Faktur pajak rp
0 likes150 views
Dokumen ini adalah format faktur pajak yang digunakan oleh pengusaha kena pajak untuk mencatat transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa. Terdapat informasi penting seperti nama, alamat, NPWP pembeli dan penjual, serta rincian harga dan pajak yang dikenakan. Faktur ini juga mencakup perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah.
1 of 2
Download to read offline
Ad
Recommended
Faktur pajak valas
Faktur pajak valasRoko Subagya
油
Dokumen ini adalah format faktur pajak untuk pembeli dan penjual barang/jasa yang dikenakan PPN. Terdapat informasi penting seperti nama, alamat, NPWP, harga jual, dan dasar pengenaan pajak. Dokumen ini mencantumkan detail penghitungan pajak dan jumlah yang harus dibayar.Jurnal penjualan
Jurnal penjualanRauda Nevilia
油
Jurnal penjualan adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi penjualan barang secara kredit, yang menambah akun piutang dagang dan pendapatan penjualan. Contoh transaksi pada Januari 2019 mencakup beberapa faktur penjualan dengan berbagai syarat pembayaran. Total penjualan selama bulan tersebut mencapai Rp 9.800.000.Jurnal umum
Jurnal umummelly lydea
油
Dokumen ini menjelaskan pencatatan transaksi akuntansi di perusahaan Yoyo Tailor untuk bulan Desember 2009, mencakup jenis akun dan saldo yang terlibat. Transaksi mencakup setoran modal, penyewaan, penerimaan pembayaran, pembelian peralatan, dan penarikan untuk kebutuhan pribadi. Jurnal umum menunjukkan total debit dan kredit yang seimbang sebesar Rp 7.900.000.Jurnal umum
Jurnal umum DWC
油
Dokumen ini menjelaskan proses pencatatan transaksi keuangan perusahaan melalui jurnal umum, termasuk pengertian dan fungsi jurnal, serta mekanisme debet dan kredit. Beberapa contoh transaksi bulanan di perusahaan 'Ali Tailor' disertakan untuk menggambarkan cara pencatatan dan analisis yang diperlukan dalam akuntansi. Pembahasan ini membantu memahami pengaruh transaksi terhadap akun perusahaan secara rinci.Form keu07 (surat jatuh tempo terakhir)
Form keu07 (surat jatuh tempo terakhir)PT Mitra Shapphire Sejahtera
油
Surat ini memberitahukan kepada pembeli untuk membayar angsuran ketiga yang jatuh tempo untuk pembelian properti, dengan ancaman bahwa jika tidak dibayar maka transaksi akan dibatalkan dan unit akan ditawarkan kembali kepada pembeli lain. Surat ini merupakan pemberitahuan ketiga setelah dua surat sebelumnya tidak mendapatkan tanggapan pembayaran.Form mkt19 (surat penambahan dp)
Form mkt19 (surat penambahan dp)PT Mitra Shapphire Sejahtera
油
Surat ini memberitahukan kepada pembeli rumah bahwa terdapat kekurangan uang muka untuk pembayaran rumah. Surat ini menyampaikan empat alternatif solusi untuk masalah kekurangan uang muka tersebut, yaitu membayar lunas, membayar secara angsuran, membatalkan transaksi dengan denda, atau melakukan permohonan KPR ulang atas nama lain.Form mkt03 (persetujuan diskon)
Form mkt03 (persetujuan diskon)PT Mitra Shapphire Sejahtera
油
Formulir ini berisi permohonan pemberian diskon tambahan untuk transaksi pembelian blok dan kaveling tertentu oleh pembeli tertentu. Terdapat informasi tentang harga resmi, diskon standar, diskon tambahan yang diajukan, total diskon, serta harga setelah dikurangi diskon dan pajak pertambahan nilai. Permohonan diskon tambahan memerlukan persetujuan tertulis dari direktur, area manager, atau manajer pemasaran.Form mkt22 (pembatalan)
Form mkt22 (pembatalan)PT Mitra Shapphire Sejahtera
油
Surat ini memberitahukan pembatalan transaksi pembelian unit rumah/ruko yang telah ditandatangani pembeli karena terjadi wanprestasi pembayaran sesuai perjanjian. Perusahaan akan membatalkan transaksi dan mengembalikan unit ke stok penjualan dalam 7 hari kecuali ada keberatan dari pembeli. Jika tidak ada keberatan, pembatalan akan dilakukan dan pembeli melepaskan segala klaim.Lampiran per 24-pj_2012
Lampiran per 24-pj_2012mifta aulia
油
Dokumen ini mengatur bentuk, ukuran, dan tata cara pengisian faktur pajak, termasuk prosedur untuk pembuatan, koreksi, atau pembatalan faktur. Faktur pajak diperlukan untuk pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, mencakup informasi seperti identitas pengusaha, nilai transaksi, dan pajak yang terutang. Selain itu, terdapat ketentuan khusus untuk penggunaan mata uang asing dalam transaksi dan tata cara penulisan kode serta nomor seri faktur pajak.Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahJuwita W'tio
油
Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) dikenakan sebagai pungutan tambahan yang berlaku di samping pajak pertambahan nilai (PPN) dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi serta melindungi produsen kecil. PPNBM hanya berlaku satu kali saat penyerahan barang mewah dan tidak dapat dikreditkan, diatur oleh berbagai undang-undang sejak tahun 1983. Proses pemungutan dan perhitungan pajak ini dijelaskan secara detail beserta karakteristik, tarif pajak, dan objek pajaknya.TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012Roko Subagya
油
Dokumen ini merupakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara pengisian dan pembetulan faktur pajak, termasuk pengisian identitas dan keterangan barang atau jasa kena pajak. Pengusaha kena pajak wajib mencantumkan informasi yang benar dan lengkap, serta mengikuti prosedur yang telah ditentukan untuk penghitungan pajak. Proses juga meliputi penanganan pembayaran dalam mata uang asing dan ketentuan terkait potongan harga serta pajak pertambahan nilai.ppn dan ppnbm
ppn dan ppnbmRina Wulandari
油
Dokumen ini membahas pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah, termasuk pengertian barang dan jasa yang dikenai pajak, serta mekanisme pengenaan dan perhitungan PPN dan PPN barang mewah. Selain itu, dijelaskan tentang pengusaha kena pajak, faktur pajak, serta contoh perhitungan pajak yang harus dipungut. Contoh transaksi dan perhitungan PPN8 menunjukkan bagaimana pengenaan pajak dilakukan dalam praktik.Petunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standarRoko Subagya
油
Dokumen ini adalah petunjuk pengisian faktur pajak standar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-159/PJ/2006, mencakup tata cara pengisian kode, nama, alamat, dan rincian barang/jasa yang diserahkan. Beberapa hal penting termasuk pengisian harga jual, potongan harga, dan pajak pertambahan nilai, serta aturan terkait penggunaan mata uang asing. Dokumen juga menjelaskan format kode dan nomor seri serta kategori transaksi yang sesuai dengan perpajakan yang berlaku.Petunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fpRoko Subagya
油
Peraturan ini mengatur tentang format pengisian keterangan pada faktur pajak, termasuk kode dan nomor seri faktur pajak. Kode faktur pajak terdiri dari 6 digit yang menunjukkan kode transaksi dan kode cabang, sedangkan nomor seri terdiri dari 10 digit yang menunjukkan tahun dan nomor urut penerbitan. Peraturan ini juga menjelaskan penggunaan kode transaksi dan cara penomoran faktur pajak.PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiIqbal Fauzi
油
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, sedangkan PPnBM merupakan pajak tambahan untuk barang-barang mewah. Dokumen ini menjelaskan objek, tarif, dan cara perhitungan PPN dan PPnBM serta pengusaha kena pajak yangTarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bmVeD VeD
油
Dokumen tersebut menjelaskan tentang cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan mengalikan tarif pajak terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tarif PPN 10% sedangkan tarif PPnBM berkisar antara 10%-200% tergantung jenis barangnya. DPP dapat berupa harga jual, penggantian, nilai impor, ekspor, atau nilai lSeri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
油
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga membahas sanksi bagi pihak ketiga seperti pegawai pajak dan pihak lain yang melanggar ketentuan kerahSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
油
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk tindakan seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga menjelaskan sanksi bagi pihak ketiga yang terlibat seperti tidak memberikan keterangan yang diminta.Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
油
Dokumen ini menjelaskan tentang amnesti pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan dan mendapatkan penghapusan pajak tanpa sanksi. Wajib pajak yang ingin mengikuti amnesti harus memenuhi syarat tertentu dan mengajukan permohonan dalam waktu yang ditentukan. Manfaat dari amnesti termasuk jaminan kerahasiaan dan pembebasan dari pemeriksaan pajak.Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahRoko Subagya
油
Panduan ini menjelaskan kewajiban bendahara pemerintah dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dari pengusaha kena pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panduan ini juga menjelaskan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh bendahara pemerintKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
油
Panduan ini menjelaskan kewajiban bendahara pemerintah dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dari pengusaha kena pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panduan ini juga menjelaskan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh bendahara pemerintKEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara Roko Subagya
油
Panduan ini menjelaskan ketentuan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) oleh bendahara pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bendahara diwajibkan memungut PPN dan PPNBM atas pengadaan barang dan jasa tertentu, dan dapat menghubungi petugas pajak untuk bantuan. Pengadaan barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha pabrikan umumnya jarang melibatkan pemungutan PPNBM oleh bendahara.Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahRoko Subagya
油
Dokumen ini adalah panduan untuk distributor pulsa elektrik, mencakup prosedur pendaftaran, pengisian saldo, dan format transaksi. Dalam dokumen tersebut, terdapat informasi mengenai proses transfer, pengisian pulsa, dan cara berkomunikasi dengan pusat layanan pelanggan. Terdapat juga daftar kode dan harga produk pulsa untuk berbagai operator telekomunikasi di Indonesia.Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kupRoko Subagya
油
Bab I menjelaskan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang ini, seperti pajak, wajib pajak, badan, pengusaha, pengusaha kena pajak, nomor pokok wajib pajak, masa pajak, tahun pajak, dan istilah-istilah lainnya. Bab II membahas tentang kewajiban wajib pajak untuk mendaftar dan melaporkan usahanya untuk mendapatkan nomor pokok wUu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
油
Dokumen ini menjelaskan tentang undang-undang pajak penghasilan di Indonesia, yang mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak. Subjek pajak dibedakan menjadi dalam negeri dan luar negeri, dengan ketentuan pajak yang berbeda untuk masing-masing kategori. Kewajiban pajak subjektif dimulai tergantung pada status dan waktu keberadaan subjek pajak di Indonesia.Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakRoko Subagya
油
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan melalui penghapusan pajak terutang dan pemberian sanksi. Pengampunan ini diberikan kepada wajib pajak yang mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dengan membayar uang tebusan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas basis data perpajakan.::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
油
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pencabutan Surat Pernyataan oleh Wajib Pajak dalam kaitannya dengan pengampunan pajak. Wajib Pajak dapat mencabut Surat Pernyataan jika memiliki penghasilan di bawah batasan tertentu atau hanya memiliki harta warisan/hibahan yang bukan objek pengampunan pajak. Pencabutan dilakukan dengan menyampaikan surat pencabutan ke KPP dan dapatPER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
油
Dokumen ini adalah peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak. Aturan ini mencakup jangka waktu penerbitan, mekanisme pengiriman, dan pedoman untuk pengambilan surat keterangan secara langsung oleh wajib pajak. Peraturan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Oktober 2016.Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetRoko Subagya
油
Internet bukan hanya sebuah trend, namun sebagai sandaran-sandaran suatu pekerjaan. DJP telah menyediakan berbagai sarana untuk para Wajib Pajak Yang Melapor, Menghitung, dan Membayar Pajak-pajaknya ke Kas Negara. Termasuk ketika Wajib Pajak mendaftar Nomor Pokok Wajib PajakSEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...Roko Subagya
油
Dokumen ini membahas tentang pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada berbagai jenis transaksi dan situasi seperti penyerahan barang, jasa, serta kegiatan pengusaha kena pajak (PKP). Beberapa contoh kasus disertakan untuk menjelaskan bagaimana PPN diterapkan dalam konteks bisnis dan transaksi. Keterangan mengenai kewajiban pembuatan faktur pajak, penyerahan barang, dan penghitungan PPN juga diuraikan secara detail.More Related Content
Similar to Faktur pajak rp (8)
Lampiran per 24-pj_2012
Lampiran per 24-pj_2012mifta aulia
油
Dokumen ini mengatur bentuk, ukuran, dan tata cara pengisian faktur pajak, termasuk prosedur untuk pembuatan, koreksi, atau pembatalan faktur. Faktur pajak diperlukan untuk pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, mencakup informasi seperti identitas pengusaha, nilai transaksi, dan pajak yang terutang. Selain itu, terdapat ketentuan khusus untuk penggunaan mata uang asing dalam transaksi dan tata cara penulisan kode serta nomor seri faktur pajak.Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahJuwita W'tio
油
Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) dikenakan sebagai pungutan tambahan yang berlaku di samping pajak pertambahan nilai (PPN) dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi serta melindungi produsen kecil. PPNBM hanya berlaku satu kali saat penyerahan barang mewah dan tidak dapat dikreditkan, diatur oleh berbagai undang-undang sejak tahun 1983. Proses pemungutan dan perhitungan pajak ini dijelaskan secara detail beserta karakteristik, tarif pajak, dan objek pajaknya.TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012Roko Subagya
油
Dokumen ini merupakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara pengisian dan pembetulan faktur pajak, termasuk pengisian identitas dan keterangan barang atau jasa kena pajak. Pengusaha kena pajak wajib mencantumkan informasi yang benar dan lengkap, serta mengikuti prosedur yang telah ditentukan untuk penghitungan pajak. Proses juga meliputi penanganan pembayaran dalam mata uang asing dan ketentuan terkait potongan harga serta pajak pertambahan nilai.ppn dan ppnbm
ppn dan ppnbmRina Wulandari
油
Dokumen ini membahas pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah, termasuk pengertian barang dan jasa yang dikenai pajak, serta mekanisme pengenaan dan perhitungan PPN dan PPN barang mewah. Selain itu, dijelaskan tentang pengusaha kena pajak, faktur pajak, serta contoh perhitungan pajak yang harus dipungut. Contoh transaksi dan perhitungan PPN8 menunjukkan bagaimana pengenaan pajak dilakukan dalam praktik.Petunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standarRoko Subagya
油
Dokumen ini adalah petunjuk pengisian faktur pajak standar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-159/PJ/2006, mencakup tata cara pengisian kode, nama, alamat, dan rincian barang/jasa yang diserahkan. Beberapa hal penting termasuk pengisian harga jual, potongan harga, dan pajak pertambahan nilai, serta aturan terkait penggunaan mata uang asing. Dokumen juga menjelaskan format kode dan nomor seri serta kategori transaksi yang sesuai dengan perpajakan yang berlaku.Petunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fpRoko Subagya
油
Peraturan ini mengatur tentang format pengisian keterangan pada faktur pajak, termasuk kode dan nomor seri faktur pajak. Kode faktur pajak terdiri dari 6 digit yang menunjukkan kode transaksi dan kode cabang, sedangkan nomor seri terdiri dari 10 digit yang menunjukkan tahun dan nomor urut penerbitan. Peraturan ini juga menjelaskan penggunaan kode transaksi dan cara penomoran faktur pajak.PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiIqbal Fauzi
油
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, sedangkan PPnBM merupakan pajak tambahan untuk barang-barang mewah. Dokumen ini menjelaskan objek, tarif, dan cara perhitungan PPN dan PPnBM serta pengusaha kena pajak yangTarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bmVeD VeD
油
Dokumen tersebut menjelaskan tentang cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan mengalikan tarif pajak terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tarif PPN 10% sedangkan tarif PPnBM berkisar antara 10%-200% tergantung jenis barangnya. DPP dapat berupa harga jual, penggantian, nilai impor, ekspor, atau nilai lMore from Roko Subagya (20)
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
油
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga membahas sanksi bagi pihak ketiga seperti pegawai pajak dan pihak lain yang melanggar ketentuan kerahSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
油
Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk tindakan seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga menjelaskan sanksi bagi pihak ketiga yang terlibat seperti tidak memberikan keterangan yang diminta.Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
油
Dokumen ini menjelaskan tentang amnesti pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan dan mendapatkan penghapusan pajak tanpa sanksi. Wajib pajak yang ingin mengikuti amnesti harus memenuhi syarat tertentu dan mengajukan permohonan dalam waktu yang ditentukan. Manfaat dari amnesti termasuk jaminan kerahasiaan dan pembebasan dari pemeriksaan pajak.Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahRoko Subagya
油
Panduan ini menjelaskan kewajiban bendahara pemerintah dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dari pengusaha kena pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panduan ini juga menjelaskan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh bendahara pemerintKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
油
Panduan ini menjelaskan kewajiban bendahara pemerintah dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dari pengusaha kena pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panduan ini juga menjelaskan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh bendahara pemerintKEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara Roko Subagya
油
Panduan ini menjelaskan ketentuan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) oleh bendahara pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bendahara diwajibkan memungut PPN dan PPNBM atas pengadaan barang dan jasa tertentu, dan dapat menghubungi petugas pajak untuk bantuan. Pengadaan barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha pabrikan umumnya jarang melibatkan pemungutan PPNBM oleh bendahara.Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahRoko Subagya
油
Dokumen ini adalah panduan untuk distributor pulsa elektrik, mencakup prosedur pendaftaran, pengisian saldo, dan format transaksi. Dalam dokumen tersebut, terdapat informasi mengenai proses transfer, pengisian pulsa, dan cara berkomunikasi dengan pusat layanan pelanggan. Terdapat juga daftar kode dan harga produk pulsa untuk berbagai operator telekomunikasi di Indonesia.Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kupRoko Subagya
油
Bab I menjelaskan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang ini, seperti pajak, wajib pajak, badan, pengusaha, pengusaha kena pajak, nomor pokok wajib pajak, masa pajak, tahun pajak, dan istilah-istilah lainnya. Bab II membahas tentang kewajiban wajib pajak untuk mendaftar dan melaporkan usahanya untuk mendapatkan nomor pokok wUu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
油
Dokumen ini menjelaskan tentang undang-undang pajak penghasilan di Indonesia, yang mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak. Subjek pajak dibedakan menjadi dalam negeri dan luar negeri, dengan ketentuan pajak yang berbeda untuk masing-masing kategori. Kewajiban pajak subjektif dimulai tergantung pada status dan waktu keberadaan subjek pajak di Indonesia.Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakRoko Subagya
油
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan melalui penghapusan pajak terutang dan pemberian sanksi. Pengampunan ini diberikan kepada wajib pajak yang mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dengan membayar uang tebusan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas basis data perpajakan.::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
油
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pencabutan Surat Pernyataan oleh Wajib Pajak dalam kaitannya dengan pengampunan pajak. Wajib Pajak dapat mencabut Surat Pernyataan jika memiliki penghasilan di bawah batasan tertentu atau hanya memiliki harta warisan/hibahan yang bukan objek pengampunan pajak. Pencabutan dilakukan dengan menyampaikan surat pencabutan ke KPP dan dapatPER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
油
Dokumen ini adalah peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak. Aturan ini mencakup jangka waktu penerbitan, mekanisme pengiriman, dan pedoman untuk pengambilan surat keterangan secara langsung oleh wajib pajak. Peraturan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Oktober 2016.Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetRoko Subagya
油
Internet bukan hanya sebuah trend, namun sebagai sandaran-sandaran suatu pekerjaan. DJP telah menyediakan berbagai sarana untuk para Wajib Pajak Yang Melapor, Menghitung, dan Membayar Pajak-pajaknya ke Kas Negara. Termasuk ketika Wajib Pajak mendaftar Nomor Pokok Wajib PajakSEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...Roko Subagya
油
Dokumen ini membahas tentang pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada berbagai jenis transaksi dan situasi seperti penyerahan barang, jasa, serta kegiatan pengusaha kena pajak (PKP). Beberapa contoh kasus disertakan untuk menjelaskan bagaimana PPN diterapkan dalam konteks bisnis dan transaksi. Keterangan mengenai kewajiban pembuatan faktur pajak, penyerahan barang, dan penghitungan PPN juga diuraikan secara detail.SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
油
Dokumen tersebut membahas tentang analisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Artikel ini menjelaskan definisi PPN, perhitungan PPN yang dilakukan perusahaan, serta analisis apakah perhitungan PPN perusahaan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan pajak terbarPmk 29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015Roko Subagya
油
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2015 mengatur penghapusan sanksi administrasi bunga bagi wajib pajak yang melunasi utang pajak sebelum 1 Januari 2016. Kewenangan ini diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus sanksi administrasi dengan memenuhi syarat tertentu. Penetapan ini bertujuan untuk mendorong pelunasan utang pajak dan meningkatkan penerimaan negara.UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIARoko Subagya
油
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam kewajiban perpajakan melalui penghapusan pajak terutang dan sanksi, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Pengampunan ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang mengungkap harta yang dimiliki, dengan ketentuan tarif uang tebusan yang bervariasi berdasarkan lokasi dan nilai harta. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas basis data perpajakan yang valid, dan meningkatkan penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan.8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...Roko Subagya
油
The document contains a comprehensive list of email addresses belonging to various individuals and organizations, primarily focused on recruitment and job applications in multiple industries. The emails may belong to hiring managers, recruitment agencies, and employees across different sectors. It serves as a resource for potential job seekers or networking opportunities.pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015Roko Subagya
油
Peraturan ini memperbarui ketentuan tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan atas penjualan barang mewah. Barang mewah meliputi pesawat pribadi, kapal pesiar, rumah mewah, apartemen mewah, mobil mewah, dan sepeda motor mewah. Peraturan ini mengatur batasan harga jual barang mewah dan pengecualian pemungutan pajak untuk non subjek pajak.PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETORoko Subagya
油
Dokumen ini adalah peraturan direktur jenderal pajak tentang norma penghitungan penghasilan neto yang ditetapkan untuk menentukan penghasilan neto wajib pajak orang pribadi berdasarkan klasifikasi usaha. Wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan melaporkan penggunaan norma penghitungan kepada direktur jenderal pajak. Selain itu, dokumen ini menjelaskan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang ditetapkan.Ad
Recently uploaded (13)
24012025 - Materi Webinar Pemanfaatan Data Hasil ST2023.pdf
24012025 - Materi Webinar Pemanfaatan Data Hasil ST2023.pdfyusrilyuma294225
油
24012025 - Materi Webinar Pemanfaatan Data Hasil ST2023.pdfSinergitas Pusat-Daerah dalam Implementasi Otonomi Daerah
Sinergitas Pusat-Daerah dalam Implementasi Otonomi DaerahTri Widodo W. UTOMO
油
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Alumni FH UII Angkatan 1986
Disampaikan pada Talkshow Sinergitas Alumni UII dengan Pemkab Jepara dalam rangka Reuni Akbar UII se Jawa Tengah
Jepara, 13 Juni 2025
Pembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan Bangkom
Pembukaan Pelatihan Analisis Kebutuhan BangkomTri Widodo W. UTOMO
油
Sambutan Pembukaan Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
pada
Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik,
LAN RI
Samarinda, 17 Juni 2025Strategic Coaching for Leadership Development in Public Sector
Strategic Coaching for Leadership Development in Public SectorTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Seminar Nasional APCI dengan Tema Bridge to Transformation: The Strategic Role of Coaches as Enablers"
Jakarta, 15 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdf
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdfyusrilyuma294225
油
[DBSDJ - Plt DMIS] 2024.09.10 Seminar Dies Natalis UKWMS dan HSN 2024.pdfMenjadi ASN Profesional untuk Indonesia Maju
Menjadi ASN Profesional untuk Indonesia MajuTri Widodo W. UTOMO
油
Disampaikan pada Orientasi PPPK Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan
Agats, 17 Juni 2025
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, LAN RI
Percepatan pendirian koperaai.merah putih untuk mendukung wkonomi.mandiri per...
Percepatan pendirian koperaai.merah putih untuk mendukung wkonomi.mandiri per...YudhaListiyani2
油
Rapat koordinasi koperasi merah putihMANUAL PENGEMASKINIAN PENERIMA BANTUAN PERSEKOLAHAN KPM.pdf
MANUAL PENGEMASKINIAN PENERIMA BANTUAN PERSEKOLAHAN KPM.pdfssuser186365
油
manual pengurusan penerimaan banuan kewangan bagi murid sekolah rendahpembinaan kepada staff untuk melaksanakan tugas selaku aparatur sipl
pembinaan kepada staff untuk melaksanakan tugas selaku aparatur sipldedysentoso
油
materi pembinaan kepada pegawai untuk meningkatkan kinerjaAd
Faktur pajak rp
- 1. Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : Pengusaha Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *) Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tgl Nama *) Coret yang tidak perlu Jumlah Rp. .. % Rp. Rp. .. % Rp. Rp. .. % Rp. Rp. .. % Rp. Rp. Tarif DPP PPn BM No. Urut Harga Jual/Penggantian/Uang Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak Muka/Termin (Rp) FAKTUR PAJAK
- 2. Lembar ke-2 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP sebagai bukti Pajak Keluaran Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : Pengusaha Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *) Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tgl Nama *) Coret yang tidak perlu Jumlah Rp. .. % Rp. Rp. .. % Rp. Rp. .. % Rp. Rp. .. % Rp. Rp. Tarif DPP PPn BM No. Urut Harga Jual/Penggantian/Uang Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak Muka/Termin (Rp) FAKTUR PAJAK