More Related Content
Similar to LAPORAN PPKN WAWANCARA.docx (20)
Recently uploaded (6)
LAPORAN PPKN WAWANCARA.docx
- 1. LAPORAN PROYEK KEWARGANEGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA SEBAGAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK ABAD 21 DI SMA NEGERI 1 KEPULAUAN SULA PADA LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAK HUKUM Disusun untuk memenuhi kompetensi dasar 3.2 mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian, mata pelajaran PPKn kelas XII semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Disusun oleh : KELOMPOK KEJAKSAAN NO NAMA 1 AMIRA SULA BUDIANSYA 2 DIA DAMAYANTI IPA 3 HIKMA RAMADANI BAKRI 4 JULIYANSYAH MAKASSAR 5 PUTRI MAWAR S.HI. F 6 SUDARMAN TEAPON SMA N 1 KEPULAUAN SULA TAHUN PELAJARAN 2022-2023
- 2. KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyalesaikan laporan ini dengan baik, Adapun Laporan ini berjudul PROYEK KEWARGANEGARAAN DALAM MATA PELAJARAN PPKN SEBAGAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK ABAD 21 DI SMA NEGERI 1 KEPULAUAN SULA , Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya dinanti-nantikan di hari kiamat kelak.
- 3. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i BAB 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii LATAR BELAKANG MASALAH BAB 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . iv PROYEK KEWARGANEGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA SEBAGAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK ABAD 21 DI SMA NEGERI 1 KEPULAUAN SULA PADA LEMBAGA KEJAKSAAN BAB 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN LAMPIRAN 1). SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA PENGAMBILAN DATA 2). FORMAT PENILAIAN WAWANCARA 3). DOKUMENTASI
- 4. BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam kemajuan dan masa depan bangsa, tanpa pendidikan yang baik mustahil suatu bangsa akan maju. Berhasil atau tidaknya pendidikan dalam suatu negara salah satunya adalah karena guru. Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan peserta didiknya. Pada abad 21 ini kompetensi atau keahlian yang harus dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini. Kompetensi ini wajib dikuasi dan diperoleh manusia, oleh karena itu perlu adanya pengembangan kompetensi sejak dini yang bisa dilatihkan melalui pelaksanaan pembelajaran yang ada di kelas. Kurikulum 2013 mencoba untuk menyiapkan SDM pada abad 21 melalui pembelajaran di kelas. Pembelajaran kurikulum 2013, pada keterampilan abad ke-21 ini diistilahkan dengan 4C (Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, dan Creativity and Inovation) yang merupakan kemampuan yang ingin dicapai dengan Kurikulum 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang baik. Hal tersebut merupakan bekal untuk peserta didik dalam meningkatkan kecerdasan multidimesional yang memadai untuk menjadi warga negara yang baik. Karakteristik mata pelajaran PPKn sama dengan mata pelajaran lainnya, yang sama-sama mengembagkan kompetensi kognitif, afeksi, dan psikomotorik pada peserta didik, hanya saja bedanya pada ranah afeksi yang menjadi titik tekan untuk dikembangkan oleh PPKn. Jelas bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bukan merupakan mata pelajaran hafalan, para siswa harus diajak untuk berwarganegara dengan cara mengenal berbagai kenyaatan dan persitiwa sosial. Atas dasar tersebut, sehingga mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganengaraan perlu menggunakan model yang inovatif, yakni model pembelajaran yang mampu menempatkan siswa sebegai subjek belajar, peristiwa dan masalah sosial sebagai sumber belajar, sedangkan guru bertindak sebagai pihak yang mengkondisikan dan memotivasi peserta didik untuk belajar agar mencapai keberhasilan belajar. Pembelajaran Berbasis Proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan suatu metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdarasarkan pengalamannya dalam melakukan aktivitasnya. Maka dari itu dalam proses pembelajaran pada abad 21 ini perlu dirancang suatu model pembelajaran yang dapat mengembangkan seluruh kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik seperti communication, collaboration, critical thinking and problem solving, creativity and inovation, dengan ini diharapkan dari peserta didik ini mampu menjadi warganegara yang aktif, cerdas, partisipatif, bertanggung jawab, serta demokratis. Dalam mata pelajaran PPKn model pembelajaran proyek ini sering disebut dengan proyek kewarganegaraan. Pembelajaran berbasis proyek kewarganegaraan (Project Citizen) merupakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dirancang untuk para peserta didik guna memperkenalkan masalah-masalah kewarganegaraan beserta penyelesaiannya. Pembelajaran proyek kewarganegaraan memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan model pembelajaran yang lain. Salah satunya adalah karakteristik dalam pembelajaran
- 5. proyek kewarganegaraan yaitu partisipatif. Karena dengan partisipatif ini akan membuat peserta didik lebih aktif, mampu menyampaikan gagasan atau ide yang dimilikinya. Proyek kewarganegaraan perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia sebagai pengembangan kompetensi peserta didik abad 21 di SMA N 1 Kepulauan Sula pada lembagalembaga penegak hukum, dilaksanakan untuk memenuhi tugas kompetensi dasar 3.2 mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Proyek kewaganegaraan ini melakukan observasi di lembaga-lembaga penegak hukum yaitu : Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan, Inspektorat, Advokat dan Bawaslu. Sasaran proyek kewarganegaan ini yaitu peserta didik kelas XII MIPA dan IPS, diharapkan dengan proyek kewarganegaraan ini peserta didik mampu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Menumbuhkan rasa keingintahuan perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia sebagai pengembangan kompetensi peserta didik abad 21. Mewujudkan Indonesia emas 2045, yaitu generasi yang mampu bersaing secara global dengan bermodalkan kecerdasan yang komprehensif antara lain produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosialnya, sehat dan menyehatkandalam interaksi alamnya dan peradaban unggul. Indonesia emas 2045 adalah sebuah kondisi saat negara Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan bangsa lainserta dapat menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan seperti korupsi, ddan kemiskinan. Indonesia emas diproyeksikan pada 100 tahun kemerdekaan negara Indonesia pada tahun 2045. Sumber daya manusia Indonesia merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur. Kualitas sumber daya manusia tersebut dapat dilihat melalui kualitas generasi penerus bangsa Indonesia. Pemuda berperan sebagai generasi penerus bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa dan mengambil keputusankeputusan terkait dengan kemajuan negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka saya sebagai guru PPKn kelas XII MIPA dan IPS ingin melaksanakan proyek kewarganegaraan perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia sebagai pengembangan kompetensi peserta didik abad 21 di SMA N 1 Kepulauan Sula pada lembaga-lembaga penegak hukum, dilaksanakan untuk memenuhi tugas kompetensi dasar 3.2 mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia, dan awamnya informasi peserta didik tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia. Adanya permasalahan di atas, maka dalam proyek kewarganegaraan ini dirumuskan pertanyaan sebagai berikut: 1. Berapa jumlah kasus yang ditangani oleh lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan, Advokat, Inspektorat dan Bawaslu) Januari 2022 sampai sekarang ?. 2. Apa saja kasus yang ditangani oleh lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan, Advokat, Inspektorat dan Bawaslu) Januari 2022 sampai sekarang?. 3. Bagaiamana penanganan kasus tersebut yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan, Advokat, Inspektorat dan Bawaslu) Januari 2022 sampai sekarang?. 4. Apa jenis sanksi yang akan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat?
- 6. C. Tujuan Masalah Dari rumusan di atas, maka proyek kewarganegaraan ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui berapa jumlah kasus yang ditangani oleh lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan, Advokat, Inspektorat dan Bawaslu) Januari 2021 sampai sekarang. 2. Untuk mengetahui kasus apa saja yang ditangani oleh lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan, Advokat, Inspektorat dan Bawaslu) Januari 2021 sampai sekarang. 3. Untuk mengetahui Bagaiamana penanganan kasus oleh lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan, Advokat, Inspektorat dan Bawaslu) Januari 2021 sampai sekarang. 4. Untuk mengetahui jenis sanksi yang akan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. D. Manfaat Proyek Kewarganegaraan Proyek kewarganegaraan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain sebagai berikut: 1. Secara Teoritis a Secara teoritis proyek kewarganegaraan ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian . b Diharapkan penelitian ini akan memperkaya khasanah pengetahuan mengenai model pembelajaran yang inovatif 2. Secara Praktis a. Bagi guru hasil proyek kewarganegaraan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam menerapkan proyek kewarganegaraan perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia sebagai pengembangan kompetensi peserta didik abad 21 di SMA N 1 Kepulauan Sula pada lembaga-lembaga penegak hukum. b. Bagi peserta didik proyek kewarganegaraan ini diharapkan peserta didik mampu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian, serta menumbuhkan rasa keingintahuan perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia sebagai pengembangan kompetensi peserta didik abad 21.
- 7. BAB 2 KEGIATAN A. Nama Kegiatan. Nama kegiatan ini adalah proyek kewarganegaraan perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia sebagai pengembangan kompetensi peserta didik abad 21 di SMA N 1 Kepulauan Sula pada lembaga-lembaga penegak hukum. B. Tema Kegiatan Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. C. Tujuan Kegiatan. Tujuan proyek kewarganegaraan perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia sebagai pengembangan kompetensi peserta didik abad 21 di SMA N 1 Kepulauan Sula pada lembaga-lembaga penegak hukum, yaitu : 1. Dengan proyek kewarganegaraan ini peserta didik mampu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. 2. Menumbuhkan rasa keingintahuan perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia sebagai pengembangan kompetensi peserta didik abad 21. 3. Mewujudkan Indonesia emas 2045, yaitu generasi yang mampu bersaing secara global dengan bermodalkan kecerdasan yang komprehensif antara lain produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosialnya, sehat dan menyehatkandalam interaksi alamnya dan peradaban unggul. D. Waktu dan Tempat Kegiatan. Kegiatan proyek kewarganegaraan perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia sebagai pengembangan kompetensi peserta didik abad 21 di SMA N 1 Kepulauan Sula pada lembaga-lembaga penegak hukum, dilaksanakan sesuai jadwal berikut ini : NO KELAS WAKTU TEMPAT 1 XII MIPA 5 Jumat, 28 Oktober 2022 Lembaga Kepolisian, Lembaga Kehakiman, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Inspektorat, Bawaslu, dan Advokat. E. Susunan Kegiatan Susunan kegiatan proyek kewarganegaraan perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia sebagai pengembangan kompetensi peserta didik abad 21 di SMA N 1 Kepulauan Sula pada lembaga-lembaga penegak hukum, sebagai berikut : 1. Peserta didik secara berkelompok mendatangi lokasi sesuai jadwal dan lembaga penegak hukum masing-masing.
- 8. 2. Peserta didik dengan sopan, tertib dan disiplin mengikuti kegiatan proyek kewarganegaraan perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia sebagai pengembangan kompetensi peserta didik abad 21 di SMA N 1 Kepulauan Sula pada lembaga- lembaga penegak hukum. 3. Peserta didik mengadakan sesi tanya jawab sesuai dengan instrumen yang sudah disediakan dari guru mata pelajaran PPKn Kelas XII sesuai dengan kompetensi dasar 3.2 mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. 4. Peserta didik dengan aktif dan integritas mengikuti kegiatan proyek kewarganegaraan perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia sebagai pengembangan kompetensi peserta didik abad 21 di SMA N 1 Kepulauan Sula pada lembaga-lembaga penegak hukum, dengan mencatat informasi yang didapatkan serta mengambil dokumentasi yang diperlukan dan setelah selesai berpamitan dengan sopan. 5. Peserta didik mengakhiri proyek kewarganegaraan perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia sebagai pengembangan kompetensi peserta didik abad 21 di SMA N 1 Kepulauan Sula pada lembaga-lembaga penegak hukum, dengan membuat laporan dalam bentuk tertulis dengan format pdf dan bukti fisik print out laporan serta mempresentasikan dikelas sesuai kelompok masing-masing. F. Peserta Kegiatan Peserta kegiatan adalah seluruh peserta didik kelas XII MIPA dan IPS, dengan rincian sebagai berikut : Kelas XII MIPA 5 dengan jumlah peserta didik 33 siswa. KELOMPOK 3 LEMBAGA KEJAKSAAN ARSHA KAUNAR HIDAYAT SANGADJI MEGA RUKMANA NOVITA TAN SITTI NABILA AULIA ZULFIKRI KARIM G. Format Rumusan Pertanyaan Wawancara 1. Tugas dan wewenang lembaga penegak hukum kejaksaan ? Jawaban Wewenang dari kejaksaan yaitu kalau kita melihat dari tetap undang-undang pidana jaksa yaitu pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang berpegangan hukum yang tetap tapi kalau di undang-undang kejaksaan undang-undang nomor 16 tahun 2004 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 11 tahun 2001 itu lebih luas lagi kewenangannya ada dibidang pidana,bidang ketetapan negara, dan ketertiban dunia. Kalau dibidang tindak pidana sebagai penutup umum dan melaksanakan keputusan pengadilan kalau dibidang perdata dan tun itu seperti
- 9. pengacara negara sebutannya jaksa pengacara negara. Dan sedangkan untuk ketertiban umum peran kejaksaan seperti menjaga ketertiban yang ada di masyarakat seperti mengawasi peredaran barang cetakan,mengawasi aliran peragamaan,atau mencegah adanya pernodaan agama. Tugasnya dari kejaksaan yaitu tugas utama adalah sebagai penutup umum satu- satunya penutup umum yang ada di republik indonesia ada tugas lainya lagi yang di berikan oleh undang-undang jaksa juga bisa seperti penyidik khusus untuk tindak pidana korupsi, khusus untuk tindak pidana HAM.Disamping itu ada tugas lain lagi secara perdataan jaksa menjadi JPN untuk kepentingan pemerintah artinya yang bisa memberikan kekuasaan untuk melaksanakan tugas jaksa pengacara negara itu adalah instusi pemerintahan. Hasil kerja kejaksaan di laporkan kejenjang sampai kepusat ke presiden. 2. Berapa jumlah kasus yang di tangani oleh lembaga penegak hukum kejaksaan dari januari 2022 sampai sekarang ? Jawaban Kurang lebih Ada 75 kasus dari awal tahun sampai bulan ini yang tercatat di lembaga hukum kejaksaan. 3. Apa saja kasus yang ditangani oleh lembaga penegak hukum kejaksaan dari januari 2022 sampai sekarang ? Jawaban Jadi tindakan pidana hukum yang ada di kepulauan sula ada 4 klasifikasi umum yaitu; 1. Kasus OHARDA (Orang, Harta, Dan Benda) totalnya ada 29 kasus contohnya seperti : penganiayaan, pencurian, pencemaran nama baik, penbunuhan, pengancaman, dan tindak pidana terhadap asal usul perkawinan. 2. Kasus KANTINBUM (Keamanan Negara Dan Ketertiban Umum ) totalnya ada 11 kasus contohnya seperti : pengeroyokan dan perjudian. 3. Kasus TPUL (Tindak Pidana Umum Lainnya) totalnya ada 34 kasus contohnya seperti : pencabulan anak dibawah umur, persetubuhan anak dibawah umur, penganiayaan anak dibawah umur, KDRT, kecelakaan lalu lintas, dan pemalsuan ijazah. 4. Kasus NARKOTIKA totalnya hanya ada 1 kasus untuk sementara ini. 4. Bagaimana penanganan kasus tersebut yang dilakukan oleh penegak hukum kejaksaan dari januari 2022 sampai sekarang ? Jawaban Penanganan kasus untuk tindak pidana umum penyidiknya dari polisi. Begitu terjadi tindak pidana dilaporkan ke penyelidik polisi polri disidik oleh polri sampai jadi berkas dikirim ke kejaksaan untuk diteliti. Apakah berkas-berkas yang disampaikan ke penuntut umum sudah layak untuk disidangkan atau belum atau sudah memenuhi persyaratan formin dan materil kalau ternyata belum maka jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik polri untuk melengkapi. Kemudian petunjuk jaksa dilengkapi oleh penyelidik polri setelah dipenuhi dikembalikan kembali kepada jaksa untuk diteliti kembali. Dan apabila hasil penelitian
- 10. berkas yang dikirimkan kembali itu sudah memenuhi syarat polri dan materil maka jaksa menyatakan berkas telah lengkap. Diminta kepada penyelidik polri untuk melaksanakan penyerahan tahap 2. Kemudian, jaksa menyusun surat lamaran dan mempersiapkan pribahan ke pengadilan. Setelah itu pengadilan menerima pribahan dari jaksa dan menetapkan sidang. Kewenangan penahanan dari polisi setelah tahap 2 dari kejaksaan berakhir setelah perkara ini dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian pengadilan diawali dengan pembacaan dakwaan dan ekspeksi (keberatan) itupun kalau terdakwa merasa tidak puas dengan dakwaan yang disampaikan ia bisa keberatan. Keberatan itu bisa diajukan secara pribadi atau melalui penasihat hukum. Kemudian hakim menilai keberatannya lalu diputuskanlah melalui putusan klam. Putusan sebelum putusan perkara itu sendiri bahwa apakah keberatan terdakwa diterima atau tidak. Kalau keberatannya diterima maka hakim mengembalikan berkas dan harus memenuhi apa yang menjadi perintah hakim dikenakan untuk dikeluarkan tahanan dan berkas dikembalikan namun bila dilimpahkan kembali tentunya dengan surat perintah penyidikan yang baru. Namun jika keberatannnya ditolak maka hakim meminta jaksa untuk menghadirkan saksi. 5. Apa jenis sanksi yang akan di terima oleh pihak-pihak yang terlibat ? Jawaban Jika dari segi pidana, ada yang namanya pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dari atas adalah pidana mati, sedangkan di indonesia sendiri masih berlaku pidana mati contohnya pidana narkoba. Pidana penjara, waktu yang ditentukan oleh hakim itulah pidana penjara. Pidana kurungan, hampir sama dengan pidana penjara hanya saja ada kewajiban- kewajiban yang khusus untuk orang terpidana perkara itu tidak ada di pidana kurungan berbandingan dengan hukum penjara. Pidana denda, dibeberapa jenis kejahatan itu diatur pidana denda misalnya dari narkoba. Pidana tambahan adalah, perempasan barang-barang tertentu misalnya barang-barang hasil kejahatan, korupsi. Yang disita itu nanti yang dirampas. Jenis-jenis perampasan itu ada dua, dirampas untuk di musnahkan atau untuk negara. Jika dirampas untuk negara itu, bernilai ekonomis. Kalau dirampas untuk dimusnahkan misalnya kejahatan pembunuhan. Ada juga pidana tambahan khusus dibawah umur 18 tahun, yaitu sanksi pembinaan, sanksi lembaga sosial, sanksi pelajar kerja, dan ada juga sanksi penjara.
- 11. BAB 3 PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan proyek kewarganegaraan perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia sebagai pengembangan kompetensi peserta didik abad 21 di SMA N 1 Kepulauan Sula pada lembaga-lembaga penegak hukum, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan proyek kewarganegaraan perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia sebagai pengembangan kompetensi peserta didik abad 21 di SMA N 1 Kepulauan Sula pada lembaga-lembaga penegak hukum. Dalam pelaksanaan pembelajaran proyek ini dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. 2. Faktor pendukung proyek kewarganegaraan perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia sebagai pengembangan kompetensi peserta didik abad 21 di SMA N 1 Kepulauan Sula pada lembaga-lembaga penegak hukum. Adapun faktor yang mendukung yaitu: a. guru dan narasumber pada lembaga-lembaga penegak hukum sebegai fasilitator, b. melibatkan semua peserta didik kelas XII MIPA dan IPS untuk berpartisipasi, c. meningkatkan kompetensi, d. model proyek sangat menarik bagi peserta didik, e. tersedianya sarana dan prasarana, f. mendorong adanya kerjasama dan komunikasi, g. meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik h. pengembangan student centered. 3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proyek kewarganegaraan perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia sebagai pengembangan kompetensi peserta didik abad 21 di SMA N 1 Kepulauan Sula pada lembaga-lembaga penegak hukum. Hambatannya antara lain yaitu: a. waktu, b. kurangnya sumber dan media belajar, c. karakter peserta didik. B. Saran Dalam penyusunan proposal ini banyak kekurangan dan keterbatasan, namun tidak ada salahnya apabila saya mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 1. Bagi Peserta Didik. Peserta didik diharapkan meningkakan kompetensi 4C pada komponen creativity and inovation, agar dapat menyalurkan ide-ide kreatifnya dalam pembelajaran proyek. Dengan adanya pembelajaran proyek ini dapat menjadi 109 peserta didik tertarik dalam mengikuti pembelajaran di kelas, dapat meningkakan pemahaman dalam pembelajaran, dan dapat mengembangkan semua komponen 4C. 2. Bagi guru. Guru agar lebih memperhatikan peserta didik yang masih pasif maka diharapkan guru tidak hanya memberikan tugas kelompok saja, namun dapat juga dengan memberikan tugas individu kepada peserta didik sehingga peserta didik mempunyai tanggung jawab pribadi dengan harapan kedepannya tidak ada peserta didik yang pasif lagi dalam pembelajaran. 3. Bagi Sekolah. Sekolah diharapkan dapat mendorong guru-guru untuk tertib dalam membuat perencanaan pembelajaran, dapat memanagement pelaksanaan pembelajaran dengan efisien, dan melakukan evaluasi pembelajaran setelah kegiatan pembelajaran di kelas selesai.
- 13. LAMPIRAN
- 14. 1). SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA PENGAMBILAN DATA Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : I Kt. Yogi sukmama, SH. Jabatan : Kepala Seksi Intelijen Menerangkan bahwa nama-nama dibawah ini : No Nama Kelas 1 Arsha Kaunar XII MIPA 5 2 Sitti Nabila Aulia Panigfat XII MIPA 5 3 Novita Tan XII MIPA 5 4 Mega Rukmana Drakel XII MIPA 5 5 Hidayat Sangadji XII MIPA 5 6 Zulfikri Karim XII MIPA 5 Benar-benar telah melakukan wawancara pengambilan data tentang proyek kewarganegaraan perlindungan dan penegakan hukum di indonesia sebagai pengembangan kompetensi peserta didik abad 21 di SMA N 1 Kepulauan Sula pada lembaga-lembaga penegak hukum. Demikian surat keterangan ini untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.
- 15. 2). FORMAT PENILAIAN WAWANCARA No Aspek Penilaian Nilai Keterangan 1 Datang tepat waktu / sesuai janji 90 2 Menjelaskan identitas 85 3 Mengemukakan maksud melakukan wawancara 80 4 Memulai dengan mengucapkan salam 85 5 Selalu menjaga sikap hormat 85 6 Aktif dan berintegrasi dalam mengikuti wawancara 80 7 Tidak memotong pembicaraan 90 8 Sopan menyampaikan pertanyaan dan pendapat. 90 9 Tertib dalam pengambilan dokumentasi. 80 10 Ucapkan terima kasih dan minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. 90 Jumlah Nilai 855 Format Penilaian : Setiap aspek penilaian mempunyai skor tertinggi 100, terendah 50.
- 16. 3). DOKUMENTASI