Workshop penyusunan standar kompetensi jabatan PNS bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan dan pengukuran standar kompetensi, meningkatkan kualitas penyusunan standar kompetensi, dan memperjelas arah pengembangan karir dan pelatihan PNS. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan workshop dan kamus kompetensi untuk mendukung pengembangan sistem rekrutmen, karir, dan pelatihan PNS.
Salinan pedoman umum komunikasi organisasi 28-2011Rizki Malinda
油
Dokumen tersebut membahas pedoman umum komunikasi organisasi di lingkungan instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengelolaan komunikasi organisasi secara efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan publik."
Laporan Kegiatan Prajabatan CPNS 2016 a4Dani Setiawan
油
Dokumen ini membahas tentang latar belakang, tujuan, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016. Program ini diselenggarakan untuk membentuk aparatur pemerintah yang profesional dan beretika sesuai dengan tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Peraturan bersama mendiknas dan bkn ttg juklak jabfung guru dan ak nyaata bik
油
Peraturan bersama ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, meliputi ketentuan umum, usul penilaian dan penetapan angka kredit. Guru wajib menyiapkan bahan penilaian angka kredit yang disampaikan ke atasan untuk diajukan ke pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajab CPNS Gol IIIid_tribudi
油
Peraturan ini mengatur pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan III. Tujuannya adalah membentuk PNS yang profesional dengan menanamkan nilai-nilai dasar, sikap disiplin, dan pengetahuan tentang peran PNS."
Buku BSE Kelas 01 sd pendidikan agama khonghucu dan budi pekerti guru 2017FarahYudian
油
Buku ini membahas tentang pendidikan agama Khonghucu dan budi pekerti untuk kelas 1 SD. Pendidikan dijelaskan sebagai upaya untuk memanusiakan manusia agar menjadi manusia berbudi luhur (Junzi) melalui penanaman nilai-nilai agama dan moral. Proses pendidikan membutuhkan waktu yang lama karena bertujuan mengubah perilaku dalam diri siswa. Guru dituntut untuk memberikan pendidikan yang baik dengan cara membimbing
Buku pedoman ini membahas konsep dan prosedur pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) untuk menilai kinerja guru dalam rangka pengembangan karir dan profesi mereka. PK Guru bertujuan untuk menilai kompetensi guru dalam pembelajaran, pembimbingan, dan tugas tambahan serta menghitung angka kredit untuk promosi. Buku ini menjelaskan aspek yang dinilai, perangkat penilaian, prosedur, peran berbagai pih
[Ringkasan]
Laporan ini merangkum pelaksanaan rencana tindak lanjut kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan. Meliputi penataan organisasi dengan membentuk dewan penggalang putra dan putri, serta penataan administrasi dengan membuat berbagai buku seperti laporan pelantikan, inventaris, dan resensi kehadiran.
Dokumen tersebut merupakan laporan aktualisasi pelaksanaan nilai-nilai dasar PNS yang dilakukan oleh Sukirno sebagai guru SDN Siring Gading. Laporan ini menjelaskan tentang pentingnya aktualisasi nilai-nilai dasar PNS seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam pelaksanaan tugas. Isu yang diangkat adalah rendahnya minat membaca siswa dan dilakuk
Peraturan bersama ini mengatur tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan untuk menjamin pemerataan guru secara nasional. Kebijakan ini melibatkan beberapa kementerian dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemindahan guru berdasarkan analisis kebutuhan setiap daerah.
Beberapa perkembangan utama sejarah olahraga adalah:
- Sukan Olimpik Kuno di Yunani Purba bermula pada 776 SM. Ia merupakan acara sukan pertama yang diadakan secara berkala.
- Sukan Olimpik Moden diperkenalkan semula pada tahun 1896 di Athens, Yunani. Ia merupakan acara sukan pertama yang diadakan secara antarabangsa.
- Pertubuhan-pertubuhan sukan awal seperti Persatuan Ol
Buku pedoman ini membahas konsep dan pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK GURU) untuk menilai kompetensi guru dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai dasar pengembangan karir dan penentuan angka kredit. PK GURU dilakukan berdasarkan empat kompetensi yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu dan menggunakan berbagai perangkat penila
ORIENTASI LAPANGAN PIM III PKP2A II LAN Makassar (Muskamal.S.Sos, M.Si)Muskamal Lau
油
Dokumen tersebut membahas tentang panduan observasi lapangan Diklat PIM III PKP2A II Lembaga Administrasi Negara Makassar yang dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta. Dokumen ini menjelaskan tujuan, objek, jadwal, dan biaya kegiatan observasi lapangan tersebut.
Buku ini berisi kumpulan materi tentang 24 poin Syarat Kecakapan Umum Golongan Pandega beserta penjelasan singkat mengenai konsep Pramuka Pandega, kiasan dasar dan sifat kegiatan Pandega, serta cara penyelesaian SKU Golongan Pandega. Materi-materi tersebut diharapkan dapat membantu Calon Pandega dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian SKU.
Panduan ini memberikan pedoman bagi Pembina Pramuka dalam membantu peserta Pramuka Penegak menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum (SKU) agar dapat mencapai Tanda Kecakapan Umum. Panduan ini menjelaskan filosofi, kiasan, organisasi, dan area pengembangan Pramuka Penegak serta cara menyelesaikan SKU dan persyaratan untuk mendapatkan tanda kecakapan."
1. Dokumen tersebut merupakan program kerja Saka Wanabakti Nasional tahun 2009 yang mencakup keanggotaan, organisasi, pembinaan sumber daya manusia, dan kehumasan.
2. Dilakukan analisis situasi terhadap keadaan Saka Wanabakti dengan mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, peluang dan tantangan.
3. Sasaran pokok program kerja adalah peningkatan keanggotaan, organisasi, dan sumber daya manusia
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANWiandhariEsaBBPKCilo
油
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan di Kementerian Kesehatan. Dokumen menjelaskan tentang pengertian pengembangan kompetensi, jenis kompetensi yang harus dimiliki aparatur sipil negara, dan tahapan pemetaan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
Buku pedoman ini membahas konsep dan prosedur pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) untuk menilai kinerja guru dalam rangka pengembangan karir dan profesi mereka. PK Guru bertujuan untuk menilai kompetensi guru dalam pembelajaran, pembimbingan, dan tugas tambahan serta menghitung angka kredit untuk promosi. Buku ini menjelaskan aspek yang dinilai, perangkat penilaian, prosedur, peran berbagai pih
[Ringkasan]
Laporan ini merangkum pelaksanaan rencana tindak lanjut kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan. Meliputi penataan organisasi dengan membentuk dewan penggalang putra dan putri, serta penataan administrasi dengan membuat berbagai buku seperti laporan pelantikan, inventaris, dan resensi kehadiran.
Dokumen tersebut merupakan laporan aktualisasi pelaksanaan nilai-nilai dasar PNS yang dilakukan oleh Sukirno sebagai guru SDN Siring Gading. Laporan ini menjelaskan tentang pentingnya aktualisasi nilai-nilai dasar PNS seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam pelaksanaan tugas. Isu yang diangkat adalah rendahnya minat membaca siswa dan dilakuk
Peraturan bersama ini mengatur tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan untuk menjamin pemerataan guru secara nasional. Kebijakan ini melibatkan beberapa kementerian dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemindahan guru berdasarkan analisis kebutuhan setiap daerah.
Beberapa perkembangan utama sejarah olahraga adalah:
- Sukan Olimpik Kuno di Yunani Purba bermula pada 776 SM. Ia merupakan acara sukan pertama yang diadakan secara berkala.
- Sukan Olimpik Moden diperkenalkan semula pada tahun 1896 di Athens, Yunani. Ia merupakan acara sukan pertama yang diadakan secara antarabangsa.
- Pertubuhan-pertubuhan sukan awal seperti Persatuan Ol
Buku pedoman ini membahas konsep dan pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK GURU) untuk menilai kompetensi guru dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai dasar pengembangan karir dan penentuan angka kredit. PK GURU dilakukan berdasarkan empat kompetensi yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu dan menggunakan berbagai perangkat penila
ORIENTASI LAPANGAN PIM III PKP2A II LAN Makassar (Muskamal.S.Sos, M.Si)Muskamal Lau
油
Dokumen tersebut membahas tentang panduan observasi lapangan Diklat PIM III PKP2A II Lembaga Administrasi Negara Makassar yang dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta. Dokumen ini menjelaskan tujuan, objek, jadwal, dan biaya kegiatan observasi lapangan tersebut.
Buku ini berisi kumpulan materi tentang 24 poin Syarat Kecakapan Umum Golongan Pandega beserta penjelasan singkat mengenai konsep Pramuka Pandega, kiasan dasar dan sifat kegiatan Pandega, serta cara penyelesaian SKU Golongan Pandega. Materi-materi tersebut diharapkan dapat membantu Calon Pandega dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian SKU.
Panduan ini memberikan pedoman bagi Pembina Pramuka dalam membantu peserta Pramuka Penegak menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum (SKU) agar dapat mencapai Tanda Kecakapan Umum. Panduan ini menjelaskan filosofi, kiasan, organisasi, dan area pengembangan Pramuka Penegak serta cara menyelesaikan SKU dan persyaratan untuk mendapatkan tanda kecakapan."
1. Dokumen tersebut merupakan program kerja Saka Wanabakti Nasional tahun 2009 yang mencakup keanggotaan, organisasi, pembinaan sumber daya manusia, dan kehumasan.
2. Dilakukan analisis situasi terhadap keadaan Saka Wanabakti dengan mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, peluang dan tantangan.
3. Sasaran pokok program kerja adalah peningkatan keanggotaan, organisasi, dan sumber daya manusia
Modul KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANWiandhariEsaBBPKCilo
油
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan di Kementerian Kesehatan. Dokumen menjelaskan tentang pengertian pengembangan kompetensi, jenis kompetensi yang harus dimiliki aparatur sipil negara, dan tahapan pemetaan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
Dokumen tersebut membahas konsep pelaksanaan latihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa (1) CPNS wajib mengikuti pelatihan selama satu tahun untuk membangun integritas dan kompetensi, (2) CPNS yang tidak lulus akan diberhentikan, dan (3) pelatihan terintegrasi bertujuan untuk membentuk karakter PNS sebagai pelayan masyar
Laporan ini mendeskripsikan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul selama satu bulan. Kegiatan utama meliputi pembuatan surat perintah mengajar, penginputan data guru untuk pencairan tunjangan profesi, dan pembuatan berkas usulan pencairan tunjangan profesi guru.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas orientasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baru di SMK Negeri 1 Randudongkal.
2. Tujuan orientasi ini adalah memberikan pengenalan tentang tugas dan etika ASN serta memfasilitasi pemahaman para PPPK.
3. Orientasi dilaksanakan secara daring dan luring pada bulan November 2022 di SMK Negeri 1 Randudongkal.
Bab 4 rpp ppkn sma kls xi mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara neweli priyatna laidan
油
1. Rencana pelaksanaan pembelajaran PPKn membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia melalui 3 pertemuan. 2. Pembelajaran akan menganalisis sistem pembagian kekuasaan, kedudukan kementerian dan lembaga pemerintahan, serta pemerintahan daerah. 3. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain ceramah, diskusi kelompok, dan presentasi hasil diskusi.
Dokumen tersebut membahas tentang kompetensi, tantangan lingkungan strategis seperti VUCA dan disrupsi teknologi, kebijakan pembangunan nasional, dan karakteristik yang dibutuhkan dari Aparatur Sipil Negara untuk menghadapi perubahan zaman. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan SDM aparatur seperti merit system dan upaya peningkatan kompetensi SDM aparatur sesuai dengan
Peningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasiOktav77
油
Dokumen tersebut membahas pentingnya peningkatan kompetensi PNS melalui kegiatan diklat administrasi perkantoran untuk mencapai tujuan dan visi organisasi pemerintah. Diklat dipandang sebagai salah satu indikator untuk mengukur kompetensi PNS sesuai dengan peraturan pemerintah dan untuk pembinaan karir PNS.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang KTSP yang terdiri atas dua dokumen dan empat bab yang membahas tentang tujuan, struktur, dan muatan kurikulum KTSP.
2. Bab satu membahas tentang latar belakang, tujuan, dan prinsip pengembangan KTSP. Bab dua membahas tentang tujuan pendidikan. Bab tiga membahas tentang struktur dan muatan kurikulum KTSP.
Dokumen tersebut merupakan proposal rencana program kegiatan gugus sekolah dasar yang mencakup 3 program utama yaitu penataan kesekretariatan gugus, peningkatan kompetensi guru, dan pengembangan manajemen sekolah beserta alokasi anggarannya.
02. DESAIN PENGEMBANGAN KURIKULUM OPERASIONAL MADRASAH-ZURNI.pptxMaarifTembarak
油
Dokumen tersebut membahas tentang desain pengembangan kurikulum operasional madrasah yang meliputi 6 komponen utama yaitu: 1) Analisis karakteristik madrasah, 2) Menyelaraskan visi, misi, dan tujuan madrasah, 3) Pengorganisasian pembelajaran, 4) Perencanaan pembelajaran, 5) Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, 6) Lampiran. Dokumen ini memberikan panduan bagi madrasah dalam menyusun k
Modul ini membahas tentang pentingnya pengembangan kompetensi ASN untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis akibat VUCA dan disrupsi teknologi. Materi meliputi tantangan lingkungan strategis, kebijakan pengembangan aparatur, pengembangan kompetensi, dan perilaku kompeten untuk mewujudkan ASN yang berkualitas.
Draft Profil Pegawai PKP2A II LAN Makassar ( Muskamal, S.Sos, M.Si )
1. JUNE, 2011 VOL 1
PROFIL PEGAWAI PKP2A II
LAN MAKASSAR
JABATAN STUKTURAL, FUNGSIONAL KHUSUS DAN UMUM
.
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA : Oleh karena itu diperlukan adanya usaha penelitian dan
pengembangan administrasi pemerintah yang lebih sesuai, dengan
Lembaga Administrasi Negara ( LAN ) didirikan dengan keadaan di Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka.
Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1957 tanggal 6 Dalam rapat antar Sekretaris Jenderal Kementerian yang
Agustus 1957 dan selanjutnya susunan organisasi serta diselenggarakan pada tanggal 1 november 1956, masalah tersebut
lapangan tugasnya diatur dalam surat keputusan Perdana telah dibahas secara mendalam dan dicapai kata sepakat untuk
Menteri Nomor 283/P.M/1957. mengajukan hal itu kepada pemerintah. Sehubungan dengan itu
Pendirian Lembaga Administrasi Negara pada waktu itu Sekretaris Jenderal Kementerian pendidikan, pengajaran dan
terutama didorong oleh kebutuhan pemerintah yang kebidayaan pada waktu itu, M. Hutasoit, telah membicarakan secara
sangat mendesak akan pegawai negeri, lebih lebih yang mendalam dan mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan,
menduduki jabatan jabatan pimpinan dalam aparatur Pengajaran dan kebudayaan, yang selanjutnya dengan suratnya
pemerintah, akan kecakapan dan keterampilan dalam Nomor 1727/S tertanggal 5 Januari 1957 telah mengusulkan kepada
Bidang administrasi dan manajemen yang mendukung perdana Menteri, untuk mendirikan suatu institute bagi pendidikan
kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya. Disamping tenaga administrasi pemerintahan. Akhirnya dalam siding Kabinet
itu sistem administrasi pemerintah yang pada dasarnya tanggal 23 Januari 1957 diputuskan untuk menugaskan kepada
masih berpangkal pada sistem administrasi peninggalan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan untuk mengajukan
Pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah bala tentara sebuah rencana yang konkrit tentang pembentukan institute
Jepang dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan dimaksud.
administrasi pemerintah dalam Negara Republik Indonesia
yang merdeka.
2. SEJARAH LAN
VISI DAN MISI LAN
TUPOKSI
.
Dalam rapat antar Sekretaris Jenderal Kementerian
yang diselenggarakan pada tanggal 1 november 1956, masalah
tersebut telah dibahas secara mendalam dan dicapai kata
sepakat untuk mengajukan hal itu kepada pemerintah.
Sehubungan dengan itu Sekretaris Jenderal Kementerian
pendidikan, pengajaran dan kebidayaan pada waktu itu, M.
Hutasoit, telah membicarakan secara mendalam dan mendapat
. persetujuan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
kebudayaan, yang selanjutnya dengan suratnya Nomor 1727/S
tertanggal 5 Januari 1957 telah mengusulkan kepada perdana
Menteri, untuk mendirikan suatu institute bagi pendidikan
tenaga administrasi pemerintahan. Akhirnya dalam siding
Kabinet tanggal 23 Januari 1957 diputuskan untuk menugaskan
kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan untuk
mengajukan sebuah rencana yang konkrit tentang
pembentukan institute dimaksud.
Dalam rangka menyiapkan rancangan tersebut,
Menteri pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan dengan surat
keputusan- Nya Nomor 16079/S tertanggal 15 pebruari 1957
telah membentuk Panitia perencanaan Pembentukan Lembaga
Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, sebuah rancangan
yang lengkap dan konkrit tentang pembentukan lembaga
dimaksud. Panitia itu bersifat antar instansi dan diketuai oleh
Kosim Adisaputra dari kementerian Dalam Negeri dengan
.
Anggota-anggota yang terdiri dari pejabat-pejabat
kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan,
kementerian perburuhan, Kantor Urusan Pegawai, dan Biro
perancang Negara.
Panitia tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya
dengan mengajukan rancangan tentang pembentukan Lembaga
tersebut kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
kebudayaan. Akhirnya setelah rancangan tersebut
mendapatkan persetujuan pemerintah, maka dikeluarkanlah
peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 1957, Tetapi baru
direalisasikan dan mulai melakukan kegiatan-kegiatannya sejak
tanggal 5 Mei 1958 dengan diangkatnya Prof. DR. Prajudi
atmosudirjo, SH sebagai direktur Pertama Lembaga
Administrasi Negara.
3. JUNE , 2011 VOL 1
VISI DAN MISI
PKP2A II LAN
Visi LAN Mempunyai Visi untuk mewujudkan :
Institusi berkualitas internasional dalam kajian
kebijakan pembangunan sistem administrasi Negara dan
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Negara dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang
baik.
Sesuai dengan Visi LAN tersebut, dapat
dirumuskan misi LAN sebagai berikut :
Memberikan konstribusi nyata dalam
pembangunan aparatur Negara melalui pengembangan
penelitian, pelayanan informasi, kajian kebijakan,
konsultasi serta pendidikan dan pelatihan dalam bidang
ilmu pengetahuan dan sistem administrasi Negara yang
dilakukan secara interdisipliner sesuai posisi, tantangan
nasional, internasional, peran dan tanggung jawab
aparatur dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan
Negara
Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)
PKP2A II LAN Makassar menjalankan tugas dan fungsi LAN
di daerah dengan Visi dan Misi :
" Terdepan dalam Pengembangan Sistem
Administrasi Negara di Daerah" dan misinya adalah :
Memberikan kontribusi nyata dalam
pembangunan Sistem Administrasi Negara di Daerah
melalui Pengkajian, Perkonsultasian, Pembinaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Negara
Pusat Kajian dan Pendidikan
dan Pelatihan Aparatur II LAN
Makassar
JL. Raya Baruga Antang
Makasar
4. I. LATAR BELAKANG III .KELUARAN
Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas Keluaran ( Output) Kegiatan ini terdiri dari 2 ( dua )
manajemen pemerintahan dan peningkatan kualitas Produk, Yaitu :
layanan publik, maka pemetaan kompetensi yang 1. Workshop Penyusunan dan pengukuran
dibutuhkan setiap jabatan untuk mencapai standar yang Kompetensi Jabatan.
ditetapkan sangat penting. Oleh karena itu, perlu dibenahi 2. Kamus Kompetensi Jabatan
standar kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang
mencakup : IV. HASIL
A. Kompetensi Dasar Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah :
A. Bagi Individu
1. Integritas 1. Pengembangan Karir Individu PNS sesuai
2. Kepemimpinan. dengan Kompetensi yang diinstansi
3. Perencanaan dan Pengorganisasian. 2. Kesempatan bagi individu PNS untuk
4. Kerjasama. mendapatkan pendiikan dan pelatihan
5. Fleksibilitas kompetensi
B. Bagi Organisasi
B. Kompetensi Bidang 1. Pemetaan Kompetensi yang dibutuhkan
instansi lebih akurat dan akuntabel
1. Berorientasi pada Pelayanan. sehingga administrasi dan manajemen
2. Berorientasi pada Kualitas. rekruitmen serta pola kariri lebih efesien
3. Mencari Informasi. 2. Arah pengembangan pola karir dan sistem
4. Berpikir Analitis. pendidikan dan pelatihan lebih jelas, fokus
5. Perhatian terhadap Keteraturan. dan terukur.
6. Membimbing.
7. Pengaturan Kerja.
8. Keahlian Teknikal/Profesional/Manajerial.
C. Kompetensi Khusus JL. Raya Baruga
Antang.No. 48 Makassar,
1. Pendidikan Indonesia
2. Pelatihan 0411 - 490101
3. Pengalaman
II. TUJUAN
1. Memberikan pemahaman bagi para pejabat
instansi pemerintah tentang penyusunan
standar dan pengukuran kompetensi jabatan
Pegawai Negeri Sipil ( PNS ).
2. Meningkatkan kualitas rancang bangun
penyusunan standar dan pengukuran
kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ).
3. Memperjelas arah pengembangan pola karir dan
sistem pendidikan dan pelatihan pegawai.