya mengandalkan popularitas semata.
Dokumen tersebut membahas tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (Pemilukada) dan berbagai masalah yang terkait dengan pelaksanaannya seperti kemerosotan kualitas demokrasi, pentingnya pengawasan masyarakat, dan perbaikan sistem Pemilukada untuk mencegah praktik kecurangan dan meningkatkan partisipasi rakyat yang berkualitas.
Dokumen tersebut membahas tentang opini publik dan survei pendapat (polling) sebagai alat untuk mengukur pandangan masyarakat. Ia menjelaskan definisi dan tujuan polling, pentingnya metode ilmiah dalam melakukan polling, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil polling seperti waktu, metode, dan urutan pertanyaan. Dokumen ini juga membahas tentang pentingnya memperhatikan lembaga dan metodologi yang melakukan
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
Survei menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan SBY-Budiono dalam menangani berbagai masalah seperti korupsi, ekonomi, energi, pangan, sosial dan keamanan. Kondisi ekonomi rumah tangga dan nasional dinilai memburuk selama periode tersebut. Integritas lembaga pemerintah juga dianggap masih rendah dalam memerangi korupsi.
Dokumen tersebut membahas sejarah dan metode pengawasan pemilu di Indonesia, termasuk perbedaan antara pemantauan dan pengawasan pemilu, dinamika pengawasan pemilu di Indonesia dari masa ke masa, tantangan dan kendala pengawasan pemilu, serta tujuan pengawasan pemilu.
Laporan akhir pengetahuan mengenai pemilu di kalangan pemilih pemulaNurul Hidayah
油
Dokumen tersebut merupakan hasil penelitian mengenai pengetahuan pemilih pemula tentang pemilu. Penelitian ini menunjukkan bahwa hanya pengertian pemilu dan waktu pelaksanaan rutin pemilu yang diketahui dengan baik oleh pemilih pemula, sementara pengetahuan mereka mengenai aspek-aspek lain pemilu masih sangat minim.
Berdasarkan survei terakhir sebelum pemilu 2014, hasilnya cukup mendekati perolehan suara partai menurut Quick Count. Survei ini dapat diandalkan untuk membaca aspirasi pemilih. Berdasarkan elektabilitas tokoh partai lima besar, kemungkinan maksimal hanya ada 4 pasangan capres-cawapres, dipimpin PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat atau PKB. Calon PDIP Jokowi, Golkar Bakrie, serta calon Gerindra
Teks tersebut membahas tentang golput dan peran pengawas pemilu. Golput dapat dikelompokkan menjadi golput by choice, golput by accident, dan golput by design. Pengawas pemilu berperan untuk mencegah golput dengan sosialisasi hukum pemilu dan mengawasi proses pemutakhiran data pemilih. Mereka juga bertugas menindaklanjuti pelanggaran yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan hak pilih.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut merangkum penelitian tentang iklan politik para kandidat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2008. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan iklan setiap kandidat, frekuensi pemasangan iklan, indikasi black campaign, dan pengaruh iklan terhadap pemilih. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan wawancara dengan tim kamp
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MHDadang DjokoKaryanto
油
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai. Tiga faktor penting yang mempengaruhi terciptanya pemilu yang aman dan damai adalah kesadaran (polisi), motivasi, dan dukungan peran masyarakat. Komitmen moral dari seluruh pihak diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang aman, nyaman, selamat dan damai.
Press Rilis "STAGNASI KEPUASAN PUBLIK TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN SBY-BOEDI...Poltracking Institute
油
Hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan stagnasi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono dan DPR RI periode 2009-2014 berdasarkan survei nasional yang dilakukan pada September 2013 terhadap 2010 responden di 33 provinsi di Indonesia."
Elektabilitas dan popularitas adalah dua hal yang berbeda. Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan seseorang setelah proses seleksi, sedangkan popularitas adalah tingkat keterkenalan di mata publik. Untuk memenangkan pemilu, calon harus memiliki elektabilitas tinggi melalui kampanye yang efektif dengan memahami kebutuhan konstituen, bukan hanya mengandalkan popularitas semata.
Dokumen tersebut membahas tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (Pemilukada) dan berbagai masalah yang terkait dengan pelaksanaannya seperti kemerosotan kualitas demokrasi, pentingnya pengawasan masyarakat, dan perbaikan sistem Pemilukada untuk mencegah praktik kecurangan dan meningkatkan partisipasi rakyat yang berkualitas.
Dokumen tersebut membahas tentang opini publik dan survei pendapat (polling) sebagai alat untuk mengukur pandangan masyarakat. Ia menjelaskan definisi dan tujuan polling, pentingnya metode ilmiah dalam melakukan polling, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil polling seperti waktu, metode, dan urutan pertanyaan. Dokumen ini juga membahas tentang pentingnya memperhatikan lembaga dan metodologi yang melakukan
Dokumen tersebut membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu bagi kelancaran demokrasi. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan unsur penting dalam demokrasi. Namun, partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui pendidikan politik oleh penyelenggara pemilu, partai politik, dan berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman tentang dem
Dokumen tersebut merangkum biografi singkat Achmad Rozi El Eroy dan pengalamannya dalam berbagai organisasi. Dokumen juga memberikan tips mengenai perencanaan kampanye caleg, termasuk merancang strategi, menentukan metode, dan mengatur sumber daya untuk kampanye.
Dokumen ini membahas upaya peningkatan pemahaman demokrasi di kalangan siswa SMA di Indonesia. Kegiatan ini akan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi melalui seminar, diskusi kasus, sayembara menulis, dan pemilihan duta demokrasi. Tujuannya adalah membentuk karakter demokratis siswa dan menanamkan budaya demokrasi sejak dini.
Dokumen tersebut membahas tentang perilaku pemilih masyarakat Melayu dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ketapang tahun 2009. Dokumen menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, dan tinjauan pustaka mengenai teori-teori perilaku pemilih seperti pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional.
Dokumen tersebut membahas tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi di tingkat provinsi di Indonesia berdasarkan tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi. IDI diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perbandingan tingkat demokrasi antar provinsi di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pemilihan umum serentak 2024 yang berkualitas dan berintegritas. Isu-isu utama yang diidentifikasi meliputi regulasi, sumber daya manusia penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih/publik. Dokumen tersebut juga menampilkan diagram alir dan tabel yang menjelaskan hubungan antar variabel terkait kualitas pemilu serta titik-titik permasalahan yang perlu ditangani.
1. ADIWIDYA, Volume I Nomor 1 - November 2017 79
INSTRUMEN SURVEY PEMETAAN POLITIK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
(PILKADA)
Oleh :
Suwardi dan Aris Tri Haryanto
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Slamet Riyadi Surakarta
ABSTRAK
Pengabdian pada masyarakat ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan data survey
pemetaan politik. Tingkat akurasi data salah satunya disebabkan intrumen survey yang disusun
kurang kredible. Aspek relibilitas dan validitas instrument belum melalui skrinning yang cukup.
Secara khusus pengabdian ditujukan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan
tehnis dalam hal (a) menentukan instrument survey yang dapat digunakan dalam survey pemetaan
politik pemilihan umum kepala daerah; (b) menyusun instrument kusioner yang baik dan benar
guna melakukan survey pemetaan politik pemilihan umum kepala daerah. Metode pengabdian
berbentuk workshop. Peserta diberikan materi pengetahuan disekitar penyusunan instrument survey,
menyusun pertanyaan kuisioner secara efektif, tehnik wawancara efektif dan menyampaian data
lapangan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan di Solo Raya Polling melibatkan duabelas pengurus
dan team survey. Simulasi pelaksanaan survey mengambil setting pemilihan umum kepala daerah
(Pilkada) Salatiga 2017.
Kata Kunci: Survey, kuisioner, pilkada dan instrument
PENDAHULUAN
Penelitian tentang pendapat umum
sudah lama ada. Hal ini seiring dengan
perkembangan Negara modern yang
menempatkan rakyat sebagai bagian penting
dalam kehidupan bernegara. Pemerintahan
moden tidak lebih sebagai representasi dari
kemauan masyarakatnya. Untuk itulah
mengetahu pendapat umum atau pendapat
masyarakat menjadi penting.Pertanyaannya
adalah bagaimana mengetahui pendapat
rakyat? Apakah rakyat menilai apa yang
dilakukan oleh pemerintah sudah benar, kalau
salah bagaimana tindakan yang benar manurut
rakyat? Secara umum untuk mengetahui
pendapat rakyat tersebut melalui pemilu.
Dalam jangka waktu tertentu rakyat
mendapatkan kesempatan untuk menyatakan
hasratnya terhadap garis garis politik yang
harus diikuti oleh Negara, masyarakat dan
orang orang yang melaksanakan kebijakan
tersebut (Eriyanto,27).
Pendapat yang berbeda diungkapkan
oleh George Gallup. Berbeda dengan
pelaksanaan demokrasi langsung. Direct
election untuk menentukan pilihan politik
yang berlangsung di Yunani sekitar 430 SM.
Rakyat menyatakan langsung pendapatnya
tentang suatu kebijakan pemerintah,
menyetujui atau tidak menyetujui kebijakan
tersebut.
Praktek demokrasi langsung tersebut
tidak mungkin dilakukan dimasa sekarang
dimana jumlah penduduk dengan tingkat
penyebaran yang luas. Itulah alasan kenapa
demokrasi langsung kemudian diganti dengan
2. 80 ADIWIDYA, Volume I Nomor 1 - November 2017
demokrasi perwakilan. Representative
democracy menempatkan kedaulatan dan
kekuasaan rakyat diwakilkan kepada wakil
wakilnya.
Sistem demokrasi model. Demokrasi
perwakilan ini dianggap oleh Gallup
membahayakan karena keputusan
keputuasan politik dengan mengatasnamakan
rakyat kemudian didominasi oleh sekelompok
elit pemimpin politik dalam hal ini
pemerintah dan anggota anggota parlemen.
Pendapat umum lantas bersumber hanya dari
elite minoritas pemimpin pemerintah dan
anggota parlemen.
Kehidupan demokrasi yang demikian,
peran pers juga menjadi tidak sempur.
Keseimbangan arus informasi lebih banyak
beraqsal dari atas. Pers sebagai pilar
demokrasi ke empat hanya mampu menyadap
suara arus bawah yang terbatas atas nama
subyektivitas sumber atau bahkan per situ
sendiri. Keterbatasan sumber informasi arus
bawah itupun segera dapat dipatahkan dengan
argument subyektivitas sumber, dan tidak ada
legitimasi apapun yang membenarkan sumber
tersebut mengatasnamakan pendapat umum.
Selebihnya hanya pendapat pribadi sumber.
Bukan pendapat umum.
Pada situasi seperti ini menunjukan
peran dari polling pendapat public menjadi
penting. Namun demikian polling hanya dapat
dibenarkan dan diakui kesahihannya apabila
memenuhi berbagai kriteria yang
dipersyaratkan dalam metode ilmiah.
Polling atau jajak pendapat di
Indonesia perkembanggannya seiring dengan
system demokrasi yang berkembang. Sejak
era demokratisasi system politik tahun 1998
polling banyak diperhatikan lebih banyak
kalangan khususnya para praktisi politik.
Sistem demokrasi yang mengharusnya
penyelenggaraan pemilu berjalan secara lebih
bebas, jujur dan adik memaksa kandidat
pejabat politik bersaing secara lebih feer. Mau
tidak mau politisi tersebut harus berhitung
besaran popularitas, dukungan dan
elektabilitas yang ia miliki.
Popularitas menghitung angka dari
penjumlah pemilih yang mengenali kandidat.
Dalam politik pengenalan menjadi penting.
Melalui pengenalan itulah pemilih
mengetahui profil dari kandidat. Tanpa
adanya pengenalan yang baik pemilih akan
kesulitan untuk menentukan pilihannya secara
lebih benar. Namun demikian sebelum
menentukan pilihannya, pemilih dihadapkan
pada pertanyaan kelayakan kandidat tersebut
untuk dipilih. Inilah yang dinakan dukungan
atau istilah lainnya adalah acceptabilitas.
Penilaian pemilih sampai pada satu sikap
bahwa kandidat tersebut dapat dipercaya
untuk menduduki jabatan politik yang
diperebutkan.
Sedangkan elelektabilitas atau
keterpilihan merupakan perilaku akhir
pemilih dalam menentukan pilihannya.
Elektabilitas dari seorang politisi dalam
sebuah kontestasi politik senyatanya haya
dapat diketahui setelah pemilih keluar dari
3. ADIWIDYA, Volume I Nomor 1 - November 2017 81
dalam bilik suara di tempat pemungutan suara
(TPS).
Dengan demikian sebenarnya polling
atau jajak pendapat politik khususnya
menghadapi event pemilihan umum.
Pemilihan legislative (Pileg), pemilihan
presiden (Pilpress), maupun pemilihan kepala
daerah (Pilkada) ataupun ilihan pemilihan
lain dimana melibatkan masa dalam jumlah
banyak sebagai pemilih. Polling politik
tersebut hakekayatnya hanya mengukur tiga
variable sebagaimana di sebutkan diatas,k
yaitu: popularitas, acceptabilitas dan berujung
pada elektabilitas. Ketiga variable ukuran
politik tersebut kemudian dinamakan political
personal. Kehebatan seorang politisi
ditentukan oleh political personal tersebut.
Polling pemetaan politik untuk
menghadapi event kontestasi politik dapat
dilakukan jauh sebelum penyelenggaraan
pemilu hingga mendekati hari pemungutan
suara. Hal ini mengingat kerja politik tidak
bisa bersifat instan. Kerja politik
membutuhkan kontinuitas dengan akselerasi
potif hingga hari pemungutan suara.
Pentingnya survey bagi seorang kandidat
dapat diekumakan beberapa alasannya, antara
lain: (1) hasil survey menjadi landasan utama
tim sukses menentukan strategi pemenangan
kandidat; (2) mengetahui bagaimana
peta/sebaran dukungan dan preferensi pemilih
terhadap kandidat berdasarkan aspek:
wilayah, usia, jenis kelamin, pekerjaan,
agama, afiliasi keagaamaan dan organisasi
sosial, serta tingkat sosio-ekonomi; (3)
mengetahui bagaimana tingkat popularitas
kandidat di masyarakat, baik pada masa pra-
kampanye maupun pada masa kampanye
menjelang pemilihan; (4) menaksir besaran
dana yang diperlukan untuk membiayai
kampanye; (5) melalui survey tim sukses
dapat mengemas pencitraan kandidat sesuai
dengan yang diharapkan pemilih dan dapat
menggunakan media kampanye yang tepat;
(6) mengidentifikasi isu-isu strategis yang
berkembang di masyarakat sebagai bahan
kampanye kandidat dan dapat menyusun
program kampanye sesuai kehendak pemilih;
(7) mengetahui besaran peluang atau
probabilitas menang kandidat dalam Pemilu;
(8) Sarana sosialisasi kandidat kepada
masyarakat.
Pada setiap tahapan kerja politik guna
meningkatkan political personal
membutuhkan kecermatan metode jajak
pendapat yang berbeda. Ketika hari
pemungutan suara masih lama, misalnya lebih
dari Sembilan bulan akan berbeda dengan
metode kurang dari enam bulan, kurang dari
tiga bulan, kurang dari satu minggu hingga
kurang dari beberapa hari kedepan. Namun
demikian dari kesekian ketentuan akademik
tentang metode jajak pendapat ada satu hal
yang perlu di cermati, yaitu bagian instrument
survey jajak pendapat. Yadi yang memuat
tulisannya dalam
www.independentsurvey.wordpress.com
mengemukakan beberapa tahapan
dilakukannya survey pemetaan politik, yaitu
survey perlu diadakan minimal 2 kali dalam
4. 82 ADIWIDYA, Volume I Nomor 1 - November 2017
setahun (per semester) untuk mengetahui
popularitas kandidat dan penyerapan aspirasi
masyarakat guna pencitraan kandidat yang
akan dipersiapkan pada Pemilu yang akan
datang. Dan 3 kali sebelum hari H Pemilu
dilakukan. Survey Pertama menjelang Pemilu
sebaiknya dilakukan secepat mungkin. Sebab
kandidat yang tahu situasi lebih cepat
memiliki kemungkinan menang lebih besar.
Survey Pertama ini digunakan untuk
mengukur modal dasar yang dimiliki kandidat
dan mengukur harapan masa pemilih. Survey
pertama dipakai sebagai dasar pencitraan
kandidat, dan strategi pemasaran dan
pemenangan kandidat. Survey kedua diadakan
3-2 bulan setelah tim sukses bergerak
memasarkan kandidat (berkampanye). Survey
ini digunakan untuk mengetahui seberapa
efektif strategi kampanye yang telah
dilakukan. Survey ketiga diadakan pada saat
pelaksanaan kampanye Pemilu. Survey ini
digunakan untuk mengetahui seberapa efektif
strategi kampanye dan upaya pemenangan
yang telah dijalankan. Juga untuk menilai
berapa kira-kira perolehan suara kandidat
dalam Pemilu nanti dan langkah-langkah yang
akan ditempuh selanjutnya.
Berdasarkan latar belakang yang telah
uraikan, pengabdian pada masyarakat ini
merumuskan permasalah sebagai berikut: (a)
Apa saja intrumen survey yang dapat
digunakan untuk melakukan survey pemetaan
politik secara efeftif; (b) Bagaimana
instrument survey berupa kuisioner dapat
disusun dengan baik?
Target pelaksanaan Pengabdian
kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:
(1) Meningkatkan pemahaman peserta akan
berbagai instrumen yang dapat digunakan
dalam melakukan survey pemetaan politik;
(2) Meningkatkan kemampuan peserta untuk
mengoperasionalkan pengumpulan data
dengan menggunakan instrumen survey
pemetaan politik; dan (3) Memahami arti
pentingnya responden di titik lokasi survey
yang telah ditentukan dengan metode
akademik yang baik.
Sedangkan luaran yang dapat
diberikan melalui pengabdian pada
masyarakat ini adalah sebagai berikut: (1)
Memberikan pemahaman peserta akan
berbagai instrumen yang dapat digunakan
dalam melakukan survey pemetaan politik;
(2) Memberikan pemahaman metode dan
tehnik operasionalisasi pengumpulan data
dengan menggunakan instrumen survey
pemetaan politik; dan (3) Memberikan
pemahaman akan arti pentingnya responden
di titik lokasi survey yang telah ditentukan
dengan metode akademik yang baik.
METODE PELAKSANAAN
Lokasi yang menjadi sasaran kegiatan
pengabdian ini adalah lembaga survey Solo
Raya Polling Surakarta. Pemilihan lokasi di
dasarkan pada pertimbangan; (1) jangkauan
wilayah dari kampus Unisri; (2) sebagai
lembaga survey (private) masih
membutuhkan pembinaan agar mampu
meningkatkan kualitas kinerjanya; (3)
5. ADIWIDYA, Volume I Nomor 1 - November 2017 83
Memiliki profile dan aktivitas cukup baik
dalam menjalin kerjasama dengan partai
politik maupun actor politik local dalam
berbagai event politik.
Tahapan kegiatan pelaksanaan
pengabdian dilakukan sebagai berikut:
1. Proposal kegiatan dibuat sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan. Proposal
juga bermanfaat untuk menginformasikan
rencana pelaksanaan kegiatan ini kepada
pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Slamet Riyadi
Surakarta, dan lokasi kegiatan, yaitu
Lembaga Survey SOLO RAYA
POLLING Kota Surakarta.
2. Perizinan yang dimaksud adalah
perizinan kelembagaan, dan lokasi.
Perizinan kelembagaan berupa
penyampaikan pemikiran yang tertuang
dalam proposal ini kepada LPM Unisri
Surakarta. Sedangkan Perizinan lokasi
adalah penyampai surat dan proposal
yang ditujukan kepada Ketua Lembaga
Survey SOLO RAYA POLLING Kota
Surakarta, untuk memperoleh ijin dan
tanggapan atas rencana kegiatan yang
akan dilakukan sesuai dengan proposal
yang ada. Dalam hal perizinan lokasi
pelaksana kegiatan telah melakukan
komunikasi secara informal dengan
Ketua dan Pengurus Teras Lembaga
Survey SOLO RAYA POLLING Kota
Surakarta.
3. Pelaksanaan Kegiatan. Pelaksanaan
kegiatan utama berupa Presentasi,
Ceramah dan Tanya Jawab dengan tujuan
agar audien mengerti, memahami dan
memiliki kemampuan untuk melakukan
pemetaan politik untuk
menyelenggarakan kegiatan survey
pemetaan politik pemilihan umum kepala
daerah (Pilkada) Susunan acara kegiatan
sebagai berikut: (1) Pembukaan Oleh
Ketua Lembaga Survey SOLO RAYA
POLLING Kota Surakarta; (2)
Penyampaian Maksud dan Tujuan
Kegiatan Team Pengabdian Unisri
Surakarta; (3) Presentasi materi I; (2)
Presentasi materi II; Tanya Jawab; (4)
Pembacaan Kesimpulan; (5) Penutup.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbaikan kualitas data survey Solo
Raya Polling menjadi tujuan utama kegiatan
pengabdian pada masyarakat ini. Tujuan
utama ini dijabarkan dalam tiga sasaran
perbaikan komponen survey, yaitu (1)
Pengetahuan Intrumen Survey; (2) kusioner;
(3) ketrampilan wawancara; (4) responden
dan titik lokasi survey. Berikut ini di
paparkan pembahasannya.
1. Pengetahuan Instrumen Survey
Penyusunan quetionnaire agar
efektif dan efisien, dapat dilakukan
dengan langkah langkah sebagai
berikut: (1) Menentukan Variabel yang
akan diteliti : Mengidentifikasi item-item
apa saja yang akan disurvey sesuai
dengan keinginan klien; (2) Menentukan
Indikator : Memutuskan terlebih dahulu
6. 84 ADIWIDYA, Volume I Nomor 1 - November 2017
indicator-indikator apa saja yang ada dan
dapat diukur melalui kegiatan survey; (3)
Menentukan Subindikator : Menelaah dan
membuat Subindikator dari item-item
indicator yang akan disurvey; (4)
Mentransformasi Subindikator ke dalam
questionnaire; (4) Pembuatan
Quetionnaire yang efektif dan efisien.
Survey pemetaan politik untuk
Pilkada setidaknya menggunakan tiga
jenis instrument, yaitu
a. Kuisioner berupa daftar pertanyaan
tertutup. Setelah pencacah
menjalankan semua prosedur dan
etika bertamu, serta menyampaikan
maksud kedatangannya, yaitu untuk
melakukan wawancara terkaitan
dengan pelaksanaan pilkada.
Kuisioner tidak diberikan kepada
responden, tetapi tetap dipegang oleh
pencacah. Responden cukup
menyampaikan sikap atau menjawab
pertanyaan kuisioner yang dibacakan
oleh pencacah. Berdasarkan jawaban
responden pencacah memberikan
tanta pilihan jawaban atau sikap yang
telah di sediakan pada pertanyaan
tersebut. Bila mana pertanyaan
kuisioner disediakan instrument
pembantu maka pencacah diwajibkan
menggunakan instrument tambahan
tersebut.
Pertanyaan pertanyaan dalam
kuisioner setidaknya terdiri dari: (1)
identitas responden: nomor kusioner;
usia, jenis kelamin, keyakinan/
agama, alamat titik lokasi survey; (2)
Popularitas; (2) Acceptabilitas; (3)
Elektabilitas; (4) Isu krusial
menyangkut profile kandidat
pasangan calon kepala daerah dan
atau wakil kepala daerah; (5) money
politik; (6) konstituen partai politik.
7. ADIWIDYA, Volume I Nomor 1 - November 2017 85
b. Instrumen model kertas suara.
Contoh instrument gambar 1.
Intrumen ini digunakan untuk
memudahkan pencacah mengetahui
pilihan pemilih. Pertanyaan survey
dengan instrument ini dimaksudkan
untuk menggali tingkat elektabilitas
kandidat calon kepala daerah dan
atau calon wakil kepala daerah.
Sambil menyodorkan instrument ini
pencacah meminta responden untuk
menentukan pilihan bila pilkada
dilakukan pada saat survey
dilakukan. Responden tidak perlu
menjawab tetapi dengan cara
mencoblos pasangan calon kepala
daerah wakil kepala daerah.
Sebelum disampaikan kepada
resonden instrument ini dilipat
sebagaimana layaknya kertas suara
pada pemungutan suara pilkada
sesungguhnya. Setelah responden
menentukan pilihannya dengan cara
mencoblos instrument kembali
dilipat dan dimasukan dalam kotok
yang telah dibawa oleh pencacah.
Tehnik ini dimaksudkan untuk
mengurangi bias pilihan responden.
Sehingga data elektabilitas lebih
berkualitas.
8. 86 ADIWIDYA, Volume I Nomor 1 - November 2017
Gambar 1 Instrumen Model Kerta Suara Pemilih
Sumber: Instrumen survey Pilkada Rembang 2016
c. Instrumen Partai Politik. Instrumen
ini sebenarnya dimaksudkan untuk
menentukan kategori konstituen
partai politik dari responden. Survey
pemetaan politik sangat penting
untuk mengetahui sikap dan
preferensi politik pilkada
berdasarkan pengelompokan
konstituen partai politiknya. Kepada
responden ditanyakan pada pemilu
legislatif tahun 2014 (pileg terdekat)
responden memilih partai politik apa.
Penggunaan alat bantu instrumen
partai politik ini untuk
mengeliminasi adanya bias data.
Responden umumnya agak sulit
untuk mengungkapkan pilihan partai
politik. Dengan instrumen ini
pencacah tinggal menyodorkan
instrumen dan mengajukan
pertanyaan parpol mana yang dipilih
pada pemilu legislatif 2014. Dengan
begitu responden tidak perlu
menjawab, cukup menunjuk tanda
gambar parpol saja. Kemudian
pencacah menandai pilihan partai
politik pada lembar kuisionar.
9. ADIWIDYA, Volume I Nomor 1 - November 2017 1
2. Responden dan titik lokasi survey
Bagian krusial penentu kualitas
data survey berhubungan dengan sampel
penelitian dan responden penelitian.
Survey menggali data dengan
menggunakan sampel. Sampel survey
diharapkan mewakili populasi secara
keseluruhan. Oleh karena itu penentuan
sampel survey memegang peranan
penting. Apakah data survey yang
diambil berdasarkan sampel tersebut
secara akademik memenuhi persyaratan
sebagai representasi. Umumnya
penelitian survey menetapkan tingkat
margin error 5% pada tingkat
kepercayaan 95%. Pada posisi ini jumlah
sampel dengan tingkat penyebaran
heterogenitas tinggi. Jumlah sampel
minimal 400 (Erianto; 2009).
Besaran sampel selain mengacu
pada ketentuan margin error dan tingkat
signifikasi, juga mempertimbangkan
karakteristik dan distribusi wilayah.
Semakin heterogen karakteristik wilayah
maka sampel dituntut semakin banyak.
Contoh kasus survey pemetaan politik
Pilkada Salatiga. Survey menentukan 97
titik lokasi survey (TLS). Jumlah masing
masing TLS tidak sama bergantung
pada luas wilayah jumlah TPS (tempat
pemungutan suara). Secara keseluruhan
jumlah sampel 776 responden, dengan
tingkat penyebaran TPS sebagaimana
Gambar 3.
87
11. ADIWIDYA, Volume I Nomor 1 - November 2017 1
Gambar 3 Distribusi responden dan titik lokasii survey Pilkada Salatiga 2017
Sumber: Data hasil simulasi Pengabdian pada masyarakat (2017)
DAFTAR PUSTAKA
Bruce I. Newman, Handbook of Political
Marketing, Sage`Publication; 1999
Efriza, Plitical Explore, sebuah kajian ilmu
politik, Alfabeta, Bandung, 2012
Eriyanto, Metodologi Polling
Memberdayakan Suara Rakyat, Remaja
Rosdakarya, Bandung, 2004
Firmanzah, Marketing Politik; Antara
Pemahaman dan Realitas Yayasan obor
Indonesia, Edisi ke Tiga, Jakarta, 2012
88 ADIWIDYA, Volume I Nomor 1 - November 2017