More Related Content
Similar to MATERI KEBIJAKAN dan KONSEP PEMENUHAN SKP.pdf (20)
Recently uploaded (20)
MATERI KEBIJAKAN dan KONSEP PEMENUHAN SKP.pdf
- 1. KEBIJAKAN TENTANG REGISTRASI TENAGA KEPERAWATAN TATANG SUTISNA SISTEM INFORMASI KEANGGOTAAN DPP PPNI 2024
- 2. UU Kesehatan no 17 2023 Pasal 197 Sumber Daya Manusia Kesehatan Tenaga Medis Tenaga Kesehatan Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan Tenaga Keperawatan - Jenis Perawat Vokasi Ners Ners Spesialis Uji Kompetensi
- 3. LEGALITAS REGISTRASI: Pencatatan resmi perawat yang belum mempunyai STR RE- REGISTRASI: Pencatatan ulang perawat Naik level, Pembaharuan STR seumur hidup IJIN PRAKTIK PERAWAT : Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.. NAKES yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) NAKES yang menjalankan Praktik wajib memiliki Izin Praktik (SIPP
- 4. Kewajiban anggota Wajib melengkapi data keanggotaan PPNI NIK, No HP, dan identitas lainnya. adanya integrasi penarikan data ke skp.kemkes.go.id Memastikan system keanggotaan dalam kondisi AKTIF ppni-inna.org skp.kemkes.go.id
- 5. Registrasi Tenaga Kesehatan 1. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR 2. STR diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri. 3. Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan hanya dapat memiliki 1 STR. 4. Permohonan STR diajukan secara daring (online) melalui sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. 5. STR WNI berlaku seumur hidup. 6. Pengajuan STR harus memenuhi persyaratan paling sedikit terdiri atas: a. ijazah dan/atau Sertifikat Profesi, dan b. Sertifikat Kompetensi 7. Dalam hal terdapat perubahan kualifikasi kompetensi dan/atau beralih profesi, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat mengajukan perubahan data STR. Surat Tanda Registrasi (Pasal 260) STR tidak berlaku apabila: 1. Yang bersangkutan meninggal dunia; 2. Dinonaktifkan atau dicabut oleh Konsil atas nama Menteri; atau 3. Dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 261
- 6. Perizinan 1. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu wajib memiliki izin yang diberikan dalam bentuk SIP. 2. Persyaratan SIP harus memiliki STR dan tempat praktik. 3. SIP diterbitkan oleh Pemda kabupaten/kota tempat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya. 4. Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat menerbitkan SIP. 5. Permohonan SIP diajukan secara daring (online) melalui sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. 6. SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan WNI berlaku selama 5 tahun. 7. Persyaratan perpanjangan SIP meliputi STR, tempat praktik, dan pemenuhan kecukupan SKP. Surat Izin Praktik (Pasal 263) Pasal 264 6 b SIP dinyatakan tidak berlaku apabila: Habis masa berlakunya; Meninggal dunia; STR dicabut atau dinonaktifkan; SIP dicabut; atau Tempat praktik berubah
- 7. Tahapan proses Kelengkapan data Anggota Perawat SIM-KPPNI Ktki.kemkes.go.id SISDMK.SATSEHAT LMS PLATARAN SEHAT
- 8. INTEGRASI SIM-K PPNI Skp.kemkes.go.id LMS PLATARAN SEHAT SISDMK SATUSEHAT
- 10. Pemenuhan kecukupan SKP Masuk jakevo ---- Download surat keterangan
- 11. ALUR SIP TENAGA KESEHATAN
- 12. Peran Organisasi profesi PPNI Peningkatan kompetensi Pengembangan kompetensi Advokasi hukum dan kebijakan Pengkawalan etika profesi Pengkawalan Pendidikan keperawatan Pelayanan, pembinaan Anggota Peran social dan politik
- 13. Peningkatan kompetensi Pasal 258 1) Dalam rangka menjaga dan meningkatan mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dilakukan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik. 2) Pelatihan dan/ atau kegiatan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat. 3) Penjagaan dan peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar profesi, standar kompetensi, standar pelayanan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi UU Kesehatan no 17 tahun 2023
- 14. Plataran Sehat mengakselerasi cakupan Pelatihan dan Pengumpulan SKP bagi Nakes pada ranah Pembelajaran Kategori Pelatihan 1. Dasar 2. Lanjutan 3. Optional Webinar/seminar/ conference Bagi tenaga medis, tenaga Kesehatan, dan SDM penunjang Identifikasi Pelatihan/ webinar/ seminar/ conference atau bentuk peningkatan mutu lainnya 1. Evaluasi Kemampuan Peserta 2. Konversi Peningkatan kompetensi menjadi SKP Penyelenggaraan Perencanaan E-certificate Usulan unit Teknis Program dan review Kurikulum oleh Profesi Learning Management System* Evaluasi *) integrasi sistem pelatihan dengan SISDMK Pembelajaran1 (Pelatihan/ Seminar/ Workshop) Profesi / Pelayanan Pengabdian Masyarakat Ranah Keprofesian
- 15. PENINGKATAN KOMPETENSI OLEH PPNI Peningkatan kompetensi Pelatihan Seminar, WS, sompo dll PELATIHAN SERTIFIKASI PELATIHAN LEMBAGA TERAKREDITASI KEMKES PUSBANGDIKLAT PPNI SERTIFIKASI KOMPETENSI SERTIFIKASI KOMPETENSI LEMBAGA SERTIFIKASI CBP-INNA
- 16. Konsep Pemenuhan Satuan Kredit Profesi TATANG SUTISNA
- 17. 4 Konsep Pemenuhan SatuanKreditProfesi(SKP) Pemenuhan SKP dipenuhi melalui Aspek pembelajaran, kecuali pada kondisi khusus yang ditetapkan oleh Menteri 1 Termasuk Riset dan PublikasiIlmiah, case report, dan lainnya 2 Kondisi khusus ditetapkan oleh Kemenkes Pembelajaran1 (Pelatihan/ Seminar/ Workshop) Profesi / Pelayanan Pengabdian Masyarakat Komposisi (%) Kondisi Khusus2 (substitusi) DTPK, Penugasan Khusus, etc 50 - 60 30 - 60 30 - 45 30 - 65 5 - 10 5 - 10 Aspek Pemenuhan Aspek: Pembelajaran: Melalui Platform Digital Pembelajaran Kesehatan (Plataran Sehat) dan/atau sistem lain terintegrasi Pelayanan: SatuSehat +Electronic Medical Record Logbook pelayanan profesi tervalidasi (Faskes, dinkes, lainnya) Pengabdian Masyarakat: Bakti Sosial, Relawan, dan Validasi lembaga/Dinas Terkait lainnya
- 18. Proses Pemberian SKP bagi Tenaga Medis/Kesehatan (1/2) Penetapan SKP ditetapkan oleh Kolegium, mengikuti standar yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Penetapan kelayakan & nilai SKP pada kegiatan Kegiatan oleh Peserta *SKP Final Kemenkes + Kolegium Riwayat SKP Peserta Satu Sehat SDMK Plataran Sehat SDMK SKP Platform *Salah satu syarat perpanjangan SIP Usulan Kegiatan *1 bulan sebelum kegiatan Pelayanan dan Pengmas
- 21. Pengenalan SKP platform satu sehat TATANG SUTISNA
- 22. 11 Login SKP Platform via SSO SatuSehat SDMK EKOSISTEM SATUSEHAT SDMK SSO SATUSEHATSDMK SKP Platform Plataran Sehat Perizinan Pengurusan STR
- 28. 13 Aktivasi Akun SKP Platform Saat diaktivasi, maka periode pengumpulan SKP akan mengikuti data periode S IP yang bersangkutan (dari pendataan perizinan di satu sehat SDMK) *Jika data SIP belum lengkap maka data harus diupdate terlebih dahulu Tautkan akun
- 29. 14 Tautkan akun Jika Gagal menautkan akun: 1. Klik Lengkapi data dan edit pekerjaan/SIP anda (dengan status AKTIF) pada menu Profil saya 2. Pastikan periode akhir SIP terisi 3. Hubungi admin faskes anda untuk memvalidasi data SIP anda, (Praktik mandiri :hubungi Dinkes yg mengeluarkan SIP anda)
- 34. 16 Tautkan akun Pastikandata SIPterisi lengkap, khususnya pada Tanggal berakhir SIP Lalu Klik SIMPAN!dan hubungi admin faskes anda atau Dinkes untuk melakukanvalidasi data SIP
- 35. 17 Tautkan akun Tunggu Status Diproses berubah menjadi Tervalidasi untuk selanjutnya anda bisa mentautkan akunke SKPplatform
- 36. 18 Jika BERHASIL dan data SIPlengkap Akan ada menu Pengelolaan SKP dan akan masuk ke dashboard pengelolaan SKP anda
- 46. 20 Dashboard Private Area (detail)
- 47. 21 Menu input bukti kegiatan Fitur upload bukti kegiatan yang kemudian akan divalidasi Contoh:akan input bukti sertifikat workshop Nantinya Fitur upload tidak akan ada lagi (semua melalui PlataranSehat) kecuali untuk kegiatan yg dilakukan di luar negeri, pelayanan, dan pengabdian masyarakat
- 48. 22 Form input bukti kegiatan Jika berhasil submitmaka akan terdata untuk selanjutnya menunggu verfiikasi Diisisesuai dengan informasi pada bukti sertifikatyang dilampirkan, lama waktu jam bisa di-nol-kan jika tidak tertera jadwal Besaran SKPdituliskan sersuai dengan yg tertera di Sertfikat Bentukfile PDFdan max 250kb
- 50. SKP dikumpulkan dalam periode berpraktik (5 tahun) untuk digunakan sebagai bukti untuk periode 5 tahun berikutnya. 5 tahun periode pengumpulan SKP 1. STR(lama) 2. Serkom 1. STRlama yg masih aktif atau 2. Serkom yang masih berlaku atau 3. Bukti kecukupan SKP: sebelum UU 17 Peralihan Penerapan Full 1. Bukti Kecukupan SKP 5 tahun periode pengumpulan SKP Mengurus izin di periode ini menggunakan bukti STRdan Serkom Mengurus izin di periode peralihan/sekarang menggunakan bukti STR lama atau Serkom lama yg masih berlaku
- 51. TERIMAKASIH