際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
MUH. JAUN, S.IP,. MM
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2023
START
DASAR REGULASI PELAKSANAAN
M O U
01
TIM DDKP
03
02
04
DDKP
LOKUS
Kepakatan Bersama antara Gubernur Sulawesi Barat dan Rektor Institut Pertanian Bogor dengan
Nomor 8 Tahun 2022 dan Nomor 77/IT3/HK.07.00-2/P/B/2022 tentang Pendidikan Penelitian Dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
KESEPAKATAN BERSAMA
Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/213/SULBAR/IV/2023 tentang Tim Data Desa dan
Kelurahan Presisi Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023
KEPUTUSAN GUBERNUR TIM DDKP
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 38 tahun 2022 tentang Pendataan Data
Desa dan Kelurahan Presisi Provinsi Sulawesi Barat.
PERATURAN GUBERNUR DAN PERUBAHANNYA
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/214/SULBAR/IV/2023 tentang Lokus
Data Desa dan Kelurahan Presisi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
KEPUTUSAN GUBERNUR LOKUS
KERANGKA PIKIR DDKP BATCH 3 TAHUN ANGGARAN 2023
25%
Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi Batch 3 melalui Pola
Sharing Anggaran APBD Pemerintah Provinsi, APBD
Pemerintah Kabupaten dan APBDesa
ANGGARAN
Kegiatan ini menjadi salah satu Aktivitas dalam rangka meningkatkan
kualitas penyusunan perencanaan pembangunan desa berbasis data
PELEMBAGAAN DAN PENDAYAGUNAAN DDKP BATCH 1 & 2
(113 Desa)
Penambahan Jumlah Lokus Data Desa dan Kelurahan Presisi
Batch 3 sebanyak 145 Lokus terdiri dari 136 Desa dan 9
Kelurahan yang tersebar di 14 Kecamatan dan 6 Kabupaten
Pelembagaan dan Pendayagunaan DDKP Batch 1 & 2 melalui
Anggaran APBD Pemerintah Provinsi
4
APBD PROVINSI
Aktivitas yang teranggarkan dalam
dalam APBD Provinsi berjumlah 11
Aktivitas (dijelaskan dalam 際際滷
tersendiri)
APBD KABUPATEN
1. Sosialisasi DDKP Tingkat Kabupaten
2. Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten
3. Belanja Honorarium Tim Pendukung Kabupaten
4. Monitoring dan Evaluasi
5. Pengadaan Super Computer
6. Musyawarah Antar Desa (Sosialisasi dan Evaluasi)
7. FGD Orientasi Kerja Tingkat Kecamatan
8. Belanja Honorarium Tim Pendukung Kecamatan
9. Penyelenggaraan Seleksi Enumerator Spasial dan Enumerator Sosial
10. Sewa Kendaraan Roda 2 SPV Spasial dan SPV Sosial
11. Sewa Pondok/ Rumah SPV Spasial dan SPV Sosial di Kecamatan
12. Belanja Honorarium Enumerator Spasial dan Sosial Kelurahan
13. Pelatihan Enum Sosial Tingkat Kelurahan
14. Musyawarah Sosialisasi DDKK di Kelurahan
15. FGD Spasial Tingkat Kelurahan
16. FGD Kualitatif Tingkat Kelurahan.
SALING
BERKAITAN DAN
SALING
MELENGKAPI
METODE SHARING ACTIVITIES DDKP 2023
Dana desa
1. Belanja Honorarium Enumerator Spasial dan
Enumerator Sosial
2. Pelatihan Enumerator Sosial di Desa
3. Musyawarah Desa (sosialisasi DDP Tingkat Desa)
4. FGD Spasial di Desa (Verifikasi Data Spasial)
5. FGD Kualitatif di Desa
6. Pengadaan Hard Disk Eksternal
DATA DESA PRESISI DAN PENDEKATAN
Materi Data Desa Presisi.pptx
5 Indikator Kinerja
Strategi Pembangunan
Sulawesi Barat
1. Kemiskinan Ekstrem
2. Stunting
3. Anak Tidak Sekolah
4. Pernikahan Usia Dini
5. Inflasi
PROGRES LOKUS DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI SULAWESI BARAT
2022
2022 2023
63 DESA
5 KELURAHAN
Anggaran :
9,5 M
(APBD-P 2022)
12 %
136 DESA
9 KELURAHAN
Anggaran :
19,5 M
(On Proses APBD 2023)
25 %
DARI 575 DESKEL
100%
TERSISA 317 DESKEL
55 %
REKAPITULASI
PROGRESS
PROGRESS 258 DESKEL
45 %
36 DESA
9 KELURAHAN
Anggaran :
4,5 M
(BKK)
8 %
TIME LINE DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI SULAWESI BARAT 2023
WORKSHOP
PENDATAAN DDKP
2023
4 Mei
17 Mei
Minggu I Juli  Minggu III
Agustus
Minggu IV Juli
Minggu I Agustus  Minggu IV
November
Minggu I Agustus Minggu I
Desember
SELEKSI ENUMERATOR &
SUVERPISOR SOSIAL
LOKAL DDKP 2023
PELEMBAGAAN DAN
PENDAYAGUNAAN
DDKP BATCH I DAN II
SOSIALISASI DAN
LAUNCHING DDKP 2023
PKS DATA DESA & KEL.
PRESISI BATCH III
IPB University
PENDATAAN DESA DAN
KELURAHAN PRESISI
BATCH III
SERAH TERIMA DATA
DESA DAN KELURAHAN
PRESISI Batch III
PEMBERDAYAAN MELALUI PARTISIPASI / PADAT KARYA
ENUMERATOR
URAIAN
JUMLAH
LOKUS
ENUMERATOR
SUPERVISOR PAGU ANGGARAN
SOSIAL SPASIAL
DDP BATCH I
36 Desa
9 Kelurahan
826 Orang 225 Orang IPB + Universitas Lokal
774.545.000
(APBD Prov)
DDP BATCH II
63 Desa
5 Kelurahan
1.042 Orang 272 Orang IPB + Universitas Lokal
1.146.535.000
(APBD Prov)
DDP BATCH III
135 Desa
9 Kelurahan
2.312 Orang (Asumsi) 580 Orang (Asumsi)
145 Orang
(Enumerator Terbaik
Batch I dan II)
2.577.728.500
(APBDes)
JUMLAH
234 Desa
23 Kelurahan
4.180 Orang 1.077 Orang 4.498.808.500
Enumerator adalah Personil yang ditugaskan untuk mengumpulkan data data dan informasi sesuai dengan konteks kebutuhan DDKP, personalia enumerator di rekrut
dari sumberdaya lokal wilayah daerah, ini dilakukan dengan mempertimbangkan azas partisipatif dan pemberdayaan masyarakat local wilayah yang diharapkan dapat
mengenal wilayah masing masing dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Catatan:
Enum Spasial ditentukan 4 Orang Perdesa/ kelurahan
Enum Sosial ditentuka 3 Orang Per Dusun atau RW
1. Bimtek Fasilitator Pelembagan
dan Pendayagunaan DDKP
2. Worksohp Pelembagaan DDKP di
Tingkat Provinsi
3. Sosialisasi Pelembagaan dan
Pendayagunaan DDKP di
Kecamatan
4. Penyusunan Regulasi Desa dan
Pembentukan Kelembagaan
DDKP di Desa
AKTIVITAS PELEMBAGAAN DDKP
113 Desa (Batch 1 & 2)
.
AKTIVITAS PENDATAAN DESA
DAN KELURAHAN PRESISI
145 Lokus Desa/Kelurahan
1. Sosialisasi dan Launching
2. Sosialisasi Petunjuk Teknis DDKP
2023
3. Workshop Pendataan DDKP
2023
4. Bimbingan Teknis Tim Seleksi
Enumerator DDKP 2023
5. Rapat Koordinasi Teknis DDKP
6. Rekruitmen Dan ToT Supervisor
Sosial Lokal DDK
7. Rekruitmen Dan TOT Enumerator
DDKP
8. Dukungan Peralatan Pendataan
DDKP 2023
9. Dukungan Operasional
Pendataan DDKP 2023
1. Konsolidasi Data Tingkat Provinsi
2. Workhop (Rembug Stunting) di
Tingkat Desa
3. Pembuatan Video Tutorial Updating
DDKP
4. Sertifkasi Pilot Drone
AKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DDKP
113 Desa (Batch 1 & 2)
PENDATAAN DESA DAN KELURAHAN PRESISI (DDKP) 2023
LANGKAH KERJA PENDAYAGUNAAN
LANGKAH 1 LANGKAH 3 LANGKAH 4
LANGKAH 2
WORKSHOP KONSOLIDASI DATA
PADA TINGKAT PROVINSI
KESEPAHAMAN DATA
PENANGANAN / PENCEGAHAN
STUNTING BERBASIS DATA
BNBABK DI PROVINSI
WORKSHOP / REMBUG
PENDAYAGUNAAN DATA DI
DESA DAN KELURAHAN
REKOMENDASI
PENANGANAN/PENCEGAHAN
STUNTING BERBASIS DATA
BNBABK DI TINGKAT DESA
DAN KELURAHAN KE DALAM
SIKLUS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
Pemerintah Provinsi :
Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan dan
Pendayagunaan Data Desa dan Kelurahan Presisi
Provinsi Sulawesi Barat (Draft Rancangan)
Pemerintah Kabupaten
Regulasi Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemerintah Desa
Terbentuknya LKD meliputi :
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa
(PPID)
2. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)
3. Revitalisasi Kelembagaan PKK dan Posyandu
Regulasi :
1. Regulasi Peraturan Desa tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) di Desa
2. Regulasi Peraturan Desa tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa
3. Regulasi Peraturan Desa tentang Pencegahan
Pernikahan Dini
PELEMBAGAAN DDKP Batch 1 & 2
.
DATA DESA DAN KELURAHAN
PRESISI 145 Lokus
1. Data Monografi Desa
2. Data Numerik
3. Data Ortophoto
1. Tersedianyan Rekomendasi Program
dan Kegiatan berbasis DDKP sesuai
dengan Kewenangan
2. Program dan Kegiatan skala Desa
berbasis DDKP yang teranggarkan
melalui APBDes
PENDAYAGUNAAN DDKP Batch 1 & 2
OUTPUT PENDATAAN DESA DAN KELURAHAN PRESISI
(DDKP) 2023
REALISASI ANGGARAN Data Desa dan Kelurahan Presisi
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TA. 2023
NO URAIAN PAGU REALISASI
% REALISASI
ANGGARAN
CATATAN
1
Pendataan Desa dan
Kelurahan Presisi (Batch III)
16.510.314.980 3.029.993.562 18,35 %
Belanja Barang dan Jasa 3.861.357.680 1.577.893.562 40,86 % On Progress
Belanja Modal Peralatan
(Dukungan Peralatan Data
Desa Presisi)
2.411.542.000 1.452.100.000 60,21 %
On Progress
Pencairan
Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya (Pendataan Desa
dan Kelurahan Presisi)
10.005.000.000 0 0,00 %
On Progress PKS
dengan Pihak Ketiga
(IPB University)
2
Pelembagaan dan
Pendayagunaan DDP
2.849.856.752 325.375.300 11,42 %
Belanja Barang dan Jasa 2.849.856.752 325.375.300 11,42 % On Progress
TOTAL PAGU DDP 19.360.171.732 3.355.368.862 17,33 %
KOMPONEN BELANJA BARANG DAN JASA PELAKSANA
DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI (DDKP) 2023
Honorarium SEKBER Provinsi
Pagu Anggaran : 1.227.890.000
Realisasi : 545.870.000
TOT Supervisor Lokal DDKP 2023
Pagu Anggaran : 455.999.300
Realisasi : 0
Rakor Teknis DDKP 2023
Pagu Anggaran : 60.124.950
Realisasi : 0
Sosialisasi dan Launching DDKP 2023
Pagu Anggaran : 203.696.550
Realisasi : 192.852.550
Workshop DDKP 2023
Pagu Anggaran : 136.752.850
Realisasi : 86.331.000
Sosialisasi Jukni DDKP 2023
Pagu Anggaran : 303.653.700
Realisasi : 0
Dukungan Operasional (Ranpergub, ATK, Makan
Minum Rapat, Cetak Juknis, Perdin)
Pagu Anggaran : 1.473.241.330
Realisasi : 649.526.682
Anggaran : 3.861.357.680
Realisasi : 1.577.893.562
(40,86 %)
KOMPONEN BELANJA MODAL PERALATAN & KAJIAN
DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI (DDKP) 2023
Anggaran : 12.648.957.300
Realisasi : 1.452.100.000
Drone Pemetaan + RTK Module 13 Unit
Pagu Anggaran : 1.599.000.000
Realisasi : 1.452.100.000
Komputer 9 Unit
Pagu Anggaran : 232.415.300
Realisasi : on Progres SP2D
Alat Komunikasi Digital 7 Unit
Pagu Anggaran : 172.890.900
Realisasi : on Progres SP2D
Peralatan Studio 2 Unit
Pagu Anggaran : 111.228.300
Realisasi : on Progres SP2D
Modal IPB 145 Lokus
Pagu Anggaran :10.005.000.000
Realisasi : On Proses Contract
Server Data 2 Unit
Pagu Anggaran : 188.125.000
Realisasi : Perubahan APBD
KOMPONEN BELANJA BARANG DAN JASA PELAKSANAAN
PELEMBAGAAN DAN PENDAYAGUNAAN DDKP 2023
Sosialisasi Pelembagaan DDKP di 19 Kecamatan
Pagu Anggaran : 325.500.000
Realisasi : 0
Bimtek Fasilitator Kluster Mamuju, Mateng dan Pasangkayu
Pagu Anggaran : 266.470.000
Realisasi : 75.180.150
Workshop Pelembagaan dan Pendayagunaan DDKP 2023
Pagu Anggaran : 97.078.050
Realisasi : 0
Pendayagunaan DDKP di 113 Desa
Pagu Anggaran : 499.000.000
Realisasi : 0
Anggaran : 2.849.856.752
Realisasi : 325.375.300
(11,42 %)
Bimtek Fasilitator Kluster Majene, Polman, Mamasa
Pagu Anggaran : 287.310.000
Realisasi : 246.295.150
Pelembagaan DDKP di 113 Desa
Pagu Anggaran : 1.425.500.000
Realisasi : 0
KarenaDDKP inimemiliki OUTPUTberupa
DatadanMonografi Desamakadampak
langsungterhadapmasyarakat
didapatkanpadasaatprosespendataan
dilapangandanpadasaatDATA
terimplementasidalamdokumen
perencanaandesadanberbagaiproduk
hukumdesa.

More Related Content

What's hot (20)

Utilitas bangunan
Utilitas bangunan Utilitas bangunan
Utilitas bangunan
ichwanudin presentation
Contoh Surat Undangan Karang Taruna(helpshared.com).docx
Contoh Surat Undangan Karang Taruna(helpshared.com).docxContoh Surat Undangan Karang Taruna(helpshared.com).docx
Contoh Surat Undangan Karang Taruna(helpshared.com).docx
irwan prayogo
Keterbukaan Informasi Publik - Desa
Keterbukaan Informasi Publik - DesaKeterbukaan Informasi Publik - Desa
Keterbukaan Informasi Publik - Desa
Formasi Org
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanPerkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Adi Pujakesuma
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota PekalonganRencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
Penataan Ruang
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesa
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesaMateri Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesa
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesa
Akademi Desa 4.0
1.4. pedoman pelaksanaan idb
1.4. pedoman pelaksanaan idb1.4. pedoman pelaksanaan idb
1.4. pedoman pelaksanaan idb
nugrohoery83
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal DaerahKerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
KPDT
Pengembangan Potensi Wilayah dan Kesehatan Lingkungan
Pengembangan Potensi Wilayah dan Kesehatan LingkunganPengembangan Potensi Wilayah dan Kesehatan Lingkungan
Pengembangan Potensi Wilayah dan Kesehatan Lingkungan
Arysudra
DESA DIGITAL.pptx
DESA DIGITAL.pptxDESA DIGITAL.pptx
DESA DIGITAL.pptx
RokhmatAlFalahDesaKa
Raperda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Jakarta 2030
Raperda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Jakarta 2030Raperda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Jakarta 2030
Raperda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Jakarta 2030
joihot
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Adelfios Andyka Fatra
Kelompok ternak kambing
Kelompok ternak kambingKelompok ternak kambing
Kelompok ternak kambing
Zainal Sarang
3. Contoh Proposal Perbaikan RUTILAHU-Desa Kel (1).docx
3. Contoh Proposal Perbaikan RUTILAHU-Desa Kel (1).docx3. Contoh Proposal Perbaikan RUTILAHU-Desa Kel (1).docx
3. Contoh Proposal Perbaikan RUTILAHU-Desa Kel (1).docx
Yukma Wijaya
5. BAB II Tinjauan Pustaka.pdf
5. BAB II Tinjauan Pustaka.pdf5. BAB II Tinjauan Pustaka.pdf
5. BAB II Tinjauan Pustaka.pdf
wida66
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah BumiPeraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Kang Margino
Laporan On the Job Training Part 1
Laporan On the Job Training Part 1Laporan On the Job Training Part 1
Laporan On the Job Training Part 1
Bung Fhadhil
Pengelolaan Potensi Pulau Terluar dalam Perspektif Keamanan Nasional dan Kese...
Pengelolaan Potensi Pulau Terluar dalam Perspektif Keamanan Nasional dan Kese...Pengelolaan Potensi Pulau Terluar dalam Perspektif Keamanan Nasional dan Kese...
Pengelolaan Potensi Pulau Terluar dalam Perspektif Keamanan Nasional dan Kese...
Dadang Solihin
Formulir Pendaftaran Peserta BA 2014
Formulir Pendaftaran Peserta BA 2014Formulir Pendaftaran Peserta BA 2014
Formulir Pendaftaran Peserta BA 2014
Kasakara Jenggawah
tugas kelompok imf
tugas kelompok imf tugas kelompok imf
tugas kelompok imf
windstring
Contoh Surat Undangan Karang Taruna(helpshared.com).docx
Contoh Surat Undangan Karang Taruna(helpshared.com).docxContoh Surat Undangan Karang Taruna(helpshared.com).docx
Contoh Surat Undangan Karang Taruna(helpshared.com).docx
irwan prayogo
Keterbukaan Informasi Publik - Desa
Keterbukaan Informasi Publik - DesaKeterbukaan Informasi Publik - Desa
Keterbukaan Informasi Publik - Desa
Formasi Org
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanPerkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Adi Pujakesuma
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota PekalonganRencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan
Penataan Ruang
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesa
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesaMateri Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesa
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesa
Akademi Desa 4.0
1.4. pedoman pelaksanaan idb
1.4. pedoman pelaksanaan idb1.4. pedoman pelaksanaan idb
1.4. pedoman pelaksanaan idb
nugrohoery83
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal DaerahKerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
KPDT
Pengembangan Potensi Wilayah dan Kesehatan Lingkungan
Pengembangan Potensi Wilayah dan Kesehatan LingkunganPengembangan Potensi Wilayah dan Kesehatan Lingkungan
Pengembangan Potensi Wilayah dan Kesehatan Lingkungan
Arysudra
Raperda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Jakarta 2030
Raperda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Jakarta 2030Raperda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Jakarta 2030
Raperda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Jakarta 2030
joihot
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Adelfios Andyka Fatra
Kelompok ternak kambing
Kelompok ternak kambingKelompok ternak kambing
Kelompok ternak kambing
Zainal Sarang
3. Contoh Proposal Perbaikan RUTILAHU-Desa Kel (1).docx
3. Contoh Proposal Perbaikan RUTILAHU-Desa Kel (1).docx3. Contoh Proposal Perbaikan RUTILAHU-Desa Kel (1).docx
3. Contoh Proposal Perbaikan RUTILAHU-Desa Kel (1).docx
Yukma Wijaya
5. BAB II Tinjauan Pustaka.pdf
5. BAB II Tinjauan Pustaka.pdf5. BAB II Tinjauan Pustaka.pdf
5. BAB II Tinjauan Pustaka.pdf
wida66
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah BumiPeraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah Bumi
Kang Margino
Laporan On the Job Training Part 1
Laporan On the Job Training Part 1Laporan On the Job Training Part 1
Laporan On the Job Training Part 1
Bung Fhadhil
Pengelolaan Potensi Pulau Terluar dalam Perspektif Keamanan Nasional dan Kese...
Pengelolaan Potensi Pulau Terluar dalam Perspektif Keamanan Nasional dan Kese...Pengelolaan Potensi Pulau Terluar dalam Perspektif Keamanan Nasional dan Kese...
Pengelolaan Potensi Pulau Terluar dalam Perspektif Keamanan Nasional dan Kese...
Dadang Solihin
Formulir Pendaftaran Peserta BA 2014
Formulir Pendaftaran Peserta BA 2014Formulir Pendaftaran Peserta BA 2014
Formulir Pendaftaran Peserta BA 2014
Kasakara Jenggawah
tugas kelompok imf
tugas kelompok imf tugas kelompok imf
tugas kelompok imf
windstring

Similar to Materi Data Desa Presisi.pptx (20)

Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxKebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
BalaiKBJatiroto
1. GOOD GOVERNANCE BERBASIS DIGITAL PADA PEMERINTAHAN GAMPONG.pptx
1. GOOD GOVERNANCE BERBASIS DIGITAL PADA PEMERINTAHAN GAMPONG.pptx1. GOOD GOVERNANCE BERBASIS DIGITAL PADA PEMERINTAHAN GAMPONG.pptx
1. GOOD GOVERNANCE BERBASIS DIGITAL PADA PEMERINTAHAN GAMPONG.pptx
alimasjonsa
Peta Tata ruang dan batas desa beserta pemanfaatanya.pptx
Peta Tata ruang dan batas desa beserta pemanfaatanya.pptxPeta Tata ruang dan batas desa beserta pemanfaatanya.pptx
Peta Tata ruang dan batas desa beserta pemanfaatanya.pptx
AbdulRohmanBinRaihan
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
syahrunNazil1
Pengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptx
Pengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptxPengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptx
Pengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptx
dinassosial19
PRESENTASI APR 2022 JAWA BARAT.pdf
PRESENTASI APR 2022 JAWA BARAT.pdfPRESENTASI APR 2022 JAWA BARAT.pdf
PRESENTASI APR 2022 JAWA BARAT.pdf
RIZKIFADILLAH35
6-06-2023 Bahan IDM Rakor Ancol - Pak Mustakim.pptx
6-06-2023 Bahan IDM Rakor Ancol - Pak Mustakim.pptx6-06-2023 Bahan IDM Rakor Ancol - Pak Mustakim.pptx
6-06-2023 Bahan IDM Rakor Ancol - Pak Mustakim.pptx
LaluSuhaedi3
0202-Webinar-Dirjen-3-Februari-2021 (1).pptx
0202-Webinar-Dirjen-3-Februari-2021 (1).pptx0202-Webinar-Dirjen-3-Februari-2021 (1).pptx
0202-Webinar-Dirjen-3-Februari-2021 (1).pptx
EGUSGUNANSYAH
FINAL BAHAN RDP JAM 1.pptx
FINAL BAHAN RDP JAM 1.pptxFINAL BAHAN RDP JAM 1.pptx
FINAL BAHAN RDP JAM 1.pptx
TALIBAN11
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
TV Desa
Bahan Paparan_Sosialisasi Pengajuan Bantuan Provinsi 2025_v21022024.pptx
Bahan Paparan_Sosialisasi Pengajuan Bantuan Provinsi 2025_v21022024.pptxBahan Paparan_Sosialisasi Pengajuan Bantuan Provinsi 2025_v21022024.pptx
Bahan Paparan_Sosialisasi Pengajuan Bantuan Provinsi 2025_v21022024.pptx
taupikrohman30
1a. Belajar dari Pokja PKP Kota Surakarta (1).pptx
1a. Belajar dari Pokja PKP Kota Surakarta (1).pptx1a. Belajar dari Pokja PKP Kota Surakarta (1).pptx
1a. Belajar dari Pokja PKP Kota Surakarta (1).pptx
IbraTangke1
Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan Pemerintah Provinsi
Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan Pemerintah ProvinsiPelaksanaan Kegiatan Pertanahan Pemerintah Provinsi
Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan Pemerintah Provinsi
pengendalianruangjat
Surat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desaSurat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desa
Operator Warnet Vast Raha
PPT RAPAT KONVERGENSI PROGRAM PENURUNAN STUNTING UNTUK EVALUASI DATA 1-5 & EN...
PPT RAPAT KONVERGENSI PROGRAM PENURUNAN STUNTING UNTUK EVALUASI DATA 1-5 & EN...PPT RAPAT KONVERGENSI PROGRAM PENURUNAN STUNTING UNTUK EVALUASI DATA 1-5 & EN...
PPT RAPAT KONVERGENSI PROGRAM PENURUNAN STUNTING UNTUK EVALUASI DATA 1-5 & EN...
elaanggeraini
Kajian percepatan penegasan batas
Kajian percepatan penegasan batasKajian percepatan penegasan batas
Kajian percepatan penegasan batas
Kurniawan Nomeanto
Buku panduan rembuk rw 2013
Buku panduan rembuk rw 2013Buku panduan rembuk rw 2013
Buku panduan rembuk rw 2013
Hendi Sulistyanto
Buton_Presentasi IDM_ 17 Juli 2023_fix.pptx
Buton_Presentasi IDM_ 17 Juli 2023_fix.pptxButon_Presentasi IDM_ 17 Juli 2023_fix.pptx
Buton_Presentasi IDM_ 17 Juli 2023_fix.pptx
syahar2
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
hasanuddin50
Materi Evaluasi dan Sosialisasi BOKB 2024 KAB KEP Mentawai.pptx
Materi Evaluasi dan Sosialisasi BOKB 2024 KAB KEP Mentawai.pptxMateri Evaluasi dan Sosialisasi BOKB 2024 KAB KEP Mentawai.pptx
Materi Evaluasi dan Sosialisasi BOKB 2024 KAB KEP Mentawai.pptx
NuwairyDfriendsky
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxKebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
BalaiKBJatiroto
1. GOOD GOVERNANCE BERBASIS DIGITAL PADA PEMERINTAHAN GAMPONG.pptx
1. GOOD GOVERNANCE BERBASIS DIGITAL PADA PEMERINTAHAN GAMPONG.pptx1. GOOD GOVERNANCE BERBASIS DIGITAL PADA PEMERINTAHAN GAMPONG.pptx
1. GOOD GOVERNANCE BERBASIS DIGITAL PADA PEMERINTAHAN GAMPONG.pptx
alimasjonsa
Peta Tata ruang dan batas desa beserta pemanfaatanya.pptx
Peta Tata ruang dan batas desa beserta pemanfaatanya.pptxPeta Tata ruang dan batas desa beserta pemanfaatanya.pptx
Peta Tata ruang dan batas desa beserta pemanfaatanya.pptx
AbdulRohmanBinRaihan
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
syahrunNazil1
Pengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptx
Pengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptxPengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptx
Pengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptx
dinassosial19
PRESENTASI APR 2022 JAWA BARAT.pdf
PRESENTASI APR 2022 JAWA BARAT.pdfPRESENTASI APR 2022 JAWA BARAT.pdf
PRESENTASI APR 2022 JAWA BARAT.pdf
RIZKIFADILLAH35
6-06-2023 Bahan IDM Rakor Ancol - Pak Mustakim.pptx
6-06-2023 Bahan IDM Rakor Ancol - Pak Mustakim.pptx6-06-2023 Bahan IDM Rakor Ancol - Pak Mustakim.pptx
6-06-2023 Bahan IDM Rakor Ancol - Pak Mustakim.pptx
LaluSuhaedi3
0202-Webinar-Dirjen-3-Februari-2021 (1).pptx
0202-Webinar-Dirjen-3-Februari-2021 (1).pptx0202-Webinar-Dirjen-3-Februari-2021 (1).pptx
0202-Webinar-Dirjen-3-Februari-2021 (1).pptx
EGUSGUNANSYAH
FINAL BAHAN RDP JAM 1.pptx
FINAL BAHAN RDP JAM 1.pptxFINAL BAHAN RDP JAM 1.pptx
FINAL BAHAN RDP JAM 1.pptx
TALIBAN11
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
TV Desa
Bahan Paparan_Sosialisasi Pengajuan Bantuan Provinsi 2025_v21022024.pptx
Bahan Paparan_Sosialisasi Pengajuan Bantuan Provinsi 2025_v21022024.pptxBahan Paparan_Sosialisasi Pengajuan Bantuan Provinsi 2025_v21022024.pptx
Bahan Paparan_Sosialisasi Pengajuan Bantuan Provinsi 2025_v21022024.pptx
taupikrohman30
1a. Belajar dari Pokja PKP Kota Surakarta (1).pptx
1a. Belajar dari Pokja PKP Kota Surakarta (1).pptx1a. Belajar dari Pokja PKP Kota Surakarta (1).pptx
1a. Belajar dari Pokja PKP Kota Surakarta (1).pptx
IbraTangke1
Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan Pemerintah Provinsi
Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan Pemerintah ProvinsiPelaksanaan Kegiatan Pertanahan Pemerintah Provinsi
Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan Pemerintah Provinsi
pengendalianruangjat
PPT RAPAT KONVERGENSI PROGRAM PENURUNAN STUNTING UNTUK EVALUASI DATA 1-5 & EN...
PPT RAPAT KONVERGENSI PROGRAM PENURUNAN STUNTING UNTUK EVALUASI DATA 1-5 & EN...PPT RAPAT KONVERGENSI PROGRAM PENURUNAN STUNTING UNTUK EVALUASI DATA 1-5 & EN...
PPT RAPAT KONVERGENSI PROGRAM PENURUNAN STUNTING UNTUK EVALUASI DATA 1-5 & EN...
elaanggeraini
Kajian percepatan penegasan batas
Kajian percepatan penegasan batasKajian percepatan penegasan batas
Kajian percepatan penegasan batas
Kurniawan Nomeanto
Buku panduan rembuk rw 2013
Buku panduan rembuk rw 2013Buku panduan rembuk rw 2013
Buku panduan rembuk rw 2013
Hendi Sulistyanto
Buton_Presentasi IDM_ 17 Juli 2023_fix.pptx
Buton_Presentasi IDM_ 17 Juli 2023_fix.pptxButon_Presentasi IDM_ 17 Juli 2023_fix.pptx
Buton_Presentasi IDM_ 17 Juli 2023_fix.pptx
syahar2
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
hasanuddin50
Materi Evaluasi dan Sosialisasi BOKB 2024 KAB KEP Mentawai.pptx
Materi Evaluasi dan Sosialisasi BOKB 2024 KAB KEP Mentawai.pptxMateri Evaluasi dan Sosialisasi BOKB 2024 KAB KEP Mentawai.pptx
Materi Evaluasi dan Sosialisasi BOKB 2024 KAB KEP Mentawai.pptx
NuwairyDfriendsky

Recently uploaded (8)

kelompok 3 jangkauan data dan jangkauan interquartil data kelompok Presentasi...
kelompok 3 jangkauan data dan jangkauan interquartil data kelompok Presentasi...kelompok 3 jangkauan data dan jangkauan interquartil data kelompok Presentasi...
kelompok 3 jangkauan data dan jangkauan interquartil data kelompok Presentasi...
ekasanjaya2610
HIPOTESIS DAN UJI HIPOTESIS (1).pptxsN<YGSKSAKMCSK
HIPOTESIS DAN UJI HIPOTESIS (1).pptxsN<YGSKSAKMCSKHIPOTESIS DAN UJI HIPOTESIS (1).pptxsN<YGSKSAKMCSK
HIPOTESIS DAN UJI HIPOTESIS (1).pptxsN<YGSKSAKMCSK
gendhisirma
com.google.android.apps.photos.Image photolokasi.pdf
com.google.android.apps.photos.Image photolokasi.pdfcom.google.android.apps.photos.Image photolokasi.pdf
com.google.android.apps.photos.Image photolokasi.pdf
DNcen
Soal ulangan mid semester 1 b arab kls 2 haqqu.docx
Soal ulangan mid semester 1 b arab kls 2 haqqu.docxSoal ulangan mid semester 1 b arab kls 2 haqqu.docx
Soal ulangan mid semester 1 b arab kls 2 haqqu.docx
DZAKY60
Topik 11 Employee Engagement dan Analitik Sentimen
Topik 11 Employee Engagement dan Analitik SentimenTopik 11 Employee Engagement dan Analitik Sentimen
Topik 11 Employee Engagement dan Analitik Sentimen
Seta Wicaksana
materi Probabilitas dan Staitistik semester 1
materi Probabilitas dan Staitistik semester 1materi Probabilitas dan Staitistik semester 1
materi Probabilitas dan Staitistik semester 1
SyaifuddinRahmad
Paparan Panduan Implementasi Kurikulum Cinta_17 Februari 2025.pdf
Paparan Panduan Implementasi Kurikulum Cinta_17 Februari 2025.pdfPaparan Panduan Implementasi Kurikulum Cinta_17 Februari 2025.pdf
Paparan Panduan Implementasi Kurikulum Cinta_17 Februari 2025.pdf
blendonk45
PPT Pengantar Data Mining Pertemuan 2 .ppt
PPT Pengantar Data Mining Pertemuan 2 .pptPPT Pengantar Data Mining Pertemuan 2 .ppt
PPT Pengantar Data Mining Pertemuan 2 .ppt
Muhammad Nasution
kelompok 3 jangkauan data dan jangkauan interquartil data kelompok Presentasi...
kelompok 3 jangkauan data dan jangkauan interquartil data kelompok Presentasi...kelompok 3 jangkauan data dan jangkauan interquartil data kelompok Presentasi...
kelompok 3 jangkauan data dan jangkauan interquartil data kelompok Presentasi...
ekasanjaya2610
HIPOTESIS DAN UJI HIPOTESIS (1).pptxsN<YGSKSAKMCSK
HIPOTESIS DAN UJI HIPOTESIS (1).pptxsN<YGSKSAKMCSKHIPOTESIS DAN UJI HIPOTESIS (1).pptxsN<YGSKSAKMCSK
HIPOTESIS DAN UJI HIPOTESIS (1).pptxsN<YGSKSAKMCSK
gendhisirma
com.google.android.apps.photos.Image photolokasi.pdf
com.google.android.apps.photos.Image photolokasi.pdfcom.google.android.apps.photos.Image photolokasi.pdf
com.google.android.apps.photos.Image photolokasi.pdf
DNcen
Soal ulangan mid semester 1 b arab kls 2 haqqu.docx
Soal ulangan mid semester 1 b arab kls 2 haqqu.docxSoal ulangan mid semester 1 b arab kls 2 haqqu.docx
Soal ulangan mid semester 1 b arab kls 2 haqqu.docx
DZAKY60
Topik 11 Employee Engagement dan Analitik Sentimen
Topik 11 Employee Engagement dan Analitik SentimenTopik 11 Employee Engagement dan Analitik Sentimen
Topik 11 Employee Engagement dan Analitik Sentimen
Seta Wicaksana
materi Probabilitas dan Staitistik semester 1
materi Probabilitas dan Staitistik semester 1materi Probabilitas dan Staitistik semester 1
materi Probabilitas dan Staitistik semester 1
SyaifuddinRahmad
Paparan Panduan Implementasi Kurikulum Cinta_17 Februari 2025.pdf
Paparan Panduan Implementasi Kurikulum Cinta_17 Februari 2025.pdfPaparan Panduan Implementasi Kurikulum Cinta_17 Februari 2025.pdf
Paparan Panduan Implementasi Kurikulum Cinta_17 Februari 2025.pdf
blendonk45
PPT Pengantar Data Mining Pertemuan 2 .ppt
PPT Pengantar Data Mining Pertemuan 2 .pptPPT Pengantar Data Mining Pertemuan 2 .ppt
PPT Pengantar Data Mining Pertemuan 2 .ppt
Muhammad Nasution

Materi Data Desa Presisi.pptx

  • 1. MUH. JAUN, S.IP,. MM KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 START
  • 2. DASAR REGULASI PELAKSANAAN M O U 01 TIM DDKP 03 02 04 DDKP LOKUS Kepakatan Bersama antara Gubernur Sulawesi Barat dan Rektor Institut Pertanian Bogor dengan Nomor 8 Tahun 2022 dan Nomor 77/IT3/HK.07.00-2/P/B/2022 tentang Pendidikan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat KESEPAKATAN BERSAMA Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/213/SULBAR/IV/2023 tentang Tim Data Desa dan Kelurahan Presisi Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 KEPUTUSAN GUBERNUR TIM DDKP 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 38 tahun 2022 tentang Pendataan Data Desa dan Kelurahan Presisi Provinsi Sulawesi Barat. PERATURAN GUBERNUR DAN PERUBAHANNYA 13. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/214/SULBAR/IV/2023 tentang Lokus Data Desa dan Kelurahan Presisi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 KEPUTUSAN GUBERNUR LOKUS
  • 3. KERANGKA PIKIR DDKP BATCH 3 TAHUN ANGGARAN 2023 25% Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi Batch 3 melalui Pola Sharing Anggaran APBD Pemerintah Provinsi, APBD Pemerintah Kabupaten dan APBDesa ANGGARAN Kegiatan ini menjadi salah satu Aktivitas dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan desa berbasis data PELEMBAGAAN DAN PENDAYAGUNAAN DDKP BATCH 1 & 2 (113 Desa) Penambahan Jumlah Lokus Data Desa dan Kelurahan Presisi Batch 3 sebanyak 145 Lokus terdiri dari 136 Desa dan 9 Kelurahan yang tersebar di 14 Kecamatan dan 6 Kabupaten Pelembagaan dan Pendayagunaan DDKP Batch 1 & 2 melalui Anggaran APBD Pemerintah Provinsi
  • 4. 4 APBD PROVINSI Aktivitas yang teranggarkan dalam dalam APBD Provinsi berjumlah 11 Aktivitas (dijelaskan dalam 際際滷 tersendiri) APBD KABUPATEN 1. Sosialisasi DDKP Tingkat Kabupaten 2. Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten 3. Belanja Honorarium Tim Pendukung Kabupaten 4. Monitoring dan Evaluasi 5. Pengadaan Super Computer 6. Musyawarah Antar Desa (Sosialisasi dan Evaluasi) 7. FGD Orientasi Kerja Tingkat Kecamatan 8. Belanja Honorarium Tim Pendukung Kecamatan 9. Penyelenggaraan Seleksi Enumerator Spasial dan Enumerator Sosial 10. Sewa Kendaraan Roda 2 SPV Spasial dan SPV Sosial 11. Sewa Pondok/ Rumah SPV Spasial dan SPV Sosial di Kecamatan 12. Belanja Honorarium Enumerator Spasial dan Sosial Kelurahan 13. Pelatihan Enum Sosial Tingkat Kelurahan 14. Musyawarah Sosialisasi DDKK di Kelurahan 15. FGD Spasial Tingkat Kelurahan 16. FGD Kualitatif Tingkat Kelurahan. SALING BERKAITAN DAN SALING MELENGKAPI METODE SHARING ACTIVITIES DDKP 2023 Dana desa 1. Belanja Honorarium Enumerator Spasial dan Enumerator Sosial 2. Pelatihan Enumerator Sosial di Desa 3. Musyawarah Desa (sosialisasi DDP Tingkat Desa) 4. FGD Spasial di Desa (Verifikasi Data Spasial) 5. FGD Kualitatif di Desa 6. Pengadaan Hard Disk Eksternal
  • 5. DATA DESA PRESISI DAN PENDEKATAN
  • 7. 5 Indikator Kinerja Strategi Pembangunan Sulawesi Barat 1. Kemiskinan Ekstrem 2. Stunting 3. Anak Tidak Sekolah 4. Pernikahan Usia Dini 5. Inflasi
  • 8. PROGRES LOKUS DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI SULAWESI BARAT 2022 2022 2023 63 DESA 5 KELURAHAN Anggaran : 9,5 M (APBD-P 2022) 12 % 136 DESA 9 KELURAHAN Anggaran : 19,5 M (On Proses APBD 2023) 25 % DARI 575 DESKEL 100% TERSISA 317 DESKEL 55 % REKAPITULASI PROGRESS PROGRESS 258 DESKEL 45 % 36 DESA 9 KELURAHAN Anggaran : 4,5 M (BKK) 8 %
  • 9. TIME LINE DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI SULAWESI BARAT 2023 WORKSHOP PENDATAAN DDKP 2023 4 Mei 17 Mei Minggu I Juli Minggu III Agustus Minggu IV Juli Minggu I Agustus Minggu IV November Minggu I Agustus Minggu I Desember SELEKSI ENUMERATOR & SUVERPISOR SOSIAL LOKAL DDKP 2023 PELEMBAGAAN DAN PENDAYAGUNAAN DDKP BATCH I DAN II SOSIALISASI DAN LAUNCHING DDKP 2023 PKS DATA DESA & KEL. PRESISI BATCH III IPB University PENDATAAN DESA DAN KELURAHAN PRESISI BATCH III SERAH TERIMA DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI Batch III
  • 10. PEMBERDAYAAN MELALUI PARTISIPASI / PADAT KARYA ENUMERATOR URAIAN JUMLAH LOKUS ENUMERATOR SUPERVISOR PAGU ANGGARAN SOSIAL SPASIAL DDP BATCH I 36 Desa 9 Kelurahan 826 Orang 225 Orang IPB + Universitas Lokal 774.545.000 (APBD Prov) DDP BATCH II 63 Desa 5 Kelurahan 1.042 Orang 272 Orang IPB + Universitas Lokal 1.146.535.000 (APBD Prov) DDP BATCH III 135 Desa 9 Kelurahan 2.312 Orang (Asumsi) 580 Orang (Asumsi) 145 Orang (Enumerator Terbaik Batch I dan II) 2.577.728.500 (APBDes) JUMLAH 234 Desa 23 Kelurahan 4.180 Orang 1.077 Orang 4.498.808.500 Enumerator adalah Personil yang ditugaskan untuk mengumpulkan data data dan informasi sesuai dengan konteks kebutuhan DDKP, personalia enumerator di rekrut dari sumberdaya lokal wilayah daerah, ini dilakukan dengan mempertimbangkan azas partisipatif dan pemberdayaan masyarakat local wilayah yang diharapkan dapat mengenal wilayah masing masing dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Catatan: Enum Spasial ditentukan 4 Orang Perdesa/ kelurahan Enum Sosial ditentuka 3 Orang Per Dusun atau RW
  • 11. 1. Bimtek Fasilitator Pelembagan dan Pendayagunaan DDKP 2. Worksohp Pelembagaan DDKP di Tingkat Provinsi 3. Sosialisasi Pelembagaan dan Pendayagunaan DDKP di Kecamatan 4. Penyusunan Regulasi Desa dan Pembentukan Kelembagaan DDKP di Desa AKTIVITAS PELEMBAGAAN DDKP 113 Desa (Batch 1 & 2) . AKTIVITAS PENDATAAN DESA DAN KELURAHAN PRESISI 145 Lokus Desa/Kelurahan 1. Sosialisasi dan Launching 2. Sosialisasi Petunjuk Teknis DDKP 2023 3. Workshop Pendataan DDKP 2023 4. Bimbingan Teknis Tim Seleksi Enumerator DDKP 2023 5. Rapat Koordinasi Teknis DDKP 6. Rekruitmen Dan ToT Supervisor Sosial Lokal DDK 7. Rekruitmen Dan TOT Enumerator DDKP 8. Dukungan Peralatan Pendataan DDKP 2023 9. Dukungan Operasional Pendataan DDKP 2023 1. Konsolidasi Data Tingkat Provinsi 2. Workhop (Rembug Stunting) di Tingkat Desa 3. Pembuatan Video Tutorial Updating DDKP 4. Sertifkasi Pilot Drone AKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DDKP 113 Desa (Batch 1 & 2) PENDATAAN DESA DAN KELURAHAN PRESISI (DDKP) 2023
  • 12. LANGKAH KERJA PENDAYAGUNAAN LANGKAH 1 LANGKAH 3 LANGKAH 4 LANGKAH 2 WORKSHOP KONSOLIDASI DATA PADA TINGKAT PROVINSI KESEPAHAMAN DATA PENANGANAN / PENCEGAHAN STUNTING BERBASIS DATA BNBABK DI PROVINSI WORKSHOP / REMBUG PENDAYAGUNAAN DATA DI DESA DAN KELURAHAN REKOMENDASI PENANGANAN/PENCEGAHAN STUNTING BERBASIS DATA BNBABK DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN KE DALAM SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
  • 13. Pemerintah Provinsi : Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Data Desa dan Kelurahan Presisi Provinsi Sulawesi Barat (Draft Rancangan) Pemerintah Kabupaten Regulasi Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Desa Terbentuknya LKD meliputi : 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID) 2. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) 3. Revitalisasi Kelembagaan PKK dan Posyandu Regulasi : 1. Regulasi Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Desa 2. Regulasi Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa 3. Regulasi Peraturan Desa tentang Pencegahan Pernikahan Dini PELEMBAGAAN DDKP Batch 1 & 2 . DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI 145 Lokus 1. Data Monografi Desa 2. Data Numerik 3. Data Ortophoto 1. Tersedianyan Rekomendasi Program dan Kegiatan berbasis DDKP sesuai dengan Kewenangan 2. Program dan Kegiatan skala Desa berbasis DDKP yang teranggarkan melalui APBDes PENDAYAGUNAAN DDKP Batch 1 & 2 OUTPUT PENDATAAN DESA DAN KELURAHAN PRESISI (DDKP) 2023
  • 14. REALISASI ANGGARAN Data Desa dan Kelurahan Presisi DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TA. 2023 NO URAIAN PAGU REALISASI % REALISASI ANGGARAN CATATAN 1 Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi (Batch III) 16.510.314.980 3.029.993.562 18,35 % Belanja Barang dan Jasa 3.861.357.680 1.577.893.562 40,86 % On Progress Belanja Modal Peralatan (Dukungan Peralatan Data Desa Presisi) 2.411.542.000 1.452.100.000 60,21 % On Progress Pencairan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi) 10.005.000.000 0 0,00 % On Progress PKS dengan Pihak Ketiga (IPB University) 2 Pelembagaan dan Pendayagunaan DDP 2.849.856.752 325.375.300 11,42 % Belanja Barang dan Jasa 2.849.856.752 325.375.300 11,42 % On Progress TOTAL PAGU DDP 19.360.171.732 3.355.368.862 17,33 %
  • 15. KOMPONEN BELANJA BARANG DAN JASA PELAKSANA DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI (DDKP) 2023 Honorarium SEKBER Provinsi Pagu Anggaran : 1.227.890.000 Realisasi : 545.870.000 TOT Supervisor Lokal DDKP 2023 Pagu Anggaran : 455.999.300 Realisasi : 0 Rakor Teknis DDKP 2023 Pagu Anggaran : 60.124.950 Realisasi : 0 Sosialisasi dan Launching DDKP 2023 Pagu Anggaran : 203.696.550 Realisasi : 192.852.550 Workshop DDKP 2023 Pagu Anggaran : 136.752.850 Realisasi : 86.331.000 Sosialisasi Jukni DDKP 2023 Pagu Anggaran : 303.653.700 Realisasi : 0 Dukungan Operasional (Ranpergub, ATK, Makan Minum Rapat, Cetak Juknis, Perdin) Pagu Anggaran : 1.473.241.330 Realisasi : 649.526.682 Anggaran : 3.861.357.680 Realisasi : 1.577.893.562 (40,86 %)
  • 16. KOMPONEN BELANJA MODAL PERALATAN & KAJIAN DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI (DDKP) 2023 Anggaran : 12.648.957.300 Realisasi : 1.452.100.000 Drone Pemetaan + RTK Module 13 Unit Pagu Anggaran : 1.599.000.000 Realisasi : 1.452.100.000 Komputer 9 Unit Pagu Anggaran : 232.415.300 Realisasi : on Progres SP2D Alat Komunikasi Digital 7 Unit Pagu Anggaran : 172.890.900 Realisasi : on Progres SP2D Peralatan Studio 2 Unit Pagu Anggaran : 111.228.300 Realisasi : on Progres SP2D Modal IPB 145 Lokus Pagu Anggaran :10.005.000.000 Realisasi : On Proses Contract Server Data 2 Unit Pagu Anggaran : 188.125.000 Realisasi : Perubahan APBD
  • 17. KOMPONEN BELANJA BARANG DAN JASA PELAKSANAAN PELEMBAGAAN DAN PENDAYAGUNAAN DDKP 2023 Sosialisasi Pelembagaan DDKP di 19 Kecamatan Pagu Anggaran : 325.500.000 Realisasi : 0 Bimtek Fasilitator Kluster Mamuju, Mateng dan Pasangkayu Pagu Anggaran : 266.470.000 Realisasi : 75.180.150 Workshop Pelembagaan dan Pendayagunaan DDKP 2023 Pagu Anggaran : 97.078.050 Realisasi : 0 Pendayagunaan DDKP di 113 Desa Pagu Anggaran : 499.000.000 Realisasi : 0 Anggaran : 2.849.856.752 Realisasi : 325.375.300 (11,42 %) Bimtek Fasilitator Kluster Majene, Polman, Mamasa Pagu Anggaran : 287.310.000 Realisasi : 246.295.150 Pelembagaan DDKP di 113 Desa Pagu Anggaran : 1.425.500.000 Realisasi : 0
  • 18. KarenaDDKP inimemiliki OUTPUTberupa DatadanMonografi Desamakadampak langsungterhadapmasyarakat didapatkanpadasaatprosespendataan dilapangandanpadasaatDATA terimplementasidalamdokumen perencanaandesadanberbagaiproduk hukumdesa.