Konflik komunikasi organisasi aceh papua
Download as docx, pdf1 like3,407 views
Dokumen ini membahas konflik komunikasi organisasi di Aceh dan Papua, dengan sejarah yang menunjukkan ketegangan antara aspirasi kemerdekaan daerah dan kewajiban untuk tetap dalam NKRI. Di Aceh, gerakan GAM bertujuan untuk kemerdekaan sering kali dipicu oleh kekecewaan keadaan sosial-ekonomi dan penanganan militer yang brutal, sementara di Papua, konflik berakar dari ketidakadilan sosial, eksploitasi sumber daya alam, dan kurangnya representasi politik bagi orang asli Papua. Pemerintah di kedua daerah memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani konflik dan mengatur otonomi, dengan tantangan utama tetap pada pemenuhan hak masyarakat lokal dan penyelesaian ketegangan yang berkelanjutan.
Konflik komunikasi organisasi aceh papua
- 1. KONFLIK KOMUNIKASI ORGANISASI ACEH & PAPUA Oleh: Hana EkaKurniasari 0110112510 2013
- 2. A. KonflikKomunikasiOrganisasiPropinsi Daerah Istimewa Aceh 1. Latar Belakang Anthony Reid, seorang ahli sejarah Asia Tenggara yang pernah belajar di Selandia Baru dan Cambridge. Dalam buku yang diberi judul Asal Mula Konflik Aceh menyebutkan bahwa Aceh sudah bergejolak dalam konflik sebelum bergabung bersama Indonesia hingga akhir abad 19. Saat Aceh ditetapkan menjadi salah satu wilayah Kesatuan Republik Indonesia, pun Aceh dalam konflik. Bicara tentang konflik Aceh harus bicara kelahiran negara Republik Indonesia. Sebab, dari situlah kisah gerakan menuntut kemerdekaan dimulai. Lima hari setelah RI diproklamasikan, Aceh menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap kekuasaan pemerintahan yang berpusat di Jakarta.Tetapi, ternyata tak semua tokoh Aceh mengucapkan janji setia. Mereka para hulubalang, prajurit di medan laga. Prajurit yang berjuang melawan Belanda dan Jepang. Mereka yakin, tanpa RI, mereka bisa mengelola sendiri negara Aceh. Inilah kisah awal sebuah gerakan kemerdekaan. Tahun 1948, ketika pemerintahan RI berpindah ke Yogyakarta dan Syafrudin Prawiranegara ditunjuk sebagai Presiden Pemerintahan Darurat RI (PDRI), Aceh minta menjadi propinsi sendiri. Tahun 1950 kekecewaan tumbuh. Propinsi Aceh dilebur ke Propinsi Sumatera Utara. Rakyat Aceh marah. Apalagi, janji Soekarno pada 16 Juni 1948 bahwa Aceh akan diberi hak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam tak juga dipenuhi. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM lahir di era Soeharto. Saat itu, sedang terjadi industrialisasi di Aceh. Kekayaan alam Aceh dikuras melalui
- 3. pembangunan industri yang dikuasai orang asing melalui kebijakan pusat. Sementara rakyat Aceh tetap miskin. Pendidikan rendah, kondisi ekonomi sangat memprihatinkan. Melihat hal ini, Daud Beureueh (Gubernur Militer Aceh1948-1952) dan tokoh tua Aceh yang sudah tenang kemudian bergerilya kembali untuk mengembalikan kehormatan rakyat, adat Aceh dan agama Islam. Pertemuan digagas tahun 1970-an. Mereka sepakat meneruskan pembentukan Republik Islam Aceh, yakni sebuah negeri yang mulia dan penuh ampunan Tuhan. Kini mereka sadar, tujuan itu tak bisa tercapai tanpa senjata.Setelah didirikan, GAM mendapat dukungan rakyat. Hubungan dengan dunia internasional terus dibangun. Kekuatan bersenjata pun disusun. Selama 30 tahun lamanya GAM di Aceh dan Indonesia, banyak hal yang terjadi dan menjadi liputan sejarah yang cukup bermakna bagi semua bangsa. Pada masa perang DI/TII (Darul Islam/Tentera Islam Indonesia) tahun 1953 sampai 1963, praktik Daerah Operasi Militer (DOM) tahun 1989 sampai 1998 dan masa Darurat Militer/Darurat Sipil tahun 2003 sampai 2005. 2. Pemerintahan Republik Indonesia Pemerintah RI sudah mengekalkan bahwa Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Indonesia. Apapun akan dilakukan jika demi mempertahankan sejengkal tanah NKRI ini. Klaim Indonesia terhadap Aceh sudah final: Aceh merupakan bagian dari Indonesia yang harus dipertahankan. Beberapa ketetapan dan kebijakan untuk Aceh yaitu diberi julukan
- 4. daerah istimewa, kebijakan syariat Islam tahun 2010, penerapan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) juga salah satu percobaan Indonesia apakah Aceh mampu mengelola daerahnya atau tidak. Pada awalnya Pemerintah RI di Jakarta tak begitu merespon gerakan GAM. Namun, karena ancaman terhadap keutuhan NKRI betul-betul telah nampak di depan mata, apalagi aktivis GAM di luar negeri sudah kembali ke Aceh dan memicu perang terbuka dengan serdadu republic di Aceh. Mau tak mau memaksa pemerintah menggunakan kekuatan bersenjata. Pemerintah RI menganggap perundingan dengan GAM adalah masalah dalam negeri Indonesia, karenanya tidak menganggap GAM sebagai belligerent (pihak yang bersengketa) sehingga dengan begitu tidak bisa dianggap sebagai subyek hukum internasional. 3. PEMPROP Aceh Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan subnasional yang setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia. Pemerintahan Aceh adalah kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif. Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki khususan yaitu dimasukkannya asas ke-Islaman. Penyelenggara Pemerintahan Aceh terdiri atas Pemerintah Aceh dan DPRA. Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri atas
- 5. Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK. Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Qanun. Pengesahan Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang dilakukan Senin 25 Maret 2013 lalu. Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintah Aceh, Zaini Abdullah, menetapkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh pada tanggal 25 Maret 2013 dan Qanun tersebut diundangkan/ditempatkan dalam Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 49, serta II (dua) Lampiran. Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan turunan dari MoU Helsinki, dalam Pasal 246 yaitu : Butir ke-2, Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. Namun, Jakarta Senin 1 April 2013, Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Presiden berkata, Mestinya Pemda Aceh lebih fokus bagaimana menyejahterakan masyarakat Aceh. Kalau begini terus kan sebentar lagi ada masalah ini, sebentar lagi masalah ini, jadi akan menghambat percepatan kesejahteraan masyarakat Aceh. 4. GAM Gerakan Aceh Merdeka (GAM) didirikan oleh Teungku Hasan Muhammad Tiro pada 4 Desember 1976. Pemberitahuan secara meluas tentang gerakan itu dilakukan di Glee Alimon (gunung alimun) sebuah tempat bersejarah dalam pergerakan DI/TII yang dipimpin Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh(Gubernur Militer Aceh 1948-1952). GAM mengkampanyekan kemerdekaan untuk Aceh. Pada mulanya
- 6. kampanye lebih diarahkan pada penyadaran ideologis rakyat Aceh sebagai bangsa yang memiliki kedaulatan. Meski pada awalnya sangat sedikit masyarakat Aceh yang terpengaruh pada kampanye GAM ini. Sejatinya, basis perjuangan GAM dilakukan dalam dua sisi, diplomatik dan bersenjata. Jalur diplomasi langsung dipimpin Hasan Tiro dari Swedia. Opini dunia dikendalikan dari sini. Sementara basis militer dikendalikan dari markasnya di perbatasan Aceh Utara-Pidie. Seluruh kekuatan GAM dioperasikan dari tempat ini. Mengakui atau tidak mengakui, perjuangan GAM telah membawa banyak hasil yang amat positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat Aceh. Tentu ada malapetaka akibat perang dalam waktu lama. Namun demikian, adanya perhatian pemerintah Indonesia yang mengawal Aceh dari Jakarta terhadap perbaikan jalan-jalan, jambatan-jambatan, pusat-pusat pemerintahan di Aceh, pendidikan dan sejumlah infrastruktur lainnya dalam masa 30 tahun terakhir tidak dapat dipisahkan dengan perjuangan GAM. 5. KPK Angka dugaan korupsi di Aceh ternyata mencengangkan. Dari 122 kasus dugaan korupsi selama tahun 2011, potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 1,7 triliun. Angka tersebut menempatkan Aceh ke dalam lima besar daerah penyumbang kerugian negara terbesar akibat korupsi di Indonesia.Uang negara yang dikorupsi tersebut antara lain berasal dari dana otonomi khusus, APBD Aceh, APBD kabupaten dan kota. Ada beberapa kasus menonjol yang hingga kini penanganannya masih belum tuntas, yaitu: dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan CT
- 7. scan dan MRI RS Zainal Abidin Band a Aceh senilai Rp 18 miliar, pekerjaan proyek anggaran luncuran (DPAL) 2009-2010 APBD Aceh Rp 489 miliar, korupsi pembangunan rumah dhuafa dalam APBD Aceh 2008 Rp 200 miliar, pekerjaan penanganan proyek darurat (non-bencana alam) APBD Aceh 2010 Rp 250 miliar, dan prose realisasi hibah di DPKKA dalam APBD Aceh 2010 melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kesehatan Hewan, dan Dinas Pen didikan Aceh senilai Rp 21 miliar. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan, seharusnya pemimpin di Tanah Air ini menjadi teladan bagi masyarakat, bukan menjadi perampas milik rakyat. 6. POLRI/TNI Tentara Nasional Indonesia/TNI bertanggung jawab menyelenggarakan pertahanan negara dan tugas lain di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Aceh tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan menghormati budaya serta adat istiadat Aceh. Kepolisian di Aceh merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian di Aceh bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kebijakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Aceh dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Aceh kepada Gubernur. Namun tanggal 19 Mei 2003, Pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat perang dalam bentuk pemberlakuan Darurat Militer di Aceh.
- 8. Kekuatan militer dikerahkan secara besar-besaran ke Aceh. Inilah pengerahan Militer secara besar-besaran setelah invasi ke Timor-Timur pada Tahun 1975. 7. KESIMPULAN Baik RI maupun GAM memiliki tafsir tersendiri terhadap solusi penyelesaian Aceh.Pertama, tafsir pemerintah RI. Bagi pemerintah konflik Aceh dianggap selesai jika GAM menerima otonomi dan kembali ke pangkuan NKRI. Upaya satu-satunya yang lebih cepat membuat GAM menerima otonomi adalah melalui jalan operasi Militer. Meski, pemerintah juga membuka dialog dengan GAM (seperti dirintis oleh Gus Dur). Tetapi, dialog juga bertujuan meminta GAM menerima otonomi khusus dan meletakkan senjata. Kedua, tafsir GAM. Bagi GAM konflik Aceh dianggap selesai jika Aceh Merdeka. TNI/Polri keluar dari Aceh. GAM tak hanya mengandalkan kekuatan militer, melainkan juga menempuh jalur diplomasi untuk mencari dukungan internasional mendukung kemerdekaan Aceh. Sekarang ini Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama. 8. Alternatif Persatuan dan kesatuan bangsa di Aceh hari ini tidak lagi berkisar
- 9. antara sesama GAM, sesama Partai Nasional, sesama Organisasi Massa dan Pemuda, sesama pegawai negeri, sesama TNI dan POLRI atau antara satu dengan Kabupaten lainnya. Akan tetapi persatuan Bangsa di Aceh harus wujud persatuan menyeluruh agar mendatangkan kemakmuran dan kesejakteraan terutama untuk masyarakat Aceh. Proses mendamaikan dan memakmurkan Aceh harus diterima oleh semua pihak, baik kalangan Aceh sendiri maupun pihak pemerintahan RI. Jauh dari niat-niat jahat yang ingin mengkondisikan Aceh agar terus kacau. Aceh yang aman damai haruslah diisi dengan kemajuan pendidikan, kemajuan ekonomi, kemajuan peradaban dan kesempurnaan sistem sosial politik. Inilah yang harus diperhatikan oleh GAM maupun pemerintahan RI. Organisasi pemerintahan yang adil dan mensejakterakan rakyat. Jauh dari korupsi dan nepotisme. Organisasi pemerintahan yang transparan maupun jelas. Dimana kepercayaan masyarakat Aceh tidak boleh dihianati oleh oknum-oknum pengeruk kekayaan pribadi yang mengambil keuntungan dari kekacauan Aceh sekarang ini. B. KonflikKomunikasiOrganisasi PropinsiPapua 1. Latar Belakang Sudah lama Tanah Papua menjadi tanah konflik. Selain konflik horizontal antar warga sipil,konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan orang asli Papua telahmengorbankan banyak orang. Konflik ini hingga kini belum diatasi secara tuntas. Masihadanya konflik ini secara jelas diperlihatkan oleh adanya tuntutan Merdeka dan Referendum,serta terjadinya pengibaran bendera bintang kejora, dan berlangsungnya aksi pengembalianUndang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
- 10. Khusus bagi Provinsi Papua. Bentuk konflik di Papua, yaitu: 1. Konflik kelas social, karena konflik yang terjadi di Papua salah satunya terjadi akibat adanya kesenjangan social dan budaya yang ada di masyarakat Papua 2. Konflik Rasial. Paling banyak penyebab konflik di Papua adalah karena terjadinya salah paham atau penghasutan antar suku yang ada di daerah Papua 3. Konflik politik, konflik Papua salah satunya terjadi karena menyangkut dengan diskriminasi atau penggolongan-penggolongan antara rakyat biasa yang ada di Papua dengan imigran-imigran serta pejabat-pejabat pemerintah dan juga kaum elit politik. Konflik kekerasan di Papua pada umumnya disebabkan adanya kondisi sosial yang timpang antara masyarakat asli Papua dengan masyarakat migran yang datang dari luar Papua, sebagai akibat dari adanya kekeliruan kebijakan pembangunan di Papua yang berlangsung lama, sebagai berikut: a. Terjadinya Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) Eksploitasi SDA telah menampilkan suatu ketidakadilan, berdasar fakta-fakta masyarakat Papua, pemegang hak adat atas SDA tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, padahal semua konsekuensi negatif pasti dipikul oleh mereka bukan oleh pengambil keputusan. SDA merupakan sumber penghidupan utama bagi mereka dengan batas-batas pemilikan, pengakuan, dan penghargaan yang jelas dan tegas di antara para pemegang hak adat. Akibatnya, masyarakat
- 11. menjadi penonton dan terasing di tanahnya sendiri. Masyarakat Papua sebagai komunitas lokal tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, karena memang tidak dipersiapkan, dilatih, dan diberi kesempatan. b. Dominasi Migran di Berbagai Bidang-Bidang Kehidupan Perlakuan yang kurang tepat terhadap masyarakat Papua juga terjadi dalam bidang pemerintahan, dan proses-proses politik. Sadar atau tidak, selama pemerintahan Orde Baru, orang Papua kurang diberikan peran dalam bidang pemerintahan. Posisi-posisi utama selalu diberikan kepada orang luar dengan dalih orang Papua belum mampu. Walaupun untuk sebagian peran, dalih itu mungkin ada benarnya, tetapi pada umumnya untuk mencekal orang Papua. Seleksi ketat yang dikenakan terhadap orang Papua dilatarbelakangi oleh kecurigaan dan tuduhan terhadap semua orang Papua sebagai OPM. c. Penyeragaman Identitas Budaya dan Pemerintahan Lokal Secara singkat, pengembangan SDM justru tidak berpijak pada pengetahuan dan kearifan lokal. Menyadari ancaman terhadap eksistensi orang Papua, tokoh seperti Arnold Ap berusaha untuk menggali dan mengembangkan unsur-unsur budaya lokal. Tetapi, kelihatannya penguasa melalui aparat militer melihatnya secara sempit dan dipahami sebagai ancaman. d. Tindakan Represif oleh Militer Penindasan militer di tanah Papua meliputi beberapa bentuk, antara lain intimidasi, teror, penyiksaan, dan pembunuhan. Intimidasi, teror dan penyiksaan dilakukan berkenaan dengan pengambilalihan hak-hak adat masyarakat Papua atas SDA secara paksa untuk berbagai keperluan,
- 12. seperti HPH, transmigrasi, pertambangan, dan industri manufaktur maupun jasa wisata. Ketika penduduk asli berusaha mempertahankan hak-haknya atas SDA mereka diintimidasi dan diteror. Penyebab lainnya, yaitu: Konflik Papua memiliki satu hal unik, yang membedakannya dengan konflik-konflik lokal lain di Indonesia. Keunikan ini adalah adanya nasionalisme Papua yang telah tertanam di dalam diri rakyat Papua selama puluhan tahun. Rasa nasionalisme tersebutlah yang mendorong rakyat Papua membenci adanya penjajahan terhadap mereka, baik yang dilakukan Belanda maupun Indonesia. 2. Pemerintahan Republik Indonesia Kebijakan/upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Papua, yaitu: a) Pendekatan Kekerasan Pendekatan kekerasan dilakukan dengan menggunakan kekuatan senjata atau sering dikenal dengan istilah pendekatan keamanan dilakukan oleh militer atau ABRI untuk menumpas setiap bentuk perlawanan masyarakat yang dianggap sebagai pemberontakan OPM di Papua yang dimulai sejak awal pemberontakan tahun 1970 sampai sekitar tahun 1996. Kegiatan itu dilakukan dengan menetapkan sebagian kawasan Papua, terutama di daerah perbatasan dengan Negara Papua New Guinea, sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). b) Pendekatan Non kekerasan Sejak Papua masuk dalam wilayah Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, maka kegiatan utama yang menjadi tugas pokok dari semua petugas
- 13. Indonesia Papua menggantikan posisi petugas Belanda adalah meng-Indonesiakan orang-orang Papua. Aktivitas ini dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti lembaga pendidikan dan lembaga penerangan. Tema yang digunakan adalah menyatakan bahwa Indonesia, termasuk Papua dijajah oleh Belanda selama lebih dari 350 tahun. Masa penjajahan itu membuat rakyat Papua seperti halnya rakyat Indonesia lainnya, miskin, tertindas, dan melarat. 3. PEMPROP PAPUA Gubernur Provinsi Papua Barat, Abraham O. Ataruri mengatakan, pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah dipahami dengan baik dan benar oleh Pemerintah Pusat. Menurutnya, tanah Papua yang diatasnya terletak dua Provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, oleh Tuhan telah dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang berlimpah ruah. Dia menuturkan, perlu fokus terhadap program-program strategis yang akan melewati batas waktu tersebut, seperti: Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Bandara dan Utilitas), termasuk 6 Mega Proyek yang merupakan program quickwin Percepatan Pembangunan di provinsi Papua Barat. Masih diperlukannya percepatan terhadap pelaksanaan pembangunan di provinsi Papua Barat, untuk itu diharapkan keberlanjutan program percepatan pada RPJMN 2015-2019, ujarnya lagi. 4. OPM Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah sebuah organisasi yang didirikan tahun 1965yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan
- 14. Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Organisasi ini dianggap tidak sah di Indonesia. Perjuangan meraih kemerdekaan di tingkat provinsi dapat dituduh sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara. Namun,OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain. Sejak berdiri, OPM berusaha mengadakan dialog diplomatik, mengibarkan bendera Bintang Kejora, dan melancarkan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Para pendukungnya sering membawa-bawa bendera Bintang Kejora dan simbol persatuan Papua lainnya, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang nasional. Lambang nasional tersebut diadopsi sejak tahun 1961 sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan bulan Mei 1963 sesuai Perjanjian New York. 4. KPK Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Papua Barat sangat dinantikan oleh warga di Provinsi ini, sebagai jawaban atas tuntutan dan juga aspirasi tingginya dugaan korupsi adanya dugaan telah terjadi penyimpangan terhadap kucuran anggaran dana Otsus yang jumlahnya cukup bombastik setiap tahunnya. KPK akan sangat membantu dalam pengawasan terhadap
- 15. pemerintah. Dengan begitu, kinerja pemerintah daerah akan lebih optimal untuk masyarakat.KPK saat ini hanya lebih banyak mengurusi kasus-kasus besar yang ada di Jakarta. Adanya korupsi menurut KAMPAK, telah mengecewakan masyarakat Papua Barat. Kehadiran BPKP, terutama KPK sangat diharapkan agar dapat memberikan efek jera kepada para pejabat yang gemar makan uang rakyat .banyak sekali indikasi korupsi yang terjadi di Papua Barat. Sesuai data yang dikantongi KAMPAK, anggaran yang terkuras tak main-main, jumlahnya mencapai miliaran rupiah. 6. POLRI/TNI Tujuan TNI yakni mendamaikan situasi dimana mereka ditempatkan dalam hal ini Papua. TNI dikirim ke sejumlah daerah di Papua, adalah untuk mengamankan daerah itu.Tidak akan ada tentara yang dikirim ke suatu wilayah, jika disana tak ada konflik, karena tugas kami mendamaikan. Maraknya aksi penembakan dan penghadangan oleh kelompok separatis Papua telah meresahkan masyarakat Papua. Sasaran tembak kini tidak hanya kepada aparat TNI dan Polisi, namun masyarakat umum serta karyawan Freeport kini dijadikan target. Sehingga tak mengherankan bila hampir tiap hari terjadi penghadangan dan penembakan oleh orang tak dikenal yang diyakini banyak orang adalah separatis Papua. 7. KESIMPULAN Umumnya kekerasan di Papua terkait dengan konflik antar warga dengan suku, separatisme, dan kriminalitas. Proses dan hasil pembangunan di Papua selama otonomi khusus belum dirasakan
- 16. sepenuhnya oleh orang asli Papua, terutama di wilayah pedalaman. Sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan dan terpinggirkan. Bahkan kondisi pembangunan Papua masih kalah jauh dengan kota-kota kelas dua di wilayah Pulau Jawa.Warga Papua merasa tidak dihargai dan diabaikan. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana publik di daerah-daerah di Papua dan Papua Barat, kelaparan dan kondisi kurang gizi di daerah-daerah di Papua, serta rendahnya tingkat pendidikan di wilayah Indonesia bagian timur itu merupakan faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan konflik. Tetapi di sisi lain penyebab konflik di Papua, OPM dan sejenisnya adalah sebagai salah satu penyebab konflik tersebut. Tujuan mereka dalah menimbulkan kesan bagi pemerintah pusat dan daerah serta pihak internasional bahwa Papua selalu tidak aman karena adanya OPM. Selain itu, banyaknya peristiwa kekerasan dan konflik yang ada di Papua menandakan bahwa institusi kepolisian dan TNI yang ada di Tanah Papua di seluruh tanah papua seringkali tidak mampu mengungkapkan kasus-kasus kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua tersebut. Di tambah lagi polisi di daerah ini susah sekali mendapatkan barang bukti yang bisa menjadi petunjuk penting dalam mengungkapkan sebab dan siapa pelaku dari setiap kasus tersebut. 8. Alternatif Orang Papua bangkit dan bertekad untuk berpartisipasi secara aktif dalam upayamenciptakan perdamaian di Papua. Memperbaharui tanah leluhurnya menjaditanah damai, dimana setiap orang yang hidup diatasnya
- 17. menikmat suatu kehidupan yangpenuh kedamaian serta sejaktera. Selama kesenjangan terjadi, maka akan semakin banyak konflik yang akan tetap membakar masyarakat di Papua. Apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak akan benar-benar memadamkan konflik yang terjadi. Justru sebaliknya, menurut orang Papua akan menilai kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut adalah sebagai akal-akalan mereka saja. Untuk itu, diharapkan sebaiknya hal ini mendorong pemerintah maupun OPM atau pihak-pihak yang terkait lainnya untuk mengupayakan solusi dengan melakukan pembangunan secara intensif, berkesinambungan, dan meratadi tanah Papua tersebut. Bukan hanya mengandalkan kericuhan dan kekacauan. Kondisi stabil bisa dijaga oleh pemerintah setempat dan pemangku kepentingan dengan berkomunikasi dengan cukup baik dengan OPM. Dengan cara seperti itu sedikit demi sedikit konflik di Papua kemungkinan akan memudar. Masyarakat akan merasakan kemakmuran jika pemerintah pusat benar-benar mempedulikan nasip keseluruhan orang papua. Adil dan merata, dimana kekayaan Papua diutamakan untuk orang Papua.
- 18. Daftar Pustaka http://www.atjehcyber.net/2011/12/asal-mula-konflik-aceh.html#ix zz2SDlQY72N http://handchetiga.blogspot.com/2010/12/asal-mula-gam-melawan -ri-konflik-hasan.html http://k3mb4r091.blogspot.com/2008/10/sejarah-asal-mula-gam-p enyebab-gerakan.html http://holan-hukum.blogspot.com/p/gerakan-aceh-merdeka-gam.h tml http://jakartagreater.com/2013/04/pro-kontra-pengibaran-bendera -gam-di-aceh/ http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh http://regional.kompas.com/read/2011/12/09/11323574/Korupsi.di .Aceh.Mencengangkan. http://www.slideshare.net/aiirmc/makalah-konflik-papua http://aiirm59.blogspot.com/2012/05/konflik-papua.html http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka http://www.farhan-bjm.web.id/2011/08/sejarah-singkat-terbentuk nya-organisasi.html http://tabloidjubi.com/2013/04/18/gubernur-papua-barat-akui-pe merintah-pusat-paham-papua/ http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/papua/papua-barat/it em/2681-masyarakat-pembentukan-kpk-papua-barat