Implementasi UU Kes dlm Yanwat dalam keperawatan.pptx
Download as pptx, pdf0 likes15 views
Dokumen ini membahas implementasi UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, khususnya mengenai perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Setiap tenaga kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau menteri, dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. SIP berlaku selama 5 tahun dan harus diperpanjang sesuai ketentuan yang ditetapkan.
1 of 25
Download to read offline
Ad
Recommended
PPT untuk Perijinan OP 2024.ppt.........
PPT untuk Perijinan OP 2024.ppt.........IhdaNailul1
油
Pertemuan organisasi profesi kesehatan di Blitar pada 1 Maret 2024 membahas perubahan perijinan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca UU Kesehatan No. 17 tahun 2023 dan SE No. HK 02.01-Menkes-6-2024. Setiap tenaga medis dan kesehatan diwajibkan memiliki SIP dan STR yang proses penerbitannya terintegrasi secara online. Pembaharuan ini berfokus pada penguatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pengaturan yang lebih ketat dan kemudahan dalam proses perijinan.materi sosialisasi SI SDMK_8 Mei 2024.pptx
materi sosialisasi SI SDMK_8 Mei 2024.pptxarumsofwan
油
Dokumen ini menjelaskan regulasi terbaru mengenai izin praktik tenaga medis dan kesehatan sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, termasuk syarat penerbitan dan perpanjangan SIP (Surat Izin Praktik). Selain itu, dokumen tersebut menguraikan proses perizinan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan dan pemenuhan standarisasi SKP (Satuan Kredit Profesi) tenaga kesehatan. Terdapat juga penjelasan mengenai mekanisme pemutakhiran data dan verifikasi yang harus dilakukan oleh instansi terkait.pemenuhan SKP dokter 552024 surabaya.pdf
pemenuhan SKP dokter 552024 surabaya.pdffuji226200
油
Dokumen ini membahas implementasi Undang-Undang Kesehatan No. 17/2023, termasuk pemenuhan satuan kredit profesi (SKP) untuk tenaga medis dan kesehatan, serta pengaturan baru mengenai izin praktik dan peran organisasi profesi. Peraturan ini mencakup perubahan dalam standar profesi, verifikasi izin praktik, dan pelatihan wajib, dengan harapan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Selain itu, sistem penerbitan surat izin praktik (SIP) juga diintegrasikan untuk mempermudah proses dan memastikan kompetensi tenaga kesehatan.Bandung Bahan PPT Pemetaan STR Tenaga Kesehatan 30 April 2024.pptx
Bandung Bahan PPT Pemetaan STR Tenaga Kesehatan 30 April 2024.pptxssuser8d980a
油
Dokumen ini membahas kebijakan registrasi dan perizinan tenaga kesehatan di Indonesia yang diatur berdasarkan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan, dengan penekanan pada jenis-jenis tenaga kesehatan dan konsil yang terkait. Proses registrasi dan perizinan tenaga kesehatan diatur secara sistematis termasuk syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan STR seumur hidup. Selain itu, pelaksanaan dan integrasi data dalam sistem informasi kesehatan nasional bertujuan untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.Praktek Tenaga Kesehatan (Persyaratan).pdf
Praktek Tenaga Kesehatan (Persyaratan).pdfNauraRania2
油
Dokumen tersebut membahas tentang izin praktik tenaga kesehatan di Indonesia berdasarkan berbagai peraturan pemerintah. Terdapat ketentuan umum dan persyaratan untuk memperoleh izin praktik bagi berbagai profesi kesehatan seperti perawat, bidan, terapis gigi dan mulut, serta tenaga sanitarian. Dokumen ini juga menjelaskan prosedur permohonan dan perpanjangan izin praktik bagi para tenaga kesehatan tersebut.MATERI KEBIJAKAN dan KONSEP PEMENUHAN SKP.pdf
MATERI KEBIJAKAN dan KONSEP PEMENUHAN SKP.pdfGaluhiriantono1
油
Dokumen ini menjelaskan kebijakan registrasi tenaga keperawatan di Indonesia, termasuk persyaratan untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Registrasi dilakukan secara daring dan STR berlaku seumur hidup, sementara SIP berlaku selama 5 tahun dengan persyaratan tertentu. Kegiatan peningkatan kompetensi bagi tenaga medis dan kesehatan juga diatur untuk memastikan mutu layanan kesehatan.KLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptxmursal sigli
油
1. Dokumen ini membahas persiapan klinik untuk menjadi penyedia pelayanan kesehatan tingkat pertama (PPK) di era BPJS dengan akreditasi klinik.
2. Persyaratan untuk mendapatkan izin operasional klinik meliputi persyaratan teknis dan administrasi seperti lokasi, bangunan, tenaga kesehatan, dan peralatan.
3. Akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi salah satu syarat untuk bekerja sPEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptx
PEMBUATAN STR BAGI APOTEKER PASCA UU 17-2023.pptxpuspapameswari
油
Dokumen ini menjelaskan UU No. 17/2023 tentang kesehatan yang mengatur tentang registrasi, perizinan, dan sertifikasi tenaga kesehatan dengan tujuan meningkatkan akses dan transformasi pelayanan kesehatan. Setiap tenaga medis dan kesehatan perlu memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP) untuk menjalankan praktik, dengan ketentuan tertentu terkait pendidikan dan kompetensi. Prosedur pengajuan STR dan SIP dilakukan secara online dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan sesuai regulasi.sosialisasii PAPARAN RIP PDGI TAHUN 2013
sosialisasii PAPARAN RIP PDGI TAHUN 2013dewi527379
油
Dokumen ini menjelaskan pedoman tatalaksana pemberian dan pencabutan surat rekomendasi izin praktik bagi dokter gigi di Indonesia, berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Setiap dokter gigi yang ingin praktik harus memiliki surat izin praktik (SIP) dan rekomendasi dari organisasi profesi, serta memenuhi syarat kesehatan dan moralitas. Prosedur pencabutan izin praktik juga diatur, termasuk alasan dan mekanisme yang harus diikuti oleh panitia rekomendasi izin praktik PDGI cabang.SE-No.-HK.02.01-MENKES-6-2024-ttg-Perizinan-Bagi-Tenaga-Medis-dan-Tenaga-Kese...
SE-No.-HK.02.01-MENKES-6-2024-ttg-Perizinan-Bagi-Tenaga-Medis-dan-Tenaga-Kese...puskwanayasa
油
Surat edaran ini mengatur perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan diwajibkan memiliki surat izin praktik (SIP) yang proses penerbitannya mengalami perubahan mendasar. Surat edaran ini menggantikan surat edaran sebelumnya dan berlaku setelah ditetapkan pada 12 Januari 2024.STR
STR PariJatim1
油
Dokumen ini membahas kondisi tenaga kesehatan di Jawa Timur, termasuk jumlah sekolah dan lulusan, serta tantangan dalam penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh MTKI. Terdapat rencana untuk menerapkan sistem STR online dan masalah legalitas STR yang diterbitkan oleh P2T. Ada juga penekanan pada pentingnya organisasi profesi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan sesuai dengan UU No. 36/2014.Permenkes no 17 ttg perubahan 148 ijin praktek keperawatan
Permenkes no 17 ttg perubahan 148 ijin praktek keperawatanNs.Heri Saputro
油
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 473 tahun 2013 menetapkan perubahan atas peraturan sebelumnya mengenai izin dan penyelenggaraan praktik perawat di Indonesia. Perubahan ini mencakup ketentuan baru tentang surat izin praktik, standar pendidikan perawat, dan prosedur permohonan izin, serta pengawasan terhadap praktik yang tidak sesuai. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 25 Maret 2013.Bn473 2013
Bn473 2013padli ahmad
油
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 473 Tahun 2013 mengubah ketentuan sebelumnya tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Beberapa perubahan termasuk definisi baru tentang surat izin kerja perawat, persyaratan untuk menjalankan praktik keperawatan, serta prosedur pengajuan izin. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mengharuskan perawat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang baru ditetapkan.h1-materi-drfahmi-idris.pdf
h1-materi-drfahmi-idris.pdfiwan ridwan
油
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sektor pelayanan kesehatan yang terkait dengan fungsi dan tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dokumen ini menjelaskan aspek fasilitas kesehatan, upaya BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan program JKN, serta kontrol mutu dan biaya dalam program JKN.Materi Kebijakan dan SOP e-STR 26092022.pptx
Materi Kebijakan dan SOP e-STR 26092022.pptxAndri619674
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan SOP penerbitan e-STR tenaga kesehatan secara tepat waktu sesuai janji layanan.
2. Kebijakan ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan penerbitan e-STR tepat waktu.
3. Alur penerbitan e-STR melalui aplikasi maksimal 15 hari kerja tanpa perManajemen PPPK 2024dkkfme,,mdkfnefnrjfjrjrnrjncjrvrc.pptx
Manajemen PPPK 2024dkkfme,,mdkfnefnrjfjrjrnrjncjrvrc.pptxhazamzaka
油
Dokumen ini menjelaskan tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia, mencakup dasar hukum, pengelolaan kinerja, gaji dan tunjangan, serta pengembangan kompetensi. Terdapat pula ketentuan mengenai disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan kesejahteraan pegawai PPPK. Selain itu, dokumen ini mencantumkan prosedur dan kriteria penghargaan bagi ASN serta mekanisme pemutusan hubungan kerja bagi PPPK.際際滷 Dr dr Halim Forkom 24 September HAK ASASI SIP.pptx
際際滷 Dr dr Halim Forkom 24 September HAK ASASI SIP.pptxHalimFINASIM
油
Dokumen ini membahas surat izin praktik profesi kesehatan berbasis kuota yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023, mencakup hak konstitusional, STR, dan SIP. Terdapat berbagai ketentuan mengenai registrasi, persyaratan, serta masa berlaku izin bagi tenaga medis dan kesehatan. Pembaharuan atau pengajuan izin baru dapat dilakukan secara online dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan.Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidan
Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidanTewel Grunge
油
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Peraturan ini mengatur tentang kualifikasi bidan, surat tanda registrasi bidan (STRB), surat izin praktik bidan (SIPB), dan penyelenggaraan keprofesian bagi bidan baik secara mandiri maupun di fasilitas pelayanan kesehatan.18032024_Kebijakan PIDI dan PIDGI 2024(Penilaian Wahana) (1).pptx
18032024_Kebijakan PIDI dan PIDGI 2024(Penilaian Wahana) (1).pptxyuniati24
油
Dokumen ini mencakup kebijakan dan regulasi terkait program internsip dokter dan dokter gigi di Indonesia, termasuk pelaksanaan, penilaian kinerja, dan proses monitoring. Program ini diberlakukan untuk meningkatkan kompetensi, kemandirian, dan pemerataan tenaga medis, dengan mengacu pada undang-undang yang relevan. Penempatan dan akomodasi peserta diatur untuk mendukung pelaksanaan yang efektif dan berkualitas dalam layanan kesehatan.Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidan
Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidanliyalugitasari
油
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan untuk melindungi masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Setiap bidan harus memiliki izin dan surat tanda registrasi, serta mengikuti persyaratan tertentu untuk menjalankan praktik kebidanan. Peraturan ini juga mencakup berbagai aspek, seperti kualifikasi, kewenangan, dan tata cara perizinan bagi bidan, termasuk bagi bidan warga negara asing dan lulusan luar negeri.Pmk no. 28_ttg_izin_dan_penyelenggaraan_praktik_bidan_
Pmk no. 28_ttg_izin_dan_penyelenggaraan_praktik_bidan_Azizah Dewi
油
Peraturan ini mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan di Indonesia. Bidan harus memiliki Surat Tanda Registrasi Bidan dan Surat Izin Praktik Bidan untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya. Peraturan ini juga mengatur tentang persyaratan dan prosedur perizinan bagi bidan lulusan dalam negeri, luar negeri, dan asing yang akan berpraktik di Indonesia.Permenkes Nomor 26 Tahun 2019.pdf
Permenkes Nomor 26 Tahun 2019.pdfkridaaji1
油
Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2019 mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Peraturan ini mengatur jenis perawat, perizinan berupa STRP dan SIPP, penyelenggaraan praktik keperawatan di fasilitas kesehatan dan tempat lain, serta pembinaan dan pengawasan praktik keperawatan.Koordinasi JKN di Kabupaten Gianyar
Koordinasi JKN di Kabupaten GianyarDayu Agung Dewi Sawitri
油
Dokumen ini menjelaskan tentang BPJS Kesehatan yang mengatur pelayanan jaminan kesehatan di Indonesia, berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Pada 1 Januari 2014, PT Askes (Persero) beralih menjadi BPJS Kesehatan dengan prinsip gotong-royong dan cakupan semesta bagi seluruh penduduk Indonesia. Pelayanan kesehatan dijamin mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, namun ada juga pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh program ini.1. Paparan Regulasi SIP Dokter PMK 2052 th 2011.pptx
1. Paparan Regulasi SIP Dokter PMK 2052 th 2011.pptxRianMunov
油
Surat edaran tersebut memberikan relaksasi terhadap persyaratan sertifikat kompetensi dan izin praktik bagi tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19, seperti perpanjangan otomatis STR dan SIP yang sudah habis masa berlakunya, pengakuan STR dan SIP bagi tenaga kesehatan baru, serta pengakuan STR dan SIP bagi lulusan baru yang ditugaskan untuk penanganan Covid-19. Relaksasi ini dimaksudkan untuk memenuhi kePPT Materi Praktik Kep. Mandiri - PELAYANAN.pptx
PPT Materi Praktik Kep. Mandiri - PELAYANAN.pptxBagus945595
油
Dokumen ini membahas tentang praktik keperawatan mandiri, termasuk tujuan, ketentuan, dan landasan hukum yang mendasarinya. Setelah mengikuti training of trainer (ToT), peserta diharapkan dapat melaksanakan praktik keperawatan sesuai regulasi dan melakukan monitoring serta evaluasi. Praktik ini berfokus pada pemberdayaan klien untuk mencapai kemandirian dalam perawatan diri, dengan mengedepankan aspek bio-psiko-sosial dan budaya.6. a. IMPLEMENTASI_OSS_BMS-DPMPTSP Kab. Banyumas.pptx
6. a. IMPLEMENTASI_OSS_BMS-DPMPTSP Kab. Banyumas.pptxjasminekusumaemail
油
Dokumen ini menjelaskan implementasi perizinan untuk sertifikat UMOT, SPPRT, apotek, dan izin operasional klinik di Kabupaten Banyumas, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Proses perizinan terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui sistem OSS, yang bertujuan untuk mempermudah akses dan meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai syarat, mekanisme, dan biaya yang diperlukan untuk memperoleh izin tersebut.PPT MANAJEMEN RESIKO di puskesmasss.pptx
PPT MANAJEMEN RESIKO di puskesmasss.pptxmuhammadzhafran23
油
Manajemen risiko di puskesmas melibatkan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko untuk mengurangi cedera dan kerugian bagi pasien, staf, serta masyarakat. Program ini mencakup penyusunan register risiko dan penatalaksanaan yang terintegrasi, melakukan pemantauan secara berkala, serta pelaporan hasil kepada pihak terkait. Upaya mitigasi dilakukan melalui analisis risiko tahunan dan pertemuan tim untuk menentukan prioritas risiko.572251111-10-PPT-KEP-JIWA-DETEKSI-DINI.pptx
572251111-10-PPT-KEP-JIWA-DETEKSI-DINI.pptxmuhammadzhafran23
油
Dokumen ini membahas pentingnya deteksi dini gangguan jiwa, menjelaskan definisi, tujuan, manfaat, gejala, dan cara pengobatannya. Deteksi dini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan jiwa agar dapat ditangani lebih awal, terutama selama pandemi COVID-19. Selain itu, dokumen ini menyoroti perlunya peran keluarga dan masyarakat dalam mengatasi gangguan jiwa.More Related Content
Similar to Implementasi UU Kes dlm Yanwat dalam keperawatan.pptx (20)
sosialisasii PAPARAN RIP PDGI TAHUN 2013
sosialisasii PAPARAN RIP PDGI TAHUN 2013dewi527379
油
Dokumen ini menjelaskan pedoman tatalaksana pemberian dan pencabutan surat rekomendasi izin praktik bagi dokter gigi di Indonesia, berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Setiap dokter gigi yang ingin praktik harus memiliki surat izin praktik (SIP) dan rekomendasi dari organisasi profesi, serta memenuhi syarat kesehatan dan moralitas. Prosedur pencabutan izin praktik juga diatur, termasuk alasan dan mekanisme yang harus diikuti oleh panitia rekomendasi izin praktik PDGI cabang.SE-No.-HK.02.01-MENKES-6-2024-ttg-Perizinan-Bagi-Tenaga-Medis-dan-Tenaga-Kese...
SE-No.-HK.02.01-MENKES-6-2024-ttg-Perizinan-Bagi-Tenaga-Medis-dan-Tenaga-Kese...puskwanayasa
油
Surat edaran ini mengatur perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan diwajibkan memiliki surat izin praktik (SIP) yang proses penerbitannya mengalami perubahan mendasar. Surat edaran ini menggantikan surat edaran sebelumnya dan berlaku setelah ditetapkan pada 12 Januari 2024.STR
STR PariJatim1
油
Dokumen ini membahas kondisi tenaga kesehatan di Jawa Timur, termasuk jumlah sekolah dan lulusan, serta tantangan dalam penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh MTKI. Terdapat rencana untuk menerapkan sistem STR online dan masalah legalitas STR yang diterbitkan oleh P2T. Ada juga penekanan pada pentingnya organisasi profesi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan sesuai dengan UU No. 36/2014.Permenkes no 17 ttg perubahan 148 ijin praktek keperawatan
Permenkes no 17 ttg perubahan 148 ijin praktek keperawatanNs.Heri Saputro
油
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 473 tahun 2013 menetapkan perubahan atas peraturan sebelumnya mengenai izin dan penyelenggaraan praktik perawat di Indonesia. Perubahan ini mencakup ketentuan baru tentang surat izin praktik, standar pendidikan perawat, dan prosedur permohonan izin, serta pengawasan terhadap praktik yang tidak sesuai. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 25 Maret 2013.Bn473 2013
Bn473 2013padli ahmad
油
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 473 Tahun 2013 mengubah ketentuan sebelumnya tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Beberapa perubahan termasuk definisi baru tentang surat izin kerja perawat, persyaratan untuk menjalankan praktik keperawatan, serta prosedur pengajuan izin. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mengharuskan perawat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang baru ditetapkan.h1-materi-drfahmi-idris.pdf
h1-materi-drfahmi-idris.pdfiwan ridwan
油
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sektor pelayanan kesehatan yang terkait dengan fungsi dan tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dokumen ini menjelaskan aspek fasilitas kesehatan, upaya BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan program JKN, serta kontrol mutu dan biaya dalam program JKN.Materi Kebijakan dan SOP e-STR 26092022.pptx
Materi Kebijakan dan SOP e-STR 26092022.pptxAndri619674
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan SOP penerbitan e-STR tenaga kesehatan secara tepat waktu sesuai janji layanan.
2. Kebijakan ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan penerbitan e-STR tepat waktu.
3. Alur penerbitan e-STR melalui aplikasi maksimal 15 hari kerja tanpa perManajemen PPPK 2024dkkfme,,mdkfnefnrjfjrjrnrjncjrvrc.pptx
Manajemen PPPK 2024dkkfme,,mdkfnefnrjfjrjrnrjncjrvrc.pptxhazamzaka
油
Dokumen ini menjelaskan tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia, mencakup dasar hukum, pengelolaan kinerja, gaji dan tunjangan, serta pengembangan kompetensi. Terdapat pula ketentuan mengenai disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan kesejahteraan pegawai PPPK. Selain itu, dokumen ini mencantumkan prosedur dan kriteria penghargaan bagi ASN serta mekanisme pemutusan hubungan kerja bagi PPPK.際際滷 Dr dr Halim Forkom 24 September HAK ASASI SIP.pptx
際際滷 Dr dr Halim Forkom 24 September HAK ASASI SIP.pptxHalimFINASIM
油
Dokumen ini membahas surat izin praktik profesi kesehatan berbasis kuota yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023, mencakup hak konstitusional, STR, dan SIP. Terdapat berbagai ketentuan mengenai registrasi, persyaratan, serta masa berlaku izin bagi tenaga medis dan kesehatan. Pembaharuan atau pengajuan izin baru dapat dilakukan secara online dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan.Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidan
Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidanTewel Grunge
油
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Peraturan ini mengatur tentang kualifikasi bidan, surat tanda registrasi bidan (STRB), surat izin praktik bidan (SIPB), dan penyelenggaraan keprofesian bagi bidan baik secara mandiri maupun di fasilitas pelayanan kesehatan.18032024_Kebijakan PIDI dan PIDGI 2024(Penilaian Wahana) (1).pptx
18032024_Kebijakan PIDI dan PIDGI 2024(Penilaian Wahana) (1).pptxyuniati24
油
Dokumen ini mencakup kebijakan dan regulasi terkait program internsip dokter dan dokter gigi di Indonesia, termasuk pelaksanaan, penilaian kinerja, dan proses monitoring. Program ini diberlakukan untuk meningkatkan kompetensi, kemandirian, dan pemerataan tenaga medis, dengan mengacu pada undang-undang yang relevan. Penempatan dan akomodasi peserta diatur untuk mendukung pelaksanaan yang efektif dan berkualitas dalam layanan kesehatan.Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidan
Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidanliyalugitasari
油
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan untuk melindungi masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Setiap bidan harus memiliki izin dan surat tanda registrasi, serta mengikuti persyaratan tertentu untuk menjalankan praktik kebidanan. Peraturan ini juga mencakup berbagai aspek, seperti kualifikasi, kewenangan, dan tata cara perizinan bagi bidan, termasuk bagi bidan warga negara asing dan lulusan luar negeri.Pmk no. 28_ttg_izin_dan_penyelenggaraan_praktik_bidan_
Pmk no. 28_ttg_izin_dan_penyelenggaraan_praktik_bidan_Azizah Dewi
油
Peraturan ini mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan di Indonesia. Bidan harus memiliki Surat Tanda Registrasi Bidan dan Surat Izin Praktik Bidan untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya. Peraturan ini juga mengatur tentang persyaratan dan prosedur perizinan bagi bidan lulusan dalam negeri, luar negeri, dan asing yang akan berpraktik di Indonesia.Permenkes Nomor 26 Tahun 2019.pdf
Permenkes Nomor 26 Tahun 2019.pdfkridaaji1
油
Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2019 mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Peraturan ini mengatur jenis perawat, perizinan berupa STRP dan SIPP, penyelenggaraan praktik keperawatan di fasilitas kesehatan dan tempat lain, serta pembinaan dan pengawasan praktik keperawatan.Koordinasi JKN di Kabupaten Gianyar
Koordinasi JKN di Kabupaten GianyarDayu Agung Dewi Sawitri
油
Dokumen ini menjelaskan tentang BPJS Kesehatan yang mengatur pelayanan jaminan kesehatan di Indonesia, berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Pada 1 Januari 2014, PT Askes (Persero) beralih menjadi BPJS Kesehatan dengan prinsip gotong-royong dan cakupan semesta bagi seluruh penduduk Indonesia. Pelayanan kesehatan dijamin mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, namun ada juga pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh program ini.1. Paparan Regulasi SIP Dokter PMK 2052 th 2011.pptx
1. Paparan Regulasi SIP Dokter PMK 2052 th 2011.pptxRianMunov
油
Surat edaran tersebut memberikan relaksasi terhadap persyaratan sertifikat kompetensi dan izin praktik bagi tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19, seperti perpanjangan otomatis STR dan SIP yang sudah habis masa berlakunya, pengakuan STR dan SIP bagi tenaga kesehatan baru, serta pengakuan STR dan SIP bagi lulusan baru yang ditugaskan untuk penanganan Covid-19. Relaksasi ini dimaksudkan untuk memenuhi kePPT Materi Praktik Kep. Mandiri - PELAYANAN.pptx
PPT Materi Praktik Kep. Mandiri - PELAYANAN.pptxBagus945595
油
Dokumen ini membahas tentang praktik keperawatan mandiri, termasuk tujuan, ketentuan, dan landasan hukum yang mendasarinya. Setelah mengikuti training of trainer (ToT), peserta diharapkan dapat melaksanakan praktik keperawatan sesuai regulasi dan melakukan monitoring serta evaluasi. Praktik ini berfokus pada pemberdayaan klien untuk mencapai kemandirian dalam perawatan diri, dengan mengedepankan aspek bio-psiko-sosial dan budaya.6. a. IMPLEMENTASI_OSS_BMS-DPMPTSP Kab. Banyumas.pptx
6. a. IMPLEMENTASI_OSS_BMS-DPMPTSP Kab. Banyumas.pptxjasminekusumaemail
油
Dokumen ini menjelaskan implementasi perizinan untuk sertifikat UMOT, SPPRT, apotek, dan izin operasional klinik di Kabupaten Banyumas, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Proses perizinan terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui sistem OSS, yang bertujuan untuk mempermudah akses dan meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai syarat, mekanisme, dan biaya yang diperlukan untuk memperoleh izin tersebut.More from muhammadzhafran23 (6)
PPT MANAJEMEN RESIKO di puskesmasss.pptx
PPT MANAJEMEN RESIKO di puskesmasss.pptxmuhammadzhafran23
油
Manajemen risiko di puskesmas melibatkan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko untuk mengurangi cedera dan kerugian bagi pasien, staf, serta masyarakat. Program ini mencakup penyusunan register risiko dan penatalaksanaan yang terintegrasi, melakukan pemantauan secara berkala, serta pelaporan hasil kepada pihak terkait. Upaya mitigasi dilakukan melalui analisis risiko tahunan dan pertemuan tim untuk menentukan prioritas risiko.572251111-10-PPT-KEP-JIWA-DETEKSI-DINI.pptx
572251111-10-PPT-KEP-JIWA-DETEKSI-DINI.pptxmuhammadzhafran23
油
Dokumen ini membahas pentingnya deteksi dini gangguan jiwa, menjelaskan definisi, tujuan, manfaat, gejala, dan cara pengobatannya. Deteksi dini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan jiwa agar dapat ditangani lebih awal, terutama selama pandemi COVID-19. Selain itu, dokumen ini menyoroti perlunya peran keluarga dan masyarakat dalam mengatasi gangguan jiwa.TUGAS KELOMPOK partograf asuhan persalinan normal.pptx
TUGAS KELOMPOK partograf asuhan persalinan normal.pptxmuhammadzhafran23
油
pertograf pada ibu melahirkanKELOMPOK 2 asuhan keperawatan pada anak.pptx
KELOMPOK 2 asuhan keperawatan pada anak.pptxmuhammadzhafran23
油
Dokumen ini membahas persiapan proses persalinan untuk seorang perempuan hamil berusia 30 tahun dengan kondisi khusus. Terdapat langkah-langkah yang harus diambil oleh bidan, termasuk persiapan alat, lingkungan, dan perawatan ibu serta keluarga. Penekanan diberikan pada pentingnya kebersihan, privasi pasien, dan kesiapan untuk situasi darurat.Presentasi kelompok 3 Pelatihan Askep Keluarga Stunting 2024.pptx
Presentasi kelompok 3 Pelatihan Askep Keluarga Stunting 2024.pptxmuhammadzhafran23
油
Dokumen ini menjelaskan inovasi pencegahan stunting melalui pemantauan balita gizi kurang dengan metode yang melibatkan kader kesehatan dan penggunaan teknologi. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan menu gizi dan memudahkan pemantauan status gizi balita, serta meningkatkan kerjasama antara berbagai sektor. Langkah-langkah inovasi mencakup pendataan, pembuatan grup komunikasi, dan evaluasi rutin.572251111-10-PPT-KEP-JIWA-DETEKSI-DINI.pptx
572251111-10-PPT-KEP-JIWA-DETEKSI-DINI.pptxmuhammadzhafran23
油
Dokumen ini membahas pentingnya deteksi dini gangguan jiwa, termasuk pengertian, tujuan, manfaat, dan cara pengobatan gangguan jiwa. Penekanan pada deteksi dini melalui wawancara, observasi, dan pemeriksaan penunjang juga disoroti, terutama selama pandemi COVID-19. Selain itu, terdapat instrumen skrining, seperti SDQ, yang dapat digunakan untuk menilai kesehatan jiwa anak dan remaja.Ad
Recently uploaded (20)
Respon imun pengayaan.pptx imunologi apt
Respon imun pengayaan.pptx imunologi aptatwazah1
油
Respon imun pengayaan.pptx imunologi apt .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ferizal's Love Dwilogy + Trilogy Ana Maryana :: Ferizal The Pioneer of Indon...
Ferizal's Love Dwilogy + Trilogy Ana Maryana :: Ferizal The Pioneer of Indon...Puskesmas Muara Satu Kota Lhokseumawe
油
Ferizal's Love Dwilogy + Trilogy Ana Maryana :: Ferizal The Pioneer of Indonesian Health Promotion Literature
Trilogy Ana Maryana + Ferizal's Love Dwilogy :: Ferizal The Pioneer of Indonesian Health Promotion Literature
FERiZAL "THE PIONEER OF INDONESIAN HEALTH PROMOTION LITERATURE" Author of the ANA MARYANA Trilogy
FERiZAL SANG PELOPOR SASTRA PROMOSI KESEHATAN INDONESIA Penulis Trilogi ANA MARYANA
1. Ana Maryana : A Classic Love Story ( Ferizal Responds to Anna Karenina by Leo Tolstoy )
2. The Love Story of Ferizal and Ana Maryana in Indonesia 2045 2087
3. My love Doctor Ana Maryana on 100 years of Indonesian Independence
.
.
FERiZAL "THE PIONEER OF INDONESIAN HEALTH PROMOTION LITERATURE" Author of the Ferizal's Love Dwilogy
FERiZAL SANG PELOPOR SASTRA PROMOSI KESEHATAN INDONESIA Penulis Dwilogi Cinta Ferizal
1. Journey of the Soul Towards Love ( Answering the Novel War and Peace by Leo Tolstoy ). Ferizal "THE PIONEER OF INDONESIAN HEALTH PROMOTION LITERATURE" Author of the ANA MARYANA Trilogy
2. The Rain That Holds the Name of Ana Maryana ( Answering Broken Wings by Kahlil Gibran ) : Hujan Yang menyimpan Nama Ana Maryana ( Menjawab Sayap Sayap Patah karya Kahlil Gibran )Lokmin KIA bulan MEI 2025 KLASTER 2.pptx
Lokmin KIA bulan MEI 2025 KLASTER 2.pptxDeQiAristianiDeQi
油
Laporan bulanan Klaster 2 puskesmas integrasi layanan primerLatar Belakang Bahaya Penyalahan Narkoba
Latar Belakang Bahaya Penyalahan NarkobaFransKarsBarella
油
Proses Penyebab Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi ialah diawali ajakan dari teman pengguna narkotika, kemudian mulai ingin mencoba akibat timbulnya rasa penasaran dan mulai ikut-ikutan, serta munculnya rasa kecanduan, dan ketergantungan dan menyebabkan menjadi kebutuhan bagi penggunanya.Ferizal's Love Dwilogy + Trilogy Ana Maryana :: Ferizal The Pioneer of Indon...
Ferizal's Love Dwilogy + Trilogy Ana Maryana :: Ferizal The Pioneer of Indon...Puskesmas Muara Satu Kota Lhokseumawe
油
Ferizal's Love Dwilogy + Trilogy Ana Maryana :: Ferizal The Pioneer of Indonesian Health Promotion Literature
Trilogy Ana Maryana + Ferizal's Love Dwilogy :: Ferizal The Pioneer of Indonesian Health Promotion Literature
FERiZAL "THE PIONEER OF INDONESIAN HEALTH PROMOTION LITERATURE" Author of the ANA MARYANA Trilogy
FERiZAL SANG PELOPOR SASTRA PROMOSI KESEHATAN INDONESIA Penulis Trilogi ANA MARYANA
1. Ana Maryana : A Classic Love Story ( Ferizal Responds to Anna Karenina by Leo Tolstoy )
2. The Love Story of Ferizal and Ana Maryana in Indonesia 2045 2087
3. My love Doctor Ana Maryana on 100 years of Indonesian Independence
.
.
FERiZAL "THE PIONEER OF INDONESIAN HEALTH PROMOTION LITERATURE" Author of the Ferizal's Love Dwilogy
FERiZAL SANG PELOPOR SASTRA PROMOSI KESEHATAN INDONESIA Penulis Dwilogi Cinta Ferizal
1. Journey of the Soul Towards Love ( Answering the Novel War and Peace by Leo Tolstoy ). Ferizal "THE PIONEER OF INDONESIAN HEALTH PROMOTION LITERATURE" Author of the ANA MARYANA Trilogy
2. The Rain That Holds the Name of Ana Maryana ( Answering Broken Wings by Kahlil Gibran ) : Hujan Yang menyimpan Nama Ana Maryana ( Menjawab Sayap Sayap Patah karya Kahlil Gibran )PPT PPI DI UNIT KLINIK KESEHATAN SETEMPAT.pptx
PPT PPI DI UNIT KLINIK KESEHATAN SETEMPAT.pptxFatinAtikah22
油
PPT ini berisi tentang pelyanan PPI diunit kesehatan agar selalu memenuhi SOP Dinas kesehatanFerizal's Love Dwilogy + Trilogy Ana Maryana :: Ferizal The Pioneer of Indon...
Ferizal's Love Dwilogy + Trilogy Ana Maryana :: Ferizal The Pioneer of Indon...Puskesmas Muara Satu Kota Lhokseumawe
油
Ferizal's Love Dwilogy + Trilogy Ana Maryana :: Ferizal The Pioneer of Indon...
Ferizal's Love Dwilogy + Trilogy Ana Maryana :: Ferizal The Pioneer of Indon...Puskesmas Muara Satu Kota Lhokseumawe
油
Ad
Implementasi UU Kes dlm Yanwat dalam keperawatan.pptx
- 2. Sumber: Djoko Widyarto JS, Sekilas ttg UU no 17 th 2023
- 6. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Bagaimana Implementasinya dalam Pelayanan Keperawatan
- 9. 17 Perizinan sesuai UU 17 Tahun 2023 1. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu wajib memiliki izin yang diberikan dalam bentuk SIP. 2. Persyaratan SIP harus memiliki STR dan tempat praktik. 3. SIP diterbitkan oleh Pemda kabupaten/kota tempat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya. 4. Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat menerbitkan SIP. 5. Permohonan SIP diajukan secara daring (online) melalui sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. 6. SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan WNI berlaku selama 5 tahun. 7. Persyaratan perpanjangan SIP meliputi STR, tempat praktik, dan pemenuhan kecukupan SKP. Surat Izin Praktik (Pasal 263) Pasal 264 6 b SIP dinyatakan tidak berlaku apabila: Habis masa berlakunya; Meninggal dunia; STR dicabut atau dinonaktifkan; SIP dicabut; atau Tempat praktik berubah
- 10. API/ Data Bulky ALUR SIP TENAGA KESEHATAN USULA N Persyaratan : 1. STR 2. Tempat Praktik 3. Pemenuhan Kecukupan SKP SKP Platform : 1. Pembelajaran/ Pelatihan 2. Profesionalisme 3. Pengabdian masyarakat/Publikasi Ilmiah/Pengembangan iLmu Pengajuan 1. Pengajuan Baru Aplikasi 2. Perpanjangan Persyaratan : 1. STR 2. Tempat Praktik SISDMK DPMPTSP/MPP 1. Penerbitan SIP oleh Pemerintah Daerah 2. Penerbitan SIP oleh Menteri dlm rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan sesuai data SISDMK EXISTIN G Pengajuan baru/perpanjangan SIP ke PTSP Pemda Kabupaten/Kota setempat Penerbitan SIP oleh Pemerintah Daerah Masa perpanjangan tiap 5 tahun 1 (satu) SIP berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik/fasyankes Persyaratan : - Fotokopi Ijazah (legalisir) - Fotokopi STR yg masih berlaku - Surat Keterangan Sehat - Surat pernyataan memiliki tempat praktik/surat pernyataan dari pimpinan fasyankes tempat bekerja - Pas foto - Rekomendasi dari OP Pengecekan data fasyankes/tempat praktik pada Dinkes setempat Verifikasi Sesua i Perbaikan/Penolakan Tidak Sesuai SKP Platform
- 11. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien
- 12. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 15. SUBSTANSI PENGATURAN 1 4 3 5 6 JENIS PERAWAT PERIZINAN PRAKTIK MANDIRI PERAWAT PENYELENGGA RAAN PRAKTIK KEPERAWATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEBUTUHAN PELAYANAN KESEHATAN/KEPE- RAWATAN DALAM SUATU WILAYAH 2 KETENTUAN PERALIHAN 7
- 17. PERUBAHAN PERAN ORGANISASI berdasar UU No. 17 tahun 2023 PENDIDIKAN Kolegium UJI KOMPETENSI Pendidikan & Kelegium SUMPAH PROFESI Penyelenggara Pendidikan STANDAR PRAKTEK Kolegium & Konsil PRAKTEK KEPERAWATAN Dinas Kes STR Konsil SIP Dinas
- 25. WASS. WR. WB