More Related Content
What's hot (20)
Similar to Isi asp (20)
Recently uploaded (8)
Isi asp
- 1. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stekeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Organisasi sektor publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan laporan tersebut perlu diaudit untuk menjamin telah dilakukannya true and fair presentation. Istilah kelompok swasta dan publik bermula dari sejarah manusia primitif yang mulai hidup berkelompok dan terjadi perubahan sedemikian rupa hingga menjadi sekelompok manusia yang mulai memiliki pemikiran, sosial, dan organisasi. Dimana masyarakat tersebut sejak dahulu memenuhi kebutuhan hidup dari segala hal yang ada di alam, yang kemudian hari seiring perkembangan waktu ketersediaan
- 2. 2 sumber daya yang ada di alam semakin sedikit dan membuat perselisihan antar kelompok sehingga membentuk kelompok yang dikemudian hari memiliki sifat swasta dan publik. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga- lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik nonpemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial dan memanfaatkannya bagi publik, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat diterima sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan. Sektor publik adalah manajemen keuangan yang berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggung jawabkan kepada publik. Dengan demikian, pengelolaannya memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap publik. 1.2 Rumusan Masalah 1. Apa saja perbedaan antara Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Swasta? 2. Apa saja persamaan antara Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Swasta? 3. Bagaimana bentuk pelaporan keuangan Akuntansi Sektor Publik dengan Sektor Swasta? 4. Mengapa Akuntansi Sector Public tertinggal dengan Akuntansi Sektor Bisnis? 1.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Swasta. 2. Untuk mengetahui persamaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Swasta. 3. Untuk mengetahui bentuk pelaporan keuangan sector public dengan sector swasta. 4. Untuk mengetahui akuntansi sector public tertinggal dengan akuntansi sector bisnis.
- 3. 3 BAB II PEMBAHASAN 2.1. Definisi Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Swasta Dilihat dari sudut pandang Ilmu Ekonomi : Sektor Publik adalah suatu entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik, dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Sedangkan akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan berbagai informasi ekonomi yang disajikan kepada pemakai laporan tersebut. Dengan demikian Akuntansi Sektor Publik (Public Sector Accunting) adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan (outcome) barang dan pelayanan publik (public service) dalam rangka memenuhi kebutuhan hak publik. Akuntansi sektor publik dapat diinterprestasikan sebagai bidang akuntasi yang secara khusus membahas penggunaan akuntansi dalam kegiatan organisasi sektor publik. Secara luas, organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, partai politik, LSM, yayasan, dan lembaga non profit lainnya. Akuntansi sektor publik itu sendiri perlu dipelajari secara tersendiri karena sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan akan terselesaikannya permasalahan negara ini. Sektor swasta yaitu segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah, baik organisasi nirlaba maupun laba dapat termasuk swasta antara lain perusahaan, korporasi, bank, dan organisasi non pemerintah lainnya (termasuk juga karyawan yang tidak bekerja untuk pemerintah). Dalam sektor ini, faktor-faktor produksi dimiliki oleh individual atau pribadi. Organisasi Swasta adalah organisasi yang juga bergerak di bidang pelayanan barang dan atau jasa yang kepemilikannya yang dibedakan dari kemampuanya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar oleh satu orang atau lebih yang berorientasi pada keuntungan / laba. Dengan demikian, jelas organisasi ini mempunyai tujuan utamanya adalah untuk mencari laba atau untung sebesar- besarnya. Organisasi laba meliputi antara lain perusahaan-perusahaan berskala kecil hingga berskala besar baik bertaraf local, nasional maupun internasional.
- 4. 4 Akuntansi sektor swasta adalah akuntansi yang membahas aktifitas-aktifitas yang menyangkut dengan organisasi sektor swasta untuk kepentingan bisnis yang dikelola oleh perorangan. Contoh akuntansi sektor swasta adalah perusahaan-perusahaan non pemerintahan seperti PT. Sosro, PT. Indomie, KFC, PT. Indomart, dan unit usaha lainnya. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktifitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang dalam proses untuk menjadi sebuah disiplin ilmu. 2.2. Lingkungan Organisasi Publik dan Swasta A. Organisasi Publik Didalam organisasi public terdapat beberapa lingkungan yang mencerminkan organisasi public, yaitu: - Lingkungan otorisasi, artinya untuk melakukan sesuatu, organisasi publik terlebih dahulu harus mendapat izin atau legalitas. - Sumber pendanaan dan wewenang diperoleh melalui lingkungan otorisasi tersebut. Misal, dalam pengajuan anggaran kepada DPR, untuk mendapat pengabsahan atas suatu rencana kegiatan pemerintah. Ini merupakan dasar bagi organisasi publik untuk membangun kapasitas organisasi dan kemampuan operasionalnya. - Proses penciptaan nilai dalam organisasi publik, bukan didasarkan pada hukum penawaran dan permintaan pasar, melainkan melalui proses birokratis, yaitu izin dari lingkungan otorisasi. B. Organisasi Swasta Selain terdapat beberapa lingkungan yang mencerminkan organisasi public, terdapat beberapa lingkungan yang mencerminkan organisasi swasta juga, yaitu: - Lingkungan otorisasi, misalnya dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham yang menentukan pendanaan dan batas-batas wewenang perusahaan. Akan tetapi, tentu saja lingkungan otorisasi pada organisasi privat tidak sekompleks organisasi publik.
- 5. 5 - Proses penciptaan nilai dalam organisasi privat, menitik beratkan proses pengambilan keputusan pada naik-turunya permintaan pasar, sehingga pengambilan keputusan biasanya berlangsung lebih cepat. 2.3. Tujuan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Swasta A. Organisasi Sektor Publik Bagi organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah: 1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship). 2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah (Mardiasmo, 2009:163-164) adalah: 1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksikan aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. 2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksikan kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. 3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan pengaturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. 4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapain tujuan operasional. 5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional: a. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain.
- 6. 6 b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah. c. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas dan fungsi serta efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan target. d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (equility) dan keadilan (equity). B. Organisasi Sektor Swasta Secara umum laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu kepada para pemangku kepentingan. Para pemakai laporan keuangan selanjutnya dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam memilih alternatif penggunaan sumber daya perusahaan yang terbatas. Namun sejalan dengan perkembangan kepentingan kelompok pemakai informasi maka Samryn (2012:33) menyatakan pelaporan keuangan diperluas dengan tujuan sbb: 1. Membuat keputusan investasi dan kredit. Informasi yang di sajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membuat keputusan investasi atau keputusan kredit tanpa haraus membuat lebih dari satu laporan keuangan untuk satu periode akuntansi. 2. Menilai prospek arus kas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat di gunakan untuk menilai potensi arus kas di masa yang akan datang. 3. Melaporkan sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut, dan perubahan-perubahan di dalamnya. informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat menjelaskan kekayaan perusahaan, kepemilikan dan/atau pihak- pihak yang masih berhak atas sumber daya tersebut. informasi yang di sajikan juga dapat menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi atas sumber daya tersebut selama satu periode akuntansi yang dilaporkan. 4. Melaporkan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas para pemilik. 5. Melaporkan kinerja dan laba perusahaan. Laporan keuangan di gunakan untuk mengukur prestasi manajemen dengan selisih antara pendapatan dan beban dalam periode akuntansi yang sama. 6. Menilai likuiditas, solvabilitas dan arus dana. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendek ,juga jangka panjang. 7. Menilai pengelolaan dan kinerja manajemen.
- 7. 7 2.4. Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Swasta Secara konseptual, perbedaan kedua jenis organisasi ini terletak pada tujuan yang akan dicapai. Pada tahap perencanaan, organisasi sektor swasta menitikberatkan keuntungan usaha semaksimal mungkin. Sementara organisasi sektor publik lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Berikut tabel mengenai perbedaan antara Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Sektor Swasta. Berikut ini merupakan tabel perbandingan antara akuntansi sektor publik dengan sektor swasta menurut Mardiasmo (2005) : Aspek Perbedaan Sektor Publik/ Pemerintahan Sektor Swasta/ Komersial Tujuan Organisasi Non profit Profit motif Sumber Pendanaan Pajak, Retribusi, Utang, Obligasi Pemerintah, Laba BUMN/ BUMD, Penjualan aset Negara, dsb; Sumbangan, Hibah. Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan Eksternal: Utang Bank, Obligasi, penerbitan saham Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada publik/ masyarakat dan parlemen (DPR/ DPRD) Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor Struktur Organisasi Birokratis, kaku, dan hirarkis Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb Karakteristik anggaran Terbuka untuk public Tertutup untuk publik Sistem akuntansi Berbasis kas Berbasis akrual Sumber : Akuntansi Sektor Publik, Mardiasmo (2005).
- 8. 8 Selain itu, masih ada beberapa perbedaan antara akuntansi sektor publik dan sektor swasta yaitu : 1. Dasar hukum dalam sektor publik dan sektor swasta Dasar hukum akuntansi Sektor Publik Sektor Swasta - Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) - Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) - Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) - Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2. Pengambilan keputusan dalam sektor publik dan sektor swasta Pengambilan keputusan Sektor Publik Sektor Swasta - Mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan keputusan organisasi. - Segala keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat antara pimpinan/ pengurus dan anggota. - Mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan keputusan organisasi atau tidak formal. - Mengambil keputusan secara musyawarah mufakat atau dapat juga diputuskan secara individual. 3. Perencanaan dalam sektor publik dan sektor swasta Perencanaan Sektor Publik Sektor Swasta - Disusun oleh bagian perencanaan organisasi, staf, atau pengelola organisasi. - Disahkan dengan regulasi public. - Hasil yang ingin dicapai adalah kesejahteraan public. - Disusun oleh para pegawai serta manajer yang ada dalam organisasi tersebut. - Disahkan dengan aturan perusahaan atau keputusan pemilik/pengelola perusahaan. - Hasil yang ingin dicapai adalah meraup laba yang tinggi, serta peningkatan kekayaan dan pertumbuhan organisasi.
- 9. 9 4. Penganggaran dalam sektor publik dan sektor swasta Penganggaran Sektor Publik Sektor Swasta - Penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. - Dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. - Disahkan oleh wakil masyarakat di DPR/D legislatif dewan pengurus. - Penyusunan anggaran dilakukan begian keuangan, pengelola perusahaan, atau pemilik usaha. - Tidak dipublikasikan - Disahkan oleh pengelola perusahaan atau pemilik usaha. 5. Realisasi anggaran dalam sektor publik dan sektor swasta Realisasi Anggaran Sektor Publik Sektor Swasta - Kualitas untuk memenuhi tujuan pelayanan organisasi. - Partisipasi kensumen (masyarakat) selama proses realisasi anggaran. - Kualitas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. - Partisipasi konsumen setelah mendapatkan output (produk). 6. Pengadaan barang dan jasa dalam sektor publik dan sektor swasta Pengadaan barang dan jasa Sektor Publik Sektor Swasta - Barang publik dalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh negara atau pemerintah. - Pada umumnya barang dan jasa diperuntukkan bagi kepentingan seluruh masyarakat dalam skala luas. - Tujuan pengadaan barang dan jasa publik adalah dipertunjukkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas. - Barang swasta adalah barang spesifik yang dimiliki oleh swasta. - Barang dan jasa hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu membelinya. - Tujuan pengadaan barang dan jasa adalah diperuntukkan bagi kepentingan internal organisasi.
- 10. 10 7. Stakeholder dalam sektor publik dan sektor swasta Stakeholder Sektor Publik Sektor Swasta Stakeholder Eksternal - Masyarakat pengguna jasa publik - Masyarakat pembayar pajak - Perusahaan yang menggunakan pelayanan publik - Bank sebagai kreditur pemerintah - Badan-badan Internasional seperti IMF, ADB, PBB, dsb - Investor asing, dll. Stakeholder Eksternal - Bank sebagai kreditor - Serikat buruh - Pemerintah - Supplier - Distributor - Customer - Masyarakat - Pasar modal, dll. Stakeholder Internal - Lembaga negara (MPR, DPR , DPRD) - Kelompok politik - Manajer publik (gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD) - Pegawai pemerintah. Stakeholder Internal - Manajemen - Karyawan - Pemegang saham. Persamaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor komersial antara lain: 1. Keduanya merupakan bagian yang integral dari sistem ekonomi negara, dan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga harus menggunakannya secara ekonomis, efisien dan efektif. 3. Pengendalian manajemen yang sama, perencanaan, pengendalian pertanggungjawaban. 4. Menghasilkan produk yang sama, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan jenis pelayanan lainnya. 5. Keduanya terikat pada ketentuan perundang-undangan dan hukum yang disyaratkan
- 11. 11 2.5. Pelaporan Keuangan dalam Akuntansi Sektor Publik dan Swasta Asumsi UU No.17/2003 membawa akuntabilitas hasil sebagai catatan yang dipertanggungjawabkan.oleh karena itu,model pelaporan keuangan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban mulai dirancang dan diterapkan sebagaimana yang diterapkan di Amerika Serikat, Kanada, serta Selandia Baru. Bentuk dan penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sifat lembaga sektor publik, sistem pemerintahan suatu Negara, mekanisme pengelolaan keuangan, dan sistem anggaran Negara. Berikut perbedaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta dilihat dari bentuk penyusunan laporan keuangannya : A. Akuntansi Sektor Publik 1. Laporan Keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dengan PP.No.24 Tahun 2005 2. Laporan Keuangan terdiri dari - LRA (Laporan Realisasi Anggaran) - Neraca - Arus Kas - CALK (Catatan atas Laporan Keuangan) 3. Dalam SAP Persamaan akuntansinya menjadi Kewajiban Asset = Ekuitas 4. Akun-akun dalam akuntansi pemerintahan sangat baku sesuai dengan yang tercantum dalam SAP, sehingga tiap entitas tidak dapat merubah atau menambah akun akun yang lainnya. 5. Tidak ada neraca konsolidasi antara Pusat dan Daerah karena memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda. 6. Struktur neraca dalam akuntansi publik yaitu: a. Aktiva - Aktiva lancar - Investasi Jangka Panjang - Aktiva tetap - Dana Cadangan - Aktiva lain-lain b. Kewajiban - Kewajiban Jangka Pendek - Kewajiban Jangka Panjang
- 12. 12 c. Ekuitas d. Surplus/ Defisit 7. Struktur LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dalam akuntansi publik yaitu: a. Pendapatan b. Belanja c. Pembiayaan (Penerimaan/Pengeluaran) 8. Struktur Laporan Arus kas a. Aktivitas Operasi - Aliran Kas masuk - Aliran Kas Keluar b. Aktivitas Investasi c. Aktivitas Pembiayaan d. Saldo awal dan saldo Akhir 9. Namun dalam Laporan Keuangan pada (SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Daerah baik Kota/Kab maupun Provinsi tidak memiliki laporan arus kas, karena yang menyusun laporan arus kas hanya entitas Pelaporan yang terdapat di SKPKD (Pemerintahan Daerah) B. Akuntansi Sektor Swasta 1. Laporan Keuangan menggunakan (SAK) Standar Akuntansi Komersial 2. Laporan Keuangan terdiri dari a. Laporan Laba/Rugi b. Perubahan Modal c. Neraca d. Arus Kas 3. Persamaan Akuntansi sektor swasta ialah Asset = Kewajiban + Modal 4. Akun-akun dalam akuntansi swasta sangat fleksibel dimana tiap entitas dapat menambah atau mengurangi akun-akun 5. Basis akuntansi yang digunakan adalah Basis Cash 6. Terdapat Neraca Konsolidasi antara Induk Perusahaan dan anak perusahaan 7. Struktur Neraca Konsolidasi a. Aktiva b. Aktiva Lancar c. Aktiva Tidak Lancar
- 13. 13 d. Kewajiban e. Kewajiban Lancar f. Kewajiban tidak lancar g. Goodwill Negatif h. Hak Minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan i. Ekuitas 8. Sturktur Laba-Rubi Konsolidasi a. Penjualan Bersih b. Beban Pokok Penjualan c. Laba Kotor d. Beban Usaha e. Laba Usaha f. Laba sebelum Hak Minoritas atas laba bersih anak perushaan g. Hak Minoritas atas laba bersih anak perushaan h. Laba Bersih i. Laba Persaham Berikut perbedaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta dilihat dari bentuk penyusunannya : A. Akuntansi Sektor Publik 1. Siklus Akuntansi baik publik atau swasta memiliki kesamaan namun terdapat Jurnal tambahan pada akuntansi publik yaitu Jurnal Korolari, dimana jurnal tersebut dibuat untuk merubah basis cash menjadi basis accrual sehingga hasil Realisasi Anggaran dapat merubah posisi keuangan pada Neraca. 2. Posisi Saldo Normal memiliki kesamaan : - Assets bersaldo normal di Debet - Kewajiban bersaldo normal di Kredit - Pendapatan bersaldo normal di Kredit - Ekuitas bersaldo normal di Kredit - Beban bersaldo normal di Debet
- 14. 14 Tabel Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sektor Swasta PERBEDAAN No. Laporan Keuangan Pemerintah Laporan Keuangan Sektor Swasta a. b. c. d. e. f. g. h. Fokus Finansial dan politik Kinerja diukur secara financial dan non- finansial Pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas Berfokus kepada bagian organisasi Melihat kemasa depan secara detail Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan Laporan keuangan diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Cash accounting Fokus finansial Sebagian besar kinerja diukur secara finansial Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur Berfokus kepada organisasi menyeluruh Tidak dapat melihat kemasa depan secara detail Aturan pelaporan ditentukan oleh UU, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen Accrual accounting Beberapa persamaan Pelaporan keuangan akuntansi sector public dan Akuntansi sector swasta Akuntansi sektor publik maupun akuntansi sektor komersial sama-sama memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi Akuntansi sektor publik maupun akuntansi sektor komersial mengikuti prinsip- prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum. Keduanya merupakan bagian terpadu dari sistem ekonomi yang sama dan juga menggunakan sumberdaya yang langka untuk mencapai tujuan. Keduanya harus menggunakan dan mengkonversi sumber daya yang langka yang akan diolah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk yang lebih berguna Sama-sama menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan untuk mengelola organisasi. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang sangat berguna bagi proses pengambilan keputusan, khususnya keputusan di bidang ekonomi.
- 15. 15 Sama-sama memerlukan informasi yang akurat dan dapat dipercaya agar kualitas keputusan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif, antara lain : a. Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik (pemerintah) b. Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat meningkatnya risiko investasi c. Pemberi donor akan menguraangi dan menghentikan bantuannya d. Kualitas keputusan menjadi buruk e. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual 2.6. Pengguna Laporan Keuangan Sektor Publik dan Swasta 1. Pengguna Laporan Keuangan Sektor Publik Dalam pelaporan keuangan, terdapat dua pihak yang dianggap sebagai pihak utama pengguna laporan keuangan, yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Untuk pihak ekstern, lembaga nirlaba yang termasuk organisasi publik harus melaporkan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. (Pahala Nainggolan, 2007:58) Sedangkan dalam PP No. 24 tahun 2005 yang selanjutnya direvisi menjadi PP. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) pengguna laporan keuangan Pemerintah dibagi menjadi empat bagian yaitu: a. Masyarakat b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman d. Pemerintah 2. Pengguna Laporan Keuangan Sektor Swasta Yang termasuk dalam kelompok pengguna laporan keuangan sektor swasta adalah sebagai berikut: a. Pemegang saham atau pemilik, berkepentingan untuk mengetahui perkembangan ekuitas mereka dalam perusahaan atau estimasi perolehan bagian keuntungan yang akan diterima dalam bentuk dividen atas tiap lembar saham yang dimiliki.
- 16. 16 b. Pemerintah, untuk menentukan jumlah pajak terutang. Akumulasi informasi dan laporan keuangan perusahaan oleh pemerintah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur, meramal dan merencanakan perekonomian nasional, serta potensi perolehan dan untuk pelayanan publik. c. Investor sebagai penyandang dana untuk membiayai proyek tertentu. Investor mengharapkan keuntungan dari proyek investasinya dalam bentuk pembagian laba. d. Kreditor, untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan melunasi pokok pinjaman. e. Individu pegawai dan serikat pekerja, untuk menilai keberhasilan mereka bekerja bersama-sama untuk membentuk kinerja perusahaan secara keseluruhan. 2.7. Akuntansi Sektor Publik yang tertinggal dari Akuntansi Bisnis Akuntansi sektor publik di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan akuntansi bisnis (swasta). Di sisi lain, karakteristik sektor publik sangat berbeda dengan sektor swasta, sehingga akuntansi yang diterapkan pada kedua sektor tersebut juga berbeda dan mempunyai keunikan sendiri. Perbedaan karakter dan mekanisme pengelolaan di masing-masing organisasi harus diperdalam lagi agar kinerja masing- masing sektor menjadi maksimal dalam mencapai tujuannya. Maksimalisasi kinerja organisasi sektor publik inilah yang menjadi tujuan dari komparasi akuntansi sektor publik inilah yang menjadi tujuan dari komparasi akuntansi sektor publik dan organisasi bisnis (swasta). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia sangat jauh tertinggal jika diandingkan dengan Akuntansi Sektor Swasta. Pernyataan ini bukan hanya untuk merendah atau santun, tetapi ketertinggalan ini adalah rill. Pembuktiannya sangatlah mudah, yakni: 1. Pemerintah Indonesia belum memiliki semua infrastruktur akuntansi keuangan yang dibutuhkan. 2. Standar Audit Pemerintahan pada tahun 1990-an baru ada dua buah, yaitu satu yang dikeluarkan oleh Badan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia dan di pihak lain, BPKP sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah juga mengeluarkan Standar Audit. 3. Pada organisasi publik selain pemerintah ada standar akuntansi keuangan (SAK) No.45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba.
- 17. 17 BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keseragaman standar akuntansi merupakan faktor penting agar standar akuntansi dapat diterima pihak- pihak yang berkepentingan. Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor komersial dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal yaitu: tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pertanggung jawaban, struktur organisasi, karateristik anggaran, dan akuntansi keuangan. Sedangkan perbedaan antara sektor publik dan sektor komersial dalam laporan keuangannya terdapat pada masalah tujuan, pendapatan, beban, penganggaran, kepemilikan, basis akuntansi, dan entri yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam organisasi. Persamaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor komersial antara lain merupakan bagian yang integral dari sistem ekonomi negara, menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), pengendalian manajemen yang sama, perencanaan, pengendalian pertanggungjawaban, menghasilkan produk yang sama, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan jenis pelayanan lainnya, dan terikat pada ketentuan perundang-undangan dan hukum yang disyaratkan. Sedangkan persamaan yang terdapat dalam laporan keungan antara sektor publik dan sektor komersial adalah sama- sama untuk pengambilan keputusan, sebagai informasi kepada pengguna, dan menerapkan standar yang telah ditetapkan. 3.2. Saran Semoga dengan tersusunnya tugas dalam bentuk makalah ini dapat memberikan gambaran dan menambah wawasan bagi kita tentang Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Bisnis (Swasta) / Komersial serta perkembangannya dari waktu ke waktu. Lebih jauhnya penyusun berharap dengan memahami kebudayaan kita semua dapat menyikapi segala kemajuan dan perkembangannya sehingga dapat berdamapak positif bagi kehidupan kita di masyarakat.
- 18. 18 DAFTAR PUSTAKA Sumber buku : Nordiawan,Deddi,dkk. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat. Bastian,Indra. 2010. Akuntansi sector publik : Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga. Nordiawan,Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat. Disarikan dari buku: Akuntansi Sektor Publik, Penulis: Muindro Renyowijoyo, Halaman: 7- 9. sumber: http://keuanganlsm.com/indeks/artikel-akuntansi/ Sumber internet : 1. http://fearlessmey.wordpress.com/2013/07/19/perbandingan-akuntansi-sektor-publik- dan-sektor-komersial/ Diakses pada tanggal 28 Februari 2017 2. http://desikachi.blogspot.com/2012/11/komparasi-sektor-publik-vs-sektor-privat.html Diakses pada tanggal 28 Februari 2017 3. http://safitri94akbari.blogspot.co.id/2013/11/komparasi-akuntansi-sektor-publik- dan.html Diakses pada tanggal 28 Februari 2017 4. http://laporan-keuangan-audited.blogspot.co.id/2010/07/persamaan-dan-perbedaan- akuntansi.html Diakses pada tanggal 28 Februari 2017 5. http://tugas-akuntansi.blogspot.co.id/2011/11/tabel-perbandingan-laporan- keuangan.html Diakses pada tanggal 28 Februari 2017