ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Kajian kritis kebijakan pbj (djamaluddin abubakar anggota luar biasa p3 i)

•Download as PPT, PDF•
•
Cak Parto
Cak Parto

Kajian kritis kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menemukan beberapa permasalahan, di antaranya aturan yang terlalu sentralistik dan umum, sumber daya manusia dengan kompetensi rendah, pasar yang belum berfungsi dengan baik, serta lingkungan kerja yang rentan terhadap korupsi. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan, diperlukan optimalisasi peraturan, peningkatan kapasitas SDM

1 of 33
Downloaded 56 times
Jakarta, 28 Maret 2014 KAJIAN KRITIS KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Djamaludin Abubakar
Pelaku Yang Melaksanakan Peraturan Barang/Jasa Yang Diadakan Sumber Daya Yang Digunakan Fungsi Barang/Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pertanggungjawaban Keseluruhan
Pelaku Yang Kompeten Peraturan Barang/Jasa yang Efektif Sumber Daya Yang Efisien Fungsi Barang/Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pertanggungjawaban Keseluruhan LINGKUNGAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN
PERATURAN • Definisi: Peraturan adalah sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang/ lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama
KEBIJAKAN • “What governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs". (Edward), (Thomas R. Dye (1981) Kebijakan Pengadaan B/J Pemerintah: • Tujuan PBJP • Prosedur PBJP
Tujuan PBJP • Sebagian tertuang dalam Prinsip Dasar PBJP • Sebagian berisi amanat penggunaan anggaran pemerintah.
Prinsip Dasar Pengadaan B/J PRINSIP DASAR 5 3 6 1 2 EFEKTIF EFISIEN TERBUKA/ BERSAING ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF AKUNTABEL TRANSPARAN 2E2T2A 4
PROSEDUR • Definisi: (pendapat beberapa ahli) prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan
• Chandler dan Plano ( 1988 ) Kebijkan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya- sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. • Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye diklasifikasikan sebagai keputusan, dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik.
Prosedur PBJP • Meniru Best Practices Pengadaan – Pasar tradisional – Pasar internasional – Badan donor – Negara maju • Memfasilitasi Amanat Penggunaan Anggaran Pemerintah
Stratifikasi dan Proses Stratifikasinya: – kebijakan umum (strategi), – kebijakan manajerial, dan – kebijakan teknis operasional. Dari sudut manajemen, proses kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi – pembuatan kebijakan, – pelaksanaan dan pengendalian, serta – evaluasi kebijakan
Proses formulasi kebijakan • Pengkajian Persoalan. • Penentuan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik • Perumusan Alternatif. yang mungkin diaplikasikan • Penyusunan Model. penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi. • Penentuan kriteria. yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan (ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain). • Penilaian Alternatif untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif • Perumusan Rekomendasi alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.
Permasalahan Peraturan • Sentralistik • Generalisir • Tidak harmonis dgn peraturan lainnya • Tidak sensitif terhadap varian2 di lapangan • Mendorong formalitas • Melanggar prinsip2 dasar PBJ • Tidak kuat secara hukum • Multi tafsir
Persepsi: Anda hanya bisa sukses bila bermain sesuatu dengan aturan Siapakah yang membuat aturan itu? Setiap situasi membutuhkan cara yang berbeda. Kadang kita memang harus mengikuti aturan, tetapi di saat lain andalah yang membuat aturan itu. padahal …
15 Tata Cara Penafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa Tafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa Tafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa TafsiranKalimatAturan PengadaanBarang/Jasa PRINSIP DASAR PRINSIPDASAR PRINSIPDASAR PRINSIPDASAR Tafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa Tafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa Tafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa Tafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa RANAHLOGIKA
SDM • Definisi: Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.
KOMPETENSI • Menurut Purwadarminta: “Kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal" • Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas.
AHLI • Ahli adalah orang yg mahir, paham sekali dl suatu ilmu (kepandaian) (KBBI). • Pakar atau ahli ialah seseorang yang banyak dianggap sebagai sumber tepercaya atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya ataupun khayalak dalam bidang khusus tertentu. Lebih umumnya, seorang pakar ialah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang studi tertentu. Para pakar dimintai nasihat dalam bidang terkait mereka, namun mereka tidak selalu setuju dalam kekhususan bidang studi
Pengalaman • Pengalaman ialah hasil persentuhan alam dengan panca indra manusia. Berasal dari kata peng-alam-an. Pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu dan hasil tahu ini kemudian disebut pengetahuan [1]. • Pengalaman juga digunakan untuk merujuk pada pengetahuan dan ketrampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu. Secara umum, pengalaman menunjuk kepada mengetahui bagaimana atau pengetahuan prosedural, daripada pengetahuan proposisional. • Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman juga diketahui sebagai pengetahuan empirikal atau pengetahuan posteriori. Seorang dengan cukup banyak pengalaman di bidang tertentu dipanggil ahli.
Expert • Having or showing special skill or knowledge because of what you have been taught or what you have experienced
Permasalahan SDM • Tingkat kompetensi yang rendah • Penyeragaman jalur pembinaan • Sertifikasi yang lemah • Pembagian tugas yang tidak jelas • Koruptif • Tidak ada sanksi keahlian • Tidak tahu kalau tidak tahu
PASAR • Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. • Pasar, dalam ilmu ekonomi, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Transaksi jual-beli yang terjadi tidak selalu memerlukan lokasi fisik. Pasar yang dimaksud bisa merujuk kepada suatu negara tempat suatu barang dijual dan dipasarkan
Permasalahan Pasar • Belum terbentuk saling percaya • Terdistorsi peraturan yang berlebihan • Banyak yang tidak memiliki kompetensi • Pasar spesialist belum tumbuh • Partisipasi pada PBJ-P masih rendah • Biaya administrasi yang tinggi
ORGANISASI • Organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai- bagai bagian (orang dsb) sehingga merupakan kesatuan yang teratur. (W.J.S. Poerwadarminta) • Menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan- hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. • Menurut James D. Mooney, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. • Menurut Chester I. Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih • Organisasi (Yunani: organon – alat) adalah suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama.
Permasalahan Organisasi • Penyeragaman organisasi • Penyeragaman fungsi PA/KPA, PPK • Pembagian tugas yang tidak tegas PPK,ULP,Pokja dan PPHP • Konsep ULP yang belum jelas dan peran yang masih lemah • Peran LKPP yang belum mapan
MEKANISME • Tek penggunaan mesin; alat-alat dr mesin; hal kerja mesin; • Cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dsb): -- kerja; • Hal saling bekerja spt mesin (kalau yg satu bergerak, yg lain turut bergerak):
Permasalahan E-Procurement • Harga satuan lelang belum tertabulasi • Unduh dokumen harus mendaftar • Mudah dijadikan ajang permainan • Pengumuman tidak langsung ke penyedia • Daftar hitam belum terintegrasi • Penganggaran dan pemaketan belum terintegrasi • Belum bisa reverse auction
Permasalahan E-Catalog • Kemampuan updating terbatas • Harga riil b/j yang sulit diketahui • Sanksi kepada penyedia tidak jelas • Tidak semua barang bisa masuk • Melemahkan kemampuan SDM PBJ • Belum sepenuhnya pro pasar • Masih pasar dalam negeri
Lingkungan
Permasalahan Lingkungan • Lingkungan kerja yang currupt • Atasan yang tidak bertanggung jawab • Tekanan politis • Auditor yang tidak memahami PBJ • APH yang menyimpang • Masyarakat yang apatis atau provokatif • Tuntutan pasar terbuka dari ASEAN dan APEC
PEMILIHAN PELAKSANAAN KONTRAK PASKA KONTRAK KASUS ADMINISTRASI KASUS ADMINISTRASI/PERDATA KASUS ADMINISTRASI/ PERDATA/PIDANA SISTEM WISTLE BLOWER Advokasi Probity Advisor Probity AuditAudit Audit Audit Audit Audit Audit AdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisory Probity Advisor Probity Audit
Next Episode . . . . . HOW TO IMPROVE ?!?!?
TERIMA KASIH Djamaludin Abubakar Hp : 0817 12 9248 • Email: dedena@gmail.com jamala@hotmail.com

More Related Content

Kajian kritis kebijakan pbj (djamaluddin abubakar anggota luar biasa p3 i)

  • 1. Jakarta, 28 Maret 2014 KAJIAN KRITIS KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Djamaludin Abubakar
  • 3. Pelaku Yang Kompeten Peraturan Barang/Jasa yang Efektif Sumber Daya Yang Efisien Fungsi Barang/Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pertanggungjawaban Keseluruhan LINGKUNGAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN
  • 4. PERATURAN • Definisi: Peraturan adalah sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang/ lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama
  • 5. KEBIJAKAN • “What governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs". (Edward), (Thomas R. Dye (1981) Kebijakan Pengadaan B/J Pemerintah: • Tujuan PBJP • Prosedur PBJP
  • 6. Tujuan PBJP • Sebagian tertuang dalam Prinsip Dasar PBJP • Sebagian berisi amanat penggunaan anggaran pemerintah.
  • 7. Prinsip Dasar Pengadaan B/J PRINSIP DASAR 5 3 6 1 2 EFEKTIF EFISIEN TERBUKA/ BERSAING ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF AKUNTABEL TRANSPARAN 2E2T2A 4
  • 8. PROSEDUR • Definisi: (pendapat beberapa ahli) prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan
  • 9. • Chandler dan Plano ( 1988 ) Kebijkan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya- sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. • Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye diklasifikasikan sebagai keputusan, dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik.
  • 10. Prosedur PBJP • Meniru Best Practices Pengadaan – Pasar tradisional – Pasar internasional – Badan donor – Negara maju • Memfasilitasi Amanat Penggunaan Anggaran Pemerintah
  • 11. Stratifikasi dan Proses Stratifikasinya: – kebijakan umum (strategi), – kebijakan manajerial, dan – kebijakan teknis operasional. Dari sudut manajemen, proses kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi – pembuatan kebijakan, – pelaksanaan dan pengendalian, serta – evaluasi kebijakan
  • 12. Proses formulasi kebijakan • Pengkajian Persoalan. • Penentuan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik • Perumusan Alternatif. yang mungkin diaplikasikan • Penyusunan Model. penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi. • Penentuan kriteria. yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan (ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain). • Penilaian Alternatif untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif • Perumusan Rekomendasi alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.
  • 13. Permasalahan Peraturan • Sentralistik • Generalisir • Tidak harmonis dgn peraturan lainnya • Tidak sensitif terhadap varian2 di lapangan • Mendorong formalitas • Melanggar prinsip2 dasar PBJ • Tidak kuat secara hukum • Multi tafsir
  • 14. Persepsi: Anda hanya bisa sukses bila bermain sesuatu dengan aturan Siapakah yang membuat aturan itu? Setiap situasi membutuhkan cara yang berbeda. Kadang kita memang harus mengikuti aturan, tetapi di saat lain andalah yang membuat aturan itu. padahal …
  • 15. 15 Tata Cara Penafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa Tafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa Tafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa TafsiranKalimatAturan PengadaanBarang/Jasa PRINSIP DASAR PRINSIPDASAR PRINSIPDASAR PRINSIPDASAR Tafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa Tafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa Tafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa Tafsiran Kalimat Aturan Pengadaan Barang/Jasa RANAHLOGIKA
  • 16. SDM • Definisi: Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.
  • 17. KOMPETENSI • Menurut Purwadarminta: “Kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal" • Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas.
  • 18. AHLI • Ahli adalah orang yg mahir, paham sekali dl suatu ilmu (kepandaian) (KBBI). • Pakar atau ahli ialah seseorang yang banyak dianggap sebagai sumber tepercaya atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya ataupun khayalak dalam bidang khusus tertentu. Lebih umumnya, seorang pakar ialah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang studi tertentu. Para pakar dimintai nasihat dalam bidang terkait mereka, namun mereka tidak selalu setuju dalam kekhususan bidang studi
  • 19. Pengalaman • Pengalaman ialah hasil persentuhan alam dengan panca indra manusia. Berasal dari kata peng-alam-an. Pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu dan hasil tahu ini kemudian disebut pengetahuan [1]. • Pengalaman juga digunakan untuk merujuk pada pengetahuan dan ketrampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu. Secara umum, pengalaman menunjuk kepada mengetahui bagaimana atau pengetahuan prosedural, daripada pengetahuan proposisional. • Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman juga diketahui sebagai pengetahuan empirikal atau pengetahuan posteriori. Seorang dengan cukup banyak pengalaman di bidang tertentu dipanggil ahli.
  • 20. Expert • Having or showing special skill or knowledge because of what you have been taught or what you have experienced
  • 21. Permasalahan SDM • Tingkat kompetensi yang rendah • Penyeragaman jalur pembinaan • Sertifikasi yang lemah • Pembagian tugas yang tidak jelas • Koruptif • Tidak ada sanksi keahlian • Tidak tahu kalau tidak tahu
  • 22. PASAR • Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. • Pasar, dalam ilmu ekonomi, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Transaksi jual-beli yang terjadi tidak selalu memerlukan lokasi fisik. Pasar yang dimaksud bisa merujuk kepada suatu negara tempat suatu barang dijual dan dipasarkan
  • 23. Permasalahan Pasar • Belum terbentuk saling percaya • Terdistorsi peraturan yang berlebihan • Banyak yang tidak memiliki kompetensi • Pasar spesialist belum tumbuh • Partisipasi pada PBJ-P masih rendah • Biaya administrasi yang tinggi
  • 24. ORGANISASI • Organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai- bagai bagian (orang dsb) sehingga merupakan kesatuan yang teratur. (W.J.S. Poerwadarminta) • Menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan- hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. • Menurut James D. Mooney, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. • Menurut Chester I. Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih • Organisasi (Yunani: organon – alat) adalah suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama.
  • 25. Permasalahan Organisasi • Penyeragaman organisasi • Penyeragaman fungsi PA/KPA, PPK • Pembagian tugas yang tidak tegas PPK,ULP,Pokja dan PPHP • Konsep ULP yang belum jelas dan peran yang masih lemah • Peran LKPP yang belum mapan
  • 26. MEKANISME • Tek penggunaan mesin; alat-alat dr mesin; hal kerja mesin; • Cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dsb): -- kerja; • Hal saling bekerja spt mesin (kalau yg satu bergerak, yg lain turut bergerak):
  • 27. Permasalahan E-Procurement • Harga satuan lelang belum tertabulasi • Unduh dokumen harus mendaftar • Mudah dijadikan ajang permainan • Pengumuman tidak langsung ke penyedia • Daftar hitam belum terintegrasi • Penganggaran dan pemaketan belum terintegrasi • Belum bisa reverse auction
  • 28. Permasalahan E-Catalog • Kemampuan updating terbatas • Harga riil b/j yang sulit diketahui • Sanksi kepada penyedia tidak jelas • Tidak semua barang bisa masuk • Melemahkan kemampuan SDM PBJ • Belum sepenuhnya pro pasar • Masih pasar dalam negeri
  • 30. Permasalahan Lingkungan • Lingkungan kerja yang currupt • Atasan yang tidak bertanggung jawab • Tekanan politis • Auditor yang tidak memahami PBJ • APH yang menyimpang • Masyarakat yang apatis atau provokatif • Tuntutan pasar terbuka dari ASEAN dan APEC
  • 31. PEMILIHAN PELAKSANAAN KONTRAK PASKA KONTRAK KASUS ADMINISTRASI KASUS ADMINISTRASI/PERDATA KASUS ADMINISTRASI/ PERDATA/PIDANA SISTEM WISTLE BLOWER Advokasi Probity Advisor Probity AuditAudit Audit Audit Audit Audit Audit AdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisoryAdvisory Probity Advisor Probity Audit
  • 32. Next Episode . . . . . HOW TO IMPROVE ?!?!?
  • 33. TERIMA KASIH Djamaludin Abubakar Hp : 0817 12 9248 • Email: dedena@gmail.com jamala@hotmail.com