Materi 1 kwarganegaraan
Download as pptx, pdf0 likes271 views
Dokumen ini menjelaskan pengertian, sifat, dan bentuk negara, serta teori dan asal mula terbentuknya negara. Negara diartikan sebagai organisasi kekuasaan yang mengatur masyarakat dalam suatu wilayah, serta dibedakan menjadi negara kesatuan dan serikat, dengan berbagai bentuk pemerintahan seperti monarkhi dan republik. Selain itu, dokumen ini menguraikan unsur terbentuknya negara, fungsi-fungsi negara, dan berbagai sistem pemerintahan yang dapat diterapkan.
Materi 1 kwarganegaraan
- 2. Pengertian Secara etimologis, istilah Negara berasal dari terjemahan bahasa asing, yaitu staat (Belanda dan Jerman) dan state (Inggris). Kata staat maupun state berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statum yang artinya menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, atau menempatkan. Kata status juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjuk pada tegak dan tetap.
- 3. George Jellinek : Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. Logeman : Negara adalah organisasi kemasyarakatan (ikatan kerja) yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Kesimpulan negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.
- 4. Sifat-Sifat Negara 1. Sifat memaksa agar peraturan perundang-undangan di taati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapi serta timbulnya anarki dicegah. Maka negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara lega. 2. Sifat Monopoli : Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran ke percayaan atau aliran politik tertentu di kurangi hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap bertentang dengan tujuan masyarkat. 3. Sifat mencakup semua (all encompassing, all embracing). Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali
- 5. Asal mula terjadinya negara Dilihat berdasarkan pendekatan teoretis ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut: Teori Ketuhanan, Menurut teori ini negara terbentuk atas kehendak Tuhan. Teori Perjanjian, Teori ini berpendapat, bahwa negara terbentuk karena antara sekelompok manusia yang tadinya masing-masing hidup sendiri-sendiri, diadakan suatu perjanjian untuk mengadakan suatu organisasi yang dapat menyelenggarakan kehidupan bersama. Teori Kekuasaan, Kekuasaan adalah ciptaan mereka-mereka yang paling kuat dan berkuasa Teori Kedaulatan, Setelah asal usul negara itu jelas maka orang-orang tertentu didaulat menjadi penguasa (pemerintah). Teori kedaulatan ini meliputi: Teori Kedaulatan Tuhan, Menurut teori ini kekuasaan tertinggi dalam negara itu adalah berasal dari Tuhan. Teori Kedaulatan Hukum, Menurut teori ini bahwa hukum adalah pernyataan penilaian yang terbit dari kesadaran hukum manusia dan bahwa hukum merupakan sumber kedaulatan.
- 6. Asal mula terjadinya negara berdasarkn fakta sejarah Pendudukan (Occupatie) Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai.Misalnya, Liberia yang diduduki budak-budak Negro yang dimerdekakan tahun 1847. Peleburan (Fusi) Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur atau bersatu menjadi Negara yang baru. Misalnya terbentuknya Federal Jerman tahun 1871. Penyerahan (Cessie) Hal ini terjadi Ketika suatu Wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Misalnya, Wilayah Sleewijk pada Perang Dunia I diserahkan oleh Austria kepada Prusia,(Jerman). Penaikan (Accesie) Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau dari dasar Laut (Delta). Kemudian di wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah negara. Misalnya wilayah negara Mesir yang terbentuk dari Delta sungai Nil. Pengumuman (Proklamasi) Hal ini terjadi karena suatu daerah yang pernah menjadi daerah jajahan ditinggalkan begitu saja. Sehingga penduduk daerah tersebut bisa mengumumkan kemerdekaannya. Contohnya, Indonesia yang pernah di tinggalkan Jepang karena pada saat itu jepang dibom oleh Amerika di daerah Hiroshima dan Nagasaki
- 7. Bentuk Negara : Bentuk negara yang terpenting dan banyak dianut berbagai negara di dunia, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Negara Kesatuan dan; Negara Serikat.
- 8. Negara Kesatuan Adalah negara yang berkuasa untuk mengurus seluruh pemerintahan ditangan pemerintah pusat baik kedalam maupun keluar. Negara kesatuan memiliki ciriciri yaitu hanya ada satu UUD, satu kepala negara, satu kabinet, satu parlemen. Negara kesatuan ada 2 (dua) macam : Negara kesatuan sistem Sentralisasi. Negara kesatuan sistem Desentralisasi. Negara Kesatuan Sistem Sentralisasi : Adalah negara kesatuan yang semua urusan pemerintahannya diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya tinggal melaksanakan saja semua kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah pusat. Contoh : Jerman pada masa Hitler. Negara Kesatuan sistem Desentralisasi : Adalah negara kesatuan yang semua urusan pemerintahannya tidak diurus sepenuhnya oleh pemerintah pusat, melainkan sebagian urusan pemerintahannya didelegasikan atau diberikan kepada daerahdaerah untuk menjadi urusan rumah tangga daerah masingmasing. Dalam negara kesatuan sistem desentralisasi daerah berstatus sebagai daerah otonom. Contoh Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 18 UUD 1945 menganut sistem desentralisasi.
- 9. Negara Serikat Adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan pemerintah pusat (federal) yang menyelenggarakan kedaulatan keluar, sedangkan kedaulatan kedalam tetap ada pada pemerintah negara bagian. Dalam negara serikat ada dua macam Pemerintahan yaitu : 1. Pemerintah Federal : Biasanya pemerintah federal mengurusi halhal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, keuangan, pertahanan negara dan pengadilan. 2. Pemerintah negara bagian : Di dalam negara serikat, setiap negara bagian diperkenankan memiliki UndangUndang Dasar, Kepala negara, Parlemen dan Kabinet sendiri. Contoh negara serikat : AS, Australia, Kanada, Swiss,
- 10. Bentuk Pemerintahan Secara garis besar bentuk pemerintahan yang terkenal adalah kerajaan (monarkhi) dan republik. Kerajaan (Monarkhi) Pemerintahan kerajaan (monarkhi) adalah suatu negara yang kepala negaranya jika laki-laki dipimpin oleh seorang raja, sultan atau kaisar; dan apabila kepala negaranya perempuan disebut ratu. Kepala negara diangkat dan dinobatkan secara turun temurun dengan memilih putra putri tertua (sesuai dengan budaya setempat) dari istri yang sah (permaisuri). Contohnya, Belanda, Inggris, Malaysia dan Saudi Arabia. Pemerintahan kerajaan (monarkhi) ada tiga macam, yaitu sebagai berikut: Monarkhi mutlak ialah seluruh kekuasaan negara berada ditangan raja yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang tidak terbatas dan mutlak. Perintah raja merupakan Undang-Undang yang harus dilaksanakan. Kehendak negara adalah kehendak raja. Monarkhi konstitusional adalah suatu kerajaan dimana kekuasaan raja dibatasi oleh suatu Undang-Undang Dasar. Monarkhi parlementer, yaitu suatu kerajaan yang memiliki parlemen. Parlemen ini merupakan badan dimana para menteri, baik perseorangan maupun secara keseluruhan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pemerintahan Republik Bentuk pemerintahan republik adalah suatu bentuk negara dimana kepala negaranya ialah seorang presiden. Bentuk negara republik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu serikat dan kesatuan. Seperti juga dalam negara kerajaan, negara republik juga dapat memiliki perdana menteri. Negara dengan bentuk republik ini dapat dibagi menjadi sebagai berikut: Republik mutlak (absolut) Republik konstitusional Republik parlementer
- 11. Sistem Pemerintahan Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem semi Presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan dua sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Sistem semi- presidensial memberlakukan sistem rakyat yang memilih presiden sehingga presiden memiliki kekuasaan yang kuat bersama dengan perdana menteri yang ada. Sistem pemerintahan semi-presidensial juga disebut Dual Eksekutif atau Eksekutif Ganda System Komunis sebenarnya merupakan suatu ideologi. Namun pada perkembangannya, ada beberapa negara yang menggunakan komunis sebagai suatu sistem pemerintahan dalam negara tersebut. Sistem komunis juga sangat anti-liberalisme dan menentang kepemilikan akumulasi modal pada suatu individu tertentu. Sistem komunis sendiri juga mengharuskan segala alat produksi dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.
- 12. Unsur-Unsur Terbentuknya Negara Unsur-unsur terbentuknya negara dibedakan menjadi dua, yaitu : Unsur konstitutif ( keberadaannya mutlak harus ada ), terdiri atas : Rakyat Wilayah Pemerintahan yang berdaulat Unsur deklaratif ( bersifat formalitas karena diperlukan dalam rangka memenuhi unsur, yang terdiri dari : Pengakuan De Facto, yaitu pengakuan menurut kenyataan yang ada (sesuai dengan fakta). Misalnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pengakuan De Jure, yaitu pengakuan secara resmi menurut hukum. Misalnya, Indonesia diakui secara resmi oleh Mesir pada tanggal 10 Juni 1947.
- 13. Fungsi negara menurut beberapa tokoh : John Lokce, membagi fungsi negara menjadi tiga : Fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang Fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang Fungsi federatif, yaitu mengurusi urusan luar negeri, perang dan damai Montesquieu, menyatakan bahwa fungsi negara mencakup tiga tugas pokok : fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang fungsi yudikatif, yaitu mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili) Van Vallenhoven , menyatakan fungsi negara meliputi seperti berikut : Regeling, yaitu membuat peraturan Bestur, yaitu menyelenggarakan pemerintahan Rechstaat, fungsi mengadili Politic, fungsi ketertiban dan keamanan.