Makalah
Download as docx, pdf1 like2,120 views
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, asas, bentuk dan isi dari putusan di Pengadilan Agama. Putusan adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara oleh hakim untuk menyelesaikan sengketa. Putusan harus memenuhi asas-asas tertentu dan terdiri dari beberapa bagian seperti identitas pihak, pertimbangan hukum, dan putusan akhir.
Makalah
- 1. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada prinsipnya tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara perlu diperhatikan 3 hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (gerechtigheit), kemanfaatan (zwachmatigheit), dan kepastian (rechsetherheit). Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit untuk mewujudkannya. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Kemudian, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Berangkat dari uraian latar belakang diatas, maka kelompok penyaji akan mencoba untuk mengupas lebih dalam pembahasan tentang putusan, yang akan kami telaah lebih terperinci dalam bab selanjutnya. B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian dan asas dari putusan? 2. Bagaimanakah bentuk dan isi dari putusan di Pengadilan Agama? 3. Apa saja macam-macam dari putusan Pengadilan?
- 2. 2 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Putusan Putusan disebut Vonnis (belanda) atau al qadau (arab), yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Putusan peradilan perdata selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan itu adalah suatu pernyatan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.1 Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR dan pasal 189 RBg, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan perkara dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai pasal 121 HIR, pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, maka Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Sebelum tahap pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.2 Setiap putusan Pengadilan Agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan Majelis Hakim yang dibuat oleh ketua Pengadilan 1 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1993), h. 174. 2 M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h 797.
- 3. 3 Agama, serta ditandatangani pula oleh Panitera Pengganti yang ikut sidang sesuai dengan penetapan Panitera.3 B. Asas Putusan Asas dari putusan dijelaskan dalam pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam pasal 18 UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman) 1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: a. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan b. Hukum kebiasaan c. Yurisprudensi d. Doktrin Hukum4 2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan Asas kedua ini digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBg dan pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan meyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, kemudian mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili seperti itu bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. 3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan Asas ini digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBg dan pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut ultra petitum partium. Hakim 3 Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum., Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 292. 4 M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h 797-798.
- 4. 4 yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya. 4. Diucapkan dimuka umum. Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau dimuka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Menurut asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Akan tetapi dalam kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, namun pembacaan putusannya tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.5 C. Bentuk dan Isi Putusan Hasil akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan karena adanya gugatan dari salah satu pihak adalah putusan atau vonis. Lain halnya dengan perkara permohonan, yang hasil akhirnya adalah penetapan atau beschikking.6 Bila diperhatikan secara kesuluruhan suatu putusan, mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir, bentuk dan isi putusan pengadilan agama secara singkat adalah sebagai berikut: 1. Bagian kepala putusan. Bagian ini memuat kata PUTUSAN atau kalau salinan adalah SALINAN PUTUSAN. Baris dibawah dari kata itu adalah Nomor Putusan, yaitu menurut nomor urut pendaftaran perkara, diikuti garis miring dan tahun pendaftaran perkara. Misalnya Nomor 79/1983, artinya perkara urutan ke 79 dalam tahun 1983, walaupun tanggal diputusnya perkara mungkin saja tahun 1984. Baris selanjutnya adalah tulisan huruf besar semua yang berbunyi BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, untuk memenuhi perintah pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989. Baris dibawah lagi adalah tulisan yang berbunyi 5 Ibid, h. 800-806. 6 Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum., Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 292.
- 5. 5 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, untuk memenuhi pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 dan pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989. 2. Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara. Sesudah yang tersebut dibutir sebelumnya, maka dicantumkan pada baris selanjutnya nama Pengadilan Agama yang memutus dan sekaligus disertai dengan menyebutkan jenis perkara, misalnya Pengadilan Agama Palembang, yang telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, perkara gugatan cerai antara. 3. Identitas para pihak. Penyebutan identitas pihak, dimulai dari identitas penggugat, lalu identitas tergugat. Pemisah antara keduanya ialah dengan tulisan dalam baris tersendiri yang berbunyi Berlawanan dengan.7 4. Duduk perkaranya (bagian posita). Pada bagian ini dikutip dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi dan hasil dari Berita Acara Sidang selengkapnya tetapi singkat, jelas dan tepat serta kronologis. Juga dicantumkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh pihak-pihak. 5. Dasar pertimbangan hukum dan dasar hukum. Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata menimbang dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata mengingat. Dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan, atau eksepsi dari tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum hakim akan menarik kesimpulan terbukti atau tidaknya gugatan itu. 7 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1993), h. 184
- 6. 6 Setelah hal-hal tersebut diatas dipertimbangkan satu per satu secara kronologis, kemudian barulah ditulis dalil-dalil hukum syara yang menjadi sandaran pertimbangannya. Dalam pertimbangan hukum juga dimuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari putusan itu.8 6. Diktum atau putusan amar. Amar putusan adalah isi dari putusan itu sendiri yang merupakan jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Bagian ini didahului oleh kata mengadili yang diletakkan ditengah-tengah, dalam baris tersendiri, semua dengan huruf besar. Isi diktum atau amar putusan bisa terdiri dari beberapa point, tergantung kepada petita (tuntutan) penggugat dulunya. Jika perkara reconventie atau intervensi atau vrijwaring maka diktum ini harus dipecah dalam dua bagian, yaitu diktum dalam conventie dan diktum dalam reconventie, atau diktum dalam dalam gugatan asal dan diktum dalam interventie, atau diktum dalam gugatan asal dan diktum dalam vrijwaring. Walaupun intinya putusan bersifat condemnatoir tetapi bisa juga ada unsur declaratoir atau constitutoir, hal ini tergantung dari petita penggugat. Misalnya, menerima gugatan penggugat (declarotoir), menyatakan sah taliq talaq sudah terwujud atau sudah terlanggar (declaratoir), menceraikan penggugat dan tergugat (constitutoir), menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah (condemnatoir), menhukum tergugat untuk membayar biaya perkara (condemnatoir). 7. Bagian kaki putusan. Bagian kaki putusan yang dimaksudkan ialah dimulai dari kata-kata Demikianlah putusan Pengadilan Agama.... 8 Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum., Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 295.
- 7. 7 8. Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya. Pada asli Putusan, semua hakim dan panitera harus bertanda tangan tetapi pada Salinan Putusan, hakim dan panitera hanya ttd (tertanda) atau dto (ditandatangani oleh), lalu dibawahnya dilegalisir. Salinan Putusan akan diberikan kepada pihak-pihak atau akan dikirm ke tingkat banding (jika terjadi banding dan untuk laporan) atau akan dikrim ke Mahkamah Agung (jika terjadi kasasi atau peninjuan kembali). Asli Putusan tetap disimpan pada Pengadilan Agama dan disatukan dalam berkas perkara yang sudah diminitur. Adapun yang dimaksud dengan perincian biaya disini adalah perincian biaya yang tercantum dibagian kiri bawah dari keputusan, bukan yang tercantum dalam diktum. Yang tercantum dalam diktum adalah biaya total sedangkan yang disebut terdahulu itu adalah rinciannya. Menurut pasal 90 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, rincian biaya tersebut meliputi: a) Biaya kepaniteraan dan materai b) Biaya untuk para saksi , saksi ahli, penerjemah, dan pengambil sumpah c) Biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan d) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan. D. Macam-Macam Putusan Pengadilan 1. Dilihat dari segi sifatnya Jika ditinjau dari segi sifatnya putusan dikategorikan menjadi tiga, yaitu: a. Putusan declaratoir Putusan declaratoir adalah putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada pengakuan sesuatu hak atau prestasi tertentu dan umumnya putusan model ini
- 8. 8 terjadi dalam lapangan hukum pribadi. Misalnya tentang pengangkatan anak, tentang penegasan hak atas suatu benda, dll.9 b. Putusan constitutif Putusan constitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru. Misalnya, putusan tentang pembatasan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dll. c. Putusan condemnatoir Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam putusan ini hak perdata penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat diakui oleh hakim dimuka sidang pengadilan.10 2. Dilihat dari segi isinya Jika dilihat dari segi isinya putusan dibedakan menjadi tujuh, yaitu: a. Niet Onvankelijk Verklaart (N.O) Niet Onvankelijk Verklaart (N.O.) berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun alasan tidak diterimanya gugatan penggugat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut: 1) Gugatan tidak berdasarkan hukum 2) Gugatan kabur (obscuur libel) 3) Gugatan masih prematur 4) Gugatan Nebis in idem 5) Gugatan error in persona 6) Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa) 7) Pengadilan tidak berwenang mengadili 9 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1993), h. 192. 10 Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum., Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 298.
- 9. 9 b. Gugatan dikabulkan Apabila suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Jika sebagian saja yang terbukti kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian. c. Gugatan ditolak Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan dan didepan sidang pengadilan penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti tentang kebenaran dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak. Penolakan ini dapat terjadi seluruhnya atau hanya sebagian saja. d. Gugatan didamaikan Pasal 130 ayat (1) HIR dan pasal 154 ayat (1) R.Bg mengemukakan bahwa hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sebelum diputus. Jika terhadap sengketa yang berhubungan dengan perkawinan (seperti perceraian) berhasil didamaikan atau jika kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaannya, maka hakim menyarankan agar gugatannya dicabut. Namun jika diluar dari masalah perkawinan, maka hakim menjatuhkan putusan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian. e. Gugatan digugurkan Berdasarkan pasal 124 HIR dan pasal 148 R.Bg, jikalau penggugat tidak hadir menghadap pengadilan pada hari yang telah ditentukan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya padahal ia telah dipanggil secara patut, sedangkan tergugat hadir. Maka dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar ongkos perkara. f. Gugatan dibatalkan Apabila penggugat sudah pernah hadir dalam sidang pengadilan, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka panitera berkewajiban untuk memberitahukan kepada penggugat agar ia hadir dalam sidang dan membayar ongkos perkara tambahan sesuai dengan yang ditetapkan. Apabila dalam tempo satu bulan sejak tanggal pemberitahuan itu penggugat tidak juga hadir untuk menghadap sidang, maka gugatannya dinyatakan batal. g. Gugatan dihentikan (aan hanging) Penghentian gugatan disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Jika terjadi hal
- 10. 10 seperti ini, maka Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus menghentikan pemeriksaan tersebut dan kedua badan peradilan tersebut hendaknya mengirim berkas perkara ke Mahkamah Agung RI untuk ditetapkan siapa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.11 3. Dilihat dari segi jenisnya a. Putusan sela Putusan sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir dan tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan.12 b. Putusan akhir Putusan akhir adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan. Mahkamah Agung RI dengan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan, konsep putusan harus sudah selesai dibuat. Jika ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang ditulis, maka yang sah adalah yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.13 11 Ibid, h. 299-306. 12 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1993), h. 193. 13 Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum., Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 308.
- 11. 11 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Putusan disebut Vonnis (belanda) atau al qadau (arab), yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan itu adalah suatu pernyatan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Jika ditinjau dari segi sifatnya putusan dikategorikan menjadi tiga, yaitu: a. Putusan declaratoir Putusan declaratoir adalah putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Misalnya tentang pengangkatan anak, tentang penegasan hak atas suatu benda, dll. b. Putusan constitutif Putusan constitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru. Misalnya, putusan tentang pembatasan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dll. c. Putusan condemnatoir Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Jika dilihat dari segi isinya putusan dibedakan menjadi tujuh, yaitu: Niet Onvankelijk Verklaart (N.O), gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, gugatan didamaikan, gugatan digugurkan, gugatan dihentikan, dan gugatan dibatalkan. Sedangkan jika dilihat dari jenisnya putusan terbagi menjai dua yaitu putusan sela dan putusan akhir.
- 12. 12 DAFTAR PUSTAKA Mertokusumo, Sudikno Prof, Dr., SH., Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1993. Yahya Harahap, M., SH., Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Soepomo, Prof.,Dr., SH., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita,1994. Manan, Abdul Prof., Dr., H., SH., S.Ip., M.Hum., Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005. Manan, Abdul Prof., Dr., H., SH., S.Ip., M.Hum., Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.