Keterbukaan Informasi Publik - Desa
Download as PPT, PDF2 likes1,725 views
Keterbukaan Informasi Publik - Desa
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Keterbukaan Informasi Publik - Desa (20)
More from Formasi Org (20)
Recently uploaded (6)
Keterbukaan Informasi Publik - Desa
- 1. YUSUF MURTIONO FORMASI KEBUMEN JAWA TENGAH
- 2. INFORMASI ?
- 4. MANDAT KETERBUKAAN INFORMASI & SID DALAM UU DESA
- 6. Korelasi UU Desa dan UU KIP 1. Tujuan Pengaturan Desa (psl 4 point e ) 2. Kewajiban Desa (psl 67 ayat 2) 3. Masy Desa (psl 68 & 82 ayat 1) 4. Sistem Informasi Desa (psl 86) Pemerintah Desa sebagai Badan Publik UU KIP UU Desa
- 7. Mengelola Informasi Desa (psl 86) Desa Mendapatkan Akses Informasi Infrastruktur Sistem Informasi Desa Pemerintah Kab/Kota Mengembangkan SID Data Desa, Data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Informasi perencanaan Pembangunan Kab/Kota untuk Desa. Produk Informasi Warga & Stakeholder Informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. 1. Sistem Layanan Informasi dan 2. Pedoman Pelayanan Informasi
- 8. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat , dan/atau luar negeri. Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa. (Perki, 1/2018 psl 1)
- 9. 1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan (Pasal 6); 2. Mengecualikan informasi publik untuk diakses secara ketat dan terbatas berdasarkan prinsip consequential harm test, balancing public interest test dan non-permanence (Pasal 2, 17 19 dan 20). 1. Menyediakan informasi publik secara proaktif maupun pasif; 2. Mengembangkan dan membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efektif dan efisien; 3. Membuat pertimbangan tertulis dari setiap kebijakan yang diambil; (Pasal 7) 4. Melaporkan pelaksaan UU ini setiap tahunnya (Pasal 11 (1) h IMPLEMENTASI 1.Daftar Informasi Publik (DIP) 2.Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik ; 3.Standar Layanan Informasi
- 10. Kewajiban Pemerintah Desa dalam IP • menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik; • memiliki Alur Pelayanan Informasi Publik Desa • menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa • menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik Desa • menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Desa • menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa (PERKI, Nomor 1 Tahun 2018 , psl 7
- 11. Manfaat Transparansi Desa • Dapat meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa. • Masyarakat dapat dengan mudah mengawasi setiap pembangunan Desa yang telah direncanakan bersama yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). • Kepercayaan masyarakat akan meningkat jika pemerintah desa secara konsisten memberikan informasi akuntabilitas dan terpecaya yang pada akirnya memperkuat dukungan masyarakat terhadap pemerintah. • Menjadi sarana sosialisasi program desa dan kegiatan- kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- 12. • Tanpa transparansi memang sulit menciptakan akuntabilitas. Transparansi tidak hanya yang berhubungan dengan keuangan, tetapi juga perencanaan. Transparansi adalah salah satu wujud pertanggungjawaban tatakelola pemerintah dengan rakyat • Ternyata kita masih sulit mendefinisikan transparansi untuk desa. "Desa tak lancar mendefinisikan transparansi, tapi fasih menyajikan bukti. Pemerintah bisa belajar, bukan menghajar (Ahmad Erani Yustika)