More Related Content
Similar to demokrasi_indonesia_berdasarkan pedoman pancasila (20)
More from MrYoumen (20)
demokrasi_indonesia_berdasarkan pedoman pancasila
- 2. PENDAHULUAN Demokrasi telah menggantikan beberapa sistem politik non demokrasi yang dianggap gagal pada saat itu, seperti : totalitarian, otoritarian, monarki absolut, rezim militer dan kediktatoran.
- 3. KONSEP DASAR DEMOKRASI Istilah demokrasi (democracy) berasal dari penggalan kata bahasa Yunani yakni demos dan kratos/cratein. Demos berarti rakyat dan cratein berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the people).
- 4. Berdasar banyak literatur yang ada, diyakini demokrasi berasal dari pengalaman bernegara orang orang Yunani Kuno, tepatnya di negara kota (polis) Athena pada sekitar tahun 500 SM. Yunani sendiri pada waktu itu terdiri dari beberapa negara kota (polis) seperti Athena, Makedonia dan Sparta. Pada tahun 508 SM seorang warga Athena yaitu Kleistenes mengadakan beberapa pembaharuan pemerintahan negara kota Athena (Magnis Suseno, 1997:100). Kleistenes membagi para warga Yunani yang pada waktu itu berjumlah sekitar 300.000 jiwa kedalam beberapa suku, masing-masing terdiri atas beberapa demes dan demes mengirim wakilnya ke dalam Majelis 500 orang wakil. Keanggotaan majelis 500 itu dibatas satu tahun dan seseorang dibatasi hanya dua kali selama hidupnya untuk dapat menjadi anggota KONSEP DASAR DEMOKRASI
- 5. KONSEP DASAR DEMOKRASI Berdasar berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah pemikiran tentang demokrasi, kita dapat mengkategorikan ada 3 (tiga) makna demokrasi Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan Demokrasi Sebagai Sistem Politik Demokrasi Sebagai Sikap Hidup
- 6. PRINSIP-PRINSIP DARI SISTEM POLITIK DEMOKRASI Pembagian Kekuasaan; Kekuasaan Eksekutif, Legeslatif, Yudikatif Berada Pada Badan Yang Berbeda Pemerintahan Konstitusional Pemerintahan Berdasarkan Hukum Pemerintahan Mayoritas Pemerintahan Dengan Diskusi
- 7. PRINSIP-PRINSIP DARI SISTEM POLITIK DEMOKRASI Pemilihan Umum Yang Bebas Partai Politik Lebih Dari Satu Dan Mampu Melaksanakan Fungsinya Management Yang Terbuka Pers Yang Bebas Pengakuan Terhadap Hak Hak Minoritas
- 8. PRINSIP-PRINSIP DARI SISTEM POLITIK DEMOKRASI Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia Peradilan Yang Bebas Dan Tidak Memihak Pengawasan Terhadap Administrasi Negara Mekanisme Politik Yang Berubah Antara Kehidupan Politik Masyarakat Dengan Kehidupan Politik Pemerintah Kebijaksanaan Pmerintah Dibuat Oleh Badan Perwakilan Politik Tanpa Paksaan Dari Lembaga Manapun
- 9. Penempatan Pejabat Pemerintahan Dengan Merit Sistem Bukan Poil Sistem Penyelesaian Secara Damai Bukan Dengan Kompromi Jaminan Terhadap Kebebasan Individu Dalam Batas-batas Tertentu. Konstitusi/ UUD Yang Demokratis Prinsip Persetujuan PRINSIP-PRINSIP DARI SISTEM POLITIK DEMOKRASI
- 10. PRAKTIK DEMOKRASI DI INDONESIA Mirriam Budiardjo (2008:127-128) menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 (empat) masa, yaitu: a. Masa pertama Republik Indonesia (1945-1959) yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai dan karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer b. Masa kedua Republik Indonesia (1959-1965) yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat
- 11. PRAKTIK DEMOKRASI DI INDONESIA c. Masa ketiga Republik Indonesia (1965-1998) yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil d. Masa keempat Republik Indonesia (1998- sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia
- 12. Kedaulatan Rakyat (Peoples Sovereignty) Konsep kedaulatan rakyat pada hakekatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. a. Pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan b. Kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas tugas pemerintahan
- 13. Indikator Demokrasi Beetham menerjemahkan kedaulatan rakyat (rule of the people) secara lebih spesifik menjadi faktor kontrol popular (popular control) dan faktor kesetaraan politik (political equality). Kontrol populer memanifestasikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengontrol dan mempengaruhi kebijakan publik dan para pembuat kebijakan.
- 14. Kerangka Kerja Utama Dibagi Menjadi 3 Komponen Utama 1. Hak-hak Warga Negara yang Kesetaraannya Terjamin (Guaranteed Framework of Equal Citizen Rights). Komponen pertama ini terdiri dari 2 tema, yaitu: 1) Kewarganegaraan yang Setara (Common Citizenship), dan 2) Hak-hak Sipil dan Politik (Civil and Political Rights). 2. Institusi-institusi Pemerintah yang Representatif dan Akuntabel (Institutions of Representative and Accountable Government). Komponen kedua terdiri dari 6 tema, yaitu: 1) Pemilu yang Bebas dan Adil (Free and Fair Elections), 2) Partai Politik yang Demokratis (Democratic Political Parties), 3) Hubungan Sipil-Militer (Civil- Military Relations), 4) Transparansi dan Akuntabiltas Pemerintahan (Governmental Transparency and Accountability), 5) Supremasi Hukum (Rule of Law), dan 6) Desentralisasi (Decentralization). 3. Masyarakat yang Demokratis atau Sipil (Civil or Democratic Society). Komponen ketiga mencakup 2 tema, yaitu: 1) Media yang Independen dan Bebas (Independent and Free Media), dan 2) Partisipasi Populer (Popular Participation).
- 15. Kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibanding masa Orde Baru. Hal paling mendasar adalah dibenahinya beberapa kelemahan dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang kemudian membuat wajah konstitusi kita tampil berbeda dibanding Batang Tubuh UUD 1945 yang asli (Asad Said Ali, 2009: 99). PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA
- 16. Pengertian Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- 17. 10 (sepuluh) Pilar Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa Demokrasi yang Menjunjung Hak Asasi Manusia Demokrasi yang Mengutamakan Kedaulatan Rakyat Demokrasi yang Didukung Kecerdasan Demokrasi yang Menetapkan Pembagian Kekuasaan Demokrasi yang Menerapkan Konsep Negara Hukum Demokrasi yang Menjamin Otonomi Daerah Demokrasi yang Berkeadilan Sosial Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka
- 19. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi pada dasarnya membangun kultur demokrasi, yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi fondasi bagi negara demokrasi.
- 20. Pengetahuan Dan Kesadaran Akan Nilai Demokrasi Itu Meliputi Tiga Hal : a. Pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri, demokrasi adalah pilihan terbaik diantara yang buruk tentang pola hidup bernegara. b. Kedua, demokrasi adalah sebuah learning process yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. c. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentrans-formasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat