Gerakan 4 code of conduct dan safer access
Download as PPTX, PDF3 likes5,521 views
Dokumen tersebut membahas tentang kode etik dan pedoman keselamatan (safer access) untuk sukarelawan Palang Merah Indonesia dalam menangani bencana dan konflik. Dokumen tersebut menjelaskan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan serta langkah-langkah untuk menjamin keamanan personel.
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Gerakan 4 code of conduct dan safer access (20)
Gerakan 4 code of conduct dan safer access
- 1. Kode Perilaku (Code of Conduct) & Panduan Keselamatan (Safer Access) Pendidikan dan Latihan dasar Korps Sukarela Palang Merah Indonesia
- 2. Tujuan Pembelajaran Mengetahui dan memahami etika - etika dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan Mengetahui dan memahami cara bekerja yang lebih aman dalam situasi konflik/bencana
- 3. Code of conduct atau kode perilaku adalah Etika dan Aturan Main Antara Badan Kemanusiaan Internasional dalam Kegiatan Bantuan Kemanusiaan. Merupakan rumusan dari hasil Kesepakatan antara 7(tujuh) Badan Kemanusiaan Internasional yaitu : ICRC, IFRC, Caritas International, International Save the Children, Lutheran World Federation, Oxfam dan World Council of Churches.
- 4. Kesepakatan tersebut berupa ketentuan dasar yang mengatur standardisasi Perilaku Badan Kemanusiaan Internasional serta Pekerja Kemanusiaan untuk menjamin Independensi dan Efektifitas dalam penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan Agar penerapan menyeluruh dapat diterapkan, maka Code of Conduct ini diadopsi oleh Federasi melalui General Assembly and The Council of Delegates (Birmingham, 1993) dan International Conference (Geneva, 1995);
- 5. Code of conduct terdiri dari 10(sepuluh) Prinsip Dasar berkenaan dengan Humanitarian Relief Operation serta 3(tiga) Annex yang mengatur hubungan antara Badan/Organisasi Kemanusiaan dengan Pemerintah Setempat, Negara Donor dan Organisasi Antar Negara khususnya pada saat bencana. Karena prinsipnya yang mengikat dan harus diterapkan secara nyata oleh personel lembaga yang bersangkutan, maka bagi Federasi, tugas seorang anggota Delegasi Federasi jika ditempatkan di suatu negara, maka ia harus mensosialisasikan Code of Conduct ini kepada Perhimpunan Nasional dimana ia ditugaskan.
- 6. Kewajiban kemanusiaan adalah prioritas utama. Pengakuan atas Hak Korban Bencana/Konflik yaitu Hak Untuk Memperoleh Bantuan Kemanusiaan dimanapun ia berada Komitment untuk menyediakan Bantuan Kemanusiaan kepada korban bencana/konflik, diamanapun atau kapanpun ia diperlukan Akses terhadap lokasi bencana/konflik dan terhadap korban tidak dihalang-halangi Dalam memberikan bantuan kemanusiaan tidak menjadi bagian dari suatu kegiatan politik atau partisan
- 7. Bantuan diberikan tanpa pertimbangan ras, kepercayaan ataupun kebangsaan dari penerima Bantuan atau pun perbedaan dalam bentuk apa pun. Bantuan kemanusiaan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan semata Proportional Mengakui peranan penting Kaum Wanita dan menjamin bahwa peranan tersebut harus didukung dan didayagunakan Terjaminnya akses terhadap sumber-sumber daya yang diperlukan serta akses yang seimbang terhadap korban bencana/konflik
- 8. Bantuan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik dan agama Tidak mengikuti suatu pendirian politik atau keagamaan tertentu Bantuan diberikan kepada Individu, Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang memerlukan bantuan tidak tergantung/memandang pada predikat apa yang melekat pada penerima bantuan
- 9. Tidak menjadi alat kebijakan pemerintah luar negeri Badan Kemanusiaan Internasional harus dapat menjamin Independensinya terhadap Negara Donor yang mempercayakan penyaluran bantuannya; Badan Kemanusiaan Internasional harus dapat mengupayakan lebih dari satu sumber bantuan
- 10. Menghormati kebiasaan dan adat istiadat Tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat
- 11. Membangun respon bencana sesuai kemampuan setempat Memanfaatkan keberadaan LSM serta tenaga lokal yang tersedia dalam implementasi kegiatan Pengadaan komoditas bantuan serta Jasa dari sumber-sumber setempat; Mengutamakan koordinasi
- 12. Melibatkan penerima bantuan dalam proses manajemen bencana Mengupayakan partisipasi masyarakat hingga pemanfaatan sumber-sumber daya masyarakat yang tersedia;
- 13. Bantuan yang diberikan hendaknya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana di kemudian hari Bantuan kemanusiaan diberikan, tidak semata- mata memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga diupayakan agar dapat mengurangi tingkat kerentanan masyarakat (korban bencana/konflik) di masa depan Memperhatikan kepentingan lingkungan dalam merekayasa dan implementasi programprogram Menghindari sikap ketergantungan yang berkepanjangan terhadap bantuan-bantuan eksternal
- 14. Bertanggung-jawab kepada pihak yang kita bantu dan yang memberi kita bantuan Bantuan kemanusiaan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada mereka yang berhak menerimanya dan kepada pihak Donor Bantuan kemanusiaan harus dikelola secara terbuka/transparansi, baik dari perspective Finansial maupun Efektifitas kegiatan Mengakui kewajiban Pelaporan dan memastikan upaya monitoring telah dilakukan sebagaimana mestinya
- 15. Dalam kegiatan informasi, publikasi dan promosi, harus memandang korban sebagai manusia yang bermartabat. Mengakui martabat daripada korban bencana/konflik Dalam publikasi, tidak hanya menonjolkan tingkat penderitaan korban bencana, tetapi juga perlu menonjolkan upaya/kapasitas masyarakat dalam mengatasi penderitaan mereka Kerjasama dengan Media dalam rangka meningkatkan perhatian dan kontribusi masyarakat tidak didasarkan pada adanya tekanan, vested interest atau publisitas baik dari lingkungan internal maupun eksternal Dalam media coverage diupayakan tidak menimbulkan kesan persaingan dengan Badan Kemanusiaan lainnya Tidak merusak situasi/atmosphere ditempat dimana Badan Kemanusiaan itu bekerja, demikian pula keamanan dari para Pekerjanya
- 17. Langkah atau tindakan apapun yang dapat meminimalkan tingkat bahaya di wilayah konflik, akan selalu menyisakan suatu resiko tertentu yang tidak dapat dihindarkan, dimana Staff dan Sukarelawan Palang Merah harus menghadapi kenyataan itu. Untuk itu sebelum kita melaksanakan sebuah operasi di wilayah konflik, seluruh Staff dan Sukarelawan Palang Merah harus menyadari fakta bahwa ia akan bekerja di tempat yang penuh dengan resiko, tak dapat diramalkan dan sering menimbulkan ketegangan.
- 18. Keamanan PMI dalam Bencana dan Konflik
- 19. PERINGATAN Di daerah bencana dan konflik selalu ada risiko yang tidak bisa dikurangi. Petugas Palang Merah harus siap menghadapi risiko semacam itu. Sebelum melakukan kegiatan lapangan, semua petugas harus menyadari bahwa mereka akan bekerja dalam lingkungan yang berisiko, tidak dapat diprediksi, dan seringkali penuh ketegangan.
- 20. Secara umum, langkah-langkah keamanan disusun untuk: Mencegah insiden Mengurangi risiko Membatasi kerusakan
- 21. KETERLIBATAN SECARA SUKARELA Petugas Palang Merah direkrut berdasarkan kemauan seseorang. Mempunyai hak untuk menolak. Risiko yang dihadapi sama untuk semua. Daerah-daerah tertentu memiliki kondisi yang lebih sulit daripada yang lain.
- 22. Jika PMI tidak melakukan persiapan pada waktu damai Operasi bantuan bisa terganggu atau tidak berjalan sama sekali Insiden keamanan dapat menimpa personil, bangunan, dan peralatan seiring rendahnya penerimaan (akan PMI) oleh pihak-pihak terkait. Langkah apa saja yang dapat dilakukan PMI untuk menghindari hal ini, dan untuk siap bertindak dalam konflik?
- 23. Faktanya 2002: 12 wakil Palang Merah Nepal terbunuh dalam jangka waktu 4 bulan 2003: 4 personil Palang Merah Pantai Gading terbunuh 2003: Banyak personil Palang Merah Kongo diserang dan terluka 2003: 6 personil Palang Merah Uganda diserang dan terluka dalam rangka melaksanakan tugas 2001: Kantor PMI Bireuen, Aceh, menjadi target penembakan 2003: Ambulans PMI ditembak saat tugas 2005: 1 Personil Palang Merah Hong kong diserang dan terluka di NAD
- 24. Kesiapan merespon situasi Bencana dan konflik (Disaster preparedness to Response) adalah kombinasi dari Pelayanan : Pertolongan Pertama/Evakuasi Air/Penampungan (Shelter) Tracing Diseminasi Manajemen Bantuan Darurat (Relief Management) Peralatan dan Sumber Daya Struktur Manajemen Bencana Elemen-elemen Safer Access Protap Tanggap Darurat Bencana PMI
- 25. SAFER ACCESS adalah kerangka kerja yang disusun agar PMI dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap populasi yang terkena dampak Bencana dan konflik dan dapat bekerja lebih aman dalam situasi Bencana dan konflik. Kerangka kerja tersebut terdiri dari pedoman bagi organisasi dan individu agar lebih aman bekerja dalam situasi Bencana dan konflik
- 26. Memahami Situasi Bencana dan Konflik Memahami Bencana dan konflik yang terjadi Persamaan dan perbedaan bencana alam dan konflik dalam hal pemberian respons Mengetahui siapa yang terkena dampak bencana dan konflik dan bagaimana pengaruh hal itu terhadap bantuan kemanusiaan dan perlindungan yang diberikan oleh PMI & Gerakan? Identifikasi dan assessment terhadap risiko-risiko yang muncul dan pentingnya mencegah, menghindari atau mengurangi risiko-risiko tersebut. Pentingnya analisa tentang dampak Bencana dan konflik dan analisa tentang respons nasional dan internasional. Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar.
- 27. Dasar Hukum & Kebijakan Gerakan A. Konvensi Jenewa 1949 melindungi anggota angkatan bersenjata yang luka dan yang sakit dalam pertempuran di darat melindungi anggota angkatan bersenjata yang luka, sakit dan mengalami kapal karam dalam pertempuran di laut melindungi para tawanan perang melindungi penduduk sipil
- 28. B. Protokol Tambahan 1977 Protokol I : memperkuat perlindungan kepada para korban konflik bersenjata internasional Protokol II: memperkuat perlindungan kepada para korban konflik bersenjata non-internasional
- 29. Dasar dan Acuan Nasional UU No 59 tahun 1958 keikutsertaan negara RI dalam Konvensi-Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 Keppres RI no 25 tahun 1950 pengesahan dan pengakuan Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia Keppres RI no 246 tahun 1963 tugas pokok dan kegiatan PMI AD/ART Palang Merah Indonesia Garis-Garis Kebijakan Palang Merah Indonesia
- 30. 7 Pillar PENERIMAAN THDP ORGANISASI KOMUNIKASI INTERNAL PERATURAN KEAMANAN KOMUNIKASI EKSTERNAL TINDAKAN PERLINDUNGAN PENERIMAAN TERHADAP INDIVIDU DAN TINGKAH LAKU PRIBADI IDENTIFIKASI
- 31. PENERIMAAN TERHADAP ORGANISASI Peran dan mandat PMI harus diketahui dan diterima oleh pihak-pihak terkait; Citra positif dan konsisten di mata semua pihak terkait; Hubungan yang baik dan kuat dengan pihak yang terkait Kemandirian PMI harus dipandang netral dan tidak berpihak oleh semua pihak terkait; Lambang (Palang Merah) harus dihormati
- 32. PENERIMAAN TERHADAP INDIVIDU DAN TINGKAH LAKU PRIBADI Setiap anggota PMI dipandang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang masing-masing Tingkah laku seseorang dapat berpengaruh terhadap citra umum PMI dan Gerakan Kenali keterbatasan pribadi anda Perlu menjaga gaya hidup sehat dan memahami serta mengendalikan stres
- 33. IDENTIFIKASI Penggunaan lambang Palang Merah hendaknya diproteksi oleh suatu Hukum Nasional. PMI harus mengetahui penggunaan lambang sebagai tanda pengenal dan tanda perlindungan. PMI hendaknya tahu pentingnya tanda pengenal pribadi Identitas Gerakan
- 34. KOMUNIKASI INTERNAL Dalam Gerakan Palang Merah, informasi hendaknya: cepat akurat terpercaya mengalir Dengan tujuan untuk: mengantisipasi kejadian dan membuat perencanaan mengurangi resiko yang dihadapi Untuk mencapai hal tsb, kita harus: Menjaga kerahasiaan Memiliki teknologi yang sesuai/tepat (telekomunikasi) Perlunya bertukar informasi
- 35. KOMUNIKASI EKSTERNAL Komunikasi dengan pihak luar Gerakan Palang Merah dapat membahayakan keamanan kita, sebab dapat disalahgunakan untuk propaganda atau dapat menimbulkan citra bahwa Gerakan adalah organisasi yang memihak Peraturan emas Palang Merah adalah menjaga ketidak-memihakan
- 36. PERATURAN KEAMANAN Peraturan harus ditandatangani oleh setiap anggota Palang Merah. Mempunyai suatu sistim untuk memastikan terlaksananya peraturan tersebut. Peraturan itu haruslah selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan situasi.
- 37. TINDAKAN PERLINDUNGAN Memilih tindakan perlindungan aktif atau pasif atau kombinasi keduanya. Manajemen stres Asuransi
- 38. Keuntungan jika dalam masa damai mempersiapkan diri menghadapi bencana dan konflik Dengan akses yang lebih baik, PMI akan mendapatkan akses yang lebih aman pula ke penerima bantuan PMI menjadi lebih kuat sehingga dapat menjangkau lebih banyak orang dengan lebih efektif Lebih meningkatkan kemampuan profesional PMI JUMLAH SUKARELAWAN DAN STAF PMI YANG MENINGGAL DAN TERLUKA AKAN BERKURANG !!!
- 39. TERIMA KASIH