![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
Recently uploaded (7)
Featured (20)
HUKUM JAMINAN DALAM TRANSAKSI EKONOMI.pptx
- 1. Presented by : Ozha Tiwa Hiawananta (2202056093) Shabina Alifia Khoirunnisa (2202056096) Abed Al Salam Hamayel (2202056113)
- 2. HUKUM JAMINAN D A L A M T R A N S A K S I E L E K T R O N I K
- 3. Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Pemilihan jenis jaminan yang tepat merupakan langkah krusial dalam setiap transaksi kredit. Kreditor harus mempertimbangkan nilai aset yang dijaminkan, likuiditas aset, biaya eksekusi jaminan, dan kerangka hukum yang berlaku. Latar Belakang
- 4. Jaminan Fidusia Fidusia merupakan bentuk jaminan khusus yang lahir setelah terbitnya Undang- Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Secara terminologi fidusia diambil dari bahasa Belanda yakni Fiduciara Eigendom Overdracht yang dalam bahasa Indonesia berarti penyerahan hak milik secara kepercayaan.
- 5. Pihak-Pihak Dalam fidusia terdapat pihak pemberi fidusia yang dapat berupa perseorangan atau sebuah koperasi yang memilliki sebuah benda sebagai objek untuk jaminan fidusia dan pihak penerima yang merupakan orang perseorangan atau sebuah koperasi yang memiliki sebuah hutang. Dimana hutang tersebut dapat dijaminkan dengan bantuan jaminan fidusia
- 6. Objek Jaminan Pasal 1 Angka 2, 3 dan 4 UUJF memberikan definisi jaminan fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau hipotek.
- 7. Hak Prefensi dan ekseksui Menurut Munir Fuady dalam buku pengantar hukum bisnis, pemagang fidusia memiliki hak prefensi yakni hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil ekseksui benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan hak prefensi atas jaminan fidusia ini memang disebutkan Undang- Undang. Sehingga pemegang fidusia memiliki hak prefensi yang dimiliki oleh pemegang hak jaminan lain seperti hak tanggungan, gadai, dan hipotik
- 8. Syarat Sah Perolehan Fidusia Terdapat syarat sah peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang fidusia, syarat syaratnya yakni : a. Terdapat perjanjian yang bersifat kebendaan b. Adanya titel untuk suatu peralihan hak c. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda d. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara constitutum possessorium bagi benda bergerak yang berwujud atau dengan cara cessie untuk hutang-piutang
- 9. Jaminan Hipotek Menurut Pasal 1162 KUHPerdata, hipotek adalah hak kebendaan atas benda tidak bergerak yang memberikan wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan benda tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.
- 10. Sifat perjanjian jaminan Hipotek ... perjanjian accesoir, artinya perjanjian pemberian hipotik bergantung pada keberadaan perjanjian kredit/hutang- piutang sebagai perjanjian pokok dan harus diadakan dengan akta otentik)
- 11. Hak Prefernce Hipotek... (droit de preference), yaitu adalah suatu prioritas bagi kreditur preferen menyangkut hasil penjualan barang jaminan apabila kreditur memegang hak jaminan seperti hipotik. Memiliki asas publisitas, yaitu didaftar dalam buku tanah dengan tujuan agar semua orang dapat mengetahuinya dan wajib menghormatinya.
- 12. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), objek hipotek di Indonesia dapat berupa: Tanah dan Bangunan: Meskipun tanah dan bangunan lebih tepatnya menjadi objek hak tanggungan, dalam konteks hipotek, keduanya sering disebut sebagai objek yang dapat dijadikan jaminan. Kapal Laut: Kapal dengan bobot minimal 20 m続 dapat dijadikan objek hipotek. ) Objek Jaminan Hipotek
- 13. Pembebanan hipotek adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk memberikan hak kebendaan atas benda tidak bergerak kepada kreditur sebagai jaminan atas utang. Pembebanan ini harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat berwenang Pembebanan Hipotek
- 14. Hak Tanggungan Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang memberikan kepastian hukum kepada kreditur (pemberi pinjaman) agar memiliki prioritas dalam pelunasan utang apabila debitur (penerima pinjaman) gagal memenuhi kewajibannya. Jika debitur tidak dapat melunasi utangnya, maka kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual tanah yang dijaminkan melalui pelelangan umum untuk melunasi piutangnya
- 15. Sifat Hak Tanggungan Sifat penting Hak Tanggungan yakni : 1. Tidak dapat dibagi-bagi 2. Hak kreditur untuk mendahului (hak prefrences) 3. Hak tanggungan tetap melekat pada objeknya
- 16. Objek Hak Tanggungan Objek yang dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 meliputi : 1. Hak Milik, 2. Hak Guna Usaha, 3. Hak Guna Bangunan, dan 4. Hak Pakai atas tanah Negara yang dapat dipindahtangankan.
- 17. Proses Pemberian Hak Tanggungan Proses pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Setelah itu, Hak Tanggungan harus didaftarkan di Kantor Pertanahan, yang kemudian akan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (Pasal 13-14).
- 18. Berakhirnya hak tanggungan Hak Tanggungan dapat berakhir jika utang telah lunas, kreditur melepaskan Hak Tanggungan, atau hak atas tanah yang menjadi objek jaminan hapus, sebagaimana diatur dalam Pasal 18. Setelah Hak Tanggungan hapus, Kantor Pertanahan wajib mencoret catatan Hak Tanggungan dari Buku Tanah (Pasal 22)
- 19. Kesimpulan Baik Jaminan Fidusia, Hipotek, maupun Hak Tanggungan merupakan instrumen hukum yang penting dalam sistem hukum jaminan di Indonesia untuk mendukung transaksi ekonomi. Masing-masing memiliki karakteristik khusus yang disesuaikan dengan jenis objek jaminan. Ketiga jenis jaminan yang telah diuraikan pemakalah memberikan perlindungan hukum kepada kreditor dalam memberikan pinjaman, serta memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan aset yang dimiliki
- 20. Dasar dan Bahan Bacaan