More Related Content
Similar to Urgensi-pendidikan-anti-korupsi-bagi-generasi-milenial.ppt (20)
More from MrYoumen (20)
Urgensi-pendidikan-anti-korupsi-bagi-generasi-milenial.ppt
- 1. URGENSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI GENERASI MILENIAL Oleh LOSO, SH.MH Disampaikan dalam kegiatan Inspektorat Goes To campus dengan tema Literasi Gerakan Anti Korupsi Untuk generasi Milenial pada Hari Kamis, 19 desember 2019 GENERASI MILENIAL BERANI JUJUR HEBAT
- 2. PENGANTAR Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia Indonesia yang merdeka bukanlah tujuan akhir, akan tetapi kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika rakyat bias hidup makmur dan bahagia
- 3. LANJUTAN Dalam buku Peter Carey & Suhardiyoto Haryadi, disebutkan penyebab Perang Jawa yg utama adalah maalah korupsi; Sistem Tanam Paksa Petani hanya mendapatkan 20% hasil panen; Contoh Korupsi yg paling merajalela juga terjadi dlm VOC, karena VOC bubar/bangkrut akibat korupsi. Korupsi dianggap sebagai wabah penyakit yang tidak mudah dihilangkan/diberantas. Yang terbaik adalah mencegah korupsi. Prof. Romli Atmasasmita: Ada 2 (dua) alasan sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pertama, karena alasan historis/ budaya, dan kedua, karena lemahnya perundang-undangan.
- 5. PENANGANAN KORUPSI TAHUN 2015-2019 Diambil dari kompas senin, 9 desember 2019
- 6. KEPALA DAERAH TERLIBAT DALAM KORUPSI No Propinsi Jumlah 1 Jawa barat 14 2 Jawa Timur 13 3 Sumatra Utara 13 4 Jawa Tengah 11 5 Riau 7 6 Sulawesi Tenggara 6 7 Sumatra selatan 6 8 lampung 5 9 Papua 5 10 Aceh 4 11 Banten 4 No Propinsi Jumlah 12 Kalimantan timur 4 13 Sulawesi Utara 4 14 Bengkulu 3 15 Kalimantan Tengah 3 16 Kepulauan riau 3 17 Maluku Utara 3 18 Nusa Tenggara Barat 3 19 Kalimantan timur 4 20 Sulawesi Utara 4 21 Kalimantan selatan 2 22 Nusa tenggara Timur 2 23 Sulawei Selatan 2 24 Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi tengah, Sumatra barat 1
- 7. Fakta Kasus Korupsi 2004-2017 No. Jenis Perkara Jumlah 1 Pengadaan Barang/Jasa 164 2 Perijinan 21 3 Penyuapan 340 4 Pungutan 21 5 Penyalahgunaan Anggaran 46 6 TPPU 19 7 Merintangi Proses KPK 7 Jumlah 618 No. Jabatan/Profesi Pelaku Jumlah 1 Anggota DPR dan DPRD 134 2 Kepala Lembaga/Kementerian 25 3 Duta Besar 4 4 Komisioner 7 5 Gubernur 18 6 Walikota/Bupati dan Wakil 60 7 Eselon I / II / III 155 8 Hakim 15 9 Swasta 170 10 Lainnya 82 Jumlah Keseluruhan 670 *https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi
- 8. Penindakan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 78 77 81 80 87 96 123 164 83 1218 Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 56 57 99 121 199 63 950 Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 40 36 41 50 62 76 103 151 70 789 Inkracht 0 5 14 19 23 37 34 34 28 40 40 38 71 84 104 79 655 Eksekusi 0 4 13 23 24 37 36 34 32 44 48 38 81 83 113 66 676 Jumlah perkara yang di tangani KPK dari penyelidikan-eksekusi
- 9. Instansi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah DPR dan DPRD 0 0 0 0 7 10 7 2 6 2 2 3 15 9 4 6 73 Kemen trian/ Lemba ga 1 5 10 12 13 13 16 23 18 46 26 21 39 31 47 42 363 BUMN / BUMD 0 4 0 0 2 5 7 3 1 0 0 5 11 13 5 17 73 Komisi 0 9 4 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Pemeri ntah Provins i 1 1 9 2 5 4 0 3 13 4 11 18 13 15 29 4 132 Pemka b/ Pemko t 0 0 4 8 18 5 8 7 10 18 19 10 21 53 114 51 346 Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 58 57 99 121 199 120 1007 Korupsi berdasar instansi
- 10. Perkar a 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Penga daan Baran g/Jas a 2 12 8 14 18 16 16 10 8 9 15 14 14 15 17 17 205 Perijin an 0 0 5 1 3 1 0 0 0 3 5 1 1 2 1 0 23 Penyu apan 0 7 2 4 13 12 19 25 34 50 20 38 79 93 168 97 661 Pungut an 0 0 7 2 3 0 0 0 0 1 6 1 1 0 4 1 26 Penyal ahgun aan Angga ran 0 0 5 3 10 8 5 4 3 0 4 2 1 1 0 2 48 TPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 1 3 8 6 3 34 Merin gtangi Proses KPK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 3 0 10 Tindak pidana berdasar jenis perkara
- 13. PENYEBAB KEPALA DAERAH KORUPSI HASIL RISET LITBANG KOMPAS DIPUBLIKASIKAN PADA HARIAN KOMPAS TERBITAN HARI SENIN TANGGAL 9 DESEMBER 2019 MENTAL/ KARAKTER YANG KORUP/SER AKAH SISTEM PENCEGAHAN PENGAWASAN KEUAANGAN KURANG EFEKTIF SISTEM POLITIK BIAYA TINGGI PERSOALAN EKONOMI (PENGHASIL AN KURANG) PENYEBAB KORUPSI
- 14. KORUPSI ADALAH KEJAHATAN LUAR BIASA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.
- 15. KEJAHATAN LUAR BIASA 1. Berpotensi dilakukan oleh setiap orang. 2. Random target/victim. 3. Kerugiannya besar dan meluas. 4. Terorganisasi atau oleh organisasi. + bersifat lintas negara (Korupsi, TPPU, Terorisme, Pelanggaran berat HAM, dan Narkotika)
- 16. SEJARAH PERATURAN PERUNDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI 1. Delik korupsi dalam KUHP 2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/ Peperpu/013/1950 3. Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi 4. Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 5. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 6. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 7. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 8. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 9. Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperbaharui dengan UU No. 19 tahun 2019
- 17. LANJUTAN 10. Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 11. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 12.Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- 18. TINDAK PIDANA KORUPSI -Diatur di dalam 12 Pasal di dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001; -Terdiri atas 7 macam perbuatan utama; -Apabila dijabarkan lebih rinci menjadi 30 (tigapuluh) bentuk perbuatan; -Hanya 2 (dua) dari 12 Pasal dalam UU tersebut yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara.
- 19. 7 PERBUATAN UTAMA KORUPSI 1. Merugikan keuangan negara. 2. Suap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan (paksaan mengeluarkan uang). 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi.
- 20. SUBYEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI 1. Setiap Orang yang meliputi: a. orang perseorangan: siapa saja, setiap orang, pribadi kodrati; b. korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; PERMA NO. 13 tahun 2016 tentang penanganan perkara korupsi oleh korporasi 2. Pegawai Negeri: a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaian (sekarang UU ASN); b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; c. orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/daerah; d. orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah; e. orang yang menerima gaji/upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara/masyarakat.
- 21. 3. Penyelenggara negara. Penyelenggara Negara Menurut UU No. 28 Tahun 1999, Penyelenggara Negara, meliputi: - Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara - Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara - Menteri - Gubernur - Hakim - Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan - Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 22. PENGERTIAN PEGAWAI NEGERI MENURUT KUHP Pasal 92 ayat (1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang, bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh Pemerintah atau atas nama Pemerintah; begitu juga semua anggota dewan waterschap, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- 23. Beberapa contoh Rumusan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 24. Pasal 2 ayat (1) -Setiap orang; -secara melawan hukum; -melakukan perbuatan; -memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; -yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; Ancaman pidana: -4-20 tahun penjara; dan/atau -Denda Rp. 200 jt-Rp. 1 miliar.
- 25. Pasal 2 ayat (2) Apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yaitu apabila pelanggaran terhadap ayat (1) dilakukan terhadap: -dana penanggulangan keadaan bencana alam nasional; -dana penanggulangan keadaan darurat/bahaya militer; -dana penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas; -dana penanggulangan krisis ekonomi/moneter; atau -mengulangi kejahatan korupsi/residivis. {Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001}
- 26. Pasal 3 -Setiap orang -dengan tujuan -menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi -menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana -yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan -yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Ancaman pidana: -1-20 tahun penjara; dan/atau -Denda Rp. 50 jt-Rp. 1 miliar.
- 27. Pasal 15 -Setiap orang -Yang melakukan: percobaan, atau pembantuan, atau permufakatan jahat -Untuk melakukan tindak pidana korupsi Ancaman pidana: -dalam hal percobaan, disamakan dengan delik selesai; -dalam hal pembantuan, disamakan dengan pelaku utamanya; -Dalam hal permufakatan jahat, disamakan dengan seandainya delik itu sungguh dilakukan.
- 28. Pasal 12 huruf f -Pegawai negeri atau penyelenggara negara -Pada waktu menjalankan tugas -Meminta, menerima, atau memotong -Pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kepada kas umum -Seolah mereka itu mempunyai utang kepadanya -Padahal diketahui bukan utang
- 29. Pasal 12B ayat (1): -Setiap gratifikasi -Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara -Dianggap pemberian suap -Apabila berhubungan dengan jabatan -Dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- 30. GRATIFIKASI Dasar Pemikiran: Tidak sepantasnya pegawai negeri/pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan Seseorang tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab dan kewajibannya
- 31. 31 UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORUPSI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORUPSI 9 Kebijakan penerapan Hukum Pidana (Criminal Law Application); Sifat repressive (penumpasan/ penindasan/pemberantasan) apabila kejahatan sudah terjadi; Perlu dipahami bahwa: upaya/tindakan represif juga dapat dilihat sebagai upaya/tindakan preventif dalam arti luas (Nawawi Arief : 2008) Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment); Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media atau media lain seperti penyuluhan, pendidikan dll); Sifat preventive (pencegahan) JALUR PENAL JALUR PENAL JALUR NON-PENAL JALUR NON-PENAL
- 32. UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pentingnya pendidikan anti korupsi bagi para generasi muda Melalui pendidikan sekolah (PAUD-PERGURUAN TINGGI) Kampanye anti korupsi melalui organisasi kemasyarakatan (LSM) Pemanfaatan teknologi dalam gerakan kampanye anti korupsi Masuk kurikulum (mata kuliah sisipan atau mandiri Kegiatan ekstra kurikuler (berbagai lomba dsb)
- 33. KEBIJAKAN SEKOLAH DALAM MENANMKAN SIKAP ANTI KORUPSI DI SEKOLAH (HASIL PENELITIAN TERHADAP SMA/SMK/MA DI PEKALONGAN) Kebijakan sekolah dalam menanmkan sikap anti korupsi pada siswa Pendirian kantin kejujuran Menanamkan sikap jujur dalam kegiatan sekolah misalnya saat ujian siswa dilarang mencontek Membuat peraturan sekolah Keteladanan dari guru sekolah Menyisipkan sikap anti korupsi pada siswa disela- selan pelajaran
- 34. LANJUTAN Kebijakan sekolah dalam menanmkan sikap anti korupsi pada siswa integrasi dalam mata pelajaran pendidikan agama, sosiologi, bahasa Indonesia, PKN. Pembuatan poster anti korupsi Pengamalan nilai-nilai islam dalam kegiatan sekolah, misalnya membaca Al Qur`an sebelum pelajaran di mulai Pendikan karakter Pengadaan kegiatan ekstra kurikuler yang mengarah ke pembinaan rokhani / akhlaq, misal ketakmiran/kegiatan keagamaan. Sosialisasi mengenai pendidikan anti korupsi dari kejaksaan / kepolisian / perguruan tinggi
- 35. NILAI DASAR ANTI KORUPSI adil Berani sederhana Jujur Peduli Mandiri Disiplin Tanggungja wab Kerjakeras Nilai dasar anti Korupsi (jupe mandi tangker sebedil)
- 36. MATUR SEMBAH NUWUN TERIMA KASIH