![Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id
Stabilisasi Harga CPO
Perbaikan Kesejahteraan Petani Memperkuat Industri Hilir
Konsolidasi Data Luas Lahan
dan Produksi Sawit
[Perbaikan data untuk mengetahui
kondisi supply CPO yang lebih akurat]
Percepatan Penyerapan Sawit
Domestik
[Penerapan B30, Minyak Goreng]
Perluasan Pasar Ekspor
[Tiongkok, Pakistan & Bangladesh]
Perbaikan Dukungan utk Petani Sawit Rakyat
melalui peningkatan ketepatan sasaran
[Pendataan Petani Sawit Rakyat]
Dukungan Perbaikan Rantai Pasok Petani
Sawit Rakyat/ Peningkatan Daya Saing
[Perbaikan tata kelola pasokan dari petani
ke PKS, Daya saing PKS dan Perbaikan
infrastruktur logistik]
Penyediaan layanan informasi
kepada petani sawit rakyat
[Penyediaan Referensi Harga TBS dan
Aplikasi Petani Sawit]
Program Konversi Sawit Menjadi
Bio-Hydrocarbon Fuel
[Dukungan Riset untuk pembuatan
katalis, Insentif untuk produsen bio-
hydrocarbon fuel]
Dukungan Pada Program
Hilirisasi lainnya
[Dukungan Riset, Insentif untuk
Industri oleokimia]
Upaya Strategis Meningkatkan Kinerja Sektor Sawit
Untuk meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia,
beberapa inovasi program perlu dilakukan dalam jangka pendek dan panjang baik di Sektor Hulu maupun Sektor Hilir.
3](https://image.slidesharecdn.com/bpdisbunprovinsilampung-dbhsawit-5des2023-240224063325-5981725e/85/kebijakan-dan-Strategi-BPDPKS-dalam-pengembangan-Sawit-5-Des-2023-pdf-3-320.jpg)
More Related Content
Similar to kebijakan dan Strategi BPDPKS dalam pengembangan Sawit - 5 Des 2023.pdf (20)
Recently uploaded (20)
kebijakan dan Strategi BPDPKS dalam pengembangan Sawit - 5 Des 2023.pdf
- 1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id Kebijakan dan Strategi BPDPKS dalam Pembangunan Komoditas Kelapa Sawit Lampung, 5 Desember 2023 Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
- 2. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id Sumatera Kalimantan Sulawesi Papua & Maluku Jawa Sumber: Kementerian Pertanian, 2018 Total Luas Tutupan Sawit 賊 16,38 Juta Ha Perkembangan Kelapa Sawit Indonesia Petani Swadaya menguasai hampir separuh perkebunan kelapa sawit Hampir Separuh (42%) Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia adalah Perkebunan Petani Swadaya. Pulau Sumatera dan Kalimantan memiliki luas lahan terbesar, selain juga wilayah Timur Indonesia seperti Sulawesi, Maluku dan Papua. Dari total tutupan sawit yang ada, seluas 2,4 Juta Ha perlu dilakukan Peremajaan. Dibutuhkan Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Swait 1.976.773 449.000 6.076 140.879 35.914 Total 2,6 Juta Petani Mempekerjakan 4,3 Juta Pekerja Perkebunan LUAS DAN POTENSI DASAR HUKUM TARGET DAN KINERJA Rakyat 42% BUMN Pemerintah 5% Perusahaan Swasta 53% Total Luas Sawit : 16,38 Juta ha Kepmentan No.833 Tahun 2019 8,64 Juta ha 6,94 Juta ha 0,8 Juta ha Total luas sawit : 16,38 juta ha Luas sawit rakyat : 6,94 juta ha Potensi PSR: 2,8 juta ha Plasma dan swadaya 2,29 juta ha. Plasma PIRBUN 0,14 juta ha Plasma PIR-TRANS/PIR-KKPA UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; PP No.24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan; Perpres No.66 Tahun 2018 jo. No.61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit; Permentan No.18 Tahun 2016 Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit; Permenkeu No.84 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit BLU BPDPKS; Permentan No.03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit; Peraturan Dirut BPDP-KS 04/DPKS/2022 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. 2020 180.000 Ha 2021 180.000 Ha 2022 180.000 Ha 21 Prov 111 Kab 274.275 Ha Rekomtek 199.097 Ha (75%) Tanam 120.211 Pekebun Rp.7,4 Triliun 2033 180.000 Ha s.d. PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR) 20.780 ha 185.000 ha 180.000 ha 180.000 ha 180.000 ha 100.000 ha 13,211 ha (63,55%) 35,196 ha (19,02%) 88,339 ha (49,08%) 91.995 ha (51,11%) 27.747 Ha (15,41%) 17.793 ha (17,79%) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2
- 3. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id Stabilisasi Harga CPO Perbaikan Kesejahteraan Petani Memperkuat Industri Hilir Konsolidasi Data Luas Lahan dan Produksi Sawit [Perbaikan data untuk mengetahui kondisi supply CPO yang lebih akurat] Percepatan Penyerapan Sawit Domestik [Penerapan B30, Minyak Goreng] Perluasan Pasar Ekspor [Tiongkok, Pakistan & Bangladesh] Perbaikan Dukungan utk Petani Sawit Rakyat melalui peningkatan ketepatan sasaran [Pendataan Petani Sawit Rakyat] Dukungan Perbaikan Rantai Pasok Petani Sawit Rakyat/ Peningkatan Daya Saing [Perbaikan tata kelola pasokan dari petani ke PKS, Daya saing PKS dan Perbaikan infrastruktur logistik] Penyediaan layanan informasi kepada petani sawit rakyat [Penyediaan Referensi Harga TBS dan Aplikasi Petani Sawit] Program Konversi Sawit Menjadi Bio-Hydrocarbon Fuel [Dukungan Riset untuk pembuatan katalis, Insentif untuk produsen bio- hydrocarbon fuel] Dukungan Pada Program Hilirisasi lainnya [Dukungan Riset, Insentif untuk Industri oleokimia] Upaya Strategis Meningkatkan Kinerja Sektor Sawit Untuk meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia, beberapa inovasi program perlu dilakukan dalam jangka pendek dan panjang baik di Sektor Hulu maupun Sektor Hilir. 3
- 4. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id Fokus Program Pengembangan Industri Sawit Dalam Negeri (Policy Objectives) 4 Fokus Pengembangan Industri Dampak Langsung Dampak Tidak Langsung Program Mandatori Biodiesel Program Peremajaan Sawit Rakyat Efisiensi biaya usaha berkebun sawit rakyat Harga jual TBS yang optimum Program Sarana dan Prasarana Program Pengembangan SDM Program Litbang Sawit Program Promosi dan Kemitraan Sawit Pekebun Swadaya PROGRAM HULU PROGRAM HILIR
- 5. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id Langkah Strategis Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekebun Rakyat Program BPDPKS sesuai Perpres 61 Tahun 2015 Jo. Perpres 66 Tahun 2018 a) Peremajaan Sawit Rakyat; b) Sarana dan Prasarana Perkebunan; c) Pengembangan Sumber Daya Manusia; d) Penelitian dan Pengembangan; e) Promosi; f) Pemenuhan Kebutuhan Pangan; g) Hilirisasi Industri Perkebunan Kelapa Sawit; h) Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati. 5 Penciptaan Pasar Domestik Menyerap kelebihan CPO di pasar dalam rangka stabilisasi harga Program Pemerintah Melalui BPDPKS yang disalurkan seyogyanya memberikan dampak bagi peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia Meningkatkan kesejahteraan petani
- 6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id Program Penyaluran Dana BPDPKS 6 Program Peremajaan Sawit Rakyat Mendukung program peremajaan petani rakyat untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sekaligus mengurangi risiko pembukaan lahan secara ilegal Dukungan Sarana dan Prasarana Mendukung petani swadaya dalam memperbaiki fasilitas untuk peningkatan produktivitasnya Pelatihan dan Pengembangan SDM Petani Program peningkatan SDM Petani Kelapa Sawit melalui pelatihan, edukasi, konseling, pendampingan dan fasilitasi Riset dan Pengembangan Mendukung inisiatif riset dan pengembangan terkait sektor kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor kelapa sawit Promosi Mendukung Pemerintah, Industri dan Pemangku Kepentingan terkait untuk meningkatkan citra positif sektor kelapa sawit dan produk-produknya. Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Mendukung Pogram Mandatori Biodiesel untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Masyarakat Mendukung program pemerintah dalam penyediaan minyak goreng curah yang terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- 7. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id Masih bertumpu pada penjualan CPO Diperlukan pengembangan pasar untuk menyerap hasil produksi yang terus meningkat Kampanye negatif baik pada pasar dalam maupun luar negeri Diserang dengan isu kesehatan dan lingkungan Produktivitas pohon rendah Rata-rata memasuki usia 20 tahun, perlu peremajaan Keterampilan bertani perlu ditingkatkan Pendapatan bersumber dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Kualitas benih yang tidak baik TBS dengan rendemen yang rendah Kurangnya sarana prasarana (pengolahan, penyimpanan dan transportasi Biaya produksi tinggi Industri sawit menghadapi berbagai permasalahan dari sektor hulu sampai dengan hilir. Untuk itu, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keberlanjutan industri sawit, salah satunya dengan program-program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Tantangan: Isu Sektor Hulu - Hilir 7
- 8. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id 8 Dasar Hukum Pelaksanaan Program Sarpras Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan PP No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan Perpres No. 61 Tahun 2015 jo. Perpres No. 24 Tahun 2016 jo. Perpres 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Perdirut BPDPKS Nomor 7 Tahun 2020 jo. Perdirut BPDPKS Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana SPKS Permentan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan SDM, Litbang, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit 1 2 3 6 7 8 Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4 PP No. 23 Tahun 2005 jo. PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU 5 9 PMK Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana SPKS BLU BPDPKS 10 Kepdirjenbun Nomor 62/Kpts/KB.410/06/2023 tentang Pedoman Teknis SPPKS dalam kerangka Pendanaan BPDPKS
- 9. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Benih, Pupuk dan Pestisida (Ekstensifikasi) Pupuk dan Pestisida (Intensifikasi) Alat pascapanen dan Unit Pengolahan Hasil Peningkatan Jalan dan Tata Kelola Air Alat Transportasi Mesin Pertanian Infrastruktur Pasar Verifikasi Teknis (ISPO) Berdasarkan Permentan Nomor 3 Tahun 2022 dan Keputusan Dirjen Perkebunan No. 62 tahun 2023 bentuk penyaluran sarana dan prasarana terdiri dari: 9
- 10. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id Mekanisme Penyaluran Dana Sarpras 10 Tata Kelola penyaluran paket Sarpras secara garis besar terdiri dari beberapa tahapan antara lain sosialisasi, pengisian usulan secara online, verifikasi usulan, penerbitan rekomtek, penyaluran dana, dan monitoring evaluasi. Sumber : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 1 Sosialisasi program PPKS kepada pekebun dilakukan oleh dinas kabupaten, provinsi, dan Ditjenbun sesuai kewenangan 2 Lembaga pekebun bersama tenaga pendamping menyiapkan dan upload dokumen ke aplikasi sarpras online Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi on- site dan on-desk untuk diterbitkan SK CPCL. Dinas provinsi menyampaikan SK CPCL kepada Ditjenbun 3 4 Ditjenbun bersama dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/kota melakukan kunjungan lapangan Ditjenbun menerbitkan Rekomendasi teknis 5 6 Penyaluran Dana Penerbitan SK Dirut dan menyalurkan paket Sarpras dalam bentuk uang atau barang Sosialisasi Pengusulan Verifikasi Penerbitan Rekomendasi MONEV Monev dilakukan oleh Dinas kabupaten/kota, provinsi, Ditjenbun, dan BPDPKS sesuai dengan kewenangan
- 11. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id Alur Penyaluran Paket Sarpras Dalam Bentuk Uang 4 2 3 1 5 Ditjenbun BPDPKS Lembaga Pekebun BPDPKS, LP, Dinas, Ditjenbun BPDPKS, Lembaga Pekebun, dan Bank Mitra 6 Penyampaian laporan hasil pekerjaan dan penggunaan dana oleh LP kepada BPDPKS Rekomtek yang berisikan paling sedikit: jenis sarpras, jumlah/volume sarpras, spesifikasi sarpras, estimasi biaya, dan calon penerima dana sarpras Melakukan penelitian rekomtek Menerbtikan SK Dirut tentang penerima sarpras Tandatangan PKS 3 Pihak Penyaluran dana sarpras ke rek. escrow LP secara bertahap 40%-30%- 30%. Monitoring dilakukan secara bersama pada saat top-up dana sarpras. Monitoring dibantu dengan tenaga surveyor yang memeriksa progress pekerjaan dan membantu penyiapan dokumen usulan top- up dana progres Penyaluran Dana SPPKS Melakukan pembangunan sarpras secara swakelola BPDPKS - LP Penggunaan Dana PPKS dan Monitoring 11
- 12. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id Alur Penyaluran Paket Sarpras Dalam Bentuk Barang 4 2 3 1 5 Ditjenbun BPDPKS BPDPKS- Penyedia-LP BPDPKS dan Penyedia Barang/Jasa Rekomtek yang berisikan paling sedikit: jenis sarpras, jumlah/volume sarpras, spesifikasi sarpras, estimasi biaya, calon penerima sarpras, rekomendasi penyedia barang/jasa Melakukan penelitian rekomtek Menerbtikan SK Dirut tentang penerima sarpras Pengadaan barang/jasa SPK antara BPDPKS dengan penyedia barang/jasa sesuai dengan jangka waktu jenis sarpras Khusus untuk penyaluran sarpras dalam jangka Panjang seperti ekstensifikasi dan intensifikasi (1 dan 2 tahun) dilakukan secara bertahap (setiap 1 kali dalam 6 bulan) Pengadaan SPPKS Memeriksa barang/jasa sebelum diserahkan dari penyedia sesuai SPK Menerbitkan BAST yang ditandatangani BPDPKS- Penyedia dan LP sebagai saksi. Khusus permintaan penyaluran benih, pupuk, pestisida, LP harus menyertakan laporan penggunaan barang yang diketahui tenaga pendamping fisik BPDPKS-LP- Dinas-Ditjenbun Memeriksa barang/jasa yang diserahkan dari BPDPKS Menerbitkan BAST yang ditandatangani BPDPKS- LP dan Dinas sebagai saksi waktu pemeriksaan dilakukan 1 waktu dengan proses No.4 Penyaluran SPPKS dan Monitoring 12
- 13. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id Tata Cara Penyaluran Sarpras Program Objek Persyaratan Cara Penyaluran Sarana dan Prasarana Uang, diprioritaskan untuk: 1. Pekerjaan yang memerlukan partisipasi langsung pekebun, dan/atau 2. Pekerjaan tidak diminati penyedia barang/jasa 3. Pekerjaan konstruksi berupa rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana Penyaluran Secara Bertahap Nilai barang/jasa diproduksi/dihasilkan sendiri penerima dana di atas Rp100 Juta 1. 40% dari total dana setelah PK ditandatangani 2. 30% dari total dana setelah pekerjaan mencapai 30%* 3. 30% dari total dana setelah pekerjaan mencapai 60%* Penyaluran Secara Langsung 1. Nilai barang/jasa diproduksi/dihasilkan sendiri sampai dengan Rp100 juta 2. Nilai per jenis barang/jasa yang dapat dilaksanakan oleh penerima dana di bawah Rp50 juta Pembayaran dapat diajukan setelah Perjanjian Kerjasama (PK) ditandatangani atau setelah pekerjaan selesai Barang/Jasa 1. Barang/jasa tidak dapat diproduksi sendiri oleh penerima 2. Nilai per jenis barang/jasa yang dapat dilaksanakan oleh penerima dana dari Rp50 Juta ke atas Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah di BPDPKS *Keterangan: Mekanisme transfer akan diatur di dalam perjanjian kerjasama antara BPDPKS dengan Kelompok Pekebun Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2018 dan Perdirut BPDPKS Nomor 7 Tahun 2020 13
- 14. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id Syarat Pencairan Paket Sarpras Dalam Bentuk Uang Program Bentuk Syarat Pencairan Dana Sarana dan Prasarana Uang Secara Bertahap 1. Tahap I uang muka menyampaikan: a. Surat permohonan pencairan dana dari penerima dana ke BPDPKS b. Perjanjian kerjasama BPDPKS Penerima Dana c. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani penerima dana d. Surat Kuasa bermaterai dari anggota kelembagaan pekebun ke ketua kelembagaan pekebun e. Rencana penggunaan dana yang akan dicairkan beserta RAB f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai 2. Tahap II dan III menyampaikan: a. Surat permohonan pencairan dana dari penerima dana ke BPDPKS b. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani penerima dana c. Rencana penggunaan dana yang akan dicairkan d. Laporan penggunaan dana tahap sebelumnya e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai f. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang disampaikan oleh penerima dana g. Laporan pertanggungjawaban keseluruhan penggunaan dana dan pelaksanaan pekerjaan (khusus untuk tahap III) Uang Secara Langsung 1. Surat permohonan pencairan dana dari penerima dana ke BPDPKS 2. Perjanjian Kerjasama antara BPDPKS dan penerima dana 3. Surat Kuasa bermaterai dari anggota kelembagaan pekebun ke ketua kelembagaan pekebun 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 5. Kuitansi bermaterai yang ditandatangani ketua kelembagaan pekebun 6. Laporan pertanggungjawaban ketika pekerjaan telah selesai Barang/Jasa BAST yang ditandatangani penerima dana dan BPDPKS Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2018 dan Perdirut BPDPKS Nomor 7 Tahun 2020 14
- 15. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id PMK Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit *UU No. 28 Tahun2022 tentang APBNTA2023, Pasal 10 Ayat (1) **PMKNo.91Tahun2023 Alokasi Tahun 2023 Rp 3,4T* Kebijakan DBH Sawit Sumber Bea Keluar dan Pungutan Ekspor ( % DBH Sawit 4%) Alokasi Formula (90%) berdasarkan: 50% luas lahan perkebunan sawit 50% produktivitas lahan sawit Alokasi Kinerja (10%) berdasarkan: Penurunan tingkat kemiskinan dan/atau Ketersediaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan) Alokasi DBH Sawit** 4% x (PE + BK) (100%) Provinsi 20% Kab/kota penghasil 60% Kab/kota berbatasn 20% Proporsi provinsi 20% x 4% = 0,8% Proporsi kab/kota penghasil 60% x 4% = 2,4% Proporsi kab/kota berbatasan 20% x 4% = 0,8% 15
- 16. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id FORMULA PEMBAGIAN KEPADA DAERAH TotalAlokasi DBHSawit Nasional Sumber Penerimaan (PE+ BK) Alokasi Formula (90%) Alokasi Kinerja (10%) Variabel Alokasi kab/kota penghasil: Luaslahan(50%) Produktivitas CPO(50%) Variabel Alokasi kab/kota berbatasan Batas wilayah Indikator: Perubahan tingkat kemiskinan RencanaAksiDaerah(RAD)Kelapa Sawit Berkelanjutan Sesuai amanat dalam Pasal 10 ayat (6) UU HKPD % DBH Sawit 4% Alokasi DBH Sawit per daerah 16
- 17. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id DAERAH PENERIMA DBH SAWIT DAERAH PENGHASIL(60%) PROVINSI Y ANG B ERSANGKUT AN (20%) DAERAH YANG BERBA T ASAN LANGSUNG DENGAN DAERAH PENGHASIL(20%) Daerah penghasil adalah kabupaten/kota yang menjadi lokasi perkebunan sawit Nilai produktivitas: Kategori sangat rendah (10%) produktivitas < 1.000 kg/ha Kategori rendah (15%) produktivitas 1.000 kg s.d < 2.000/kg/ha Kategori sedang (20%) produktivitas 2.000 kg/ha s.d < 3.000 kg/ha Kategori tinggi (25%) produktivitas 3.000 kg/ha s.d < 4.000 kg/ha Kategori sangat tinggi (30%) produktivitas > 4.000 kg/ha Adalah provinsi yang di wilayahnya terdapat daerah penghasil Menggunakan indikator penurunan tingkat kemiskinan dengan bobot sebesar 50% dan indikator ketersediaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan dengan bobot sebesar 50% Berdasarkan data batas wilayah yang ditetapkan Kemendagri Ditetapkanberdasarkantingkat eksternalitas negativeyang dialami masing-masingdaerah Bagi kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil menggunakan indikator penurunan tingkat kemiskinan. Daerah Penerima DBH Sawit No Kategori Daerah Penerima Jumlah Daerah 1 Provinsi 30 2 Kab/kota penghasil 240 3 Kab/kota berbatasan 80 Total 350 Sumber: 1. Data Kementan untuk Kab/ kota penghasil 2. Data Kemendagri untuk Kab/kota berbatasan Catatan: Provinsimerupakanprovinsiyangdidalamnya terdapat kabupaten/kota penghasil. Kab/ kota penghasil sejumlah 240 kabupaten/kota di 30 provinsi. 17
- 18. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id SUMBER DATA ALOKASI DBH SAWIT PERSENT ASEPENDUDUK MISKIN Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), berupa data tahun 2021 dan 2022 untuk menghitung alokasi kinerja untuk semua daerah RENCANA AKSI DAERAH (RAD) KELAP A SA WITBERKELANJUT AN Sumber:KemenkoBidangPerekonomuan Digunakan untuk menghitung alokasi kinerja untuk daerah penghasil LUASLAHAN Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian berupa data tahun terakhir tersedia PRODUKTIVIT AS CPO Sumber: Kementerian Pertanian berupa data tahun terakhir tersedia PERBAT ASAN WILA Y AH Sumber: Kementerian Dalam Negeri, berupa data tahun terakhir tersedia 18
- 19. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id PENGGUNAAN DBH SAWIT Diarahkan untuk penanganan eksternalitas negatif dan memperhatikan kebutuhan daerah Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Min.80%darialokasiDBHSawit Kegiatan Strategis Lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Maks.20%darialokasiDBHSawit 19 Berlokasi di luar area perkebunan, terdiri atas: penanganan jalan dan penanganan jembatan Dipriotitaskan untuk jalan yang menjadi jalur logistic pengankutan sawit Pendataan perkebunan sawit rakyat Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Pembinaan dan pendampingan untuk sertifikasi ISPO Rehabilitasi hutan dan lahan Perlindungan social bagi pekerja perkebunan sawit
- 20. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id Syarat salur: PENYALURAN DAN MONEV DBH SAWIT Syarat salur: T AHAP 1 50% MEI Laporan realisasi penggunaan DBH sawit TA sebelumnya bagi provinsi dan kabupaten/kota RKP DBH Sawit Keterangan: TA2023: penyaluran tahap I setelah daerah menyusunRKP,diperkirakan bulan Juni. T A 2024 dan seterusnya: penyaluran tahap I di bulan Mei Pada TA2023, penyaluran DBHSawit seluruhnya bersumber dari APBN, tidak bersumber dari Pungutan E kspor BPDPKS. Untuk TA 2024 dst, penyaluran DBH Sawit dibayarkan dari APBN, selanjutnya BPDPKS menggantikan dana APBN yang digunakan untuk DBH Sawit sebesar bagian DBH yang bersumber dari Pungutan Ekspor. T AHAP 2 50% OKTOBER 20 Laporan realisasi penggunaan DBH sawit semester pertama TA berjalan bagi provinsi dan kabupaten/kota Paling lambat tanggal 30 September TA berjalan Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap alokasi, penggunaan anggaran, pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DBH Sawit oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya. Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH Sawit berdasarkan: a. laporan realisasi penggunaan DBH Sawit b. laporan konsolidasi realisasi penggunaan
- 21. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id Terima Kasih
- 22. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit | www.bpdp.or.id IMPORTANT NOTICE: This presentation is delivered subject to the agreed term of BPDP Sawit The presentation and the accompanying slide pack are provide solely for the benefit of the parties and are not to be copied, quoted or referred into in whole or in part without BPDP Sawit prior written consent BPDP Sawit accept no responsibility to anyone other than the parties identified for the information contained in this presentation The presentation, data and other written information provide by BPDP Sawit are specifically to be used for the project and restricted for public Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Gedung Graha Mandiri Lt. 5 Jl Imam Bonjol 61, Jakarta Pusat 10310 P : 021-39832091 E : bpdpsawit@bpdp.or.id W : www.bpdp.or.id