際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
Elvira dhana (15)
 Pembukaan UUD NKRI 1945 
merupakan sumber dari motivasi dan 
aspirasi perjuangan serta tekad 
bangsa indonesia untuk mencapai 
tujuan nasional. Pembukaan UUD 
NKRI 1945 juga merupakan sumber 
dari cita hukum dan cita moral yang 
ingin ditegakkan baik dalam 
lingkungan nasional maupun 
pergaulan bangsa-bangsa di dunia 
Contoh Teks
 Menurut Penjelasan dari Pembukaan UUD 
1945 yang tercantum dalam berita negara 
Republik Indonesia tahun II Nomor 
7,dijelaskan bahwa pembukaan UUD 1945 
mengandung pokok-pokok pikiran . Pokok-pokok 
pikiran ini meliputi suasana kebatinan 
dari UUD Negara Indonesia dalam rangka 
mewujudkan cita-cita hukum bangsa 
(rechtsidee), yang menguasai hukum dasar 
negara baik hukum dasar yang tertulis 
(UUD) maupun yang tidak tertulis 
(konvensi) 
Contoh Teks
 Dengan pokok-pokok pikiran 
tersebut nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pembukaan 
UUD 1945 dijelmakan atau 
dijabarkan secara normatif 
dalam pasal pasal UUD 1945. 
pokok pokok pikiran yang 
terdapat di dalam Pembukaan 
UUD 1945 antara lain sebagai 
berikut
Pokok Pikiran Pertama 
 Negara Melindungi segenap bangsa 
indonesia dan seluruh tumpah darah 
indonesia dengan berdasar asas 
persatuan,dengan mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat indonesia. 
 Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam 
pembukaan diterima negara persatuan, yaitu 
negara yang melindungi segenap bangsa dan 
wilayah seluruhnya. Negara yang dimaksud 
ini adalah negara yang mengatasi segala 
paham golongan dan paham perorangan , tetapi 
menghendaki persatuan segenap bangsa 
indonesia keseluruhan
 Jadi, inti dari pokok pikiran 
pertama adalah negara 
persatuan. Setiap 
penyelenggara negara dan 
warga negara wajib 
mengutamakan kepentingan 
negara atas kepentingan 
golongan maupun 
perorangan.
Pokok Pikiran Kedua 
 Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat indonesia. 
 Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan 
atau cita-cita yang ingin dicapai dalam suatu 
kehidupan bernegara. Cita cita dan tujuan yang 
ingin dicapai dalam pembukaan merupakan 
suatu kausa finalis ( sebab-tujuan) sehingga 
dapat menentukan jalan dan aturan-aturan yang 
harus dilaksanakan undang undang dasar agar 
sampai pada tujuan yang didasari persatuan.
 Jadi,inti pokok pikiran kedua adalah 
keadilan sosial yang didasari kesadaran 
bahwa manusia mempunyai hak dan 
kewajiban yang sama untuk 
menciptakan keadilan sosial dalam 
kehidupannya.
Pokok pikiran ketiga 
 Negara yang berkedaulatan rakyat, 
berdasarkan asas kerakyatan dan 
permusyawaratan atau perwakilan. 
 Pokok pikiran ini mengandung 
pengertian bahwa sistem negara yang 
terbentuk dalam undang- undang 
dasar harus berdasarkan atas 
kedaulatan rakyat dan berdasarkan 
permusyawaratan atau perwakilan.
 Inti pokok pikiran ini merupakan dasar politik 
negara, sehingga pelaksanaan kedaulatan negara 
berada di tangan rakyat dan dilkukan sepenuhnya 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Pokok pikiran ke empat 
 Negara Berdasarkan atas ketuhanan 
yang maha esa menurut dasar 
kemanusiaan yang adil dan beradab. 
 Pokok pikiran ini mengandung 
pengertian bahwa Undang-Undang 
Dasar harus mengandung isi yang 
mewajibkan pemerintah dan lain-lain 
penyelenggara negara untuk 
memelihara budi pekerti 
kemanusiaan yang luhur.
 Dengan Demikian inti dari 
pokok pikiran ini adalah 
menekankan dasar moral 
negara, yaitu takwa kepada 
Tuhan yang Maha Esa dan 
menjunjung tinggi harkat 
dan martabat manusia atau 
nilai kemanusiaan yang 
luhur.
Keempat Pokok pikiran yang terkandung 
di dalam pembukaan UUD 1945 ini 
merupakan penjelasan yang logis dari inti 
alinea keempat pembukaan UUD 1945, 
yaitu penjabaran dari dasar filsafat 
negara Pancasila. Bagaimanapun dalam 
kehidupan bernegara , selain didasarkan 
pada peraturan hukum juga didasarkan 
pada moralitas, baik moral religius 
maupun moral kemanusiaan yang adil 
dan beradab sehingga tercapai 
kemanusiaan yang bermartabat luhur.
 Isi Pembukaan UUD 1945 
Republik Indonesia 
 Pembukaan UUD 1945 
 "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka 
penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan 
perikeadilan." 
 "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang 
berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang 
kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." 
 "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, 
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan 
ini kemerdekaannya." 
 "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 
negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang 
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : 
 Ketuhanan Yang Maha Esa, 
 kemanusiaan yang adil dan beradab, 
 persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, 
 serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
Elvira dhana (15)

More Related Content

What's hot (19)

Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
sunnysidemochi
Presentasi uud 1945
Presentasi uud 1945Presentasi uud 1945
Presentasi uud 1945
Rijalul Islamuddin
Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45
Ainul Fikri
Pancasila dan amandemen uud45 - kel 5
Pancasila dan amandemen uud45 - kel 5Pancasila dan amandemen uud45 - kel 5
Pancasila dan amandemen uud45 - kel 5
Yohanes Nugroho
Pembukaan UUD1945
Pembukaan UUD1945Pembukaan UUD1945
Pembukaan UUD1945
Alwae Cae Caenta
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraanPpt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
rizka_pratiwi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Operator Warnet Vast Raha
Hubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudHubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uud
Fitria Nuri
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
pjj_kemenkes
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMakna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Mirda DC
pembukaan UUD 1945
pembukaan UUD 1945pembukaan UUD 1945
pembukaan UUD 1945
apotek agam farma
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Edho1802
perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi
perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusiperdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi
perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Dameria Siahaan
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusiMenganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
Rindha Tanizah
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Operator Warnet Vast Raha
Materippknsmaxiibab3
Materippknsmaxiibab3Materippknsmaxiibab3
Materippknsmaxiibab3
abd_
tujuan pembukaan UUD 1945
tujuan pembukaan UUD 1945tujuan pembukaan UUD 1945
tujuan pembukaan UUD 1945
Riska hardiati
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Rizka A. Hutami
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
sunnysidemochi
Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45
Ainul Fikri
Pancasila dan amandemen uud45 - kel 5
Pancasila dan amandemen uud45 - kel 5Pancasila dan amandemen uud45 - kel 5
Pancasila dan amandemen uud45 - kel 5
Yohanes Nugroho
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraanPpt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
rizka_pratiwi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Operator Warnet Vast Raha
Hubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudHubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uud
Fitria Nuri
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
pjj_kemenkes
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMakna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Mirda DC
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Edho1802
Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Isi dan Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Dameria Siahaan
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusiMenganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
Rindha Tanizah
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Hubungan pancasila dengan pembukaan uud 1945
Operator Warnet Vast Raha
Materippknsmaxiibab3
Materippknsmaxiibab3Materippknsmaxiibab3
Materippknsmaxiibab3
abd_
tujuan pembukaan UUD 1945
tujuan pembukaan UUD 1945tujuan pembukaan UUD 1945
tujuan pembukaan UUD 1945
Riska hardiati
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
Rizka A. Hutami

Similar to Elvira dhana (15) (20)

Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
yudikrismen1
Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945
Stanford15_
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
07051994
PPT PKN ATHA MAULANA GANTENG.pptx
PPT PKN ATHA MAULANA GANTENG.pptxPPT PKN ATHA MAULANA GANTENG.pptx
PPT PKN ATHA MAULANA GANTENG.pptx
ATHAHAFIZH
PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45
PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45
PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45
dewi inne kumalasari
PKN Kd. 4.3
PKN Kd. 4.3PKN Kd. 4.3
PKN Kd. 4.3
Andi Widya
PKN Kd 3.2
PKN Kd 3.2PKN Kd 3.2
PKN Kd 3.2
Andi Widya
Pokok Kaidah Fundamental Bangsaku
Pokok Kaidah Fundamental BangsakuPokok Kaidah Fundamental Bangsaku
Pokok Kaidah Fundamental Bangsaku
Lianita Dian
PANCASILA_DALAM_KONTEKS_KETATANEGARAAN_R.pptx
PANCASILA_DALAM_KONTEKS_KETATANEGARAAN_R.pptxPANCASILA_DALAM_KONTEKS_KETATANEGARAAN_R.pptx
PANCASILA_DALAM_KONTEKS_KETATANEGARAAN_R.pptx
ivanagusta1
Makalah pancasila matakuliah mku
Makalah pancasila matakuliah mkuMakalah pancasila matakuliah mku
Makalah pancasila matakuliah mku
rydestopper
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan
Pancasila dalam konteks ketatanegaraanPancasila dalam konteks ketatanegaraan
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan
Sindy Septiawan
MakalahPKN isi pembukaan uud.docx
MakalahPKN isi pembukaan uud.docxMakalahPKN isi pembukaan uud.docx
MakalahPKN isi pembukaan uud.docx
Ippang4
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptxPokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
CandraPasaribu
Pp kn uud 45
Pp kn uud 45Pp kn uud 45
Pp kn uud 45
hardiantiaputri
ppkn bab 2 kelas IX Pembukaan UUD 1945 1.pptx
ppkn bab 2 kelas IX Pembukaan UUD 1945 1.pptxppkn bab 2 kelas IX Pembukaan UUD 1945 1.pptx
ppkn bab 2 kelas IX Pembukaan UUD 1945 1.pptx
dewiantiode400
Konstitusi uud 1945
Konstitusi uud 1945Konstitusi uud 1945
Konstitusi uud 1945
Min Salimin
Ppkn kaidah fundamental bangsa
Ppkn   kaidah fundamental bangsaPpkn   kaidah fundamental bangsa
Ppkn kaidah fundamental bangsa
Dzakirotur Rifdah
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdfPancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
DikkyDwiKurniawan
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Umi Azizah
Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)
Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)
Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)
Putri Larasantang
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
yudikrismen1
Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945
Stanford15_
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
07051994
PPT PKN ATHA MAULANA GANTENG.pptx
PPT PKN ATHA MAULANA GANTENG.pptxPPT PKN ATHA MAULANA GANTENG.pptx
PPT PKN ATHA MAULANA GANTENG.pptx
ATHAHAFIZH
PKN Kd. 4.3
PKN Kd. 4.3PKN Kd. 4.3
PKN Kd. 4.3
Andi Widya
Pokok Kaidah Fundamental Bangsaku
Pokok Kaidah Fundamental BangsakuPokok Kaidah Fundamental Bangsaku
Pokok Kaidah Fundamental Bangsaku
Lianita Dian
PANCASILA_DALAM_KONTEKS_KETATANEGARAAN_R.pptx
PANCASILA_DALAM_KONTEKS_KETATANEGARAAN_R.pptxPANCASILA_DALAM_KONTEKS_KETATANEGARAAN_R.pptx
PANCASILA_DALAM_KONTEKS_KETATANEGARAAN_R.pptx
ivanagusta1
Makalah pancasila matakuliah mku
Makalah pancasila matakuliah mkuMakalah pancasila matakuliah mku
Makalah pancasila matakuliah mku
rydestopper
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan
Pancasila dalam konteks ketatanegaraanPancasila dalam konteks ketatanegaraan
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan
Sindy Septiawan
MakalahPKN isi pembukaan uud.docx
MakalahPKN isi pembukaan uud.docxMakalahPKN isi pembukaan uud.docx
MakalahPKN isi pembukaan uud.docx
Ippang4
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptxPokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.pptx
CandraPasaribu
ppkn bab 2 kelas IX Pembukaan UUD 1945 1.pptx
ppkn bab 2 kelas IX Pembukaan UUD 1945 1.pptxppkn bab 2 kelas IX Pembukaan UUD 1945 1.pptx
ppkn bab 2 kelas IX Pembukaan UUD 1945 1.pptx
dewiantiode400
Konstitusi uud 1945
Konstitusi uud 1945Konstitusi uud 1945
Konstitusi uud 1945
Min Salimin
Ppkn kaidah fundamental bangsa
Ppkn   kaidah fundamental bangsaPpkn   kaidah fundamental bangsa
Ppkn kaidah fundamental bangsa
Dzakirotur Rifdah
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdfPancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
Pancasila sebagai dasar negara - DKV.pdf
DikkyDwiKurniawan
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Umi Azizah
Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)
Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)
Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)
Putri Larasantang

Recently uploaded (11)

ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdf
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdfELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdf
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdf
ELTONMPO88
materi panggah ARKAS 4 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
materi panggah ARKAS 4 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAHmateri panggah ARKAS 4 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
materi panggah ARKAS 4 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
rusyanto22
Panelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdf
Panelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdfPanelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdf
Panelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdf
AdhiRohadhi1
Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...
Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...
Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...
o200240021
Panelis 1 - Penasihat Khusus Kemenko Kemaritiman dan Investasi.pdf
Panelis 1 - Penasihat Khusus Kemenko Kemaritiman dan Investasi.pdfPanelis 1 - Penasihat Khusus Kemenko Kemaritiman dan Investasi.pdf
Panelis 1 - Penasihat Khusus Kemenko Kemaritiman dan Investasi.pdf
AdhiRohadhi1
BAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptx
BAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptxBAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptx
BAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptx
jesikacantika46
Pertemuan 1- Akuntansi dan Lingkungan Bisnis.ppt
Pertemuan 1- Akuntansi dan Lingkungan Bisnis.pptPertemuan 1- Akuntansi dan Lingkungan Bisnis.ppt
Pertemuan 1- Akuntansi dan Lingkungan Bisnis.ppt
CepiJuniarPrayoga1
5 Ekotek - Pembayaran Deret Seragam (2) Deret Gradien.pptx
5 Ekotek - Pembayaran Deret Seragam (2)  Deret Gradien.pptx5 Ekotek - Pembayaran Deret Seragam (2)  Deret Gradien.pptx
5 Ekotek - Pembayaran Deret Seragam (2) Deret Gradien.pptx
RozyAhmad3
PPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptx
PPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptxPPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptx
PPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptx
yizreelbreemer2015
MSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptx
MSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptxMSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptx
MSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptx
purbojadmiko2
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGAN
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGANTUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGAN
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGAN
jesikacantika46
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdf
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdfELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdf
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdf
ELTONMPO88
materi panggah ARKAS 4 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
materi panggah ARKAS 4 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAHmateri panggah ARKAS 4 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
materi panggah ARKAS 4 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
rusyanto22
Panelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdf
Panelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdfPanelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdf
Panelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdf
AdhiRohadhi1
Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...
Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...
Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...
o200240021
Panelis 1 - Penasihat Khusus Kemenko Kemaritiman dan Investasi.pdf
Panelis 1 - Penasihat Khusus Kemenko Kemaritiman dan Investasi.pdfPanelis 1 - Penasihat Khusus Kemenko Kemaritiman dan Investasi.pdf
Panelis 1 - Penasihat Khusus Kemenko Kemaritiman dan Investasi.pdf
AdhiRohadhi1
BAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptx
BAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptxBAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptx
BAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptx
jesikacantika46
Pertemuan 1- Akuntansi dan Lingkungan Bisnis.ppt
Pertemuan 1- Akuntansi dan Lingkungan Bisnis.pptPertemuan 1- Akuntansi dan Lingkungan Bisnis.ppt
Pertemuan 1- Akuntansi dan Lingkungan Bisnis.ppt
CepiJuniarPrayoga1
5 Ekotek - Pembayaran Deret Seragam (2) Deret Gradien.pptx
5 Ekotek - Pembayaran Deret Seragam (2)  Deret Gradien.pptx5 Ekotek - Pembayaran Deret Seragam (2)  Deret Gradien.pptx
5 Ekotek - Pembayaran Deret Seragam (2) Deret Gradien.pptx
RozyAhmad3
PPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptx
PPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptxPPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptx
PPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptx
yizreelbreemer2015
MSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptx
MSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptxMSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptx
MSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptx
purbojadmiko2
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGAN
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGANTUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGAN
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGAN
jesikacantika46

Elvira dhana (15)

  • 2. Pembukaan UUD NKRI 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Pembukaan UUD NKRI 1945 juga merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun pergaulan bangsa-bangsa di dunia Contoh Teks
  • 3. Menurut Penjelasan dari Pembukaan UUD 1945 yang tercantum dalam berita negara Republik Indonesia tahun II Nomor 7,dijelaskan bahwa pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran . Pokok-pokok pikiran ini meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum bangsa (rechtsidee), yang menguasai hukum dasar negara baik hukum dasar yang tertulis (UUD) maupun yang tidak tertulis (konvensi) Contoh Teks
  • 4. Dengan pokok-pokok pikiran tersebut nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan atau dijabarkan secara normatif dalam pasal pasal UUD 1945. pokok pokok pikiran yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain sebagai berikut
  • 5. Pokok Pikiran Pertama Negara Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dengan berdasar asas persatuan,dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan diterima negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan wilayah seluruhnya. Negara yang dimaksud ini adalah negara yang mengatasi segala paham golongan dan paham perorangan , tetapi menghendaki persatuan segenap bangsa indonesia keseluruhan
  • 6. Jadi, inti dari pokok pikiran pertama adalah negara persatuan. Setiap penyelenggara negara dan warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara atas kepentingan golongan maupun perorangan.
  • 7. Pokok Pikiran Kedua Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam suatu kehidupan bernegara. Cita cita dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembukaan merupakan suatu kausa finalis ( sebab-tujuan) sehingga dapat menentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan undang undang dasar agar sampai pada tujuan yang didasari persatuan.
  • 8. Jadi,inti pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial yang didasari kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupannya.
  • 9. Pokok pikiran ketiga Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan asas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung pengertian bahwa sistem negara yang terbentuk dalam undang- undang dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan atau perwakilan.
  • 10. Inti pokok pikiran ini merupakan dasar politik negara, sehingga pelaksanaan kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilkukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
  • 11. Pokok pikiran ke empat Negara Berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung pengertian bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur.
  • 12. Dengan Demikian inti dari pokok pikiran ini adalah menekankan dasar moral negara, yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur.
  • 13. Keempat Pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 ini merupakan penjelasan yang logis dari inti alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu penjabaran dari dasar filsafat negara Pancasila. Bagaimanapun dalam kehidupan bernegara , selain didasarkan pada peraturan hukum juga didasarkan pada moralitas, baik moral religius maupun moral kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga tercapai kemanusiaan yang bermartabat luhur.
  • 14. Isi Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia Pembukaan UUD 1945 "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."