![OVERLAY_NGURAHRAI_BALI[1]_HANDOUT -1.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/overlayngurahraibali1handout-1-240818001002-5d597789-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
Similar to Makalah SMKK_Kunjungan Lapangan_Kelompok 1_2024_1.pptx (20)
Recently uploaded (20)
Makalah SMKK_Kunjungan Lapangan_Kelompok 1_2024_1.pptx
- 1. PEMANTAUAN PENERAPAN SMKK PELATIHAN AHLI MADYA KESELAMATAN KONSTRUKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PUPR Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bagian Junction Palembang Disusun Oleh: Ali Zakariya, S.T., M.Eng. Ariezki Yuliani, S.T., M.T. Dendi Darmawan, S.T., M.Eng. Ihwan Fauzi, S.T.,M.T. Prof. Dr. Ir. Eko Winar Irianto, M.T. Wella Alrisa Putri Loka, S.T., M.Eng. St. Hadidjah Sultan, S.ST.
- 2. Dokumen SMKK Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pelaksanaan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (RKPPL) Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)
- 3. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi Perencanaan Keselamatan Konstruksi Dukungan Keselamatan Konstruksi Operasi Keselamatan Konstruksi Evaluasi kinerja penerapan SMKK
- 4. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PEKERJAAN PEMANCANGAN Identifikasi bahaya terhadap pekerjaan pemancangan belum secara menyeluruh pada pekerja, peralatan, material, dan lingkungan sehingga tingkat risiko yang di dapat adalah moderat, sedangkan pekerjaan pemancangan juga memiliki resiko fatality seperti material pancang jatuh maupun terjepit saat pelaksanaan. Pengendalian risiko yang dilakukan juga belum menyentuh hal tesebut. Saran: Perlu perbaikan dokumen.
- 5. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) 1 2 3 HASIL PEMANTAUAN - PEKERJAAN PEMANCANGAN 1. Risiko benda/genset terjatuh dari ketinggian dan masih tergantung pada crawler crane tanpa ada rambu larangan melintas di bawahnya. 2. Area pekerjaan pemancangan tidak dilakukan pembatasan akses. 3. Pekerja pemancangan tidak menggunakan sarung tangan. Saran: Perlu tindak lanjut perbaikan di lapangan
- 6. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) 1. Pekerja tidak menggunakan safety body harness di pekerjaan ketinggian >1.5 m dan menggunakan metode pelaksanaan yang berbahaya akan resiko guling pada tiang pancang. 2. Jalan akses dan pintu masuk untuk mobilisasi tiang pancang tidak rata padahal sebagai alat membutuhkan manuver yang cukup dan supir/petugas K3 tidak memberikan aba-aba melalui klakson atau peluit untuk mengingatkan pekerja di sekitarnya untuk waspada. Serta tidak ditemukannya cermin cembung untuk membantu mengurangi blindspot. Saran: Perlu tindak lanjut perbaikan di lapangan 1 2
- 7. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PEKERJAAN ERECTION GIRDER
- 8. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PEKERJAAN ERECTION GIRDER Belum terdapat identifikasi bahaya pada material dan lingkungan, semisal: material girder rusak akibat proses handling dan/atau jatuh sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan, material terja tuh menyebabkan kecelakaan kerja yang fatal, dan lingkungan, saat proses erection gagal berdampak pada tundaan jalan tol dan korban jiwa. Kategorisasi juga belum sesuai Permen. Saran: Perlu perbaikan dokumen.
- 9. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) 1. Risiko benda bagian launcher girder terjatuh dari ketinggian dan masih tergantung pada hoist tanpa ada rambu larangan melintas di bawahnya dan area pekerjaan erection tidak dilakukan pembatasan akses. 2. Tidak terdapat kapasitas maksimum launcher girder yang tertera pada alat. 3. Tangga scafolding miring akibat kaki tidak menapak pada tanah dasar yang cukup. 4. Area pekerjaan stressing girder tidak dilakukan pembatasan akses, berbahaya saat girder terguling. Saran: Perlu tindak lanjut perbaikan di lapangan 1 2 3 4 PEKERJAAN ERECTION GIRDER
- 10. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) Jadwal pelaksanaan pekerjaan Gambar dan spesifikasi teknis Tahapan pekerjaan Rencana pelaksanaan pekerjaan Rencana pemeriksaan dan pengujian Pengendalian Subpenyedia Jasa dan pemasok
- 11. RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK) KESALAHAN PADA STATUS "DIPERIKSA" INFORMASI PEKERJAAN TIDAK LENGKAP KESALAHAN PADA SLOGO (HANYA PENEYEDIA JASA)
- 12. RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK) PEKERJAAN PEMANCANGAN DAN ERECTION GIRDER Meskipun RMPK telah dilakukan perbaikan namun standar keberterimaan Item Pekerjaan Pemancangan belum memasukkan syarat kalendering 1 inch/10 pukulan dan belum ada standar keberterimaan untuk item pekerjaan Erection Girder Saran: Perlu perbaikan dokumen.
- 13. RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK) JADWAL MOBILISASI ALAT Jadwal mobilisasi alat tidak menggambarkan kondisi aktual pendatangan alat pancang, hasil observasi masih ditemukan pekerjaan pancang. Saran: Perlu perbaikan dokumen.
- 14. RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK) TIME SCHEDULE Jadwal Pekerjaan tidak detail per item pekerjaan sehingga tidak diketahui kapan rencana pemancangan tiang dan erection girder dilakukan. Jadwal juga belum dilakukan pengesahan oleh yang berkepentingan Saran: Perlu perbaikan dokumen.
- 15. DIAGRAM ALIR PEKERJAAN A A RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK) Alur pekerjaan pemancangan: 1. Belum ada pengecekan alat pancang 2. Belum termasuk validasi pancang menggunakan data static loading tes dan/atau pile driving analysis 3. Belum termasuk pekerjaan pemotongan tiang Saran: Perlu perbaikan dokumen. Diagram Alir Pekerjaan Pemancangan
- 16. RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK) DIAGRAM ALIR PEKERJAAN Alur pekerjaan erection girder launcher: 1. Tidak dapat dibaca dengan baik 2. Belum termasuk commisioning 3. Tidak ada kondisi darurat, misal angin kencang > 30 km/jam dilakukan stop pekerjaan. Saran: Perlu perbaikan dokumen.
- 17. RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK) INSPECTION TESTING PLAN Pada Pekerjaan Beton Pra Tekan (Girder) dan Tiang Pancang Beton, ITP belum lengkap, tidak ada rencana pengujian kuat tekan beton, kuat tarik baja tulangan, dan kuat tarik baja prategang terhadap produksi beton pracetak tersebut. Saran: Perlu perbaikan dokumen.
- 18. RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK) PENILAIAAN RISIKO MUTU HK Infrastruktur mencoba menerapkan Penilaian Risiko Mutu yang merupakan analisis terhadap risiko pada mutu berupa tindakan pengendalian pada tiap-tiap peristiwa resiko tersebut (format belum ada di Permen PUPR 10/2021).
- 19. RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK) PENILAIAAN RISIKO MUTU Namun, penulisan nama proyek masih keliru, kemungkinan masih berupa copy-paste terhadap paket lainnya dalam penyusunan RMPK. Saran: Perlu perbaikan dokumen.
- 20. Rencana Kegiatan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (RKPPL) Rona Lingkungan Hidup Awal Rencana Kerja Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemantauan
- 21. RENCANA KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKPPL) Evaluasi dokumen sesuai lampiran G Permen PUPR No 10/2021 tentang pedoman SMKK: 1. Kop dokumen cukup mencantumkan logo Penyedia Jasa 2. No dokumen harus konsisten, dokumen revisi dicantumkan jika terdapat perubahan pada dokumen misalnya perubahan personil 3. Jika belum terdapat perubahan dok RKPPL (Rev 00), maka tanggal terbit dokumen terlalu jauh dari tanggal PCM (maksimum 7 hari setelah SPMK) dimana kontraknya di tanggal 6 Desember 2023 4. Dokumen harus diparaf dan no halaman disesuaikan urutannya
- 22. 1. Rona lingkungan awal untuk proyek dengan dimensi panjang (jalan) maka diidentifikasi per STA 2. Untuk 1 Ramp bisa diintenfikasi rona lingkungan awalnya per STA (setiap 100 meter) 3. Untuk Rona lingkungan awal yang ada pada dokumen RKPPL ini terlalu umum dan jika terdapat kesamaan rona lingkungan awal dalam segmen yang panjang untuk beberapa STA (misalnya dengan pencantuman STA 0+00 STA 5+00). Tetap harus mencantumkan STA. RENCANA KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKPPL)
- 23. Pada saat pelaksanaan pemancangan: 1. Tidak dilakukan pengukuran tingkat getaran dengan frekuensi 2. Tidak ada peralatan peredam suara 3. Tidak ada saluran berisi air untuk penahan getaran Saran Tabel 3.1 Untuk Pekerjaan Pemancangan pada kolom Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup: Memuat mitigasi dampak lingkungan berbasiskan SOP terkait metode pelaksanaan pemancangan (SNI 03- 1741.3-2000) RENCANA KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKPPL)
- 24. Untuk hasil pemantauan Lingkungan hidup harus menyertakan baku mutu dan tolak ukur yang digunakan dalam memantau kebisingan (menyertakan Nilai Ambang Batas/NAB untuk kebisingan) Sesuai Permenaker dan Transmigrasi No 5 tahun 2018 tentang NAB faktor fisika dan kimia di tempat kerja NAB intensitas kebisingan 85 dB dengan waktu papar maksimum 8 jam RENCANA KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKPPL) Laporan pelaksanaan RKPPL tidak ditemukan di kantor lapangan pada area 4
- 25. RENCANA KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKPPL) Pemantauan Evaluasi Lapangan (secara keseluruhan terkait lingkungan) Diperlukan SOP penanganan bahan kimia beserta formulir inspeksinya Diperlukan SOP penanganan limbah domestik beserta formulir inspeksinya disertai bukti penanganan pihak ke-3 (dapat berupa MoU) atau mandiri Diperlukan SOP penanganan limbah domestik beserta formulir inspeksinya disertai bukti penanganan pihak ke-3 (dapat berupa MoU) atau mandiri Diperlukan SOP pemanfaatan air beserta formulir inspeksinya serta hasil pengukuran ketersediaan air dan penggunaan air
- 26. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) Analisis Arus Lalu Lintas Atau Metode Pelaksanaan Sesuai Dengan Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Lalu Lintas
- 27. RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN (RMLLP) Pembagian Zona Pekerjaan 1. Zona peringatan dini adalah segmen jalan di mana pengguna jalan diinformasikan tentang akan adanya pekerjaan jalan dan apa yang harus dilakukan. 2. Zona pemandu transisi adalah segmen jalan di mana pengemudi dipandu untuk menurunkan kecepatan dan masuk ke lintasan yang benar.
- 28. RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN (RMLLP) Pembagian Zona Pekerjaan 3. Zona kerja adalah segmen jalan di mana pekerjaan dilaksanakan dan terdapat pekerja, peralatan, perlengkapan, serta material. 4. Zona terminasi adalah segmen jalan di mana lalu lintas dituntun kembali ke kondisi normal setelah melalui lokasi pekerjaan.
- 29. RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN (RMLLP) Pelaksanaan manajemen lalu lintas pekerjaan: 1. Penyedia Jasa Konstruksi harus menyediakan petugas bendera; 2. Koordinasi Antara Berbagai Kontrak-kontrak Pekerjaan Sipil; 3. Pemeliharaan Perlengkapan Sementara; 4. Rencana Koordinasi; 5. Bahan dan peralatan; 6. Rambu Lalu Lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Tambahan.
- 30. RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN (RMLLP) Mobilisasi Tiang Pancang 1. Jalan akses menuju pintu masuk proyek sudah mencukupi bagi lalu lintas alat berat; 2. Pembatas jalan dan rambu pengalihan lalu lintas sudah diterapkan oleh pelaksana konstruksi; 3. Sudah terdapat petugas bendera yang mengatur keluar masuk kendaraan proyek; 4. Pintu masuk proyek belum memadai untuk kendaraan berat bermanuver masuk ke area proyek; 5. Kondisi nomor 4 menyebabkan risiko terhambatnya lalu lintas kendaraan proyek keluar masuk area proyek; 6. Dibutuhkan minimal dua petugas yang mengatur kendaraan berat untuk bermanuver masuk ke area proyek; 7. Dibutuhkan instrumen pemandu untuk kendaraan bergerak agar tidak terjadi kecelakaan saat maju/mundur berbelok ke area proyek.
- 31. RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN (RMLLP) Saran dan Rekomendasi 1. Pada zona pemandu transisi dilengkapi rambu batas kecepatan, rambu penyempitan jalan, dan rambu dilarang menyalip; 2. Pada zona terminasi dilengkapi rambu batas akhir area pekerjaan konstruksi; 3. Analisis arus lalu lintas dan metode pelaksanaan RMLLP harus ditambahkan sesuai amanat Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021; 4. Laporan pelaksanaan RMLLP dibuat dalam bentuk laporan harian/mingguan/bulanan sesuai dengan format yang berlaku pada Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021; 5. Laporan pengawasan pekerjaan harus dilengkapi sesuai dengan format yang berlaku pada Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021.; 6. Pada proses mobilisasi alat berat dan material besar, diberi isyarat pemandu seperti peluit untuk memberi sinyal kendaraan bergerak dan berhenti; 7. Saat proses lifting hingga pemancangan selesai, area kerja pemancangan dibuat menjadi restricted area dengan pembatasan rambu dan pembatas jalan; 8. Penyelenggaraan andalalin berdasarkan Permenhub No. 17 Tahun 2021 bisa ditambahkan untuk pelaksanaan RMLLP.
- 32. RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN (RMLLP) Evaluasi Pelaksanaan manajemen lalu lintas pekerjaan: 1. Pelaksana pekerjaan konstruksi telah menyiapkan petugas bendera pada setiap akses keluar-masuk proyek pekerjaan; 2. Telah terdapat tabel rencana koordinasi dengan instansi terkait, namun pelaksanaan koordinasi tidak dapat difollow up; 3. Telah terdapat tabel pemeliharaan perlengkapan, namun pada kondisi lapangan tidak ditemukan rambu-rambu seperti: rambu batas kecepatan, rambu penyempitan jalan, rambu dilarang menyalip; 4. Bahan dan peralatan di lapangan: sudah ada rambu peringatan pekerjaan, pagar proyek, road barrier dengan pita led, rambu perintah mengikuti arah; 5. Tidak ada laporan pengawasan pada RMLLP, dan pelaksanaan tidak direncanakan dalam bentuk laporan harian / mingguan/ bulanan, keduanya tidak dapat diperiksa di lokasi pekerjaan; 6. Analisis arus lalu lintas dan metode pelaksanaan RMLLP belum dituangkan di dalam dokumen RMLLP.
- 33. PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI ISU-ISU LAINNYA Hasil pemantauan penerapan SMKK di proyek ini seharusnya menghasilkan nilai temuan minor > 5 sehingga apabila berdasarkan sasaran umum yang ditargetkan pada RKK sudah terlampaui. Saran: perlu dilakukan revisi sasaran umum dan program umum supapya tidak terjadi lagi temuan minor yang melampaui target rencana.
- 34. PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI ISU-ISU LAINNYA Ketidakkonsitenan jumlah peralatan yang digunakan antara data RKK dan RMPK, hal ini mungkin terjadi karena tidak ada sinkronisasi data. Saran: Perlu perbaikan dokumen.
- 35. PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI ISU-ISU LAINNYA 1. Surat izin operator an. Ismail Lubis dan Rio Atmojo sudah tidak berlaku. 2. Data SIO an. Dedi Candra Irawan tidak terdaftar pada website Kemenaker, kemungkinan penyebabnya adalah akibat rusaknya server Pusat Data Nasional atau memang SIO tersebut palsu. Saran: Perlu perbaikan dokumen dengan menyampaikan SIO yang masih berlaku dan asli. 1 2
- 36. PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI ISU-ISU LAINNYA Lesson learnt: Penggunaan safety induction secara digital melalui pindai barcode dapat menjadi nilai tambah dalam melakukan inovasi di penerapan SMKK. Namun perlu ketersediaan signal internet yang kuat apabila pengisian form dilakukan di lapangan
- 37. HASIL OBSERVASI SMKK Observer: Ali Zakariya
- 38. HASIL OBSERVASI SMKK Observer: Ali Zakariya
- 39. HASIL OBSERVASI SMKK Observer: Ali Zakariya
- 40. HASIL OBSERVASI SMKK Observer: Ali Zakariya
- 41. HASIL OBSERVASI SMKK Observer: Ali Zakariya
- 42. HASIL OBSERVASI SMKK Observer: Ihwan Fauzi
- 43. HASIL OBSERVASI SMKK Observer: Dendi Darmawan
- 44. HASIL OBSERVASI SMKK Observer: Dendi Darmawan
- 45. HASIL OBSERVASI SMKK Observer: Dendi Darmawan
- 46. HASIL OBSERVASI SMKK Observer: Prof. Eko Winar Irianto
- 47. HASIL OBSERVASI SMKK H. Direksi Keet Observer: Wella Alrisa dan Ariezki Yuliani
- 48. HASIL OBSERVASI SMKK Observer: Wella Alrisa dan Ariezki Yuliani
- 49. HASIL OBSERVASI SMKK Observer: Wella Alrisa dan Ariezki Yuliani
- 50. HASIL OBSERVASI SMKK Observer: Wella Alrisa dan Ariezki Yuliani
- 51. Kesimpulan Baik dokumen maupun penerapan SMKK di Lapangan perlu dilakukan PERBAIKAN sesuai dengan Permen PUPR 10/2021 dan kondisi aktual di lapangan serta perlu penyampaian laporan berkala Meski begitu, penerapan digitalisasi safety induction menggunakan pindai barcode dapat menjadi contoh bagi penerapan SMKK di tempat lain Pemantauan Penerapan SMKK di Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bagian Junction Palembang DAFTAR PUSTAKA 1. Dokumen SMKK (RKK Pelaksanaan, RMPK, RKPPL, RMLLP) PT Hutama Karya Infrastruktur Paket Pekerjaan Pembangunan Bagian Junction Palembang 2. Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK 3. Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja 4. SNI 03-1741.3-2000 tentang Tata Cara Penyambungan Tiang Pancang Beton
- 52. ThankYou