More Related Content
Similar to Kewwajiban Perpajakan Dinas Pendidikan.pptx (20)
Recently uploaded (7)
Kewwajiban Perpajakan Dinas Pendidikan.pptx
- 1. Direktorat Jenderal Pajak 1 23 FEBRUARI 2023 KEWAJIBAN PAJAK PEMEGANG UANG KEGIATAN TAHUN 2023 PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- 2. Direktorat Jenderal Pajak 2 Nama : Eko Susanto Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 12 Januari 1985 Alamat : Pogung Lor 904, Sinduadi, Mlati, Sleman Nomor Handphone : 081226002400 Email : ekosusanto12185@gmail.com Pendidikan : SMA Negeri 1Purbalingga : D-III Penilai STAN : S-1 Manajemen Universitas Terbuka Jabatan : Penyuluh Pajak Ahli Pertama CURRICULUM VITAE
- 3. Direktorat Jenderal Pajak 3 INSTANSI PEMERINTAH INSTANSI PEMERINTAH PUSAT INSTANSI PEMERINTAH DAERAH INSTANSI PEMERINTAH DESA yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan Siapa yang disebut sebagai wajib pajak instansi pemerintah?
- 4. Direktorat Jenderal Pajak 4 DAFTAR POTONG/PUNGUT BAYAR LAPOR KEWAJIBAN PERPAJAKAN
- 6. Direktorat Jenderal Pajak 6 Wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Instansi Pemerintah menurut keadaan yang sebenarnya. kepala Instansi Pemerintah Pusat, KPA, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Pusat kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa Desa dilakukan oleh: Diberikan NPWP di tempat kedudukan dan tidak terdapat NPWP cabang NPWP digunakan oleh PA/KPA, PPSPM, Bendahara, atau Kaur Keuangan dapat menerbitkan secara jabatan Daerah KEWAJIBAN MENDAFTAR
- 7. Direktorat Jenderal Pajak 7 SYARAT MENDAFTAR Dokumen yang dilampirkan fotokopi dokumen identitas diri orang pribadi yaitu KTP dan NPWP fotokopi dokumen penunjukan Bendahara Disampaikan ke KPP Langsung Dikirim melaui POS atau jasa ekspedisi lainnya fotokopi dokumen penunjukan sebagai: kepala instansi kepala desa atau perangkat desa, kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
- 9. Direktorat Jenderal Pajak 9 Pasal 21 Instansi Pemerintah BPN Bukti potong/pungut sesuai ketentuan perpajakan; atau Dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti potong PPh. Pasal 22 Wajib memotong/memungut pajak atas setiap pembayaran objek potput Pasal 4(2) Pasal 15 Pasal 23 Harus membuat bukti pemotongan/pemungutan PPh dapat berupa: Pasal 26 PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
- 10. Direktorat Jenderal Pajak 10
- 11. Direktorat Jenderal Pajak 11 MEMBUAT BILLING PAJAK
- 12. Direktorat Jenderal Pajak 12 www.djponline.pajak.go,id MELALUI E- BILLING
- 13. Direktorat Jenderal Pajak 13
- 14. Direktorat Jenderal Pajak 14
- 15. Direktorat Jenderal Pajak 15
- 16. Direktorat Jenderal Pajak 16 MELALUI E- BUPOT
- 17. Direktorat Jenderal Pajak 17 SALURAN PEMBAYARAN PAJAK TELLER BANK KANTOR POS ATM MOBILE BANKING E-COMMERCE
- 18. Direktorat Jenderal Pajak 18
- 19. www.pajak.go.id BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK, SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI INSTANSI PEMERINTAH PER-17/PJ/2021 Instansi Pemerintah wajib menggunakan ebupot sejak Masa September 2021 PENGGUNAAN E-BUPOT
- 20. www.pajak.go.id BATAS WAKTU BAYAR DAN LAPOR Batas Waktu Pembayaran 1 Pemerintah Pusat & Daerah a Pemerintah Desa b maksimal 7 hari setelah pembayaran UP hari yang sama dengan pembayaran LS paling lama tanggal 10 bulan berikut |--| PKP Instansi Pemerintah c paling lama akhir bulan berikutnya |--| PP h PP N PP h PP N PP N Batas Pelaporan 2 SPT PPh 21 SPT Unifikasi SPT PPN 1111 khusus PPh 21 tgl 20 bulan berikut PPh + PPN Put tgl 20 bulan berikut PPN bagi PKP akhir bulan berikut
- 21. www.pajak.go.id SANKSI ATAU DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN o SPT Masa bagi Instansi Pemerintah yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi Pasal 7 UU KUP berupa denda sebesar : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT 21/26 Instansi Pemerintah; o Penyetoran jumlah pajak setelah tanggal jatuh tempo dikenai sanksi administrasi Pasal 9 ayat (2a) UU KUP berupa bunga. o Penyetoran jumlah pajak yang kurang disetor akibat pembetulan SPT Masa bagi Instansi Pemerintah setelah tanggal jatuh tempo dikenai sanksi administrasi Pasal 8 ayat (2a) UU KUP berupa bunga.
- 23. Direktorat Jenderal Pajak 23 MANFAATKAN KEMUDAHAN DI ERA ONLINE UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ANDA
- 24. Direktorat Jenderal Pajak 24 MANFAATKAN KEMUDAHAN DI ERA ONLINE UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ANDA 0813-2921-9090
- 25. Direktorat Jenderal Pajak 25 MANFAATKAN KEMUDAHAN DI ERA ONLINE UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ANDA
Editor's Notes
- #2: ID - 258,316,051 population (2016) - Area: 1,904,443 sq km Capital City: Jakarta - 9,751,937 population (2012) 132,700,000 Internet users as of Sept/2016, 51.4% penetration, per APJII. 88,000,000 Facebook subscribers on June/2016, 34.1% penetration rate.
- #3: ID - 258,316,051 population (2016) - Area: 1,904,443 sq km Capital City: Jakarta - 9,751,937 population (2012) 132,700,000 Internet users as of Sept/2016, 51.4% penetration, per APJII. 88,000,000 Facebook subscribers on June/2016, 34.1% penetration rate.
- #4: ID - 258,316,051 population (2016) - Area: 1,904,443 sq km Capital City: Jakarta - 9,751,937 population (2012) 132,700,000 Internet users as of Sept/2016, 51.4% penetration, per APJII. 88,000,000 Facebook subscribers on June/2016, 34.1% penetration rate.
- #5: Self Assessment System
- #6: PER-20/PJ/2013
- #7: PER-20/PJ/2013
- #8: SE-11/PJ/2016
- #9: SE-11/PJ/2016
- #10: SE-11/PJ/2016
- #11: SE-11/PJ/2016
- #12: SE-11/PJ/2016
- #13: 3 langkah mudah menggunakan e-filing: Mengajukan permohonan Aktivasi EFIN ke KPP atau KP2KP. Setelah memperoleh nomor EFIN, Anda dapat mendaftarkan diri pada Layanan Online Pajak pada website DJP Online atau website Penyedia Layanan SPT Elektronik. Setelah memiliki akun DJP Online /Akun Penyedia Layanan SPT Elektronik, Anda sudah dapat menyampaikan SPT Anda melalui menu e-Filing.
- #14: 3 langkah mudah menggunakan e-filing: Mengajukan permohonan Aktivasi EFIN ke KPP atau KP2KP. Setelah memperoleh nomor EFIN, Anda dapat mendaftarkan diri pada Layanan Online Pajak pada website DJP Online atau website Penyedia Layanan SPT Elektronik. Setelah memiliki akun DJP Online /Akun Penyedia Layanan SPT Elektronik, Anda sudah dapat menyampaikan SPT Anda melalui menu e-Filing.
- #15: 3 langkah mudah menggunakan e-filing: Mengajukan permohonan Aktivasi EFIN ke KPP atau KP2KP. Setelah memperoleh nomor EFIN, Anda dapat mendaftarkan diri pada Layanan Online Pajak pada website DJP Online atau website Penyedia Layanan SPT Elektronik. Setelah memiliki akun DJP Online /Akun Penyedia Layanan SPT Elektronik, Anda sudah dapat menyampaikan SPT Anda melalui menu e-Filing.
- #16: 3 langkah mudah menggunakan e-filing: Mengajukan permohonan Aktivasi EFIN ke KPP atau KP2KP. Setelah memperoleh nomor EFIN, Anda dapat mendaftarkan diri pada Layanan Online Pajak pada website DJP Online atau website Penyedia Layanan SPT Elektronik. Setelah memiliki akun DJP Online /Akun Penyedia Layanan SPT Elektronik, Anda sudah dapat menyampaikan SPT Anda melalui menu e-Filing.
- #17: SE-11/PJ/2016
- #18: SE-11/PJ/2016
- #19: 3 langkah mudah menggunakan e-filing: Mengajukan permohonan Aktivasi EFIN ke KPP atau KP2KP. Setelah memperoleh nomor EFIN, Anda dapat mendaftarkan diri pada Layanan Online Pajak pada website DJP Online atau website Penyedia Layanan SPT Elektronik. Setelah memiliki akun DJP Online /Akun Penyedia Layanan SPT Elektronik, Anda sudah dapat menyampaikan SPT Anda melalui menu e-Filing.
- #24: Call to action!
- #25: Call to action!
- #26: Call to action!