![Standar_Pelayanan_Publik_dalam_Perspektif_Hak_Asasi_Manusia[1].pptx](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/standarpelayananpublikdalamperspektifhakasasimanusia1-240802021934-cb8ff1c2-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
Similar to EVALUASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (20)
More from WulanHandayani19 (7)
Recently uploaded (7)
EVALUASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
- 1. EVALUASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) KEMENTERIAN PERTANIAN Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia
- 2. Kapan Kita Menggunakan Pelayanan Publik ? Setiap warga dari lahir sampai meninggal, membutuhkan pelayanan publik
- 3. Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
- 4. Harapan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Lebih Baik Lebih Cepat Lebih Murah Lebih Sederhana Lebih Baru Masyarakat Puas dan Bahagia
- 5. Perlu Standar Pelayanan? • Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas • Standar Pelayanan akan memberikan jaminan penyelenggaraan pelayanan publik • Meningkatan kesamaan persepsi bagi penyelenggara dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur..
- 6. Penyusunan Standar Pelayanan 01 Menyusun dan menetapkan standar pelaksanaan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan 02 Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan wajib mengikutsertakan masyarakat 03 Penetapan dan menerapkan standar pelayanan 04 Menetapkan dan menerapkan Maklumat Pelayanan (rincian janji, perbaikan terus menerus, kewajiban, sanksi dan/atau kompensasi) Permenpan No 15 Tahun 2014 05 Monitoring dan Evaluasi
- 7. Komponen Standar Pelayanan (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009) 1. Dasar Hukum 2. Persyaratan 3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 4. Jangka waktu penyelesaian 5. Biaya/tarif 6. Produk pelayanan 7. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas 8. Kompetensi pelaksana 9. Pengawasan internal 10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 11. Jumlah pelaksana 12. Jaminan Pelayanan 13. Jaminan keamanan dan keselamatan 14. Evaluasi kinerja pelaksana Tujuan Untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta disesuaikan dengan kemampuan penyelenggara
- 8. Maklumat Pelayanan dan Sarpras Pelayanan Publik…
- 10. Pengawas Pelayanan Publik Pasal 35, UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pengawas Internal Pengawas Eksternal Atasan Langsung Pengawas Fungsional Masyarakat berupa laporan/pengaduan masyarakat Ombudsman DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota
- 11. SIFAT OMBUDSMAN RI Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Fungsi dan Sifat Ombudsman FUNGSI OMBUDSMAN RI Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Pasal 2 dan 6, UU 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI
- 12. Ombudsman (Pengawasan) Pencegahan Maladministrasi Penilaian Kepatuhan (Zona dan Opini) Investigasi Sistemik (Saran Perbaikan) Penyelesaian Laporan Masyarakat Laporan Regular 1. Tindakan Korektif 2. Rekomendasi Ombudsman Investigasi atas Prakarsa Sendiri 1. Tindakan Korektif 2. Rekomendasi Ombudsman Kerangka Pengawasan
- 13. 1. Rendahnya Kepatuhan/Implementasi Standar Pelayanan mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi di instansi pelayanan publik, misalnya: ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungli, korupsi, ketidakpastian layanan perijinan investasi, kesewenang-wenangan >> secara makro mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik. 2. Mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan hambatan pertumbuhan investasi. 3. Kepercayaan publik terhadap aparatur dan pemerintah menurun yang berpotensi mengarah pada apatisme publik. Maladministrasi TINGGI Kepatuhan RENDAH Kualitas Pelayanan Publik RENDAH Inefisiensi Birokrasi Korupsi KUALITAS PELAYANAN YANG RENDAH Rendahnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik MALADMINISTRASI KORUPSI Konsep Penilaian
- 14. Maksud dan Tujuan Tujuan 1.Mengidentifikasi tingkat kompetensi penyelenggara pelayanan publik 2.Mengidentifikasi kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik 3.Mengidentifikasi pemenuhan komponen standar pelayanan publik 4.Mengidentifikasi pengelolaan pengaduan dalam instansi penyelenggara pelayanan publik Maksud Mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan. Ruang lingkup penilaian meliputi kepatuhan penyelenggaraan pelayanan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 15. Dimensi dan Variabel Penilaian Untuk mengetahui standar kualifikasi dan kinerja pemberi layanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik serta melihat pemenuhan sarana prasarana pendukung yang dapat menunjang pelayanan publik yang sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 • Kompetensi Penyelenggara • Sarana Prasarana Untuk mengetahui mekanisme interaktif antara pemberi layanan dan pengguna layanan dalam menyelesaikan persoalan Pengelolaan Pengaduan Untuk mengukur pemenuhan komponen dari produk layanan yang diselenggarakan sehingga memberikan kualitas pelayanan yang baik Standar Pelayanan Untuk mengetahui persepsi dari pengguna layanan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di unit penyelanggara layanan Persepsi Maladministrasi Dimensi & Variabel Input Proses Output Pengaduan
- 16. Interval Nilai Opini Kategori 88.00 – 100 Kualitas Tertinggi A 78.00 - 87.99 Kualitas Tinggi B 54.00 - 77.99 Kualitas Sedang C 32.00 - 53.99 Kualitas Rendah D 0 - 31.99 Kualitas Terendah E Terhadap penyelenggara pelayanan yang pernah menerima hasil pengawasan Ombudsman berupa: 1. Laporan Hasil Analisis (Saran Perbaikan); 2. Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (Tindakan Korektif), dan/atau 3. Rekomendasi Ombudsman RI, pada hasil penilaian akhir akan berpotensi memberikan pengaruh atas pelaksanaan hasil pengawasan tersebut. Catatan: Data LHA, LAHP, atau Rekomendasi diambil dalam kurun waktu 3 tahun (2021, 2022, dan 2023 Semester 1) Interval Nilai, Opini dan Kategori
- 17. Hasil Penilaian Kementan Tahun 2022 Input Proses Output Pengaduan Total 21,85% 32,37% 24,24% 21,54% 100% Bobot Ideal Penilaian Peringkat ke 2
- 18. Hasil Penilaian Kementan Tahun 2023 Input Proses Output Pengaduan Total 21,85% 32,37% 24,24% 21,54% 100% Bobot Ideal Penilaian Peringkat ke 3
- 19. Saran Perbaikan 01 02 03 KETERSEDIAAN JAMINAN PELAYANAN (Kompensasi) PENGETAHUAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DAN LEMBAGA OMBUDSMAN PELAYANAN KHUSUS (Pendampingan khusus, Kunjungan ke Rumah, Kunjungan Khusus, Petugas Khusus, Prioritas Antrian)